Sampaikan tanggapanmu mengenai berita tersebut baik dari segi isi maupun penggunaan bahasanya

KOMPAS.com - Setahun belakangan kita kerap disuguhi berita tentang Covid-19. Isu yang sedang berkembang ini tidak pernah habis untuk ditulis dalam teks berita.

Menurut Herman RN dalam buku Jurnalistik Praktis (2018), berita adalah laporan peristiwa yang bernilai jurnalistik atau memiliki nilai berita (news value), aktual, faktual, penting, dan menarik.

Kali ini kita akan mencoba meringkas dan menyimpulkan berita tentang Covid-19.

Contoh 1

Ketua KPU Tangsel Meninggal Dunia Setelah Positif Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangerang Selatan Bambang Dwitoro meninggal dunia pada Sabtu (12/12/2020) setelah dinyatakan positif Covid-19.

"Turut berduka cita atas wafatnya Bambang Dwitoro Ketua KPU Kota Tangerang Selatan," kata Komisioner KPU Tangerang Selatan Ade Wahyu Hidayat saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (12/12/2020).

Sebelumnya diberitakan, Bambang Dwitoro dinyatakan positif Covid-19 dan menjalani perawatan di rumah sakit. "Ya kita secara terbuka menyampaikan Ketua KPU Tangsel Bambang Dwitoro positif Covid-19," ujar Plh Ketua KPU Tangerang Selatan M Taufik saat dikonfirmasi, Jumat (11/12/2020) malam.

Kini Isolasi di Rumah Sakit Taufik mengatakan, Bambang dinyatakan positif Covid-19 setelah hasil uji swab yang dilakukan keluar pada Sabtu (5/12/2020) lalu. Sejak dinyatakan positif Bambang menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di wilayah Tangerang Selatan.

"Kami ketahui pada malam Sabtu ya, hasil swab terakhir. Kemudian, setelah itu sampai hari ini ketua menjalankan isolasi mandiri dan perawatan di rumah sakit sari," ujar dia.

Kendati demikian, sejak mengetahui hasil tes Covid-19 Bambang sampai saat ini pihak KPU Tangsel tidak langsung melakukan pelacakan kasus. Menurut Taufik, KPU Tangsel baru akan melakukan uji swab kepada seluruh Komisioner hingga pegawai pada Selasa (15/12/2020).

(Sumber: Kompas.com/Sania Mashabi\ Editor: Icha Rastika)

Ringkasan: Ketua KPU Tangsel meninggal akibat Covid-19 pada Sabtu (12/12/2020). Korban sempat melakukan tes swab, dinyatakan positif, dan menjalani isolasi selama seminggu.

Namun belum ada pelacakan kasus. Tes swab pada komisioner dan pegawai KPU Tangsel baru akan diadakan setelah Pilkada selesai.

Kesimpulan: KPU Tangsel berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Baca juga: Langkah Menyusun Teks Berita

Contoh 2

Terpapar Covid-19 Saat Hamil 7 Bulan, Dokter Novita dan Janinnya Meninggal

KOMPAS.com - Satu lagi seorang tenaga kesehatan (nakes) yang meninggal dunia karena terpapar Covid-19. Dokter umum asal Ponorogo, dr Novita Rachmawati harus kehilangan nyawa bersama janin yang masih dikandungnya.

Novita meninggal pada Jumat (11/12/2020) usai dirujuk ke Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Universitas Airlangga, Surabaya. Janin yang ada pada rahimnya terlebih dahulu meninggal, dua hari sebelumnya.

"Dua hari yang lalu, janin yang ada di dalam kandungannya meninggal dunia," ucap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Rahayu Kusadarini, Jumat (11/12/2020).

Baru setelahnya Novita mengembuskan napas terakhir menyusul putranya. "Ternyata beliau tadi pagi menyusul putranya untuk menghadap Allah, sekitar pukul 04.30 WIB," kata wanita yang akrab disapa Irin itu.

(Sumber: Kompas.com/Editor: Pythag Kurniati)

Ringkasan: Seorang dokter umum yang sedang hamil 7 bulan meninggal akibat Covid-19. Kematian janin dan ibu berselang dua hari.

Kesimpulan: Tenaga medis rentan tertular Covid-19. Jumlah tenaga medis yang minim serta beban kerja berlebih menambah kerentanan.

Lihat Foto

KOMPAS.com/NURWAHIDAH

Ilustrasi covid 19

Tidak Semua Warga Dapat Vaksin Gratis, Ini Dampaknya Menurut Epidemiolog

KOMPAS.com - Vaksin virus corona untuk penyakit Covid-19 yang dipesan oleh Pemerintah Indonesia sudah mulai dikirim dan diterima. Kloter pertama vaksin yang datang adalah 1,2 juta dosis vaksin dari pabrik farmasi Sinovac, yakni pada 6 Desember 2020 lalu. Rencananya di tahun 2021, masih ada 1,8 juta dosis vaksin Sinovac lagi yang juga akan dikirim ke Tanah Air. Selanjutnya, akan ada sebanyak 45 juta dosis bahan baku pembuatan vaksin juga akan dikirimkan ke Indonesia di tahun yang sama, dalam dua kloter pengiriman.

Sementara itu dikutip dari pemberitaan Kompas.com (17/11/2020), Kementerian Kesehatan RI menyebut vaksinasi ditargetkan akan dilakukan pada 107 juta masyarakat Indonesia usia 18-59 tahun. Dari jumlah itu, hanya 30 persen di antaranya saja yang akan mendapatkan vaskin melalui program Pemerintah, alias gratis. Sisanya sebanyak 70 persen diproyeksikan dapat melakukan vaksinasi secara mandiri atau berbayar.

Terkait hal ini, sejumlah pihak yang menyatakan keberatannya. Salah satunya muncul dalam sebuah petisi bertajuk "Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Semua Rakyat Indonesia!" Kampanye ini dibuat oleh Sulfikar Amin dan ditujukan pada Presiden Joko Widodo, Ketua dan Para Wakil Ketua DPR, juga Menkes Terawan.

Baca juga: Teks Berita: Pengertian, Ciri-Ciri, Struktur, Kaidah Kebahasaan

Dibuat sejak 4 hari yang lalu (8/12/2020), hingga Sabtu (12/12/2020) pukul 13.35 WIB, petisi ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 1.800 orang. Banyak alasan yang dituliskan kenapa vaksin harus diberikan secara gratis, di antaranya karena banyak rakyat yang tidak mampu untuk mendapatkannya. Padahal vaksinasi ini sangat penting demi keselamatan bersama.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pakar epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman. Dicky menyebut sudah semestinya seluruh rakyat mendapatkan vaksin ini secara gratis dari Pemerintah. Menurut dia, sangat tidak logis dan tidak akan membantu keberhasilan suatu program vaksinasi jika vaksinasi tidak seluruhnya di-cover, ditanggung, disediakan oleh Pemerintah yang merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah.

"Itu (vaksinasi berbayar) logika yang sangat sangat mendasar dalam suatu program vaksinasi dalam situasi wabah atau bencana nasional," kata Dicky saat dihubungi Sabtu (12/12/2020).

Kondisi yang menuntut intervensi semacam ini tidak harus dalam kondisi pandemi, ia menyebut kondisi epidemi, atau kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sekali pun penting bagi Pemerintah untuk menjamin seluruh masyarakat mendapatkan program vaksinasi. Jika hal itu tidak dilakukan, maka hasil vaksinasi yang didapat tidak akan mencapai hasil yang efektif.

"Ini yang enggak akan efektif jadinya," ujar Dicky. Ia melanjutkan, hal lain yang harus disadari oleh Pemerintah terkait vaksinasi mandiri ini adalah adanya kondisi ekonomi dan persepsi masyarakat yang masih beragam.

Shutterstock/Petovarga

Ilustrasi Covid-19

"Minimnya strategi risiko yang dibangun membuat sebagian dari masyarakat itu memiliki persepsi yang berbeda terkait Covid. Bahkan ada yang tidak mempercayai adanya Covid-19, kok," sebut dia. "Jadi jangankan mau bayar (beli) vaksin, mau divaksin (secara gratis) saja enggak akan mau," lanjutnya. Strategi komunikasi dan herd immunity.

Karena itu, Dicky merasa Pemerintah penting untuk melakukan strategi komunikasi risiko yang tepat mulai dari sebelum, saat, dan setelah program vaksinasi. "Jadi prinsip dasar dari program vaksinasi dalam situasi wabah sebesar ini, selain vaksinnya aman dan efektif, dia harus sifatnya, vaksinnya gratis dan sukarela, dua hal yang mendasar," papar Dicky.

Jika Pemerintah menginginkan terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam masyarakat, harus dipahami bahwa kekebalan ini baru akan tercipta jika faktor-faktor pendukungnya terpenuhi. "Dan juga jangan lupakan, keberhasilan herd immunnity juga tergantung pada angka reproduksi (kasus) yang rendah, serendah-rendanya. Kemudian angka cakupan vaksinasi yang tinggi, mendekati 100 persen," pungkas Dicky.

Baca juga: Ciri-ciri Teks Berita

Dikutip dari Kompas.com (4/12/2020), ada sejumlah negara yang diketahui akan menggratiskan vaksin bagi seluruh masyarakatnya. Negara-negara itu di antaranya adalah Perancis, Jepang, Arab Saudi, Belgia, dan Portugal.

(Sumber: Kompas.com/Luthfia Ayu Azanella | Editor: Rizal Setyo Nugroho)

Ringkasan: Pemerintah Indonesia membeli vaksin Covid-19 dari pabrik farmasi Sinovac dan bahan baku vaksin. Pemerintah memberi 30% vaksin gratis pada masyarakat, sementara sisanya bayar secara mandiri.

Masyarakat membuat petisi agar vaksin digratiskan untuk seluruh masyarakat. Pakar epidemiologi Griffith University, Dicky Budiman sependapat. Covid-19 dikategorikan sebagai bencana nasional, maka penanganannya ada pada negara. Kekebalan kelompok sulit dicapai bila pemberian vaksin tidak 100%. Belum lagi dihadapkan dengan kelompok antivaksin.

Kesimpulan: Sebagian besar masyarakat harus membayar untuk mendapat vaksin Covid-19.