Item pendapatan menurut Bagan Akun Standar desa terdiri dari

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

More Related Content

Slideshows for you

More from Sujatmiko Wibowo

Featured

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

1. 1. PRODI S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS PAKUAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (SAPD) Oleh: Sujatmiko Wibowo, M.Ak Mata Kuliah : Akuntansi Pemerintahan
2. 2. APLIKASI AKRUAL DI DAERAH  Ketentuan Umum  Tujuan  Ruang Lingkup  Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah  Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah  Bagan Akun Standar  Ketentuan Lain-lain • Tujuan  pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual. • Ruang lingkup  kebijakan akuntansi pemerintah daerah; . SAPD; dan BAS. • Permendagri dilengkapi dengan : • Lampiran I : Panduan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah • Lampiran II : Panduan penyusunan SAPD • Lampiran III : Bagan Akun Standar • Lampiran IV : Format konversi penyajian LRA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
3. 3. OTK Keuangan Pemerintah Daerah 3
4. 4. LAPORAN KEUANGAN PEMDA PP 71/2010 Pendapatan-LO Beban Pendapatan-LRA Belanja Aset Tetap & Penyusutan Aset Lainnya Kas & Setara Kas Piutang Persediaan Investasi Jangka Panjang Kewajiban Koreksi Kesalahan Pembiayaan Dana Cadangan Konsolidasi ReStatement Laporan Keuangan LRA SAL LO LPE Neraca LAK C A L K 1 2 3 5 4 6 7 *) Transaksi Transitoris Transfer Kebijakan Akt & SAPD Permendagri 64/2013
5. 5. LAPORAN KEUANGAN SKPD PP 71/2010 Permendagri 64/2013 Pendapatan-LO Beban Pendapatan-LRA Belanja Aset Tetap & Penyusutan Aset Lainnya Kas & Setara Kas Piutang Persediaan Kewajiban Koreksi Kesalahan Konsolidasi Laporan Pemda LRA LO LPE Neraca C A L K 1 2 3 4 5 Pendapatan-LRA : semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah Pendapatan-LO : hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali
6. 6. Hubungan LRA dan LPSAL 6
7. 7. Hubungan LO – LPE - NERACA 7
8. 8. IMPLEMENTASI SAP (PP 71 pasal 6): STANDAR DAN SISTEM (1) Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP. (2)Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. (3)Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. (4) Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
9. 9. Dokumen PROSES AKUNTANSI Catatan Laporan SP2D-LS & SPJ Buku Pembantu Kertas Kerja • Bukti Penerimaan Kas •Bukti Pengeluaran Kas •Bukti Memorial Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian) • Buku Jurnal Penerimaan Kas •Buku Jurnal Pengeluaran Kas •Buku Jurnal Umum • Laporan Realisasi Anggaran •Laporan Arus Kas •Neraca Daerah •Catatan Atas Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi Pencatatan & Penggolongan Peringkasan Buku Besar Buku Jurnal Laporan Keuangan Pelaporan
10. 10. Akuntansi pada SKPD  Dalam struktur Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja.  Prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.  Landasan hukum  Permendagri 13/2006 (pasal 241 sampai dengan 264)
11. 11. Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah Neraca Saldo Posting Ke Buku Besar Penjurnalan Penyesuaian Jurnal Penutup Jurnal Balik Identifikasi Neraca Saldo Stlh tutup Laporan Keuangan Neraca Saldo Disesuaikan
12. 12. Konsep Akuntansi PD Alat : JURNAL Alat : NERACA SALDO Alat : Kode Rekening (BUKU BESAR) Transaksi KLASIFIKASI Laporan Keuangan
13. 13. Konsep Akuntansi PD (lanjutan) Proses klasifikasi di akuntansi pemerintahan menggunakan Kode Rekening ….. dimana informasi keuangan diklasifikasikan menjadi :  Aset (1)  Hutang (2)  Ekuitas (3)  Pendapatan (4)  Belanja (5)  Pembiayaan (6)
14. 14. AKUN – AKUN DI SAPD  Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.  Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.  Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.  Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.  Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.  Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.
15. 15. Aturan Debit Kredit ASET = HUTANG MODAL Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Akuntansi Double Entry Setiap transaksi mempengaruhi dua atau lebih Kode Rekening
16. 16. Jurnal Setiap transaksi yang terjadi, diidentifikasi dan dipahami data-data & informasinya Tentukan akun-akun yang dipengaruhi dan klasifikasikan akun tersebut  Aset, Hutang, atau Modal Tentukan apakah dicatat di Debet atau di Kredit Masukkan transaksi ke dalam jurnal
17. 17. Buku Besar Masing-masing jenis harta, hutang, ekuitas dana, pendapatan, belanja, serta pembiayaan dibuatkan satu catatan (buku) tersendiri. Catatan-catatan tersendiri tersebut lazim disebut perkiraan, akun, account, atau kode rekening Kumpulan dari perkiraan, akun, atau kode rekening tersebut disebut dengan Buku Besar
18. 18. STRUKTUR SAPD  Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis transaksi, yaitu:  Transaksi pada level Satuan Kerja (SKPD dan SKPKD)  Transaksi pada level Pemda Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan Pajak Belanja Pegawai Pendapatan Retribusi Belanja Barang dan Jasa Lain-Lain Pendapatan Yang sah Belanja Modal Dana Perimbangan Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain Pendapatan Yang sah Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Pemda - Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
19. 19. STRUKTUR SAPD (lanjutan)  Dengan dasar diatas, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibagi menjadi dua sub sistem, yaitu: Akuntansi Satuan Kerja Akuntansi PPKD (Pendapatan dan Pengeluaran Keu.Daerah)  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan Laporan Konsolidasi dari dua sub sistem tersebut. Konsep Konsolidasi menggunakan prinsip “Home Office – Branch Office” (pusat –satuan kerja)
20. 20. Akuntansi SKPD  Akuntansi di Satker dilakukan oleh PPK SKPD/SKPKD  PPK-SKPD menjurnal:  SPJ Penerimaan dalam Register Jurnal Penerimaan Kas.  SPJ Pengeluaran dan SP2D dalam Register Jurnal Pengeluaran Kas.  Bukti memorial transaksi Aset Tetap dalam Register Jurnal Umum.  Bukti memorial transaksi Selain Kas dalam Register Jurnal Umum  Jurnal-jurnal tersebut diposting ke Buku Besar SKPD, yang dijadikan dasar untuk membuat Neraca Saldo SKPD
21. 21. Akuntansi SKPD (lanjutan)  Berdasarkan Neraca Saldo SKPD, PPK SKPD menyusun Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari:  Laporan Realisasi Anggaran  Neraca  Catatan Atas Laporan Keuangan  Laporan Keuangan SKPD diserahkan oleh PPK SKPD kepada PA untuk diotorisasi  PA menyerahkan Laporan Keuangan SKPD yang sudah diotorisasi dan surat pernyataan kepada PPKD
22. 22. Akuntansi PPKD (SKPKD)  Akuntansi PPKD dilakukan oleh Fungsi Akuntansi Pemda yang biasanya dilakukan secara khusus oleh Bidang Akuntansi di BPKD  Akuntansi PPKD mencatat transaksi-transaksi Pemda dan juga transaksi yang muncul dalam posisinya sebagai konsolidator  Seperti halnya Akuntansi Satker, Akuntansi PPKD juga melaksanakan siklus yang sama : Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo dan Laporan Keuangan
23. 23. Akuntansi PPKD (lanjutan) Di Akhir periode, Akuntansi PPKD akan menghasilkan laporan keuangan berupa : 1. Neraca PPKD 2. LRA PPKD 3. Catatan atas LK Laporan Keuangan PPKD (parents balance sheet) juga berfungsi sebagai kontrol dan alat penggabung di akhir periode
24. 24. Konsolidasi Laporan Keuangan Daerah LAPORAN KEUANGAN PEMDA SATUAN KERJA PPKD LAPORAN KEUANGAN SATKER DAN PPKD NERACA SATUAN KERJA LRA SATUAN KERJA NERACA PPKD LRA PPKD NERACA PEMDA LRA PEMDA LAPORAN ARUS KAS PEMDA CATATAN ATAS LAP KEUANGAN CATATAN ATAS LAP KEUANGAN CATATAN ATAS LAP KEUANGAN
25. 25. Contoh Jurnal JURNAL Halaman : Contoh bentuk buku Jurnal  Transaksi dicatat dalam buku jurnal secara kronologis  Nama perkiraan yang didebet ditulis lebih awal, sedangkan nama perkiraan yang di kredit ditulis setelahnya dan ditulis dengan bergeser ke kanan  Referensi (Ref) diisi dengan nomor bukti Tgl Kode Rekening Uraian Ref. Debet Kredit
26. 26. Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 1 Jan Penerimaan STS 150.000 Kode Rekening : 401 Nama Rekening : Pendapatan pajak Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 1 Jan Penerimaan STS 150.000 Kode Rekening : 111 Nama Rekening : Kas Kas 150.000 Pendapatan Pajak 150.000
27. 27. Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 2 Jan Penerimaan STS 150.000 Kode Rekening : 402 Nama Rekening : Pendapatan retribusi Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 1 Jan 2 Jan Penerimaan STS Penerimaan STS 150.000 250.000 Kode Rekening : 111 Nama Rekening : Kas Kas 250.000 Pendapatan Retribusi 250.000
28. 28. Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 3 Jan Kas (SPM No…) 50.000 Kode Rekening : 511 Nama Rekening : Belanja Gaji Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 1 Jan 2 Jan 3 Jan Penerimaan STS Penerimaan STS Belanja Gaji 150.000 250.000 50.000 Kode Rekening : 111 Nama Rekening : Kas Belanja Gaji 50.000 Kas 50.000
29. 29. Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 4 Jan Belanja 10.000 Kode Rekening : 512 Nama Rekening : Belanja Perjalanan Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 1 Jan 2 Jan 3 Jan 4 Jan Penerimaan STS Penerimaan STS Belanja Gaji Belanja Perjalanan 150.000 250.000 50.000 10.000 Kode Rekening : 111 Nama Rekening : Kas Belanja Perjalanan 10.000 Kas 10.000
30. 30. Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 5 Jan Belanja 150.000 Kode Rekening : 522 Nama Rekening : Belanja Gedung Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 1 Jan 2 Jan 3 Jan 4 Jan 5 Jan Penerimaan STS Penerimaan STS Belanja Gaji Belanja Perjalanan Belanja Gedung 150.000 250.000 50.000 10.000 150.000 Kode Rekening : 111 Nama Rekening : Kas Belanja Gedung 150.000 Kas 150.000
31. 31. Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 5 Jan Gedung 150.000 Kode Rekening : 302 Nama Rekening : Diinvestasikan dlm Aset Tetap Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 5 Jan Belanja 150.000 Kode Rekening : 122 Nama Rekening : Gedung Gedung 150.000 Diinvestasikan dlm Aset Tetap 150.000
32. 32. Bersambung…… PRODI S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS PAKUAN
33. 33. Tugas Personal - 2 Setiap mahasiswa wajib membuat resume Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah beserta Lampirannya, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Resume wajib ditulis tangan, jika diketik dengan komputer tdk dinilai. 2. Resume hasil tulis tangan discan dan diemail ke : 3. Tugas personal ini wajib diemail paling lambat tanggal 8 Desember 2018 jam 24.00 WIB, lebih dari waktu tersebut tidak dinilai.

Editor's Notes

• 20
• 21
• 22
• 23

Apa yang dimaksud dengan Bagan Akun Standar?

Akun 523121 untuk apa saja?

Akun 521119 untuk apa saja?

Apa itu mak pada anggaran?