Apa yang dimaksud dengan landasan konstitusional

Pengertian Landasan Idiil, Konstitusional dan Landasan Operasional – Setiap negara memiliki landasan hukum yang mengatur adanya hubungan internasional, seperti halnya negara Indonesia. Hubungan internasional Indonesia merupakan hubungan yang terjadi antar beberapa negara dalam berbagai aspek demi mencapai kepentingan negara itu sendiri. Hubungan internasional tersebut dapat dinamakan sebagai kebijakan publik yang sifatnya normatif dan positif. Pelaksanaan hubungan internasional Indonesia didasarkan pada tiga landasan penting yaitu landasan idiil, landasan konstitusional, dan landasan operasional.

Pengertian landasan idiil berbeda dengan pengertian landasan konstitusional dan pengertian landasan operasional. Ketiga jenis landasan ini memiliki definisi dan karakteristiknya sendiri. Apa itu landasan idiil? Apa itu landasan konstitusional? Apa itu landasan operasional?

Ketiga landasan yang ada di Indonesia ini merupakan pedoman dalam melakukan hubungan internasional di negara Indonesia. Hubungan internasional tersebut telah terjalin setelah negara Indonesia merdeka dengan prinsip kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian landasan idiil, pengertian landasan konstitusional, dan pengertian landasan operasional. Untuk lebih jelasnya dapat anda simak di bawah ini.

Pada dasarnya sebuah negara pasti memiliki landasan hukum di dalamnya. Landasan ini terbagi menjadi beberapa jenis tergantung sistem hukum yang digunakan oleh masing masing negara. Misalnya saja bangsa Indonesia yang menggunakan beberapa jenis landasan di dalamnya. Landasan ini biasanya digunakan untuk melakukan hubungan tertentu.

Dalam menjalankan hubungan Internasional Indonesia selalu berpedoman dengan tiga landasan yang ada. Landasan tersebut ialah landasan Idiil (Sila ke II Pancasila), landasan konstitusional (Pembukaan UUD 1945 alinea I dan IV), dan landasan Operasional (GBHN atau Garis garis Besar Haluan Negara).

Seperti yang telah kita ketahui bahwa landasan yang ada di Indonesia sendiri terdiri dari beberapa macam seperti yang telah saya jelaskan di atas. Dibawah ini terdapat penjelasan mengenai pengertian landasan idiil, pengertian landasan konstitusional, dan pengertian landasan operasional.

Landasan Idiil

Definisi landasan Idiil ialah sebuah landasan negara yang digunakan sebagai ideologi sebuah bangsa. Negara indonesia memiliki landasan idiil yang berupa “Pancasila”, terutama pada sila ke II Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila ke II tersebut memiliki arti bahwa Indonesia menempatkan dirinya sebagai bagian dari manusia di dunia. Maka dari itu, bangsa Indonesia senantiasa menerapkan sikap untuk saling bekerja sama dan menghormati antar bangsa didunia.

Baca juga : Pengertian dan Macam Macam Teori Kedaulatan Lengkap

Landasan Konstitusional

Pengertian landasan Konstitusional ialah sebuah landasan negara yang berhubungan dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki landasan kontitusional dalam hubungan Internasional yang berupa UUD 1945, lebih tepatnya dibagian Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan IV.  Alinea I dalam Pembukaan UUD 1945 berbunyi,”Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Sedangkan alinea IV dalam Pembukaan UUD 1945 berbunyi,”… ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Berdasarkan definisi landasan Konstitusional diatas dapat kita ketahui bahwa landasan ini berupa UUD 1945. Landasan tersebut sebenarnya tidak hanya terletak dibagian pembukaannya saja, melainkan juga terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 13 dan pasal 11. Adapun bunyi pasal 13 dalam Batang Tubuh UUD 1945 ialah:

• Presiden berwenang dalam mengangkat konsul dan duta.
• Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam mengangkat duta.
• Presiden juga memperhatikan pertimbangan DPR dalam hal penerimaan penempatan duta dari negara lain.

Kemudian adapula bunyi pasal 11 dalam Batang Tubuh UUD 1945 yaitu:

• Presiden menyatakan perjanjian dengan negara lain, perang, dan membuat perdamaian atas persetujuan DPR.
• Pembuatan perjanjian Internasional lain yang dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR mengakibatkan dampak yang luas bagi kehidupan rakyat, baik dalam membentuk Undang Undang, hal hal yang berhubungan dengan keuangan negara maupun mengadakan adanya perubahan.
• Undang Undang mengatur ketentuan perjanjian Internasional yang lebih lanjut.

Baca juga : Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Beserta Penjelasan Lengkap

Landasan Operasional

Setelah menjelaskan tentang pengertian landasan idiil dan pengertian landasan konstitusional di atas. Selanjutnya saya akan membahas tentang definisi landasan operasional. Pengertian landasan Operasional ialah sebuah landasan yang digunakan untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Dalam hubungan Interasional Indonesia terdapat 4 komponen landasan operasional yang meliputi:

• Undang Undang. Contohnya UU No. 37 Tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri.
• Ketetapan MPR mengenai GBHN yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Berdasarkan Ketetapan MPR RI No. IV tahun 1999 tentang GBHN, negara Indonesia melakukan hubungan luar negeri untuk mewujudkan politik yang bebas, aktif, berdaulat, dan bermatabat dalam menyongsong perkembangan global dan untuk mencapai kepentingan nasional.
• Kebijakan Menteri luar negeri.
• Kebijakan Presiden.

Dimulainya hubungan Internasional ditandai dengan adanya pembukaan utusan yang sifatnya bilateral. Orang yang melakukan hubungan Internasional dinamakan subjek hukum internasional. Pengertian subjek hukum internasional adalah badan/lembaga/orang yang mampu melaksanakan tindakan dan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan hukum Internasional dan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Berdasarkan pengertian landasan operasional dapat kita ketahui bahwa hubungan internasional ini dilakukan oleh subjek hukum internasional maupun subjek non negaranya. Pada dasarnya negara indonesia memiliki kebijakan hubungan internasional yang menganut politik luar negeri bebas aktif.

Sekian penjelasan mengenai pengertian landasan idiil, pengertian landasan konstitusional, dan pengertian landasan operasional. Hubungan Internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia berpedoman pada tiga landasan penting seperti landasan idiil, konstitusional dan operasional. Semoga artikel ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah berkunjung di blog ini.

Baca Juga  Hakikat Bangsa dan Unsur Unsur Terbentuknya Negara

Landasan konstitusional negara Indonesia adalah UUD 1945, hal ini ditetapkan dengan berbagai pemahaman dan pemikiran oleh para pendiri bangsa. Hal ini tertulis dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan, Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia, Dr. Drs. Ismail, M.Si, 2020.

Pernyataan mengenai landasan konstitusional negara Indonesia adalah UUD 1945 akan kita bahas dalam artikel kali ini. Pengertian dari landasan konstitusional adalah konstitusi dasar yang menjadi sebuah pedoman pokok di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Negara menjadikan konstitusi sebagai pedoman atau dasar dalam setiap penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Konstitusi adalah segala macam ketentuan dan peraturan ketatanegaraan atau hukum dasar dari sebuah negara. Konstitusi dianggap sebagai instrumen yang sangat penting dan harus ada dalam suatu negara. Konstitusi dibuat untuk mengatur jalannya pemerintahan suatu negara, membatasi hak dan wewenang negara serta menetapkan bagaimana jalannya pemerintahan pada pemerintahan sebuah negara. Tanpa konstitusi, penguasa dapat melakukan apa saja tanpa batas dalam melaksanakan kekuasaannya di negara tersebut.

UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional Negara Indonesia

Salah satu pendapat dari tokoh penting Indonesia mengenai landasan konstitusional negara Indonesia adalah pernyataan Sri Soemantri yang mengutip pendapat dari Antonius Alexis Hendrikus Struycken yang mengatakan undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan:

• Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau

• Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa

• Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang

• Suatu keinginan, bagaimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin

• Muatan materi dalam konstitusi atau undang-undang dasar menunjukkan arti penting konstitusi bagi suatu negara.

Kemudian, penjelasan mengenai landasan konstitusi negara Indonesia adalah Undang undang dasar 1945 (UUD 1945), juga tertulis pada:

1. Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4

"...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

2. Batang tubuh UUD 1945, pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945

Pada pasal tersebut disebutkan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"

Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukannlah di tangan MPR lagi, melainkan ada di tangan rakyat walau dalam pelaksanaannya rakyat diwakili oleh wakil rakyat yang ada di DPR, DPA dll.

UUD 1945 juga berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada UUD 1945. (DNR)