A. HUKUM ALAM C. UTILITARISME Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum, yaitu kebahagian yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik atau buruk dan adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagian kepada manusia atau tidak.[52] Tokoh-tokoh utama aliran utilitarianisme dan pemikirannya adalah: 1. Jeremy Bentham (1748-1832) · Seorang filsuf utilitarian Inggris, ahli ekonomi dan ahli hukum teoritis. · Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual. · Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham adalah sebagai berikut:[53] a. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi ”the greatest heppines of the greatest number” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang). b. Prinsip itu harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. c. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: - To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup); - To Provide abundance (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); - To provide security (untuk memberikan perlindungan); - To attain equity (untuk mencapai persamaan). · Arti penting pemikiran Bentham dalam sejarah filsafat hukum sebagai berikut, bahwa Bentham:[54] a. Menghubungkan dasar pemikiran filsafat dengan dalil-dalil hukum praktis; b. Meletakkan individualisme atas dasar materialistis baru; c. Menghubungkan hak-hak individu yang tahu diri dan menempatkannya di bawah kebahagiaan sejumlah besar individu-individu dengan tuntutan yang sama yang hidup dalam masyarakat; d. Mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan sosial praktis, bukannya pada dalil-dalil yang abstrak; e. Meletakkan dasar untuk kecenderungan relativitas baru dalam ilmu hukum, yang dikemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis dan menghubungkan hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang pasti dan keseimbangan dari pelbagai kepentingan; f. Memandang jaminan keamanan sebagai objek hukum yang penting, sebagai fungsi yang dikembangkan, untuk tidak menghiraukan orang-orang lain, dengan positivisme analitis; g. Memberi tekanan pada kebutuhan dan mengembangkan cara pembentukan hukum yang disadari, dengan kodifikasi melalui pengadilan atau evolusi melalui kebiasaan. 2. John Stuar Mill (1806-1873)
b. Menurut Mill, utilitarianisme versi Bentham memiliki beberapa kelemahan, karena ia didasarkan pada suatu sistem yang mengidentifikasi ‘baik’ dengan kesenangan dan ‘buruk’ dengan kesakitan, tanpa melakukan spesifikasi terhadap sifat kesenangan dan kesakitan tersebut. Versi Bentham juga mengasumsikan bahwa manusia itu sangat rasional sehingga mereka selalu mengikuti kalkulasi moral. c. Kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang barangkali bertindak sebagai pelaku utama. Raja dan bawahan dalam hal ini harus diperlakukan sama. Kebahagiaan satu orang tidak pernah boleh dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. d. Menurut Mill, kesenangan spiritual dan persahabatan intelektual adalah lebih bernilai daripada kepuasan fisik. Dengan demikian, sebagian kesenangan adalah lebih bernilai dan lebih tinggi daripada sebagian lainnya. Mill berkata, “Lebih baik menjadi manusia yang tidak puas daripada babi yang puas; lebih baik menjadi Sokrates yang tidak puas daripada menjadi seorang tolol yang puas” 3. Rudolf von Jhering (1800-1889) · Dikenal sebagai penggagas teori Sosial Utilitarianisme atau Interessen Jurisprudence (kepentingan). · Teorinya merupakan penggabungan antara teori Bentham dan Stuar Mill dan positivisme hukum dari John Austin. · Keseluruhan ajaran Jhering tentang hukum dapat disimpulkan dalam beberapa butir: a. Jhering menolak pandangan von Savigy yang berpendapat bahwa hukum timbul dari jiwa bangsa secara spontan. Menurut Jhering: - Contoh, Hukum Romawi, dapat dikaterisir sebagai suatu System des disciplin Egoismus (sistem egoisme yang berdisiplin). Disini hukum digabungkan dengan egoisme bangsa. Penggabungan itu dianggap berguna bagi bangsa yang dapat diterima sebagai hukum. Jadi Jhering menganut positivisme utilistis. - Karena hukum senantiasa sesuai dengan kepentingan negara, maka tentu saja hukum itu tidak lahir spontan, melainkan dikembangkan secara sistematis dan rasional, sesuai dengan perkembangan kebutuhan negara. Jhering mengakui ada pengaruh jiwa bangsa, tetapi tidak spontan, yang penting bukan jiwa bangsa, tetapi pengelolaan secara rasional dan sistematis, agar menjadi hukum positif. b. Pengelolaan hukum dinamai Jhering dengan istilah Teknik Hukum. Teknik Hukum ini tidak hanya diperhatikan materi atau isi kaidah-kaidah hukum, melainkan memperhatikan segi formalnya. Teknik hukum adalah metode yang digunakan pakar-pakar hukum untuk menguasai hukum positif secara rasional, dengan tujuan agar hukum dapat diterapkan secara tepat pada perkara-perkara konkret. Rasionalisai hukum dalam teknik hukumnya Jhering itu berlangsung dua tahap: 1) Penyerdehanaan bahan hukum dari sudut kuantitas. Bermaksud demi rasionalisasi hukum, maka kaidah-kaidah hukum sedapat mungkin dikurangi jumlahnya. Caranya adalah: - Analisis yuridis: bahan hukum dipelajari isinya. - Konsentrasi logis: bahan hukum dipandang dalam lingkup ide-ide tertentu. - Sistematis yuridis: bahan hukum diberi suatu aturan yang tepat. - Penetuan terminoligis: dicari terminologi yang cocok bagi ilmu hukum. - Ekokomi yuridis: jumlah aturan semaksimalnya dikurangi. Tinjauan ekonomi ini menguasai seluruh proses ini, yakni diusahakan untuk menghemat pikiran. 2) Penyederhanaan bahan hukum dari sudut kualitas. Rasionalisasi kedua ini bahwa hukum ditingkatkan menjadi ide-ide dan institusi-institusi hukum. Caranya adalah: - Mencari aturan intern tata hukum. Ditujukan pada suatu pengertian menyeluruh tentang tata hukum tertentu. - Mempertimbangkan kualitas dan nilai bagian-bagian tata hukum untuk dapat sampai pada suatu keseimbangan antara bagian-bagian itu. Teknik hukum tersebut, khususnya yang kedua, menjadikan bahan hukum bersifat rasional semata, logis dan abstrak. Karena itu ajaran Jhering ini dinamai begriffjurisprudenz (keahlian hukum berdasarkan logika). Tetapi, kemudian Jhering meninggalkan begriffjurisprudenz dan berganti pandangan bahwa yang menentukan dalam hukum, bukanlah ide-ide rasional, melainkan kepentingan masyarakat. Dengan ini teorinya beralih ke interssenjurisprudenz (keahlian hukum berdasarkan kepentingan sosial). Hal ini tampak dari pendapatnya bahwa esensi hukum yang tercermin dalam tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut, termasuk memperkecil kemungkinan terjadinya konflik. Di bawah hukum, kepentingan-kepentingan masyarakat harus lebih didahulukan jika terjadi konflik dengan kepentingan individu. Kebutuhan manusia sebagai warga masyarakat mendominasi konsep-konsep hukum Jhering. c. Menurut Jhering bahwa hukum adalah seperangkat kondisi-kondisi kehidupan sosial dalam pengertian yang sangat luas yang ditegakkan oleh kekuasaan negara melalui usaha paksaan dari luar. Paksaaan dan kekuasaan merupakan unsur esensial hukum, dalam hubungan ini Jhering mengemukakan bahwa aturan hukum membutuhkan kekuasaan, tanpa itu aturan-aturan bagikan api yang tidak panas. d. Jhering memandang esensi hukum merupakan kehendak nyata untuk melindungi kepentingan kehidupan bersama dan kepentingan individu, melalui kordinasi, kemungkinan konflik bisa diperkecil. Di bawah hukum, kepentingan masyarakat harus lebih didahulukan. e. Jhering memandang bahwa aktivitas kemasyarakatan diri warga masyarakat seharusnya dikorbankan dan ini hanya mungkin tercapai melalui asas-asas gerak sosial (social motion). Gerak sosial ini mendapat dua jenis pengaruh: 1) Pengaruh egoistis. Pengaruh egoistis ini dari imbalan dan paksaan, dapat digunakan untuk mengorbankan aktivitas kemasyarakatan berupa: - Kegiatan perdagangan melalui paham mementingkan diri sendiri demi keuntungan pribadi, seperti memberi hadiah. - Implikasi perlakuan unsur paksaan membuat ide hukum dan negar dapat dilaksanakan. 2) Pengaruh altruistik, terdiri dari: - Extra legal seperti aspek makanan. - Mixed legal, yaitu aspek-aspek kehidupan manusia yang tidak berhubungan dengan hukum paksaan, misalnya self preservation. - Purely legal, yaitu aspek-aspek kehidipan yang berhubungan secara keseluruhan dengan perintah-perintah hukum, misalnya membayar pajak. Kombinasi penggunaan kedua pengaruh di atas, memungkinkan tercapainya tujuan sosial. Hasilnya adalah bahwa masyarakat dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. D. HUKUM MURNI Hans Kelsen (1881-1973)[55] Menurut Hans Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis, seperti unsusr sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang dikenal sebagai Teori Hukum Murni (Reine Rechtlehre) dari Kelsen. Jadi, hukum adalah suatu Sollenskategorie (Kategori Keharusan/ideal), bukan Seinskategorie (Kategori faktual), yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya” (what the law ought to be), tetapi “apa hukumnya” (what the law is). Dengan demikian, walaupun hukum itu Sollenskategorie, yang dipakai adalah hukum positif (ius constitutum), bukan yang dicita-citakan (ius constituendum). Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (forma), bukan isi (materia). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa. Di sisi lain, Kelsen pun mengakui bahwa hukum positif dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Ini biasanya terjadi karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah tidak ada. Kelsen juga dianggap berjasa mengembangkan Teori Jenjang yang dikemukakan oleh Adolf Merkl. Teori ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak pula sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling tinggi, yang menduduki puncak piramida, disebut Kelsen dengan nama Grundnorm (Norma Dasar) atau Ursprungnorm. E. HISTORISME Mahzab Sejarah[56] Pemikiran filsafat terakhir di abad ke-19 disebut Mazhab Sejarah. Kelahiran mazhab yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny ini dipengaruhi Montesquieu (1689-1755), melalui bukunya L'esprit des Lois mengatakan adanya hubungan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumnya. Selain itu juga dipengaruhi paham nasionalisme yang mulai timbul pada abad ke-19. Selanjutnya, kelahiran mazhab ini juga merupakan reaksi terhadap pendapat yang dikemukakan Thibaut yang menghendaki dilakukannya kodefikasi hukum di negara Jerman berdasarkan Hukum Perancis (Code Napoleon); serta reaksi tidak langsung terhadap aliran hukum alam dan aliran hukum positif[57] . Mahzab yang tampaknya dapat menjawab kelemahan pemikiran aliran hukum alam dan hukum positif tentang hukum itu intinya mengajarkan bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (das Recht wird nichtgemacht, est ist und wird mit dem Volke). Dampak ajaran mahzab ini sangat tampak pada para sarjana sosiologi dan hukum adat. Mereka disadarkan tentang pentingnya penelitian mengenai hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilainya. Pengaruh pandangan Savigny juga terasa sampai jauh ke luar negara Jerman, termasuk ke Indonesia. [58] Namun, sebagaimana produk kreativitas manusia lainnya, pemikiran madzab sejarah tentang hukum, tentulah juga memiliki kelemahan, dalam hal ini yang utama adalah kurang diberikannya arti penting perundang-undangan sebagai sumber hukum [59]. Inti ajaran Mahzab Sejarah yang didirikan oleh Savigny ini terdapat dalam bukunya 'von Beruf Ungerer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (Tentang Tugas Zaman Kita Bagi Pembentuk Undang-undang dan Ilmu Hukum), antara lain dikatakan: 'Das Recht wird nicht gemacht. est ist und wird mit dem volke (Hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat).[60] Latar belakang pendapat Savigny di atas timbul karena keyakinannya bahwa dunia yang terdiri dari bermacam-macam bangsa itu mempunyai volkgeist (jiwa rakyat) yang berbeda-beda yang tampak dari perbedaan kebudayaan. Ekspresi itu juga tampak pada hukum yang sudah barang tentu berbeda pula pada setiap tempat dan waktu. Isi hukum yang bersumber dari pada jiwa rakyat itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa (sejarah). Hukum menurut pendapat Savigny berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana yang pencerminannya tampak dalam tingkah laku semua individu kepada masyarakat yang modern dan kompleks dimana kesadaran hukum rakyat itu tampak pada apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya. Pokok-pokok ajaran madzab historis yang diuraikan Savigny dan beberapa pengikutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:[61] 1. Hukum ditemukan tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak disadari dan organis; oleh karena itu perundang-undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan. 2. Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern kesadaran umum tidak dapat lebih lama lagi menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi disajikan oleh para ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Tetapi ahli hukum tetap merupakan suatu organ dari kesadaran umum terikat pada tugas untuk memberi bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah (Kesadaran umum ini tampaknya oleh Scholten disebut sebagai kesadaran hukum). Perundang-undangan menyusul pada tingkat akhir; oleh karena ahli hukum sebagai pembuat undang-undang relatif lebih penting daripada pembuat undang-undang. 3. Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat-istiadat dan konstitusi yang khas. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain. Dampak pemikiran hukum Savigny yang kemudian dikembangkan oleh muridnya Puchta, terhadap perkembangan hukum tertulis di Jerman tampaknya sangat kuat. Buktinya tantangan Savigny terhadap kodefikasi Perancis itu menyebabkan hampir satu abad lamanya Jerman tidak mempunyai kodefikasi hukum perdata[62]. Baru pada tahun 1900 negeri Jerman mendapatkan kitab undang- undangnya dalam wujud Burgerliches Gesetzbuch[63]. Di Indonesia pun pengaruh ajaran mahzab sejarah sangat dirasakan, yakni dengan lahirnya cabang ilmu hukum baru yang dikenal sebagai hukum adat, yang dipelopori oleh Van Vollenhoven, Ter Haar serta tokoh-tokoh hukum adat lainnya. Demikian juga bagi para ahli sosiologi, saran Savigny memperteguh keyakinan mereka bahwa antara sistem hukum dan sistem sosial lainnya terdapat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Keyakinan semacam itu akan menghasilkan suatu produk hukum yang akan memiliki daya berlaku sosiologis. Namun akhirnya, ajaran madzab sejarah ini mengalami improvisasi di tangan pengikutnya sendiri yakni Sir Henry Maine (1822-1888) yang dalam bukunya "Ancient Society" mengetengahkan teorinya yang mengatakan bahwa hukum berkembang dari bentuk status ke kontrak, sejalan dengan perkembangan masyarakat dari sederhana ke masyarakat kompleks dan modern. Pada masyarakat modern hubungan antara para anggota masyarakat dilakukan atas dasar sistem hak dan kewajiban yang tertuang dalam bentuk suatu kontrak yang dibuat secara sadar dan sukarela oleh pihak-pihak yang berkenaan. Hukum sendiri pada masyarakat ini berkembang melalui 3 cara, yaitu: fiksi, equity, dan perundang-undangan. Pandangan terakhir inilah yang oleh beberapa penulis hukum digunakan untuk membedakan Maine dengan Savigny. Tampaknya Maine tidak mengenyampingkan peranan perundangan dan kodefikasi dalam pengembangan hukum pada masyarakat yang telah maju[64]. Jadi Maine membedakan adanya masyarakat-masyarakat yang statis dan progresif. Masyarakat yang progresif adalah yang mampu mengembangkan hukum melalui 3 cara yaitu: "fiksi, equity, dan perundang-undangan. Selanjutnya, bagi Maine, Volgeist bukanlah sesuatu yang mistik. 0leh karena Maine mencermati bahwa dalam perjalanan kehidupan masyarakat terdapat perkembangan dari suatu situasi yang ditentukan oleh status kepada penggunaan kontrak[65]. Kelebihan pemikiran hukum dari madzab sejarah adalah sikap tegas yang mengatakan bahwa hukum itu merupakan derivasi nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Dalam kaitan itu dapat diasumsikan bahwa hukum yang demikian akan mempunyai daya berlaku sosiologis. Oleh karena hukum pasti sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya, kebaikan madzab ini adalah ditempatkannya kedudukan hukum kebiasaan sejajar dengan undang-undang tertulis[66]. Sikap semacam ini dapat mencegah kepicikan orang akan wujud hukum yang utuh. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa bagi Indonesia, pemikiran dan sikap madzab ini terhadap hukum telah memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan ("preservation") hukum adat sebagai pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan (asli) penduduk pribumi dan mencegah terjadinya "pembaratan" (westernisasi) yang terlalu cepat, kalau tidak hendak dikatakan berhasil mencegahnya samasekali, kecuali bagi sebagian kecil golongan pribumi.[67] Akan tetapi pemikiran hukum madzab ini juga mengandung beberapa kelemahan yakni [68]: 1. tidak diberikannya tempat bagi ketentuan yang sifatnya tertulis (peraturan perundang-undangan); 2. konsepsinya tentang kesadaran hukum sifatnya sangat abstrak serta konsepsinya tentang jiwa rakyat tidak memuaskan banyak pihak; 3. inkonsistensi sikap mengenai hukum yang terbaik bagi suatu bangsa. F. SOSIOLOGIS Aliran ini hendaknya dibedakan dengan apa yang kita kenal dengan Sosiologi Hukum. Sosiologi Hukum yakni bagian dari Ilmu Tentang Kenyataan Hukum yang membahas perihal hubungan timbal balik antara masyarakat dan hukum dalam rangka saling pengaruh-mempengaruhi.[69] Menurut Roscoe Pound dalam kata pengantar pada buku Gurvitch yang berjudul “Sosiologi Hukum” perbedaan diantara keduanya ialah bahwa kalau sosiological jurisprudence itu merupakan suatu mahzab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat sedangkan sosiologi hukum adalah cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum tersebut disamping juga diselidiki sebaliknya pengaruh hukum terhadap masyarakat. Dengan kata lain kalau sociological jurisprudence cara pendekatannya bermula dari hukum ke masyarakat sedangkan sosiologi hukum sebaliknya dari masyarakat ke hukum.[70] Sedangkan perbedaannya menurut Lily Rasjidi adalah:[71] 1. Sosiological Jurisprudence adalah nama aliran dalam filsafat hukum, sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi 2. Walaupun objek yang dipelajari oleh keduanya adalah tentang pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat, namun pendekatannya berbeda. Sosiological Jurisprudence menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat sedangkan sosiologi hukum memilih pendekatan dari masyarakat ke hukum. Perbedaan yang mencolok antara kedua hal tersebut adalah bahwa sosiologi hukum berusaha menciptakan ilmu mengenai kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan dan pembahasannya meliputi bagian terbesar dari sosiologi (secara umum) dan ilmu politik. Titik berat penyelidikan sosiologi hukum terletak pada masyarakat dan hukum sebagai suatu manifestasi semata, sedangkan sociological jurisprudence menitik beratkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum. Menurut aliran sociological jurisprudence ini, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif (the positive law) dan hukum yang hidup (the living law). Aliran ini timbul dari proses dialektika antara (tesis) Positivisme Hukum dan (antitesis) Mazhab Sejarah. Sebagaimana diketahui, Positivisme Hukum memandang tiada hukum kecuali perintah yang diberikan penguasa, sebaliknya Mazhab Sejarah menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Aliran pertama mementingkan akal, sementara aliran yang kedua lebih mementingkan pengalaman, dan sociological jurisprudence menganggap keduanya sama pentingnya. Aliran sociological jurisprudence ini memiliki pengaruh yang sangat luas dalam pembangunan hukum Indonesia. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain adalah Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound.[72] 1. Eugen Ehrlich (1862-1922) Eugen Ehrlich dapat dianggap sebagai pelopor aliran sociological jurisprudence, khususnya di Eropa. Ia adalah ahli hukum dari Australia dan tokoh pertama yang meninjau hukum dari sudut sosiologi. Ehrlich melihat ada perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat di lain pihak. Menurutnya, hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi. Di sini jelas bahwa Ehrlich berbeda pendapat dengan penganut Positivisme Hukum. Ehrlich ingin membuktikan kebenaran teorinya, bahwa titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, sumber dan bentuk hukum yang utama adalah kebiasaan. Hanya sayangnya, seperti yang dikatakan Friedmann, dalam karyanya, Ehrlich pada akhirnya justru meragukan posisi kebiasaan ini sebagai sumber dan bentuk hukum pada masyarakat modern. Selanjutnya Ehrlich beranggapan bahwa hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Hukum sendiri tidak akan mungkin efektif, oleh karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh Negara. Bagi Ehrlich, tertib sosial didasarkan pada fakta diterimanya hukum yang didasarkan pada aturan dan norma sosial yang tercermin dalam system hukum. Secara konsekuen Ehrlich beranggapan bahwa mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan system hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat bersangkutan. Kesadaran itu harus ada pada setiap anggota profesi hukum yang bertugas mengembangkan hukum yang hidup dan menentukan ruang lingkup positif dalam hubungannya dengan hukum yang hidup. Sampai disini terlihat bahwa pendapat Ehrlich mirip dengan Von Savigny. Hanya saja, Ehrlich lebih senang menggunakan istilah kenyataan sosial daripada istilah volkgeist sebagaiman yang digunakan Savigny. Kenyataan-kenyataan sosial yang anormatif itu dapat menjadi normatif, sebagai kenyataan hukum atau hukum yang hidup yang juga dinamakan Ehrlich dengan Rechsnormen, melalui empat cara. Hujibers menyebut empat cara itu dengan kebiasaan, kekuasaan eketif, milik efektif, dan pernyataan kehendak pribadi. Friedmann membentangkan tiga kelemahan utama pemikiran Ehrlich karena keinginannya meremehkan fungsi Negara dalam pembentukan undang-undang; 1. Ehrlich tidak memberikan kriteria yang jelas yang membedakan norma hukum dengan norma sosial yang lain. Akibatnya, teori sosiologi dari Ehrlich dalam garis besarnya merupakan sosiologi umum saja. 2. Ia meragukan posisi kebiasaan sebagai sumber hukum dan sebagai suatu bentuk hukum. Pada masyarakat primitive posisi kebiasaan ini sangat penting sebagai sumber dan bentuk hukum, tetapi tidak demikian lagi pada masyarakat modern. Pada masyarakat modern, posisi tersebut digantikan dengan undang-undang, yang selalu dengan derajat bermacam-macam bergantung pada kenyataan-kenyataan hukum, namun berlakunya sebagai hukum tidak bersumber pada ketaatan faktual ini. Friedmann menyatakan kebingungan ini merembes ke seluruh karya Ehrlich. 3. Ehrlich menolak mengikuti logika perbedaan yang ia sendiri adakan antara norma hukum negara yang khas dan norma hukum dimana Negara hanya memberi sanksi pada kenyataan-kenyataan sosial. Norma yang pertama melindungi tujuan khusus Negara, seperti kehidupan konstitusional, serta keuangan dan administrasi. Dalam masyarakat modern, norma ini terus bertambah banyak, sehinga menuntut pengawasan yang lebih banyak dari negara. Konsekuensinya, peranan kebiasaan terus berkurang, bahkan sebelum pembuatan undang-undang secara terinci. Sementara itu, undang-undang yang dikeluarkan pemerintah pusat mempengaruhi kebiasaan masyarakat sama banyaknya dengan pengaruh pada dirinya sendiri. Buku Ehrlich yang terkenal antara lain berjudul Grubdle-gung der Soziologie des Rechts. 2. Roscoe Pound (1870-1964) Pound terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui masyarakat. Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagai berikut: a. Kepentingan umum (public interest): 1. Kepentingan Negara sebagai badan hukum 2. Kepentingan Negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. b. Kepentingan masyarakat (social interest): 1. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban 2. Perlindungan lembaga-lembaga sosial 3. Pencegahan kemerosotan akhlak 4. Pencegahan pelanggaran hak 5. Kesejahteraan sosial. c. Kepentingan pribadi (private interest): 1. Kepentingan individu 2. Kepentingan keluarga 3. Kepentingan hak milik Dari klasifikasi tersebut, dapat ditarik dua hal; 1. Pound mengikuti garis pemikiran yang berasal dari Von Jhering dan Bentham, yaitu berupa pendekatan terhadap hukum sebagai jalan kearah tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial. Memang, penggolongan kepentingan tersebut sebenarnya melanjutkan apa yang telah dilakukan Von Jhering. Karena itu, dilihat dari hal tersebut, Pound sebenernya dapat pula digolongkan sebagai penganut Utilitarianisme sebagai penerus Jhering dan Bentham. 2. Klasifikasi tersebut membantu menjelaskan premis-premis hukum, sehingga membuat pembentuk undang-undang, hakim, pengacara, dan pengajar hukum menyadari akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap-tiap persoalan khusus. Dengan perkataan lain, klasifikasi itu membantu menghubungkan antara prinsip hukum dan praktiknya. Karya Roscoe Pound sangat banyak jumlahnya, dan beberapa telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, seperti: Pengantar Filsafat Hukum dan Tugas Hukum. Beberapa karangannya antara lain berjudul The History and System of the Common Law, Social Control through Law, Justice According to Law. Aliran yang dianut Pound berangkat dari pemikiran tentang pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Di Indonesia, konsep Pound ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. G. ANTROPOLOGIS Antropologi merupakan kajian atau ilmu yang terpisah dari hukum. Secara harfiah, antropologi berarti “the study of man” (studi tentang manusia, muncul sekitar abad ke-19. Salah satu objek kajian utama dari antropologi adalah kultur.[73] Menurut pandangan antropologi, hukum mencakupi suatu pandangan masyarakat tentang kebutuhannya untuk “survival” dan juga merupakan aturan yang mengatur produksi dan distribusi kekayaan dan metode untuk melindungi masyarakat terhadap kekacauan internal dan musuh dari luar. Sampai dengan awal abad ke-20, orang menafsirkan hukum dalam arti sempit. Masyarakat dan rakyat primitif yang tidak mempunyai hukum formal, pengadilan, polisi, penjara dianggap tidak mempunyai kelengkapan yang diperlukan untuk bisa disebut sebagai masyarakat yang mempunyai “hukum”. DIakui mereka memiliki kebiasaan, tapi ini dianggap lebih drendah dari hukum. Radcliffe-Brown mengartikan hukum sebagai “kontrol sosial melalui penerapan sistematis kekuatan masyarakat yang diorganisasikan secara politik.”.[74] Para antropolog mempunyai pengertian tersendiri tentang apa yang mereka pandang sebagai hukum, yaitu antara lain :
1. Esensi Ajaran Malinowski Malinowski membahas hukum dalam masyarakat liar. Hukum Melanesia merupakan salah satu lapangan studinya. Malinowski menulis tentang pranata-pranata sebagai kelompok yang disatukan dalam kewajiban-kewajiban umum, yang menggunakan suatu bentuk yang pantas dari aparat dan membutuhkan suatu mekanisme dari pelaksanaan hukum yang didasarkan pada unsur-unsur yang bersifat timbal balk dan pengaruh yang sistematis dari kewajiban-kewajiban hukum.[76] Studi Malinowski terhadap masyarakat di kepulauan Trobiands membuatnya menyatakan bahwa adalah suatu pendapat yang keliru untuk mendefinisikan hukum dalam kerangka “kekuasaan sentral, peraturan, pengadilan, dan polisi. Masyarakat Trobiands cuup tertib tanpa adanya hal-hal tersebut.[77] 2. Esensi Ajaran Hoebel Hoebel menegaskan tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum (lawless tribal society).[78] Ada 3 unsur esensial sebagai kriteria untuk mengidentifikasi yang mana yang termasuk fenomena hukum : - Keteraturan hidup (regurality). - Otoritas pejabat (official authority). – Sanksi Menurut Hoebel, hukum melakukan fungsi yang esensial untuk mempertahankan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut adalah (Hoebel, 1967 : 275 – 287) :[79] a) Mendefinisikan hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, untuk menetapkan hal-hal apa yang boleh dilakukan dan yang tidak,sebagai usaha untuk mempertahankan integrasi minial dari kegiatan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. b) Keharusan untuk menjinakkan kekuasaan yang bersifat telanjang dan mengarahkannya dalam rangka mempertahankan ketertiban. c) Penyelesaian sengketa-sengketa yang muncul. d) Mendefinisikan kembali hubungan-hubungan antar individu-individu dan kelompok-kelompok pada saat kondisi kehidupan mengalami perubahan Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kemampuan beradaptasi. 3. Esensi Ajaran Gluckman[80] Gluckman mengkhususkan pada studi tentang proses peradilan di Barotse, yaitu suku bangsa Lozi yang proses peradilannya didasarkan pada kebiasaan, moralitas, kebijakan umum, dan suatu jenis perundang-undangan. Fungsi pokok dari proses peradilan bagi Bangsa Lozi adalah untuk melaksanakan hukum pada keadaan untuk mempertahankan kemapanan dan memunculkan sejumlah nilai-nilai.4. Esensi Ajaran Paul Bohannan[81] Paul Bohannan berpandangan bahwa seluruh kaedah hukum berasal dari kaidah hukum lain yang sudah ada sebelumnya, tidak ada kaidah hukum yang langsung lahir sebagai kaidah hukum. Bagi Bohannan, hukum sebaiknya dipikirkan sebagai seperangkat kewajiban-kewajiban yang mengikat yang dipandang sebagai hak oleh suatu pihak dan diterima sebagai kewajiban oleh pihak lain, dan yang telah dilegitimasi kembali (double legitimacy) dalam pranata-pranata hukum agar masyarakat dapat terus berfungsi dengan cara teratur berdasarkan aturan-aturan yang dipertahankan melalui cara tersebut. Menurut Bohannan, hukum adalah kebiasaan yang menjalani pelembagaan kembali (reinstutionalization) untuk memenuhi tujuan yang lebih terarah dalam kerangka yanga pa disebut hukum.[82] 5. Esensi Ajaran Leopold Pospisil[83] Bagi Pospisil, (Ihromi, 1984: 66-67), pemikiran hukum dari aspek antropologis harus memperhatikan lima butir :
H. REALISME Dalam pandangan penganut Realisme, hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat control sosial. Pangkal pikiran dari mazhab ini bertitik tolak pada pentingnya rasio atau akal sebagai sumber hukum.[84] Akar realisme hukum adalah empirisme, khususnya pengalaman-pengalaman yang dapat ditimba dari pengadilan. Kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi-emosi yang umum, semuanya adalah pembentuk hukum dan hasil hukum dalam kehidupan. Menurut Llewellyn, hal yang pokok dalam ilmu hukum realis adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum. Ciri-ciri dari realism yang terpenting diantaranya : · Realisme bukanlah suatu aliran/mazhab, tetapi adalah gerakan dalam cara berpikir dan cara bekerja tentang hukum. · Realisme adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan social. · Realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara sollen dan sein untuk keperluan suat penyelidikan. · Realisme tidak mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional. Realisme menciptakan penggolongan-penggolongan perkara dan keadaan-keadaan hukum yang lebih kecil jumlahnya daripada yang terdapat pada praktik masa lampau. · Gerakan realisme menekankan pada perkembangan setiap bagian hukum dengan mengingatkan akibatnya. Dengan demikian, Realisme berpendapat bahwa tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai ada putusan hakim terhadap perkara itu. Realisme dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu Realisme Amerika dan Realisme Skandinavia. Persamaan keduanya menurut Friedmann[85] adalah semata-mata verbal. 1. Realisme Amerika Realisme Amerika adalah hasil pendekatan pragmatis dan paling sopan pada lembaga-lembaga sosial. Realisme Amerika menekankan bekerjanya hukum tetapi kurang memperhatikan dasar hukum transcendental. Sumber hukum utama aliran ini adalah putusan hakim. Hakim sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan. Pragmatic Legal Realism dimasukkan dalam Realisme Amerika karena sikap pragmatism yang terkandung dalam realism lebih banyak muncul di Amerika. Adapun tokoh-tokoh Realisme Amerika, antara lain adalah Charles Sanders Peirce, John Chipman Gray, Oliver Wendell Holmes Jr, William James, John Dewey, B.N. Cardozo dan Jerome Frank. Charles Sanders Peirce (1839-1914)Pierce disebut sebagai orang pertama yang memulai pemikiran ini. Pragmatisme menyangkal kemungkinan bagi manusia untuk mendapat suatu pengetahuan teoretis yang benar, karena itu ide-ide perlu diselidiki dalam praktik hidup. Menurutnya ide-ide diterangkan dengan jalan analitis. Metode analitis harus digunakan secara fungsional, karena itu kata pragmatis dipakai oleh pierce dalam arti empiris atau eksperimental. Karya Pierce antara lain berjudul Pragmatism and Pragmaticism John Chipman Gray (1839-1915) Gray menempatkan hakim sebagai pusat perhatiannya. Semboyannya “All The Law is Judge-made-law”. Menurutnya selain logika sebagai faktor penting dalam pembentukan perundang-undangan, unsur kepribadian, prasangka, dan faktor-faktor lain yang tidak logis memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan hukum. Dengan demikian Gray memelopori cara pendekatan yang tidak semata-mata pada factor logika saja tepai juga faktor lain di luar logika. Karangan Gray antara lain berjudul The Nature and Sources of Law. Oliver Wendell Holmes, Jr (1841-1935) Pandangan Gray ditegaskan lebih lanjut oleh Holmes yang memberikan suatu perumusan tentang hukum yang didasarkan pada pengalaman dan meragukan peranan logika.. Menurutnya ramalan tentang apa yang sesungguhnya akan diperbuat oleh pengadilan-pengadilan dan bukan hal-hal yang muluk-muluk itulah yang dinamakan dengan hukum. Disamping norna-norma hkum bersama tafsirannya, moral hidup dan kepentingan sosial ikut menentukan keputusan para hakim. Karya terpentingnya antara lain berjudul The Path of Law. William James (1842-1910) Menurutnya pragmatism adalah nama baru untuk beberapa cara pemikiran yang sama, yang sebenarnya juga positivis. William James adalah tokoh utama dalam filsafat Pragmatisme. Seorang pragmatis menolak abstraksi dan hal-hal yang tidak memadai, penyelesaian secara verbal sistem tertutup dan hal-hal yang dianggap mutlak dan asli. Ia menentang kelengkapan dan kecukupan, fakta, perbuatan, kekuasaan. Suatu keterbukaan dan kemungkinan-kemungkinan yang berbeda dari dogma, kepalsuan dan anggapan final dari kebenaran. Karya penting dari James berjudul The Meaning Of The Truth dan Varietes Of Religious Experience. John Dewey (1859-1952)Dewey termasuk salah satu peletak realisme dalam hukum. Inti ajaran Dewey adalah bahwa logika bukan berasal dari kepastian-kepastian dari prinsip teoritis, seperti silogisme, tetapi suatu studi tentang kemungkinan. Logika adalah teori tentang penyelidikan mengenai akibat-akibat yang mungkin terjadi, suatu proses dalam mana prinsip umum hanya bisa dipakai sebagai alat yang dibenarkan atas pekerjaan yang dikerjakan. Jika diterapkan pada proses hukum, ini berarti bahwa prinsip umum yang sebelumnya telah diletakan harus dilepaskan untuk logika yang lebih eksperimental dan luwes. Ahli hukum tidak mengambil konklusi-konklusinya dari prinsip-prinsip umum. Karena ahli hukum belajar lebih banyak dari fakta dalam kasus. Maka ia dapat memilih ketentuan-ketentuan hukun yang diterapkan dalam kasus. Premis dan kesimpulan adalah dua cara untuk menyatakan hal yang sama. Dengan demikian hukum adalah proses eksperimental dimana faktor logika hanya salah satu dari faktor yang utama untuk menarik kesimpulan. Pemikiran yang eksperimental dan fleksibel dalam hukum dapat mengubahnya menjadi alat yang tetap, aman dan masuk akal untuk perbaikan sosial. Karya dari Dewey antara lain logic, the theory of inquiry dan my philosophy of law. Benjamin Nathan Cardozo (1870-1938) Cardozo sangat terpengaruh oleh teori-teori ilmu hukum sosiologis, yang menekankan pada kepekaan yudisiil terhadap realitas sosial. Ia beranggapan bahwa hukum mengikuti perangkat aturan umum dan yakin bahwa penganutan terhadap preseden seharusnya merupakan aturannya, dan bukan merupakan pengecualian dalam melaksanakan peradilan.[86] Adanya kelonggaran atau keluwesan pelaksanaan aturan yang ketat disebabkan penganutan terhadap preseden tidak konsisten dengan rasa keadilan dan kesejahteraan sosial. Doktrin preseden tidak dapat dianggap sebagai kebenaran yang mutlak dan abadi. Sehingga hakim wajib mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat dan menyesuaikan putusan hakim itu dengan kepentingan umum. Cardozo beranggapan, kekuatan sosial mempunyai pengaruh instrumental terhadap pembentukan-pembentukan hukum, misalnya logika, sejarah, adat istiadat, kegunaan, dan standar moralitas yang diakui. Menurutnya dengan adanya standar yang diakui masyarakat serta pola nilai-nilai objektif merupakan suatu tanda adanya kesatuan serta konsistensi dalam hukum., walaupun adanya keputusan subjektif dari pada hakim tidak dapat dicegah dalam semua kasus yang dihadapi. Perkembangan hukum sebagai gejala sejarah ditentukan oleh perubahan-perubahan dalam masyarakat, serta pandangan masyarakat mengenai adat istiadat dan moralitas. Prinsip-prinsip sosiologis, menurut Cardozo dalam buku the nature of judicial process (1921) harus senantiasa dipergunakan agar hukum selalu serasi dengan kebutuhan sosial dan cita-cita tertib sosial yang kontemporer. Karya lain dari Cardozo berjudul the growth of the law dan paradoxes of legal science. Jerome Frank (1889-1957) Frank adalah salah seorang penganut pemikiran Holmes. Menurut Frank, hukum tidak dapat disamakan dengan suatu aturan yang tetap. Dalam aturan tetap norma-norma hukum berperan seakan-akan merupakan prinsip-prinsip logika. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, hakim kemudian menjatuhkan putusannya. Menurut Frank, manusia zaman sekarang tahu bahwa hukum sebenarnya hanya terdiri dari putusan-putusan pengadilan yang tergantung dari banyak faktor. Menurutnya norma-norma hukum yang berlaku memang mempengaruhi putusan hakim, tetapi tidak lebih sebagai salah saru pertimbangan saja. Sama dengan Gray, Frank berpendapat, unsur-unsur lain, seperti prasangka politik, ekonomi, moral, bahkan simpati dan antipati pribadi, ikut berperan dalam putusan tersebut. Norma hukum dilukiskan sebagai suatu generalisasi fiktif dari kelakuan para hakim. Tulisan dari Frank antara lain berjudul Law and the modern mind dan court on trial. 2. Realisme Skandinavia Skala Realisme Skandinavia lebih luas daripada realisme Amerika karena pusat perhatiannya bukanlah para fungsionaris hukum (khususnya hakim), tetapi justru orang-orang yang berada dibawah hukum. Realisme Skandinavia banyak menggunakan dalil dalil psikologi dalam menjelaskan pandangannya. Realisme Skandinavia adalah kritik falsafah atas dasar-dasar metafisis dari hukum. Realisme Skandinavia bercorak kontinental dalam pembahasan kritis, dan sering sangat abstrak. Kalau di Amerika para realis hukum berasal dari kalangan praktik maupun pengajaran, maka di Skandinavia meraka mendekati tugasnya pada peringkat yang lebih abstrak, dengan dasar pendidikan sebagai filsuf. Ciri-ciri gerakan Realisme Skandinavia adalah :
Penganut aliran realisme hukum dari Skandinavia adalah Axel Hegerstrom, Olivecrona, Lundstet dan Ross yang secara tegas menolak metafisika hukum, dengan membela nilai-nilai yang dapat diverifikasi secara ilmiah atas gejala hukum yang faktual. Disisi lain aliran ini juga menolak ajaran Positivme Hukum dari John Austin, karena menurutnya, John Austin membiarkan begitu saja tanpa penjelasan terhadap berbagai karakteristik yang hakiki dari hukum.Hagerstrom menyatakan bahwa hukum seharusnya diselidiki dengan titik tolak pada data empiris, yang dapat ditemukan dalam perasaan psikologis, yaitu rasa wajib, rasa kuasa dalam mendapat untung, rasa takut akan reaksi dari lingkungan dan sebagainya. Olivercrona menyamakan hukum dengan perintah-perintah yang bebas (independent imperative). Menurutnya adalah keliru untuk menganggap hukum sebagai perintah dari seseorang manusia, sebab tidak mungkin ada manusia yang dapat memberikan semua perintah yang terkandung dalam hukum itu. Dia juga menolak mengidentikan pemberi perintah dari hukum itu dengan negara atau rakyat. Olivecrona menyangkal keberadaab hukum notmatif, apa yang sesungguhnya terjadi tatkala suatu peraturan diberlakukan adalah suatu ancang-ancang (sebagaimana suatu rancangan undang-undang) semata. Suatu ketentuan hukum selalu mempunyai dua unsur yaitu, gagasan untuk berbua dan beberapa symbol imperative. Ketentuan undang-undang itu sendiri hanyalah kata-kata di atas kertas. Kenyataan yang berenaan dengan pembicaraan ilmiah tentang hukum haruslah berkenaan dengan reaksi-reaksi psikologis dari para individu, yakni ide tentang tindakan apa dan perasaan apa yang timbul apabila meraka mendengan atau melihat suatu ketentuan. Ross berpendapat bahwa hukum adalah suatu realitas sosial. Ia berusaha membentuk suatu teori hukum yang empiris belaka, tetapi yang dapat mempertanggungjawabkan keharusan normative sebagai unsur mutlak dari gejala hukum . Perkembangan hukum menurut Ross melewati 4 tahapan, yaitu: 1. hukum adalah suatu sistem paksaan yang actual. 2. Hukum adalah suatu cara berlaku sesuai dengan kecenderungan dan keinginan anggota komunitas. Tahapan ini baru diterapkan apabila orang mulai takut akan paksaan, sehingga selanjutnya paksaan itu mulai ditinggal. 3. Hukum adalah sesuatu yang berlaku dan mewajibkan dalam arti yuridis yang benar, ini terjadi karena anggota komunitas sudah terbiasa dengan pola ketaatan terhadap hukum. 4. Supaya hukum berlaku harus ada kompetensi pada orang-orang yang membentuknya. 4. Herbert Lionel Adolpus Hart[91] Ia mengatakan, hukum harus dilihat, baik dari aspek ekstern maupun internnya. Dari ekstern berarti hukum dilihat sebagai perintah penguasa, sebagaimana diartikan oleh Austin, sedangkan aspek intern yaitu keterkaitan terhadap perintah dari penguasa itu secara batiniah. Dalam memandang materi hukum, Hart berpendapat bahwa materi hukum diturunkan dari prinsip-prinsip moral, termasuk prinsip dari kenyataan hidup tertentu. Hart membedakan secara tegas antara hukum (dalam arti das Sein) dan moral (das sollen). Adapun yang disebut hukum, hanyalah menyangkut aspek formal. Artinya suatu hukum dapat saja disebut hukum, walaupun secara material tidak layak untuk ditaati kerena bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. 5. Julius Stone[92] Julius Stone memandang hukum sebagai suatu kenyataan sosial, yang dapat ditangkap melalui suatu penyelidikan logis-analitis, sebagaimana telah dipraktikkan dalam mashab hukum Austin dan kawan-kawan. Akan tetapi, Stone bermaksud mengerjakan suatu ajaran tentang keadilan yang menjadi ukuran bagi tata hukum yang berlaku. Padangan Stone tentang hukum tidak jauh berbeda dengan Hart, ia berpendapat bahwa hukum harus dibedakan dari moral. Hukum adalah semua aturan baik yang mengandung aspek moral maupun tidak. 6. John Rawls[93] Adalah tokoh yang meyakini bahwa prinsip-prinsip etika dapat menjadi dasar yang kuat dalam membangun masyarakat yang adil. Rawis mengembangkan pemikirannya tentang masyarakat yang adil dengan teori keadilannya yang dikenal pula dengan teori Posisi Asli. Dalam mengembangkan teorinya, Rawis banyak terpengaruh oleh aliran Utilitarianisme. I. CRITICAL LEGAL STUDIES Teori kritis pertama kali dikembangkan oleh mazhab Frankfurt yang dipelopori oleh para sarjana berhaluan kiri yang merupakan anggota dari Institute for Social Research University of Frankfurt. Kemudian teori kritis ini berkembang ke berbagai bidang ilmu, termasuk Teori Hukum Feminis (Feminist Legal Theory) dan Teori Ras Kritis (Critical Ras Theory) yang merupakan perkembangan berikutnya dari CLS. Dasar pemikiran Gerakan Studi Hukum Kritis dari aliran positivisme hukum, karena pemikiran hukum gerakan studi hukum kritis merupakan serangan terhadap sistem hukum modern yang banyak didominasi oleh aliran positivisme hukum. Pada abad XX muncul perkembangan adanya kritikan kritikan terhadap ilmu pengetahuan, namun para filsuf tetap berkeyakinan bahwa ilmu pengetahuan adalah jalan satu-satunya untuk mencapai kebenaran. Dalam situasi ini muncul aliran neopositivisme yang menitikberatkan pada logika dan hubungan antara logika dan bahasa dengan mempertahankan prinsip positivisme yaitu menolak segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Di Amerika Serikat Neopositivisme Hukum bersanding dengan pragmatisme yang lebih dikenal dengan Positivisme Pragmatisme. Pragmatisme ini dikaitkan dengan sikap pragmatis dan dianggap sebagai sikap realistis yang cukup diterima di Amerika dan kemudian populer dengan Realisme Hukum (Legal Realism). Kemunculan aliran realisme ini tidak sepenuhnya menentang aliran positivisme hukum, namun masih berpegang pada prinsip Positivisme Hukum oleh karenanya menjadi Neopositivisme Hukum. Pada perkembangannya sebagian orang menganggap Realisme Hukum masih konvensional dan akhirnya mencari alternatif lain dalam mengkaji hukum. Salah satu pemikiran yang muncul dalam mengkritisi kondisi tersebut adalah gerakan yang kemudian dikenal dengan Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies). Gerakan Studi Hukum (CLS) berawal dari pertemuan kecil di Madison, Wisconsin, Amerika Serikat pada tahun 1977. Pertemuan ini diberi nama Conference on Critical Legal Studies, dengan inisiator Roberto Mangabeira Unger dan Duncan Kennedy sebagai figur utama gerakan CLS, disamping nama-nama lainnya sebagai pengembang pemikiran CLS.[94] CLS merupakan organisasi nasional para pemikir. Aktivitas gerakan CLS terdiri dari praktisi hukum, professor dan mahasiswa, ilmuwan sosial dan pihak lain yang memiliki komitmen atas pengembangan perspektif teori kritis terhadap hukum, praktik hukum dan pendidikan hukum. Studi Hukum Kritis (CLS) bukan merupakan aliran pemikiran hukum, melainkan gerakan dalam pemikiran hukum. Sekalipun gerakan ini belum begitu diakui sebagai salah satu aliran atau mazhab dalam pemikiran hukum, namun kehadirannya memperkaya kajian dalam bidang hukum dan melahirkan pemikiran-pemikiran baru semacam Feminist Jurisprudence dan Critical Race Theories. CLS mencoba mempengaruhi realitas sosial. Bagi critical studies kesadaran hukum adalah alat yang berhubungan dengan pikiran untuk melakukan penindasan, sebagai cara untuk menghindari atau menyembunyikan kebenaran fundamental bahwa segala sesuatu itu dalam proses perubahan dan kehadiran. Untuk mengkritisi doktrin hukum yang telah terbentuk selama ini CLS menggunakan metode:
Kelebihan Dan Kekurangan Critical Legal Studies Kelebihan CLS terdiri dari berbagai pemikiran yang dikemukakan oleh banyak ahli hukum yang bercirikan marxian ortodok sampai post-modern. Kesepahaman dari pemikiran-pemikiran tersebut yaitu ketidakpercayaan terhadap netralitas hukum, struktur sosial yang hierarkis, dan didominasi oleh kelompok tertentu, dan keinginan untuk merombak struktur sosial. Kelebihan utama CLS adalah mampu memahami realitas sosial dan tata hukum serta komitmen untuk mengembangkan teori hukum berdasarkan praksis sosial untuk merombak struktur sosial yang hierarkis, yang diwujudkan dalam bentuk analisis kritis terhadap tata hukum, nilai-nilai dan rasio-rasio hukum yang digunakan oleh para hakim yang selama ini disebut netral dan benar secara obyektif. Kelebihan lainnya antara lain: - Adanya pemikiran-pemikiran yang berasal dari banyak ahli hukum dari yang bericirikan marxian ortodok sampai pemikiran post-modern. - Adanya kesepahaman seperti ketidakpercayaan terhadap netralitas hukum, struktur sosial yang hierarkis dan didominasi ideologi kelompok tertentu, dan keinginan merombak struktur sosial. - Pengakuan individu sebagai subyek kehendak utama dalam tatanan sosial. Sedangkan kelemahannya antara lain: - apabila pemikiran kritis tidak digunakan secara tepat dengan mengingat tujuan dan batas penggunaannya maka kritisme dapat berujung pada nihilisme (lingkaran kritik tanpa ujung) sehingga melupakan tugas praktis pada masyarakat. - apabila dari sifat asli pemikiran kritis dalam dirinya sendiri selalu melakukan dekonstruksi, yang menyebabkan perubahan dan gejolak selalu terjadi. Sementara realitas masyarakat lebih mempertahankan nilai-nilai dan tatanan lama, dan memilih perubahan yang tidak terasa. Kelemahan-kelemahan ini mengakibatkan CLS sangat sulit menjadi yang paling utama dalam pembangunan hukum. Tugas utama CLS adalah melancarkan kritik untuk perubahan yang dilakukan orang lain. Perkembangan Critical Legal Studies Di Indonesia CLS di kalangan hukum sendiri dianggap baru. Awalnya CLS digunakan oleh kalangan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memahami kebijakan dan struktur hukum yang menindas. Sudah saatnya pemikiran-pemikiran CLS juga digunakan untuk memahami, mengkritik, membangun dan menerapkan hukum di Indonesia untuk menghadapi masa transisi dari kekuatan-kekuatan yang coba mendominasi baik dari dalam negeri maupun kapitalis internasional. Pemikiran CLS mempengaruhi pemikiran ahli hukum Indonesia. Kajian-kajian hukum CLS sangat diperlukan untuk mengungkap “hidden political intentions” di belakang berbagai konsep, doktrin dan proses-proses hukum di Indonesia. Penggunaan CLS untuk menganalisis hukum di Indonesia mudah dilakukan terhadap pembangunan hukum pada masa orde baru karena pada masa ini dapat dilihat kepentingan ekonomi dan politik lebih dominan dalam tata hukum. Penggunaan CLS di Indonesia tetaplah harus memperhatikan faktor-faktor tertentu seperti faktor nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia dan atau faktor agama. DAFTAR PUSTAKA Buku-buku Ali, Zainuddin. Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Chand, Hari. Modern Jurisprudence. Kualalumpur: Law Book Series,1994. Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia, 2008. Erwin, Muh. Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2011. Halim, Pdt. A. Ridwan. Filsafat Hukum Indonesia dan Pragmatisasinya. Angky Pelita Studyways, 2001. Huijebers, Theo. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1982. Kelsen, Hans. Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik. Diterjemahkan oleh Soemardi. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007. Lembaga Penelitian dan Kriminologi. Hukum, Masvarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Binacipta, 1976. Rasjidi, Lili. Dasar-dasar Filsafat Hukum, Cet.7 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996. Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001. Mangesti, Yavita A dan Bernard L. Moralitas Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014. Rasjidi, Lili. Dasar-Dasar Filsafat Hukum. Cet 5. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990. __________. Filsafat Hukum -Apakah Hukum itu ?. Cet.5. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991. Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Alumni, 1986. Ujan, Andre Uta. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisisus, 2009. W, Friedman. Teori & Filsafat Hukum Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II). Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin. Cet.2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994. Internet Zulkarnain. “Kritik Terhadap Pemikiran Hukum Madzab Sejarah,” http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1561/1/fh-zulkarnain.pdf ., diunduh 10 Maret 2016. Lain-lain Hikmahanto Juwana. “Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Maju.” Pidato Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2001. [1] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 103. [2] Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, cet 5, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 27. [3] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, loc.cit. [4] Lili Rasjidi, op.cit. hlm. 29. [5] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op. Cit. hlm. 104. [6] Ibid. [7] Theo Huijebers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1982), hlm. 39. [8] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op. Cit. hlm. 105. [9] Ibid. [10] Rasjidi, op. cit. hlm. 30. [11] Darmodiharjo, op. cit. hlm. 106. [12] Ibid., hlm. 107. [13] Ibid., hlm. 108. [14] Ibid., hlm. 109. [15] Rasjidi, op. cit., hlm. 31. [16] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op. Cit. hlm. 110. [17] Ibid. [18] Theo Huijebers, Op, Cit, hlm. 58. [19] Ibid. [20] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op. Cit. hlm. 111. [21] Ibid [22] Ibid. [23] Ibid., hlm. 112. [24] Ibid. [25] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 83. [26] Ibid, hlm. 84. [27] Zainuddin Ali, Filsafat Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 48. [28] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op, Cit, hlm. 85. [29] Ibid. [30] Ibid., hlm. 86. [31] Ibid., hlm. 87. [32] Zainuddin Ali, Op, Cit, hlm. 49. [33] Ibid. [34] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op, Cit, hal 89. [35] Ibid., hlm. 89-90. [36] Zainuddin Ali, Op,Cit., hlm. 52. [37] Ibid., hlm. 53. [38] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, op.cit., hlm. 99. [39] Darji Darmodiharjo dan Sidharta, op.cit., hlm. 114. [40] Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Loc.Cit. [41] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Loc.Cit. [42] Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Op.Cit., hlm. 115. [43] Ibid., hlm. 116. [44] Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, diterjemahkan oleh Soemardi, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007) hlm. 13. [45] Ibid., hlm. 55. [46] Ibid., hlm.55. [47] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, op.cit., hlm 95. [48] Ibid., hlm 96. [49] Ibid., hlm 97. [50] Andre Uta Ujan, Filsafat Hukum (Kanisius, Yogyakarta, 2009), hlm.70. [51] Yavita A Mangesti dan Bernard L, Moralitas Hukum (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014) hlm. 32-33. [52]Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, Filsafat Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 59. [53] Muh. Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 180-181. [54] W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 1119-120. [55] Darji Darmodiharjo dan Sidharta, op.cit., hlm. 115-116. [56] Zulkarnain, “Kritik Terhadap Pemikiran Hukum Madzab Sejarah,” http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1561/1/fh-zulkarnain.pdf ., diunduh 10 Maret 2016. [57] Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Cet.7 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 68. [58] Lili Rasjidi, Filsafat Hukum -Apakah Hukum itu ?, Cet.5 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm 48. [59] Rasjidi, Op.cit., hlm.70. [60] Ibid., hlm. 69. [61] Friedman. W., Teori & Filsafat Hukum Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II), diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, cet.2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 61-62. [62] Rasjidi, Op.cit., hlm.70. [63] Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm.248. [64] Lili, Op.cit, hlm. 48. [65] Satjipto, Op.cit., hlm. 250. [66] Lili, Op.cit., hlm.71. [67] Lembaga Penelitian dan Kriminologi, Hukum, Masvarakat dan Pembinaan Hukum Nasional (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 4. [68] Rasjidi, Op.cit., hlm. 49. [69] Pdt. Dr. (HC). A. Ridwan Halim, Filsafat Hukum Indonesia dan Pragmatisasinya. (Angky Pelita Studyways, 2001), hlm. 30. [70] Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 66 – 67.[71] Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, op.cit., hlm. 126. [72] Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, op.cit., hlm. 126-127. [73] Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, op.cit., hlm.113. [74] Rahardjo, op.cit., hlm. 287. [75] Ibid, hlm. 288. [76] Prasetyo dan Barkatullah, Op.Cit,, hlm.113. [77] Rahardjo, Op.Cit, hlm. 288 [78] Prasetyo dan Barkatullah, Op.Cit, hlm.113 [79] Rahardjo, Op.Cit, hlm. 289-290 [80] Prasetyo dan Barkatullah, Op.Cit, hlm.117 [81] Ibid, hlm.117 [82] Rahardjo, Op.Cit., hlm. 289 [83] Prasetyo dan Barkatullah, Op.Cit., hlm.118 [84] Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, op.cit., hlm 68. [85] Darjin Darmodiharjo, op.cit., hlm. 135. [86] Ibid, hal. 141 [87] Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung : Citra Aditya, 2004), hlm72-73 [88] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, op.cit., hlm. 142. [89] Ibid., hlm.142-143. [90] Ibid., hlm. 143. [91] Ibid., hlm.144-145. [92] Ibid., hlm. 46. [93] Ibid. [94] Hari Chand, Modern Jurisprudence (Kualalumpur: International Law Book series, 1994), hlm.244. [95] Hikmahanto Juwana, “Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Maju,” (Pidato Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2001), hlm. 29-30.
Menilai berarti memberi pertimbangan utk menentukan sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek, berguna atau tdk. Hasil penilaian itu disebut nilai yaitu sesuatu yang benar, yg baik, yg indah, yg berguna. Mengenai HAM pasal 4 UU No. 39/ 1999 ttg HAM“hak utk hidup, hak utk tdk disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak utk tdk diperbudak, hak utk dihakimi sbg pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak utk tdk dituntut atas dasar hukum yg berlaku surut adl HAM yg tdk dpt diulangi dlm keadaan apapun dan oleh siapapun” Theo Huijbers (1995) membedakan dua jenis hak manusia, yaitu:
Hak manusia Hak UUHak manusia adalah hak yang dianggap melekat pada setiap manusia, sebab berkaitan dengan realitas hidup manusia sendiriHak undang-undang adalah hak yang melekat pada manusia karena diberikan oleh undang-undangHak manusia tidak dapat direbut atau dicabut krn sdh ada sejak manusia itu ada, tdk bergantung dr persetujuan org, merupakan bagian dari eksistensi manusia di duniaHak tsb tidak langsung berhubungan dengan martabat manusia, melainkan krn tertampung dalam UUHak manusia mempunyai sifat dasar, asasi, sehingga disebut juga dengan HAMKarena diberikan oleh UU, maka pelanggaran hak UU dapat dituntut di depan pengadilan berdasarkan UUHAM dibagi menjadi:Hak yang diberikan UU antara lain:a. Hak asasi individual: kebebasan batin, kebebasan beragama, kebebasan hidup pribadi, nama baik, melakukan pernikahan, emansipasi wanitaa. Menjadi PNS atau anggota ABRIb. Hak asasi sosial: hak ekonomi, sosial dan kulturalb. Memilih dan dipilih dalam Pemilu c. Pensiun hari tua d. Santunan asuransi kecelakaan 3 arti etika menurut BERTENS:
3. sbg pencegahan kesalahpahaman dan konflik sesama anggotakode etik profesi merupakan kristalisasi prilaku yg dianggap benar menurut pendapat umum krn berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi ybs
1.
Cara terjadinya gadai pada piutang atas tunjuk (aan oerder)
Cara terjadinya gadai pada piutang atas nama
Wanprestasi/ cedera janji;
Cara penjualannya adalah;
Cara penjualannya adalah private selling;
Pembeli benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang merupakan benda persediaan, menurut pasal 22 UUF bebas dari runtutan meskipun pembeli tsb mengetahui tentang adanya jaminan fidusia itu dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tsb sesuai dengan harga pasar. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 21, menurut pasal 23 ayat 1 apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan atau menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tsb tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia. Namun berdasarkan pasal 23 ayat 2 ada larangan bagi pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.
Prinsip dasar yang terkandung dalam pasal 1131 KUHPer yaitu:1. Utang selalu dapat ditagihPada dasarnya sudah terjadi kesepakatan antara kreditur dan debitur (pasal 1320 KUHPer mengenai syarat sah perjanjian) yang ditekankan oleh pasal 1338 KUHPer bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.Penagihan bisa dilakukan dengan:a. kontraktual; durasi waktu dan term nya sudah ditentukanb. unkontraktual; tidak ditentukan jangka waktu utang sehingga cara penagihannya memberikan peringatan untuk pembayaran dengan jangka waktu yang patut (tepat dan pantas) pada umumnya 14 hari. 2. Utang tidak pernah dapat hapusKecuali telah melaksanakan hal-hal yang terkandung dalam pasal 1381 mengenai hapusnya perikatan yang didalamnya juga mengatur tentang hapusnya utang oleh karena adanya;
Definisi pajak: Suatu kontribusi wajib/ pungutan sebagai prestasi keuangan yang diperoleh dari seseorang melalui kekuasaan bersifat definitif dan tanpa kontra prestasi untuk menutup pengeluaran negara Azas/ Prinsip Umum Hk Pajak Adam Smith (wealth of nation):
2. Ekonomi – utk mendorong bidang-bidang ekonomi tertentua. Bersifat struktural – contohnya;
a. penggolongan pajak bersifat doktrinal
Teori timbulnya hutang pajak:
Pembagian Hk Pajak:
Bentuk Penghindaran Pajak:
Unsur2 pengertian pajak:
Subjek pajak menurut UU PPh terdiri dari:
Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Pada prinsipnya segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Misalnya;
Macam-macam objek pajak;
Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila (psl 14 UU 16/2009):
Teori 2 Hutang pajak timbul krn adanya tindakan adminitratif dari Fiskus – system official assessment/ oleh pejabat (ajaran formil). Contoh: SKP, SPPT (PBB)
UUJN – UU No. 30 tahun 2004 jo. UU No. 2 tahun 2014 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya (pasal 1 ayat 1 UUJN) Akta Notaris adalah akta autentik yang yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini (pasal 1 ayat 7 UUJN) Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protocol notaris (pasal 1 ayat 8 UUJN) Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya” (pasal 1 ayat 9 UUJN) Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan” (pasal 1 ayat 10 UUJN) Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunya kekuatan eksekutorial (pasal 1 ayat 11 UUJN) Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (pasal 2 UUJN) Syarat untuk diangkat menjadi notaris (pasal 3 UUJN):
Akta terdiri dari;
Bagian dari akta otentik yang ditentukan UUJN (pasal 38) yaitu:
Cara notaris mengenal penghadap:
Notaris tidak boleh menolak dalam memberikan pelayanan kecuali:
Syarat saksi (pasal 40 ayat 2 UUJN)
Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (AS IS) yang tidak bisa disanggah atau dipertanyakan;
Dalam suatu akta, notaris harus menjamin;
Kapan suatu akta menjadi otentik? Setelah diresmikan oleh notaris, yakni memenuhi syarat verleiden: disusun, dibacakan dan di ttd.
Direksi Sebagai sebuah badan hukum, PT mempunyai organ-organ yang memiliki fungsi masing-masing. Organ perseroan tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris (Pasal 1 ayat (2) UUPT). Ketiga organ perseroan inilah yang menjadikan PT dapat melakukan tindakan dan perbuatan hukum dengan pihak lain. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 ayat (5) UUPT). Hal apa saja yang harus diperhatikan Notaris ketika akan dilakukan pemberhentian dan/ atau penggantian Direksi? Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Notaris apabila ada pemberhentian atau penggantian Direksi adalah sebagai berikut;
Pengaturan dalam Pasal 105 ayat (1) UUPT (yang juga berlaku bagi pemberhentian Dewan Komisaris), dikatakan bahwa anggota Direksi (maupun Dewan Komisaris) dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam UUPT. Antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS (Penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT). Oleh karena pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris didasarkan pada keputusan RUPS, maka perlu dilihat kuorum yang harus dipenuhi agar keputusan tersebut dapat diambil. Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UUPT, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Keputusan RUPS pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat (Pasal 87 ayat (1) UUPT). Akan tetapi dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar (Pasal 87 ayat (2) UUPT). Jadi, dibutuhkan setidaknya lebih dari 50% saham dengan hak suara untuk hadir dalam RUPS tersebut. Dan dalam mengambil keputusan, setidaknya lebih dari setengah pemegang saham yang hadir, menyetujui pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris. Perlu diingat bahwa dalam RUPS tersebut, keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi atau Dewan Komisaris diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS (Pasal 105 ayat (2) UUPT). Akan tetapi, pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut (Pasal 105 ayat (4) UUPT). Pemberhentian anggota Direksi yakni sebagai berikut: 1. Pemberhentian Permanen DireksiAnggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi diambil msetelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membeal diri tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.Jika keputusan untuk memberhentikan anggota direksi dilakukan dengan keputusan di luar RUPS, anggota direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencan pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. Pemberhentian anggota direksi berlaku sejak:
3. Selain karena pemberhentian oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), seorang Direksi dapat berhenti dari jabatannya karena sebab-sebab sebagai berikut:
RUPS yang mengesahkan semua tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut serta menegaskan kembali mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selanjutnya diberitahukan kepada Menkumham (Pasal 94 ayat 9 UUPT).
SEJARAH NOTARIAT Notariat dalam abad pertengahan di Italia Lembaga Notariat muncul dari kebutuhan masyarakat. Sejarah Lembaga Notariat berasal dari Italia Utara, pada abad 11 atau 12, di mana pada masa itu Italia Utara merupakan pusat perdagangan.Lembaga Notariat disebut sebagai Latijnse notariaat.[1]) Masyarakat membutuhkan alat bukti atas hubungan hukum keperdataan yang timbul dari perdagangan tersebut.Pada masa itu Notaris diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya dari masyarakat pula.Konsepsi yang demikian kemudian meluas ke daerah Eropa melalui Negara Spayol sampai ke Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Negara-negara seperti Inggris dan Skandinavia tidak mengikuti resepsi dari Latijnse notariaat, walaupun di Negara-negara tersebut kemudian dikenal juga istilah Notaris, namun memiliki arti yang berbeda, karena pengertian Notaris di Negara-negara civil law dan Negara-negara common law berbeda. Ciri-ciri Notaris pada Negara-negara civil law antara lain diangkat oleh penguasa untuk kepentingan masyarakat umum dan mendapatkan honorium dari masyarakat umum. Pada tahun 1888 diadakan peringatan delapan abad berdirinya sekolah hukum Bologna.Sekolah hukum Bologna merupakan sekolah hukum tertua di dunia yang didirikan oleh Irnesius. Dikatakan bahwa Bologna berasal dari sekolah notariat.Irnesius sendiri menciptakan suatu karya di bidang kenotariatan dengan mempersembahkan sebuah buku yang berjudul Formularium Tabellionum. Selain Formularium Tabellionum yang disusun oleh Irnesius, bermunculan beberapa karya lainnya yang terkait dengan kenotariatan, di antaranya:[2])
Tabeliones[3] Tabularii[4] Notarii dianggap lebih terhormat pada masa itu sehingga banyak masyarakat yang juga lebih memilih menggunakan jasa seorang Notarii daripada menggunakan jasa para tabeliones biasa, maka dari itu pada masa kepemimpinan Karel de Grote, para Notarii untuk melayani raja-raja dan Paus, sedangkan tabeliones ditugaskan untuk melayani masyarakat umum dan pejabat-pejabat agama yang lebih rendah dari Paus. Karel de Grote kemudian juga memerintahkan untuk membuat suatu undang-undang di mana memerintahkan untuk Notarius atau Cancellarius membantu di pengadilan untuk menulis apa yang terjadi di dalam sidang-sidang di pengadilan. Dengan berbagai perkembangan ini maka para Notariat dan Tabelionaat ini menggabungkan diri dalam suatu badan yang dinamakan Collegium. Para Notarius yang tergabung dalam badan ini dianggap sebagai pejabat satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta-akta baik di dalam maupun di luar pengadilan, namun masih belum bersifat otentik.Terjadinya notariaat di Italia yang menunjukkan banyak persamaan dengan notariat sekarang dimana sama-sama kedudukannya sebagai pejabat, akan tetapi terdapat perbedaan besar dimana akta yang dibuat oleh para Notaris di zaman italia tidak mempunyai kekuatan otentik dan kekuatan eksekutorial sedangkan akta yang dibuat oleh Notaris sekarang mempunyai kekuatan otentik dan kekuatan eksekutorial. Masa Kemerosotan di Bidang NotariatPada abad ke-14 terjadi kemerosotan di Bidang Notariat yang disebabkan karena pemerintah yang membutuhkan uang kemudian menjual jabatan-jabatan Notaris tanpa memperhatikan kemampuan dan keahlian pada individu yang ada, sehingga menimbulkan banyak keluhan-keluhan dari masyarakat. Pada masa itu muncul istilah “kebodohan dari para Notaris adalah sasaran empuk bagi para pengacara”, hal ini disebabkan karena Notaris pada zaman itu tidak tahu apa yang harus ia buat. Perkembangan Notariat di Perancis Pada tahun 1568, seorang ahli Hukum Perancis bernama Papon menulis bukunya yang termasyhur di bidang notariat, yakni “Les Trois Notaries”. Mula-mula lembaga notariat di bawa dari Italia ke Perancis, di negara mana notariat ini sepanjang masa dianggap sebagai suatu pengabdian kepada masyarakat umum, yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan, telah memperoleh puncak perkembangannya. Dari Perancis pula pada permulaan abad ke-19 lembaga notariat yang telah dikenal saat ini meluas ke negara-negara sekelilingnya dan bahkan negara-negara lainnya. Raja Lodewijk de Heilige, seorang raja yang berjasa dalam membuat peraturan perundang-undangan di bidang Notariat. Pada tanggal 6 Oktober 1791 diundangkanlah suatu undang-undang yang menghapus perbedaan yang terdapat sebelumnya, sehingga semenjak diundang-undangkannya peraturan ini, hanya dikenal satu macam Notaris. Undang-undang ini kemudian diganti menjadi Ventose an XI (16 Maret 1803). Berdasarkan undang-undang itu Notaris dijadikan ambtenaar dan sejak itu mereka berada di bawah pengawasan dari Chambre des notaries. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka lahirlah perlembagaan dari Notariat yang dimulai di Perancis dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat. Sejarah Notariat di Negeri Belanda Perancis adalah negara Eropa yang memiliki jajahan yang cukup luas, diantaranya negeri Belanda. Notariat Perancis dibawa ke negeri Belanda dengan dua dekrit kaisar, yang masing-masing tanggal 8 Nopember 1810 dan tanggal 1 Maret 1811 dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Maret 1811. Sehingga peraturan notariat di Belanda serupa dengan di Perancis.Setelah Belanda merdeka dari Perancis pada tahun 1813, perundang-undangan notariat Perancis (VENTOSEWET) masih berlaku di negeri Belanda. Akhirnya atas desakan rakyat Belanda lahirlah Undang-undang Jabatan Notaris (NOTARISWET) yaitu Undang-undang tanggal 9 Juli 1842 (Ned. Stb.no. 20). Notariswet merupakan perubahan dari Ventosewet namun secara garis besar sama isinya. Ada beberapa perbedaan penting antara Ventosewet dan Notariswet, yaitu :NO.VENTOSEWETNOTARISWET1. Mengenal 3 golongan Notaris : “HofNotarissen”, “AronndisementsNotarissen”, “kantonNotarissen”, yang berturut-turut mempunyai tempat kedudukan dan menjalankan tugas di seluruh daerah hukum “Gerechtshof”, “Rechtbank”, “Kantongerecht”Hanya mengenal 1 macam Notaris dan tiap noataris dengan tidak mengadakan pembedaan, berwenang menjalankan tugas jabatannya di seluruh daerah hukum “Rechtbank”2. Para Notaris diawasi dan diuji oleh Lembaga “Chambres des Notaires”Pengawasan terhadap Notaris diserahkan kepada badan peradilan, dan ujian Notaris dilakukan oeh “gerechtshoven” dan tahun1878 diadakan Ujian Negara3. Calon Notaris harus magang selama 6 tahun dan menyerahkan sertifikat “certificate de moralite et de capacite” (keterangan berkelakuan baik dan memiliki kecakapan)Masa magang dihapuskan berdasarkan pertimbangan alasan teoritis dan tidak tepat, seorang calon Notaris dapat diangkat menjadi Notaris jika lulus Ujian Negara4. Suatu akta Notaris hanya dapat dibuat di hadapan 2 Notaris tanpa saksi-saksi atau di hadapan seorang Notaris dan 2 saksiPembuatan akta dilakukan di hadapan seorang Notaris dan 2 saksi-kecuali pembuatan akta superskripsi dan surat wasiat rahasia-dengan ancaman batal demi hukum, jika tidak dilakukan demikianTerhadap undang-undang tahun 1842 (NOTARISWET) ini, banyak pihak yang tidak puas dan menginginkan diadakan peninjauan yang menyeluruh dari undang-undang itu. Namun, Notariswet sampai sekarang masih berlaku dan telah mengalami banyak perubahan.Notariat dalam abad ke-17 di Indonesia Notariat mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan adanya “Oost Ind. Compagnie” di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Karchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia walaupun pada saat itu beliau masih menjabat sebagai Sekretaris dari College Van Schepenen. Lima tahun kemudian yakni pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan notaries public dipisahkan dari jabatan secretarius van den gerechte dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 November 1620, maka dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para Notaris di Indonesia, yang hanya berisikan 10 pasal, diantaranya ketentuan bahwa para Notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya.Namun kenyataannya para Notaris pada waktu itu tidak mempunyai kebebasan dalam menjalankan jabatannya oleh karena mereka merupakan pegawai dari Oost Ind. Compagnie. Bahkan pada tahun 1632 dikeluarkan plakaat yang berisi ketentuan bahwa para Notaris, sekretaris dan pejabat lainnya dilarang untuk membuat akta-akta transport, jual-beli, surat wasiat dll jika tidak mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal dan “Raden van Indie” dengan ancaman kehilangan jabatannya.Setelah pengangkatan Melchior Kerchem sebagai Notaris di tahun 1620, jumlah Notaris terus bertambah. Pada tahun 1650 ditentukan bahwa di Batavia akan diadakan hanya 2 orang Notaris dan untuk menandakan bahwa jumlah tersebut telah mencukupi dikeluarkan ketentuan bahwa para “prokureur” dilarang untuk mencampuri pekerjaan Notaris, dengan maksud agar dengan demikian masing-masing golongan dapat memperoleh penghasilannya dengan adil.Di tahun 1654 jumlah Notaris di Batavia bertambah lagi menjadi 3 dan di tahun 1751 jumlahnya menjadi 5 orang dengan ditentukan bahwa 4 daripadanya harus bertempat tinggal di dalam kota (yakni 2 di bagian barat dan 2 di bagian timur), sedangkan yang seorang lagi harus tinggal di luar kota. Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai dengan tahun 1822, notariat ini hanya diatur oleh 2 buah reglemen yang terperinci, yakni dari tahun 1625 dan 1765. Reglemen tersebut sering mengalami perubahan oleh karena apabila dirasakan ada kebutuhan, bahkan sering terjadi peraturan yang tidak berlaku lagi, diperbaharui, dipertajam atau dinyatakan berlaku kembali atau diadakan peraturan tambahannya. Peraturan-peraturan lama di bidang notariat yang berasal dari Republiek der Vereenigde Nederlanden tetap berlaku dan bahkan setelah berakhirnya kekuasaan Inggris di Indonesia, peraturan-peraturan lama tersebut tetap berlaku tanpa perubahan sampai dengan tahun 1822. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa Ventosewet tidak pernah dinyatakan berlaku di Indonesia. Pada tahun 1822 (Stb No 11) dikeluarkan Instructie voor de Notarissen in Indonesia yang terdiri dari 34 pasal. Ketentuan dalam Instructie tersebut ternyata merupakan resume dari peraturan yang ada sebelumnya, suatu bunga rampai dari plakkat-plakkat yang lama. Selama 38 tahun usianya, Instructie tersebut tidak banyak mengalami perubahan.Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement Stb No 3) yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860. Peraturan Jabatan Notaris ini terdiri dari 66 pasal dimana 39 diantaranya mengandung ketentuan mengenai hukuman, disamping banyak sanksi untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Ke-39 pasal tersebut terdiri dari 3 pasal mengenai hal-hal yang menyebabkan hilangnya jabatan, 5 pasal tentang pemecatan, 9 pasal tentang pemecatan sementara dan 22 pasal mengenai denda. Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris adalah copy dari pasal-pasal dalam Notarieswet yang berlaku di Belanda. Namun di dalam Peraturan Jabatan Notaris tidak diatur mengenai pendidikan Notaris, yang diatur hanya mengenai ujian Notaris. Kemudian dirasa perlu adanya suatu pendidikan untuk jabatan Notaris beserta persyaratan ujian. Hal ini kemudian dilaksanakan, dengan dimulainya pendidikan Notariat pada programpasca sarjana di Universitas Indonesia, dan kemudian disusul Universitas Pajajaran, Universitas Gajah Mada, dan terakhir Universitas Sumatera Utara. Namun demikian masih disayangkan, pendidikan Notariat di Indonesia belum diatur dalam suatu perundang-undangan, dan juga belum dijadikan satu-satunya pendidikan Notariat, dimana masih tetap diadakan ujian Negara sebagai salah satu prasyarat untuk dapat menjadi Notaris. Perlu diperhatikan juga bahwa yang dapat diterima untuk pendidikan Notariat pasca sarjana adalah semua sarjana hukum yang telah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Negeri atau yang disamakan dengan itu. Sejarah Notariat di Indonesia juga pernah mengalami kemerosotan, yakni ketika pada tahun 1954 diundangkan Undang-Undang mengenai Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Undang- undang tersebut telah menyebabkan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, yang memerosotkan nama baik dari Notaris. Dengan adanya kemerosotan itu maka pemerintah pun melaksanakan peremajaan di kalangan Notaris agar Notaris yang menjabat adalah Notaris yang benar-benar terjamin kualitasnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kekecewaan masyarakat pada jabatan Notaris.PENGERTIAN NOTARIS Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat negara / pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.[5]) Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris di definisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris mempunyai tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN. Notaris disebutkan pula sebagai pejabat umum ditegaskan dalam bab I Pasal 1 peraturan jabatan Notaris di Indonesia (Ord. Stbl. 1860 no. 3, mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860), yang menyebutkan[6]) : Notaris adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan di kehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga tugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.Akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta berada, sedangkan istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah Openbare Ambtenaren yang menurut Kamus Hukum adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik. Dalam hal ini Notaris mempunyai tugas untuk membuat akta otentik guna melayani kepentingan publik. Notaris merupakan suatu Jabatan mempunyai karakteristik, yaitu : [7]) Sebagai JabatanUUJN merupakan satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu pada UUJN.[8]) Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menetapkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu.Notaris mempunyai kewenangan tertentu.Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Seorang Notaris melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan pada Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN.Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintahPasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat 14 UUJN).Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu.Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakatKehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuaikepada aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.Seorang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 2 UUJN). Dalam Pasal 3 UUJN disebutkan bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi seorang Notaris adalah :
[1])G.H.S. Lumban Tobing, “Peraturan Jabatan Notaris”, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 3. [2])Ibid., hal. 4. [3])Ibid., hal. 7. [4])Ibid., hal. 8. [5]) Djuhad Mahja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,(Jakarta:Durat Bahagia,2005), hlm.59 [6]) Ord. Stbl. 1860 no. 3, Peraturan Jabatan Notaris, [7]) M.J.A. van Mourik, Civil Law and The Civil Law Notary in a Modern World, media Notariat , No. 22-23-24-25, Jan-Juli-oktober 1992, Ikatan Notaris Indonesia,1992, hlm.23 [8]) Habib Adjie, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum pengaturan Notaris, Renvoi, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005, hlm. 38.
PENCATATAN PERKAWINAN Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974). Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Karena sudah dianggap sah, akibatnya banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Bisa dengan alasan biaya yang mahal, prosedur berbelit-belit atau untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman adiministrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan ABRI). Perkawinan tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah Perkawinan Bawah Tangan (Nikah Siri).Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Perbuatan pencatatan tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administrative (K. Wantjik Saleh, “Hukum Perkawinan di Indonesia”, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1976, hlm. 16)Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa:
DASAR HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN Beberapa dasar hukum mengenai pencacatan perkawinan/pernikahan, antara lain:UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk Pasal 1 Ayat 1 “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.” Pasal ini memberitahukan legalisasi bahwa supaya nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hak-hak yang bersangkut pada dengan kependudukan harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya lagi pada perkawinan perlu di catat ini untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan. PP NOMOR 9 TAHUN 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab II Pasal 2Ayat 1: Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.Ayat 2: Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaiman dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.Ayat 3: Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatn perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah. Pasal 6 Ayat 1: Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.Ayat 2: Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula:
MANFAAT PENCATATAN PERKAWINAN Ada beberapa manfaat pencatatan pernikahan:
AKIBAT HUKUM TIDAK DICATATNYA PERKAWINAN
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN Pergub No. 93 Tahun 2012 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur secara spesifik sebagai berikut;Pencatatan Perkawinan di Daerah Pasal 65(1)Perkawinan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi mereka yang beragama selain Islam wajib dilaporkan oleh pemohon di Dinas bagi Orang Asing dan di Suku Dinas bagi WNI.(2)Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-Iambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal sahnya perkawinan.(3)Pelaporan peristiwa perkawinan dieatat dalam register akta perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.(4)Sebagai bukti pencatatan perkawinan kepada suami dan istri diberikan Kutipan Akta Perkawinan.(5)Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan selambat-Iambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pencatatan perkawinan. Pasal 66Persyaratan untuk pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) adalah sebagai berikut:a.Surat Keterangan dari Lurah sesuai domisili yang bersangkutan;b.Surat pemberkatan perkawinan dari pemuka agama atau surat perkawinan Penghayat Kepereayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepereayaan bagi yang terlambat pelaporannya lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya perkawinan;c.KK dan KTP suami dan istri;d.Foto berwarna suami dan istri berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;e.Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri;f.Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian suami/istri bagi mereka yang pernah kawin;g.Pencatatan perkawinan yang tidak memiliki bukti perkawinan dikarenakan perkawinan adat maka pembuktian perkawinannya harus melalui proses Penetapan Pengadilan Negeri;h.Legalisasi dari pemuka agama/pendeta/penghayat kepereayaan di tempat terjadinya perkawinan bagi peneatatan perkawinan yang melampaui batas waktu;i.Dua orang saksi yang memenuhi syarat;j.Bagi mempelai yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun harus ada izin dari orang tua;k.Surat Izin Pengadilan Negeri bagi calon mempelai di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun, apabila tidak mendapat persetujuan dari orang tua;l.Surat izin Pengadilan Negeri apabila calon mempelai pria di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita di bawah usia 16 (enam belas) tahun;m.Surat Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bila ada sanggahan;n.Dispensasi Camat apabiia pelaksanaan pencatatan perkawinan kurang dari sepuluh hari sejak tanggal pengajuan permohonan;o.Kutipan Akta Kelahiran Anak yang akan disahkan dalam perkawinan, apabila ada;p.Pengumuman perkawinan;q.Akta Perjanjian Perkawinan dari Notaris yang disahkan pada saat pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat pada Dinas dan Suku Dinas;r.Surat Izin dari Komandan bagi anggota TNI dan POLRI; dans.Bagi Orang Asing melampirkan dokumen1.Paspor;2.KITAP/KITAS Dokumen dari imigrasi;3.SKLD Dokumen dari kepolisian;4.KTP/KKISKTI/SKDS Dokumen pendaftaran Orang Asing dari Dinas; dan5.Surat Izin dari Kedutaan/Perwakilan dari Negara Asing. Pasal 67 (1)Tata cara penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) adalah sebagai berikut:a.Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Pencatatan Perkawinan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pada Suku Dinas (F-2.12);b.Petugas registrasi melakukan verifikasi, validasi data permohonan dan mengagendakan permohonan pencatatan perkawinan;c.Petugas registrasi mengumumkan rencana pelaksanaan pencatatan perkawinan selama 10 (sepuluh) hari kerja pada papan pengumuman bagi yang pencatatan perkawinannya kurang dari 10 (sepuluh hari) sejak tanggal pengajuan permohonan harus dilengkapi dengan Dispensasi Camat;d.Petugas pencatatan perkawinan melakukan pencatatan perkawinan yang dihadiri oleh kedua orang mempelai dan dua orang saksi sekaligus melaksanakan pencatatan pengesahan anak apabila ada anak luar kawin yang disahkan;e.Petugas pencatatan perkawinan melakukan pencatatan perkawinan sekaligus pencatatan pengesahan perjanjian perkawinan apabila ada perjanjian perkawinan yang disahkan;f.Petugas registrasi melakukan perekaman data perkawinan ke dalam database dan mencatat pada register akta perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register dan Kutipan Akta Perkawinan orang tua dan akta kelahiran anak;g.Petugas registrasi mencatat dalam Buku Daftar Pencatatan Perkawinan (Bk2.02) dan Buku Pengesahan Anak (Bk3.02);h.Petugas pencatatan perkawinan melakukan pencatatan perkawinan sekaligus melaksanakan pencatatan pengesahan perjanjian perkawinan apabila ada perjanjian perkawinan yang disahkan;i.Petugas registrasi melakukan perekaman data perkawinan ke dalam data base dan mencatat pada register akta perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan; danj.Petugas registrasi mencatat dalam buku daftar perjanjian perkawinan dan akta perjanjian perkawinan dari notaris disahkan diberi nomor pengesahan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas. (2)Tata cara penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) adalah sebagai berikut:a.Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Pencatatan Perkawinan di Dinas (F-2.12);b.Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dan mengagendakan permohonan pencatatan perkawinan;c.Petugas registrasi mengumumkan rencana pelaksanaan pencatatan perkawinan selama 10 (sepuluh) hari kerja pada papan pengumuman;d.Petugas registrasi melakukan verifikasi, validasi data permohonan dan mengagendakan permohonan pencatatan perkawinan: e.Petugas registrasi mengumumkan rencana pelaksanaan pencatatan perkawinan pada papan pengumuman; f.Petugas pencatatan perkawinan melakukan pencatatan perkawinan sekaligus melaksanakan pencatatan pengesahan anak apabila ada anak luar kawin yang disahkan;g.Petugas registrasi melakukan perekaman data perkawinan ke dalam database dan mencatat pada register akta perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register dan Kutipan Akta Perkawinan orang tua dan akta kelahiran anak; h.Petugas registrasi mencatat dalam Buku Daftar Pencatatan Perkawinan (Bk2.02) dan Buku Pengesahan Anak (Bk3.02); dani.Kepala Dinas menerbitkan register akta dan 2 (dua) Kutipan Akta Perkawinan. Pasal 68(1)Pencatatan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan, data hasil pencatatannya wajib disampaikan kepada Suku Dinas dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan.(2)Suku Dinas melakukan perekaman data hasil pencatatan perkawinan oleh KUA ke dalam database kependudukan.(3)Data hasil pencatatan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.Pelaporan Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri Pasal 69(1)Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antar WNI atau WNI dengan Orang Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.(2)Perkawinan WNI atau WNI dengan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah memperoleh akta perkawinan dari lembaga yang berwenang di luar negeri atau dar! Perwakilan Republik Indonesia setempat, serta wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan, keluarga atau kuasa ke Dinas selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.(3)Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. (4)Laporan perkawinan di ·Iuar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) direkam dalam database kependudukan, dicatat pada daftar register perkawinan luar negeri dan diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri. (5)Penerbitan Surat Pelaporan Perkawinan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan selambat-Iambatnya 5 (lima) hari sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap. Pasal 70 Persyaratan Pelaporan Pencatatan Perkawinan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) adalah sebagai berikut:a.Asli dan Fotokopi Sertifikat Akta Perkawinan Luar Negeri Asli dan terjemahan; b.Surat Keterangan perkawinan dari perwakilan Republik Indonesia setempat; c.Asli dan Fotokopi KK dan KTP yang bersangkutan; d.Asli dan Fotokopi Paspor yang bersangkutan; e.Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian suamilistri bagi mereka yang pernah kawin;f.Foto berwarna kedua mempelai berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan g.Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan. Pasal 71 Tata cara penerbitan Surat Pelaporan Perkawinan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) adalah sebagai berikut:a.Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Pelaporan Pencatatan Perkawinan Luar Negeri di Dinas (F-2.13);b.Petugas registrasi Dinas melakukan verifikasi dan validasi data permohonan;c.Petugas registrasi Dinas mencatat perkawinan luar negeri ke dalam register perkawinan luar negeri;d.Petugas registrasi Dinas melakukan perekaman data perkawinan penduduk di luar negeri ke dalam database;e.Kepala Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri; danf.Pemohon menerima Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri sebagai dasar untuk merubahan dokumen KK dan KTP di Kelurahan. Pencatatan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pada bulan Desember 2006 Pencatatan Sipil di Indonesia telah mendapat pengaturan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ordonansi-ordonansi yang sebelumnya mengatur pencatatan sipil di Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi. Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang ini adalah :a.Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.b.Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan.c.Pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.d.Peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara negara yang berhubungan dengan kependudukan. Tujuan dibenahinya administrasi kependudukan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah agar dapat memberikan pemenuhan hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkaitan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ke-empat menjamin setiap orang berhak untuk membentuk sebuah keluarga dan berketurunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B). Kemudian pasal 29 ayat (2), negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya secara bebas. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa perkawinan adalah salah satu hak asasi manusia yang dilindungi Undang-Undang Dasar dan bersifat non- diskriminatif. Ada yang menganggap bahwa tidak diakomodirnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah tidak sesuai dengan penegakkan hak asasi manusia, apalagi kenyataan membuktikan bahwa negara yang rakyatnya sangat heterogen seperti Indonesia, sering terjadi perkawinan beda agama, meskipun jika dilaksanakan itu tidak sah menurut undang-undang perkawinan. Hal itu berkaitan dengan sifat manusia yang kadang punya seribu satu macam keinginan. Maka dengan berbagai latar belakang tersebut, dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya pasal 35 huruf a, hukum positif di Indonesia membuka kemungkinan pengakuan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, dengan cara memohon penetapan pengadilan yang menjadi dasar dapat dicatatkannya perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Keabsahan perkawinan akan dinilai oleh Hakim Pengadilan Negeri dimana permohonan diajukan. Perlindungan dan pengakuan atas status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan semua peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam wilayah Indonesia, adalah diberikan oleh negara. Perkawinan merupakan satu peristiwa penting berkaitan dengan status hukum seseorang, dan merupakan hak sipil warga negara. Pencatatan perkawinan adalah tindakan administratif dan bukan syarat sahnya perkawinan, tetapi tetap sangat penting untuk dilakukan, karena merupakan bukti autentik terhadap status hukum seseorang. Wujudnya adalah berupa buku nikah atau akta perkawinan, yang menunjukkan perkawinan telah benar-benar terjadi dan sah secara hukum. Persoalannya, meskipun setiap perkawinan harus dicatatkan, tetapi undang- undang mewajibkan perkawinan itu harus disyahkan oleh agama terlebih dahulu. Ini dikarenakan, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia tidak lagi mengenal apa yang disebut sebagai perkawinan sipil. Perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan dengan tata cara menurut agama para pihak yang melaksanakan perkawinan. Konsekuensi dari ketentuan ini, pencatatan perkawinan menjadi persoalan tersendiri, sebab tidak semua pasangan yang akan melaksanakan perkawinan, agamanya sama. Ada pasangan yang agamanya berbeda, sehingga menimbulkan kesulitan, karena undang-undang melarang perkawinan beda agama, sementara mereka kadang tetap pada agamanya masing- masing. Tanpa adanya pengesahan dari otoritas agama, otoritas KUA dan otoritas catatan sipil sebagai lembaga pencatat perkawinan tidak dapat mencatat perkawinan tersebut. Oleh karenanya banyak pihak yang sengaja mencari celah agar bisa melaksanakan perkawinan meskipun berbeda agama. Caranya adalah dengan penyelundupan hukum dengan cara perkawinan dilaksanakan dua kali menurut masing-masing agama para pihak yang kawin, penundukan pada salah satu agama, atau melaksanakan perkawinan diluar negeri. Semuanya mempunyai konsekuensi masing-masing. Sehingga, untuk mencegah adanya usaha menyeludupkan hukum dengan cara-cara tadi, maka perkawinan beda agama dicoba diakomodir dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut. Mengenai ketentuan pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 1 angka 17 :Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, PERKAWINAN, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.Ketentuan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Apabila diperhatikan lebih lanjut, ada satu pasal yang mengakomodir pencatatan perkawinan beda agama, yaitu pasal 35 huruf a. Pasal tersebut ditujukan untuk mengakomodir perkawinan beda agama yang selama ini sulit dilaksanakan. Tetapi sebenarnya ketentuan tersebut kontroversial dan mengundang perdebatan. Sebagai contohnya adalah apa yang dipermasalahkan di bawah ini.Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan berbunyi: “Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.” Penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Ada pendapat yang menyatakan bahwa sampai dengan pasal 35 dan 36 dari undang-undang ini, dapat dimengerti dan dapat diterima akal. Tetapi menjadi janggal kalau membaca penjelasan pasal 35 a, yang bunyinya tidak bisa diterima bila dihubungkan dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ungkapan yang dikemukakan diatas, memperlihatkan bahwa suatu penjelasan atas suatu pasal dari suatu undang-undang, menghapuskan atau membatalkan suatu ketentuan atau bunyi dari suatu pasal undang-undang yang lain.Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perumusan pasal 2 diatas: tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.Sedangkan bunyi penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengizinkan perkawinan beda agama dan mendaftarkannya.Masyarakat dan rakyat Indonesia telah mengetahui dan memaklumi, bahwa, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan diantara pasangan yang berbeda agama adalah dilarang, tetapi dengan adanya penjelasan dari pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, seakan-akan perkawinan beda agama dibolehkan asal melalui penetapan pengadilan. Ini merupakan kontroversi yang ada diantara peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pencatatan perkawinan. Tetapi meskipun ada kontroversi dan ada yang memperdebatkan ketentuan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, namun ketentuan itu telah menjadi hukum positif di Indonesia. |
Samuel bentham menggunakan standarisasi bentuk dan ukuran untuk membangun produk
Pos Terkait
Copyright © 2024 adaberapa Inc.
