Nama lain indonesia yang menggambarkan wilayah kepulauan zaman majapahit

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Nusantara terpilih sebagai calon nama ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur. Hal itu telah disetujui langsung oleh Presiden Joko Widodo, Jumat, 14 Januari 2022. Salah satu alasan pemilihan nama Nusantara karena telah memiliki catatan sejarah panjang dan menjadi ikonik di dunia internasional.

Dilansir dari jurnal berjudul Hubungan Internasional Kuno Indonesia, asal-usul istilah Nusantara pertama kali tercatat dalam literatur Jawa Pertengahan (abad ke-12 hingga ke-16). Nama itu digunakan untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dipakai Kerajaan Majapahit.

Hal ini termuat dari naskah Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gadjah Mada saat ia diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit. Isi naskah yang diucapkan pada 1336 adalah sebagai berikut:

“Lamun huwus kalah Nusantara ingsun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjungpura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa.”

Melansir dari jurnal Tinjauan Sejarah terhadap Penetapan Pulau-pulau di Indonesia, dalam Kitab Negarakertagama tercantum sebaran wilayah-wilayah Nusantara. Disebutkan, pada masa sekarang mencakup sebagian besar wilayah Indonesia saat ini ditambah wilayah Semenanjung Melayu.

Secara morfologi, istilah ini adalah kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa Kuno, yaitu Nusa (pulau) dan Antara (lain atau seberang). Sekaligus menegaskan bahwa istilah Nusantara digunakan untuk menggambarkan pulau-pulau yang berada di luar pulau Jawa kala itu.

Setelah keruntuhan Majapahit, istilah Nusantara sempat tenggelam alias tidak digunakan lagi. Hingga 1920-an, istilah ini dimunculkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara. Ia menggunakannya dalam rangka sebagai nama alternatif dari negara merdeka setelah Hindia-Belanda selain “Indonesia” dan “Insulinde”.

Ketika “Indonesia” akhirnya ditetapkan sebagai nama politis bangsa yang baru pada Kongres Pemuda II (1928), istilah Nusantara tidak serta-merta ditinggalkan. Di masa modern, justru digunakan sebagai padanan kata bagi “Indonesia”. Baik digunakan dalam ranah pengertian antropogeografi maupun politik.

Namun, setelah itu juga terjadi pengertian tumpang tindih dengan istilah “Kepulauan Melayu”. Hal ini dilatarbelakangi saat negara Malaysia berdiri pada 1957. Dibalut politik konfrontasi oleh Soekarno, semangat kebersamaan di bawah istilah Nusantara tergantikan dengan semangat permusuhan. Ketika permusuhan berakhir, pengertian istilah Nusantara tetap bermakna semangat kebersamaan antarrumpun.

HARIS SETYAWAN

Baca juga: Ibu Kota Negara Bakal Dinamakan Nusantara

Peta kepulauan Nusantara memakai ikat emas melambangkan tanah cairan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Ruang Kemerdekaan Monas, Jakarta.

Nusantara merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera hingga Papua, yang sekarang beberapa akbar merupakan wilayah negara Indonesia. Kata ini tercatat pertama kali dalam literatur berbahasa Jawa Pertengahan (abad ke-12 hingga ke-16) untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit. Setelah sempat terlupakan, pada awal zaman ke-20 istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara[1] sbg salah satu nama alternatif untuk negara merdeka pelanjut Hindia Belanda yang belum terwujud. Ketika penggunaan nama "Indonesia" (berarti Kepulauan Hindia) disetujui untuk dipakai untuk ide itu, kata Nusantara tetap dipakai sbg sinonim untuk kepulauan Indonesia. Pengertian ini hingga sekarang dipakai di Indonesia. Dampak perkembangan politik kesudahan, istilah ini kesudahan dipakai pula untuk menggambarkan kesatuan geografi-antropologi kepulauan yang terletak di selang benua Asia dan Australia, termasuk Semenanjung Malaya namun biasanya tidak mencakup Filipina. Dalam pengertian terakhir ini, Nusantara merupakan padanan untuk Kepulauan Melayu (Malay Archipelago), suatu istilah yang populer pada kesudahan zaman ke-19 hingga awal zaman ke-20, terutama dalam literatur berbahasa Inggris.

Nusantara dalam konsep kenegaraan Jawa Majapahit

Wilayah Majapahit

Dalam konsep kenegaraan Jawa di zaman ke-13 hingga ke-15, raja merupakan "Raja-Dewa": raja yang memerintah merupakan juga penjelmaan dewa. Karena itu, daerah kekuasaannya memancarkan konsep kekuasaan seorang dewa. Kerajaan Majapahit bisa dipakai sbg teladan. Negara dibagi dijadikan tiga bidang wilayah:

1. Negara Luhur merupakan daerah sekeliling ibu kota kerajaan tempat raja memerintah.
2. Mancanegara merupakan daerah-daerah di Pulau Jawa dan sekitar yang tipu daya budinya sedang mirip dengan Negara Agung, tetapi sudah berada di "daerah perbatasan". Diamati dari sudut pandang ini, Madura dan Bali merupakan daerah "mancanegara". Lampung dan juga Palembang juga dianggap daerah "mancanegara".
3. Nusantara, yang faedahnya "pulau lain" (di luar Jawa)[2] merupakan daerah di luar pengaruh tipu daya budi Jawa tetapi sedang diklaim sbg daerah taklukan: para penguasanya mesti membayar upeti.

Gajah Mada menyatakan dalam Sumpah Palapa: Sira Gajah Mada pepatih amungkubumi tan ayun amukita palapa, sira Gajah Mada : Lamun huwus kalah Nusantara ingsun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjungpura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa.

Terjemahannya adalah: "Ia Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak akan melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, "Bila telah mengalahkan pulau-pulau lain, diri sendiri (baru akan) melepaskan puasa. Bila mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah diri sendiri (baru akan) melepaskan puasa".

Kitab Negarakertagama mencantumkan wilayah-wilayah "Nusantara", yang pada masa sekarang bisa diceritakan mencakup beberapa akbar wilayah modern Indonesia (Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, beberapa Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya, beberapa Kepulauan Maluku, dan Papua Barat) ditambah wilayah Malaysia, Singapura, Brunei dan beberapa kecil Filipina bidang selatan. Secara morfologi, kata ini merupakan kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa Kuna nusa ("pulau") dan selang (lain/seberang).

Dwipantara

Sekarang kebanyakan sejarawan Indonesia percaya bahwa konsep kesatuan Nusantara bukanlah pertama kali dicetuskan oleh Gajah Mada dalam Sumpah Palapa pada tahun 1336, melainkan dicetuskan lebih dari setengah zaman lebih awal oleh Kertanegara pada tahun 1275. Sebelumnya dikenal konsep Cakrawala Mandala Dwipantara yang dicetuskan oleh Kertanegara, raja Singhasari.[3] Dwipantara merupakan kata dalam bahasa Sanskerta untuk "kepulauan antara", yang maknanya sama persis dengan Nusantara, karena "dwipa" merupakan sinonim "nusa" yang bermakna "pulau". Kertanegara memiliki wawasan suatu persatuan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara di bawah kewibawaan Singhasari dalam menghadapi probabilitas ancaman serangan Mongol yang membangun Dinasti Yuan di Tiongkok. Karena argumen itulah Kertanegara meluncurkan Ekspedisi Pamalayu untuk menjalin persatuan dan persekutuan politik dengan kerajaan Malayu Dharmasraya di Jambi. Pada awal mulanya ekspedisi ini dianggap penakhlukan militer, akan tetapi belakang ini diduga ekspedisi ini lebih bersifat upaya diplomatik berupa unjuk daya dan kewibawaan untuk menjalin persahabatan dan persekutuan dengan kerajaan Malayu Dharmasraya. Buktinya merupakan Kertanegara justru mempersembahkan Arca Amoghapasa sbg hadiah untuk menyenangkan hati penguasa dan rakyat Malayu. Sbg balasannya raja Melayu mengirimkan putrinya; Dara Jingga dan Dara Petak ke Jawa untuk dinikahkan dengan penguasa Jawa.

Penggunaan modern

Pada tahun 1920-an, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan nama "Nusantara" untuk menyebut wilayah Hindia Belanda. Nama ini dipakai sbg salah satu alternatif karena tidak memiliki unsur bahasa asing ("India"). Argumen ini dinyatakan karena Belanda, sbg penjajah, lebih suka memakai istilah Indie ("Hindia"), yang menimbulkan banyak kerancuan dengan literatur berbicara lain. Makna ini jelas berlainan dari makna pada zaman ke-14. Pada tahap pengusulan ini, istilah itu "bersaing" dengan alternatif yang lain, seperti "Indonesië" (Indonesia) dan "Insulinde" (berarti "Hindia Kepulauan"). Istilah yang terakhir ini diperkenalkan oleh Eduard Douwes Dekker.[1]

Ketika akhir-akhirnya "Indonesia" ditetapkan sbg nama kebangsaan untuk negara independen pelanjut Hindia Belanda pada Kongres Pemuda II (1928), istilah Nusantara tidak serta-merta surut penggunaannya. Di Indonesia, ia dipakai sbg sinonim untuk "Indonesia", adun dalam pengertian antropo-geografik (beberapa iklan memakai makna ini) maupun politik (misalnya dalam konsep Wawasan Nusantara).

Nusantara dan Kepulauan Melayu

Literatur-literatur Eropa berbicara Inggris (lalu diikuti oleh literatur bahasa lain, kecuali Belanda) pada zaman ke-19 hingga pertengahan zaman ke-20 menyebut wilayah kepulauan mulai dari Sumatera hingga Kepulauan Rempah-rempah (Maluku) sbg Malay Archipelago ("Kepulauan Melayu"). Istilah ini populer sbg nama geografis setelah Alfred Russel Wallace memakai istilah ini untuk karya monumentalnya. Pulau Papua (New Guinea) dan sekitarnya tidak diisikan dalam konsep "Malay Archipelago" karena penduduk aslinya tidak dihuni oleh cabang ras Mongoloid sebagaimana Kepulauan Melayu dan secara kultural juga berlainan. Jelas bahwa konsep "Kepulauan Melayu bersifat antropogeografis (geografi budaya). Belanda, sbg pemilik koloni terbesar, lebih suka memakai istilah "Kepulauan Hindia Timur" (Oost-Indische Archipel) atau tanpa embel-embel timur.

Ketika "Nusantara" yang dipopulerkan kembali tidak dipakai sbg nama politis sbg nama suatu bangsa baru, istilah ini tetap dipakai oleh orang Indonesia untuk mengacu pada wilayah Indonesia. Dinamika politik menjelang berkesudahannya Perang Pasifik (berakhir 1945) memunculkan wacana wilayah Indonesia Raya yang juga mencakup Britania Malaya (kini Malaysia Barat) dan Kalimantan Utara[4]. Istilah "Nusantara" pun dijadikan populer di kalangan warga Semenanjung Malaya, berikut semangat kesamaan latar belakang asal usul (Melayu) di selang penghuni Kepulauan dan Semenanjung.

Pada waktu negara Malaysia (1957) berdiri, semangat kebersamaan di bawah istilah "Nusantara" tergantikan di Indonesia dengan permusuhan yang dibalut politik Konfrontasi oleh Soekarno. Ketika permusuhan berkesudahan, pengertian Nusantara di Malaysia tetap membawa semangat kesamaan rumpun. Sejak itu, pengertian "Nusantara" bertumpang tindih dengan "Kepulauan Melayu".

Lihat pula

Referensi

Tautan luar

Page 2

Peta kepulauan Nusantara memakai ikat emas melambangkan tanah cairan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Ruang Kemerdekaan Monas, Jakarta.

Nusantara merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sekarang beberapa akbar merupakan wilayah negara Indonesia. Kata ini tercatat pertama kali dalam literatur berbahasa Jawa Pertengahan (abad ke-12 hingga ke-16) untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit. Setelah sempat terlupakan, pada awal zaman ke-20 istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara[1] sbg salah satu nama alternatif untuk negara merdeka pelanjut Hindia Belanda yang belum terwujud. Ketika penggunaan nama "Indonesia" (berarti Kepulauan Hindia) disetujui untuk dipakai untuk ide itu, kata Nusantara tetap dipakai sbg sinonim untuk kepulauan Indonesia. Pengertian ini sampai sekarang dipakai di Indonesia. Dampak perkembangan politik kesudahan, istilah ini kesudahan dipakai pula untuk menggambarkan kesatuan geografi-antropologi kepulauan yang terletak di selang benua Asia dan Australia, termasuk Semenanjung Malaya namun biasanya tidak mencakup Filipina. Dalam pengertian terakhir ini, Nusantara merupakan padanan untuk Kepulauan Melayu (Malay Archipelago), suatu istilah yang populer pada kesudahan zaman ke-19 sampai awal zaman ke-20, terutama dalam literatur berbahasa Inggris.

Nusantara dalam konsep kenegaraan Jawa Majapahit

Wilayah Majapahit

Dalam konsep kenegaraan Jawa di zaman ke-13 hingga ke-15, raja merupakan "Raja-Dewa": raja yang memerintah merupakan juga penjelmaan dewa. Karena itu, daerah kekuasaannya memancarkan konsep kekuasaan seorang dewa. Kerajaan Majapahit bisa dipakai sbg teladan. Negara dibagi dijadikan tiga bidang wilayah:

1. Negara Luhur merupakan daerah sekeliling ibu kota kerajaan tempat raja memerintah.
2. Mancanegara merupakan daerah-daerah di Pulau Jawa dan sekitar yang tipu daya budinya sedang mirip dengan Negara Agung, tetapi sudah berada di "daerah perbatasan". Diamati dari sudut pandang ini, Madura dan Bali merupakan daerah "mancanegara". Lampung dan juga Palembang juga dianggap daerah "mancanegara".
3. Nusantara, yang faedahnya "pulau lain" (di luar Jawa)[2] merupakan daerah di luar pengaruh tipu daya budi Jawa tetapi sedang diklaim sbg daerah taklukan: para penguasanya mesti membayar upeti.

Gajah Mada mencetuskan dalam Sumpah Palapa: Sira Gajah Mada pepatih amungkubumi tan ayun amukita palapa, sira Gajah Mada : Lamun huwus kalah Nusantara ingsun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjungpura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa.

Terjemahannya adalah: "Ia Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak akan melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, "Bila telah mengalahkan pulau-pulau lain, diri sendiri (baru akan) melepaskan puasa. Bila mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah diri sendiri (baru akan) melepaskan puasa".

Kitab Negarakertagama mencantumkan wilayah-wilayah "Nusantara", yang pada masa sekarang bisa diceritakan mencakup beberapa akbar wilayah modern Indonesia (Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, beberapa Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya, beberapa Kepulauan Maluku, dan Papua Barat) ditambah wilayah Malaysia, Singapura, Brunei dan beberapa kecil Filipina bidang selatan. Secara morfologi, kata ini merupakan kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa Kuna nusa ("pulau") dan selang (lain/seberang).

Dwipantara

Sekarang biasanya sejarawan Indonesia percaya bahwa konsep kesatuan Nusantara bukanlah pertama kali dicetuskan oleh Gajah Mada dalam Sumpah Palapa pada tahun 1336, melainkan dicetuskan lebih dari setengah zaman lebih awal oleh Kertanegara pada tahun 1275. Sebelumnya dikenal konsep Cakrawala Mandala Dwipantara yang dicetuskan oleh Kertanegara, raja Singhasari.[3] Dwipantara merupakan kata dalam bahasa Sanskerta untuk "kepulauan antara", yang maknanya sama persis dengan Nusantara, karena "dwipa" merupakan sinonim "nusa" yang bermakna "pulau". Kertanegara memiliki wawasan suatu persatuan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara di bawah kewibawaan Singhasari dalam menghadapi probabilitas ancaman serangan Mongol yang membangun Dinasti Yuan di Tiongkok. Karena argumen itulah Kertanegara meluncurkan Ekspedisi Pamalayu untuk menjalin persatuan dan persekutuan politik dengan kerajaan Malayu Dharmasraya di Jambi. Pada awal mulanya ekspedisi ini dianggap penakhlukan militer, akan tetapi belakang ini diduga ekspedisi ini lebih bersifat upaya diplomatik berupa unjuk daya dan kewibawaan untuk menjalin persahabatan dan persekutuan dengan kerajaan Malayu Dharmasraya. Buktinya merupakan Kertanegara justru mempersembahkan Arca Amoghapasa sbg hadiah untuk menyenangkan hati penguasa dan rakyat Malayu. Sbg balasannya raja Melayu mengirimkan putrinya; Dara Jingga dan Dara Petak ke Jawa untuk dinikahkan dengan penguasa Jawa.

Penggunaan modern

Pada tahun 1920-an, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan nama "Nusantara" untuk menyebut wilayah Hindia Belanda. Nama ini dipakai sbg salah satu alternatif karena tidak memiliki unsur bahasa asing ("India"). Argumen ini dinyatakan karena Belanda, sbg penjajah, lebih suka memakai istilah Indie ("Hindia"), yang menimbulkan banyak kerancuan dengan literatur berbicara lain. Makna ini jelas berlainan dari makna pada zaman ke-14. Pada tahap pengusulan ini, istilah itu "bersaing" dengan alternatif yang lain, seperti "Indonesië" (Indonesia) dan "Insulinde" (berarti "Hindia Kepulauan"). Istilah yang terakhir ini diperkenalkan oleh Eduard Douwes Dekker.[1]

Ketika akhir-akhirnya "Indonesia" ditetapkan sbg nama kebangsaan untuk negara independen pelanjut Hindia Belanda pada Kongres Pemuda II (1928), istilah Nusantara tidak serta-merta surut penggunaannya. Di Indonesia, ia dipakai sbg sinonim untuk "Indonesia", adun dalam pengertian antropo-geografik (beberapa iklan memakai makna ini) maupun politik (misalnya dalam konsep Wawasan Nusantara).

Nusantara dan Kepulauan Melayu

Literatur-literatur Eropa berbicara Inggris (lalu diikuti oleh literatur bahasa lain, kecuali Belanda) pada zaman ke-19 hingga pertengahan zaman ke-20 menyebut wilayah kepulauan mulai dari Sumatera hingga Kepulauan Rempah-rempah (Maluku) sbg Malay Archipelago ("Kepulauan Melayu"). Istilah ini populer sbg nama geografis setelah Alfred Russel Wallace memakai istilah ini untuk karya monumentalnya. Pulau Papua (New Guinea) dan sekitarnya tidak diisikan dalam konsep "Malay Archipelago" karena penduduk aslinya tidak dihuni oleh cabang ras Mongoloid sebagaimana Kepulauan Melayu dan secara kultural juga berlainan. Jelas bahwa konsep "Kepulauan Melayu bersifat antropogeografis (geografi budaya). Belanda, sbg pemilik koloni terbesar, lebih suka memakai istilah "Kepulauan Hindia Timur" (Oost-Indische Archipel) atau tanpa embel-embel timur.

Ketika "Nusantara" yang dipopulerkan kembali tidak dipakai sbg nama politis sbg nama suatu bangsa baru, istilah ini tetap dipakai oleh orang Indonesia untuk mengacu pada wilayah Indonesia. Dinamika politik menjelang berakhirnya Perang Pasifik (berakhir 1945) memunculkan wacana wilayah Indonesia Raya yang juga mencakup Britania Malaya (kini Malaysia Barat) dan Kalimantan Utara[4]. Istilah "Nusantara" pun dijadikan populer di kalangan warga Semenanjung Malaya, berikut semangat kesamaan latar belakang asal usul (Melayu) di selang penghuni Kepulauan dan Semenanjung.

Pada waktu negara Malaysia (1957) berdiri, semangat kebersamaan di bawah istilah "Nusantara" tergantikan di Indonesia dengan permusuhan yang dibalut politik Konfrontasi oleh Soekarno. Ketika permusuhan berakhir, pengertian Nusantara di Malaysia tetap membawa semangat kesamaan rumpun. Sejak itu, pengertian "Nusantara" bertumpang tindih dengan "Kepulauan Melayu".

Lihat pula

Referensi

Tautan luar

Page 3

Peta kepulauan Nusantara memakai ikat emas melambangkan tanah cairan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Ruang Kemerdekaan Monas, Jakarta.

Nusantara merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sekarang beberapa akbar merupakan wilayah negara Indonesia. Kata ini tercatat pertama kali dalam literatur berbahasa Jawa Pertengahan (abad ke-12 hingga ke-16) untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit. Setelah sempat terlupakan, pada awal zaman ke-20 istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara[1] sbg salah satu nama alternatif untuk negara merdeka pelanjut Hindia Belanda yang belum terwujud. Ketika penggunaan nama "Indonesia" (berarti Kepulauan Hindia) disetujui untuk dipakai untuk ide itu, kata Nusantara tetap dipakai sbg sinonim untuk kepulauan Indonesia. Pengertian ini sampai sekarang dipakai di Indonesia. Dampak perkembangan politik kesudahan, istilah ini kesudahan dipakai pula untuk menggambarkan kesatuan geografi-antropologi kepulauan yang terletak di selang benua Asia dan Australia, termasuk Semenanjung Malaya namun biasanya tidak mencakup Filipina. Dalam pengertian terakhir ini, Nusantara merupakan padanan untuk Kepulauan Melayu (Malay Archipelago), suatu istilah yang populer pada kesudahan zaman ke-19 sampai awal zaman ke-20, terutama dalam literatur berbahasa Inggris.

Nusantara dalam konsep kenegaraan Jawa Majapahit

Wilayah Majapahit

Dalam konsep kenegaraan Jawa di zaman ke-13 hingga ke-15, raja merupakan "Raja-Dewa": raja yang memerintah merupakan juga penjelmaan dewa. Karena itu, daerah kekuasaannya memancarkan konsep kekuasaan seorang dewa. Kerajaan Majapahit bisa dipakai sbg teladan. Negara dibagi dijadikan tiga bidang wilayah:

1. Negara Luhur merupakan daerah sekeliling ibu kota kerajaan tempat raja memerintah.
2. Mancanegara merupakan daerah-daerah di Pulau Jawa dan sekitar yang tipu daya budinya sedang mirip dengan Negara Agung, tetapi sudah berada di "daerah perbatasan". Diamati dari sudut pandang ini, Madura dan Bali merupakan daerah "mancanegara". Lampung dan juga Palembang juga dianggap daerah "mancanegara".
3. Nusantara, yang faedahnya "pulau lain" (di luar Jawa)[2] merupakan daerah di luar pengaruh tipu daya budi Jawa tetapi sedang diklaim sbg daerah taklukan: para penguasanya mesti membayar upeti.

Gajah Mada mencetuskan dalam Sumpah Palapa: Sira Gajah Mada pepatih amungkubumi tan ayun amukita palapa, sira Gajah Mada : Lamun huwus kalah Nusantara ingsun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjungpura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa.

Terjemahannya adalah: "Ia Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak akan melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, "Bila telah mengalahkan pulau-pulau lain, diri sendiri (baru akan) melepaskan puasa. Bila mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah diri sendiri (baru akan) melepaskan puasa".

Kitab Negarakertagama mencantumkan wilayah-wilayah "Nusantara", yang pada masa sekarang bisa diceritakan mencakup beberapa akbar wilayah modern Indonesia (Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, beberapa Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya, beberapa Kepulauan Maluku, dan Papua Barat) ditambah wilayah Malaysia, Singapura, Brunei dan beberapa kecil Filipina bidang selatan. Secara morfologi, kata ini merupakan kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa Kuna nusa ("pulau") dan selang (lain/seberang).

Dwipantara

Sekarang biasanya sejarawan Indonesia percaya bahwa konsep kesatuan Nusantara bukanlah pertama kali dicetuskan oleh Gajah Mada dalam Sumpah Palapa pada tahun 1336, melainkan dicetuskan lebih dari setengah zaman lebih awal oleh Kertanegara pada tahun 1275. Sebelumnya dikenal konsep Cakrawala Mandala Dwipantara yang dicetuskan oleh Kertanegara, raja Singhasari.[3] Dwipantara merupakan kata dalam bahasa Sanskerta untuk "kepulauan antara", yang maknanya sama persis dengan Nusantara, karena "dwipa" merupakan sinonim "nusa" yang bermakna "pulau". Kertanegara memiliki wawasan suatu persatuan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara di bawah kewibawaan Singhasari dalam menghadapi probabilitas ancaman serangan Mongol yang membangun Dinasti Yuan di Tiongkok. Karena argumen itulah Kertanegara meluncurkan Ekspedisi Pamalayu untuk menjalin persatuan dan persekutuan politik dengan kerajaan Malayu Dharmasraya di Jambi. Pada awal mulanya ekspedisi ini dianggap penakhlukan militer, akan tetapi belakang ini diduga ekspedisi ini lebih bersifat upaya diplomatik berupa unjuk daya dan kewibawaan untuk menjalin persahabatan dan persekutuan dengan kerajaan Malayu Dharmasraya. Buktinya merupakan Kertanegara justru mempersembahkan Arca Amoghapasa sbg hadiah untuk menyenangkan hati penguasa dan rakyat Malayu. Sbg balasannya raja Melayu mengirimkan putrinya; Dara Jingga dan Dara Petak ke Jawa untuk dinikahkan dengan penguasa Jawa.

Penggunaan modern

Pada tahun 1920-an, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan nama "Nusantara" untuk menyebut wilayah Hindia Belanda. Nama ini dipakai sbg salah satu alternatif karena tidak memiliki unsur bahasa asing ("India"). Argumen ini dinyatakan karena Belanda, sbg penjajah, lebih suka memakai istilah Indie ("Hindia"), yang menimbulkan banyak kerancuan dengan literatur berbicara lain. Makna ini jelas berlainan dari makna pada zaman ke-14. Pada tahap pengusulan ini, istilah itu "bersaing" dengan alternatif yang lain, seperti "Indonesië" (Indonesia) dan "Insulinde" (berarti "Hindia Kepulauan"). Istilah yang terakhir ini diperkenalkan oleh Eduard Douwes Dekker.[1]

Ketika akhir-akhirnya "Indonesia" ditetapkan sbg nama kebangsaan untuk negara independen pelanjut Hindia Belanda pada Kongres Pemuda II (1928), istilah Nusantara tidak serta-merta surut penggunaannya. Di Indonesia, ia dipakai sbg sinonim untuk "Indonesia", adun dalam pengertian antropo-geografik (beberapa iklan memakai makna ini) maupun politik (misalnya dalam konsep Wawasan Nusantara).

Nusantara dan Kepulauan Melayu

Literatur-literatur Eropa berbicara Inggris (lalu diikuti oleh literatur bahasa lain, kecuali Belanda) pada zaman ke-19 hingga pertengahan zaman ke-20 menyebut wilayah kepulauan mulai dari Sumatera hingga Kepulauan Rempah-rempah (Maluku) sbg Malay Archipelago ("Kepulauan Melayu"). Istilah ini populer sbg nama geografis setelah Alfred Russel Wallace memakai istilah ini untuk karya monumentalnya. Pulau Papua (New Guinea) dan sekitarnya tidak diisikan dalam konsep "Malay Archipelago" karena penduduk aslinya tidak dihuni oleh cabang ras Mongoloid sebagaimana Kepulauan Melayu dan secara kultural juga berlainan. Jelas bahwa konsep "Kepulauan Melayu bersifat antropogeografis (geografi budaya). Belanda, sbg pemilik koloni terbesar, lebih suka memakai istilah "Kepulauan Hindia Timur" (Oost-Indische Archipel) atau tanpa embel-embel timur.

Ketika "Nusantara" yang dipopulerkan kembali tidak dipakai sbg nama politis sbg nama suatu bangsa baru, istilah ini tetap dipakai oleh orang Indonesia untuk mengacu pada wilayah Indonesia. Dinamika politik menjelang berakhirnya Perang Pasifik (berakhir 1945) memunculkan wacana wilayah Indonesia Raya yang juga mencakup Britania Malaya (kini Malaysia Barat) dan Kalimantan Utara[4]. Istilah "Nusantara" pun dijadikan populer di kalangan warga Semenanjung Malaya, berikut semangat kesamaan latar belakang asal usul (Melayu) di selang penghuni Kepulauan dan Semenanjung.

Pada waktu negara Malaysia (1957) berdiri, semangat kebersamaan di bawah istilah "Nusantara" tergantikan di Indonesia dengan permusuhan yang dibalut politik Konfrontasi oleh Soekarno. Ketika permusuhan berakhir, pengertian Nusantara di Malaysia tetap membawa semangat kesamaan rumpun. Sejak itu, pengertian "Nusantara" bertumpang tindih dengan "Kepulauan Melayu".

Lihat pula

Referensi

Tautan luar

Page 4

Peta kepulauan Nusantara memakai ikat emas melambangkan tanah cairan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Ruang Kemerdekaan Monas, Jakarta.

Nusantara merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sekarang beberapa akbar merupakan wilayah negara Indonesia. Kata ini tercatat pertama kali dalam literatur berbahasa Jawa Pertengahan (abad ke-12 hingga ke-16) untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit. Setelah sempat terlupakan, pada awal zaman ke-20 istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara[1] sbg salah satu nama alternatif untuk negara merdeka pelanjut Hindia Belanda yang belum terwujud. Ketika penggunaan nama "Indonesia" (berarti Kepulauan Hindia) disetujui untuk dipakai untuk ide itu, kata Nusantara tetap dipakai sbg sinonim untuk kepulauan Indonesia. Pengertian ini sampai sekarang dipakai di Indonesia. Dampak perkembangan politik kesudahan, istilah ini kesudahan dipakai pula untuk menggambarkan kesatuan geografi-antropologi kepulauan yang terletak di selang benua Asia dan Australia, termasuk Semenanjung Malaya namun biasanya tidak mencakup Filipina. Dalam pengertian terakhir ini, Nusantara merupakan padanan untuk Kepulauan Melayu (Malay Archipelago), suatu istilah yang populer pada kesudahan zaman ke-19 sampai awal zaman ke-20, terutama dalam literatur berbahasa Inggris.

Nusantara dalam konsep kenegaraan Jawa Majapahit

Wilayah Majapahit

Dalam konsep kenegaraan Jawa di zaman ke-13 hingga ke-15, raja merupakan "Raja-Dewa": raja yang memerintah merupakan juga penjelmaan dewa. Karena itu, daerah kekuasaannya memancarkan konsep kekuasaan seorang dewa. Kerajaan Majapahit bisa dipakai sbg teladan. Negara dibagi dijadikan tiga bidang wilayah:

1. Negara Luhur merupakan daerah sekeliling ibu kota kerajaan tempat raja memerintah.
2. Mancanegara merupakan daerah-daerah di Pulau Jawa dan sekitar yang tipu daya budinya sedang mirip dengan Negara Agung, tetapi sudah berada di "daerah perbatasan". Diamati dari sudut pandang ini, Madura dan Bali merupakan daerah "mancanegara". Lampung dan juga Palembang juga dianggap daerah "mancanegara".
3. Nusantara, yang faedahnya "pulau lain" (di luar Jawa)[2] merupakan daerah di luar pengaruh tipu daya budi Jawa tetapi sedang diklaim sbg daerah taklukan: para penguasanya mesti membayar upeti.

Gajah Mada mencetuskan dalam Sumpah Palapa: Sira Gajah Mada pepatih amungkubumi tan ayun amukita palapa, sira Gajah Mada : Lamun huwus kalah Nusantara ingsun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjungpura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa.

Terjemahannya adalah: "Ia Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak akan melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, "Bila telah mengalahkan pulau-pulau lain, diri sendiri (baru akan) melepaskan puasa. Bila mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah diri sendiri (baru akan) melepaskan puasa".

Kitab Negarakertagama mencantumkan wilayah-wilayah "Nusantara", yang pada masa sekarang bisa diceritakan mencakup beberapa akbar wilayah modern Indonesia (Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, beberapa Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya, beberapa Kepulauan Maluku, dan Papua Barat) ditambah wilayah Malaysia, Singapura, Brunei dan beberapa kecil Filipina bidang selatan. Secara morfologi, kata ini merupakan kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa Kuna nusa ("pulau") dan selang (lain/seberang).

Dwipantara

Sekarang biasanya sejarawan Indonesia percaya bahwa konsep kesatuan Nusantara bukanlah pertama kali dicetuskan oleh Gajah Mada dalam Sumpah Palapa pada tahun 1336, melainkan dicetuskan lebih dari setengah zaman lebih awal oleh Kertanegara pada tahun 1275. Sebelumnya dikenal konsep Cakrawala Mandala Dwipantara yang dicetuskan oleh Kertanegara, raja Singhasari.[3] Dwipantara merupakan kata dalam bahasa Sanskerta untuk "kepulauan antara", yang maknanya sama persis dengan Nusantara, karena "dwipa" merupakan sinonim "nusa" yang bermakna "pulau". Kertanegara memiliki wawasan suatu persatuan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara di bawah kewibawaan Singhasari dalam menghadapi probabilitas ancaman serangan Mongol yang membangun Dinasti Yuan di Tiongkok. Karena argumen itulah Kertanegara meluncurkan Ekspedisi Pamalayu untuk menjalin persatuan dan persekutuan politik dengan kerajaan Malayu Dharmasraya di Jambi. Pada awal mulanya ekspedisi ini dianggap penakhlukan militer, akan tetapi belakang ini diduga ekspedisi ini lebih bersifat upaya diplomatik berupa unjuk daya dan kewibawaan untuk menjalin persahabatan dan persekutuan dengan kerajaan Malayu Dharmasraya. Buktinya merupakan Kertanegara justru mempersembahkan Arca Amoghapasa sbg hadiah untuk menyenangkan hati penguasa dan rakyat Malayu. Sbg balasannya raja Melayu mengirimkan putrinya; Dara Jingga dan Dara Petak ke Jawa untuk dinikahkan dengan penguasa Jawa.

Penggunaan modern

Pada tahun 1920-an, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan nama "Nusantara" untuk menyebut wilayah Hindia Belanda. Nama ini dipakai sbg salah satu alternatif karena tidak memiliki unsur bahasa asing ("India"). Argumen ini dinyatakan karena Belanda, sbg penjajah, lebih suka memakai istilah Indie ("Hindia"), yang menimbulkan banyak kerancuan dengan literatur berbicara lain. Makna ini jelas berlainan dari makna pada zaman ke-14. Pada tahap pengusulan ini, istilah itu "bersaing" dengan alternatif yang lain, seperti "Indonesië" (Indonesia) dan "Insulinde" (berarti "Hindia Kepulauan"). Istilah yang terakhir ini diperkenalkan oleh Eduard Douwes Dekker.[1]

Ketika akhir-akhirnya "Indonesia" ditetapkan sbg nama kebangsaan untuk negara independen pelanjut Hindia Belanda pada Kongres Pemuda II (1928), istilah Nusantara tidak serta-merta surut penggunaannya. Di Indonesia, ia dipakai sbg sinonim untuk "Indonesia", adun dalam pengertian antropo-geografik (beberapa iklan memakai makna ini) maupun politik (misalnya dalam konsep Wawasan Nusantara).

Nusantara dan Kepulauan Melayu

Literatur-literatur Eropa berbicara Inggris (lalu diikuti oleh literatur bahasa lain, kecuali Belanda) pada zaman ke-19 hingga pertengahan zaman ke-20 menyebut wilayah kepulauan mulai dari Sumatera hingga Kepulauan Rempah-rempah (Maluku) sbg Malay Archipelago ("Kepulauan Melayu"). Istilah ini populer sbg nama geografis setelah Alfred Russel Wallace memakai istilah ini untuk karya monumentalnya. Pulau Papua (New Guinea) dan sekitarnya tidak diisikan dalam konsep "Malay Archipelago" karena penduduk aslinya tidak dihuni oleh cabang ras Mongoloid sebagaimana Kepulauan Melayu dan secara kultural juga berlainan. Jelas bahwa konsep "Kepulauan Melayu bersifat antropogeografis (geografi budaya). Belanda, sbg pemilik koloni terbesar, lebih suka memakai istilah "Kepulauan Hindia Timur" (Oost-Indische Archipel) atau tanpa embel-embel timur.

Ketika "Nusantara" yang dipopulerkan kembali tidak dipakai sbg nama politis sbg nama suatu bangsa baru, istilah ini tetap dipakai oleh orang Indonesia untuk mengacu pada wilayah Indonesia. Dinamika politik menjelang berakhirnya Perang Pasifik (berakhir 1945) memunculkan wacana wilayah Indonesia Raya yang juga mencakup Britania Malaya (kini Malaysia Barat) dan Kalimantan Utara[4]. Istilah "Nusantara" pun dijadikan populer di kalangan warga Semenanjung Malaya, berikut semangat kesamaan latar belakang asal usul (Melayu) di selang penghuni Kepulauan dan Semenanjung.

Pada waktu negara Malaysia (1957) berdiri, semangat kebersamaan di bawah istilah "Nusantara" tergantikan di Indonesia dengan permusuhan yang dibalut politik Konfrontasi oleh Soekarno. Ketika permusuhan berakhir, pengertian Nusantara di Malaysia tetap membawa semangat kesamaan rumpun. Sejak itu, pengertian "Nusantara" bertumpang tindih dengan "Kepulauan Melayu".

Lihat pula

Referensi

Tautan luar

Page 5

Peta kepulauan Nusantara memakai ikat emas melambangkan tanah cairan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Ruang Kemerdekaan Monas, Jakarta.

Nusantara merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sekarang beberapa akbar merupakan wilayah negara Indonesia. Kata ini tercatat pertama kali dalam literatur berbahasa Jawa Pertengahan (abad ke-12 hingga ke-16) untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit. Setelah sempat terlupakan, pada awal zaman ke-20 istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara[1] sbg salah satu nama alternatif untuk negara merdeka pelanjut Hindia Belanda yang belum terwujud. Ketika penggunaan nama "Indonesia" (berarti Kepulauan Hindia) disetujui untuk dipakai untuk ide itu, kata Nusantara tetap dipakai sbg sinonim untuk kepulauan Indonesia. Pengertian ini sampai sekarang dipakai di Indonesia. Dampak perkembangan politik kesudahan, istilah ini kesudahan dipakai pula untuk menggambarkan kesatuan geografi-antropologi kepulauan yang terletak di selang benua Asia dan Australia, termasuk Semenanjung Malaya namun biasanya tidak mencakup Filipina. Dalam pengertian terakhir ini, Nusantara merupakan padanan untuk Kepulauan Melayu (Malay Archipelago), suatu istilah yang populer pada kesudahan zaman ke-19 sampai awal zaman ke-20, terutama dalam literatur berbahasa Inggris.

Nusantara dalam konsep kenegaraan Jawa Majapahit

Wilayah Majapahit

Dalam konsep kenegaraan Jawa di zaman ke-13 hingga ke-15, raja merupakan "Raja-Dewa": raja yang memerintah merupakan juga penjelmaan dewa. Karena itu, daerah kekuasaannya memancarkan konsep kekuasaan seorang dewa. Kerajaan Majapahit bisa dipakai sbg teladan. Negara dibagi dijadikan tiga bidang wilayah:

1. Negara Luhur merupakan daerah sekeliling ibu kota kerajaan tempat raja memerintah.
2. Mancanegara merupakan daerah-daerah di Pulau Jawa dan sekitar yang tipu daya budinya sedang mirip dengan Negara Agung, tetapi sudah berada di "daerah perbatasan". Diamati dari sudut pandang ini, Madura dan Bali merupakan daerah "mancanegara". Lampung dan juga Palembang juga dianggap daerah "mancanegara".
3. Nusantara, yang faedahnya "pulau lain" (di luar Jawa)[2] merupakan daerah di luar pengaruh tipu daya budi Jawa tetapi sedang diklaim sbg daerah taklukan: para penguasanya mesti membayar upeti.

Gajah Mada mencetuskan dalam Sumpah Palapa: Sira Gajah Mada pepatih amungkubumi tan ayun amukita palapa, sira Gajah Mada : Lamun huwus kalah Nusantara ingsun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjungpura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa.

Terjemahannya adalah: "Ia Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak akan melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, "Bila telah mengalahkan pulau-pulau lain, diri sendiri (baru akan) melepaskan puasa. Bila mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah diri sendiri (baru akan) melepaskan puasa".

Kitab Negarakertagama mencantumkan wilayah-wilayah "Nusantara", yang pada masa sekarang bisa diceritakan mencakup beberapa akbar wilayah modern Indonesia (Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, beberapa Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya, beberapa Kepulauan Maluku, dan Papua Barat) ditambah wilayah Malaysia, Singapura, Brunei dan beberapa kecil Filipina bidang selatan. Secara morfologi, kata ini merupakan kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa Kuna nusa ("pulau") dan selang (lain/seberang).

Dwipantara

Sekarang biasanya sejarawan Indonesia percaya bahwa konsep kesatuan Nusantara bukanlah pertama kali dicetuskan oleh Gajah Mada dalam Sumpah Palapa pada tahun 1336, melainkan dicetuskan lebih dari setengah zaman lebih awal oleh Kertanegara pada tahun 1275. Sebelumnya dikenal konsep Cakrawala Mandala Dwipantara yang dicetuskan oleh Kertanegara, raja Singhasari.[3] Dwipantara merupakan kata dalam bahasa Sanskerta untuk "kepulauan antara", yang maknanya sama persis dengan Nusantara, karena "dwipa" merupakan sinonim "nusa" yang bermakna "pulau". Kertanegara memiliki wawasan suatu persatuan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara di bawah kewibawaan Singhasari dalam menghadapi probabilitas ancaman serangan Mongol yang membangun Dinasti Yuan di Tiongkok. Karena argumen itulah Kertanegara meluncurkan Ekspedisi Pamalayu untuk menjalin persatuan dan persekutuan politik dengan kerajaan Malayu Dharmasraya di Jambi. Pada awal mulanya ekspedisi ini dianggap penakhlukan militer, akan tetapi belakang ini diduga ekspedisi ini lebih bersifat upaya diplomatik berupa unjuk daya dan kewibawaan untuk menjalin persahabatan dan persekutuan dengan kerajaan Malayu Dharmasraya. Buktinya merupakan Kertanegara justru mempersembahkan Arca Amoghapasa sbg hadiah untuk menyenangkan hati penguasa dan rakyat Malayu. Sbg balasannya raja Melayu mengirimkan putrinya; Dara Jingga dan Dara Petak ke Jawa untuk dinikahkan dengan penguasa Jawa.

Penggunaan modern

Pada tahun 1920-an, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan nama "Nusantara" untuk menyebut wilayah Hindia Belanda. Nama ini dipakai sbg salah satu alternatif karena tidak memiliki unsur bahasa asing ("India"). Argumen ini dinyatakan karena Belanda, sbg penjajah, lebih suka memakai istilah Indie ("Hindia"), yang menimbulkan banyak kerancuan dengan literatur berbicara lain. Makna ini jelas berlainan dari makna pada zaman ke-14. Pada tahap pengusulan ini, istilah itu "bersaing" dengan alternatif yang lain, seperti "Indonesië" (Indonesia) dan "Insulinde" (berarti "Hindia Kepulauan"). Istilah yang terakhir ini diperkenalkan oleh Eduard Douwes Dekker.[1]

Ketika akhir-akhirnya "Indonesia" ditetapkan sbg nama kebangsaan untuk negara independen pelanjut Hindia Belanda pada Kongres Pemuda II (1928), istilah Nusantara tidak serta-merta surut penggunaannya. Di Indonesia, ia dipakai sbg sinonim untuk "Indonesia", adun dalam pengertian antropo-geografik (beberapa iklan memakai makna ini) maupun politik (misalnya dalam konsep Wawasan Nusantara).

Nusantara dan Kepulauan Melayu

Literatur-literatur Eropa berbicara Inggris (lalu diikuti oleh literatur bahasa lain, kecuali Belanda) pada zaman ke-19 hingga pertengahan zaman ke-20 menyebut wilayah kepulauan mulai dari Sumatera hingga Kepulauan Rempah-rempah (Maluku) sbg Malay Archipelago ("Kepulauan Melayu"). Istilah ini populer sbg nama geografis setelah Alfred Russel Wallace memakai istilah ini untuk karya monumentalnya. Pulau Papua (New Guinea) dan sekitarnya tidak diisikan dalam konsep "Malay Archipelago" karena penduduk aslinya tidak dihuni oleh cabang ras Mongoloid sebagaimana Kepulauan Melayu dan secara kultural juga berlainan. Jelas bahwa konsep "Kepulauan Melayu bersifat antropogeografis (geografi budaya). Belanda, sbg pemilik koloni terbesar, lebih suka memakai istilah "Kepulauan Hindia Timur" (Oost-Indische Archipel) atau tanpa embel-embel timur.

Ketika "Nusantara" yang dipopulerkan kembali tidak dipakai sbg nama politis sbg nama suatu bangsa baru, istilah ini tetap dipakai oleh orang Indonesia untuk mengacu pada wilayah Indonesia. Dinamika politik menjelang berakhirnya Perang Pasifik (berakhir 1945) memunculkan wacana wilayah Indonesia Raya yang juga mencakup Britania Malaya (kini Malaysia Barat) dan Kalimantan Utara[4]. Istilah "Nusantara" pun dijadikan populer di kalangan warga Semenanjung Malaya, berikut semangat kesamaan latar belakang asal usul (Melayu) di selang penghuni Kepulauan dan Semenanjung.

Pada waktu negara Malaysia (1957) berdiri, semangat kebersamaan di bawah istilah "Nusantara" tergantikan di Indonesia dengan permusuhan yang dibalut politik Konfrontasi oleh Soekarno. Ketika permusuhan berakhir, pengertian Nusantara di Malaysia tetap membawa semangat kesamaan rumpun. Sejak itu, pengertian "Nusantara" bertumpang tindih dengan "Kepulauan Melayu".

Lihat pula

Referensi

Tautan luar

Page 6

1.548.159

48/km²

 - Deklarasi

 - Dikenali

24 September 1973
10 September 1974

 - Total (2012)

 - PDB/kapita

$1.931 miliar

$1.222

Guinea-Bissau, resmi Republik Guinea-Bissau /ˈɡɪni bɪˈsaʊ/ (bahasa Portugis: República da Guiné-Bissau, diucapkan [ʁeˈpublikɐ dɐ ɡiˈnɛ biˈsaw]), yaitu sebuah negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini bersamaan batasannya dengan Senegal di utara dan Guinea di sebelah selatan dan timur, dan Samudera Atlantik di sebelah barat. Negara ini meliputi 36.125 km², dengan populasi lebih kurang 1.600.000 jiwa.

Guinea-Bissau dulu merupakan anggota dari Kerajaan Kaabu, yang merupakan anggota dari Kekaisaran Mali. Anggota dari kerajaan ini bertahan sampai zaman ke-18, sementara beberapa anggota lainnya yaitu anggota dari Kekaisaran Portugal. Yang belakang sekali Guinea-Bissau menjadi anggota dari koloni Portugal, Guinea Portugal pada zaman ke-19. Setelah kemerdekaan, dideklarasikan pada 1973 dan diakui pada 1974, nama ibu kotanya, Bissau, ditambahkan ke dalam nama negara bagi menghindari kesalahan dengan negara Guinea.

Guinea-Bissau memiliki sejarah ketidakstabilan politik sejak meraih kemerdekaannya dan tidak mempunyai presiden terpilih yang sukses menyelesaikan posisinya selama lima tahun penuh. Pada malam 12 April 2012, para anggota militer negara ini terlibat dalam sebuah kudeta dan menangkap presiden sementara dan calon presiden terdepan. Pihak militer sedang belum mengumumkan pemimpin bagi negara ini.[1] Meskipun demikian, mantan Wakil Kepala Staf, Jenderal Mamadu Ture Kuruma telah ambil peduli akan nasib negara ini dalam masa transisi dan mulai bernegosiasi dengan pihak-pihak oposan.[2][3]

Hanya 14% dari populasi yang bicara dalam bahasa resmi, Portugal. Biasanya populasi (44%) bicara dalam bahasa Kriol, sebuah Bahasa kreol berbasis Portugal, dan sisanya bicara dalam bahasa Afrika. Agama utama yaitu Agama tradisional Afrika dan Islam, dan Kristen (kebanyakan Katholik) yaitu minoritas.

Pendapatan per kapita negara ini yaitu salah satu yang terendah di dunia.

Guinea-Bissau yaitu anggota dari Uni Afrika, Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat, Organisasi Kerjasama Islam, Uni Latin, Komunitas Negara Bicara Portugal, La Francophonie, dan Zona Perdamaian dan Kerjasama Atlantik Selatan.

Daftar inti

• 1 Sejarah
• 2 Lihat pula
• 3 Pranala luar
• 4 Rujukan

Sejarah

Guinea-Bissau dulu merupakan anggota dari Kerajaan Kaabu, yang merupakan anggota dari Kekaisaran Mali.Anggota dari kerajaan ini bertahan sampai zaman ke-18, sementara beberapa anggota lainnya yaitu anggota dari Kekaisaran Portugal.[4] Guinea Portugal juga dikenali, dari programa ekonominya sebgai Pantai budak.

Laporan awal dari bangsa Eropa yang telah mencapai daerah ini termasuk bajak laut Venesia, Alvise Cadamosto pada tahun 1455,[5] pelayaran pada tahun 1479–1480 yang dilakukan oleh pedagang Flemish-Perancis, Eustache de la Fosse,[6] dan Diogo Cão yang mencapai Sungai Kongo pada tahun 1480-an dan mencapai tanah Bakongo.[7]

Lihat pula

• Daftar negara-negara di dunia
• Kudeta Guinea-Bissau 2012

Pranala luar

Rujukan

Page 7

1.548.159

48/km²

 - Deklarasi

 - Dikenali

24 September 1973
10 September 1974

 - Total (2012)

 - PDB/kapita

$1.931 miliar

$1.222

Guinea-Bissau, resmi Republik Guinea-Bissau /ˈɡɪni bɪˈsaʊ/ (bahasa Portugis: República da Guiné-Bissau, diucapkan [ʁeˈpublikɐ dɐ ɡiˈnɛ biˈsaw]), yaitu sebuah negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini bersamaan batasannya dengan Senegal di utara dan Guinea di sebelah selatan dan timur, dan Samudera Atlantik di sebelah barat. Negara ini meliputi 36.125 km², dengan populasi sekitar 1.600.000 jiwa.

Guinea-Bissau dulu merupakan anggota dari Kerajaan Kaabu, yang merupakan anggota dari Kekaisaran Mali. Anggota dari kerajaan ini bertahan sampai zaman ke-18, sementara beberapa anggota lainnya yaitu anggota dari Kekaisaran Portugal. Yang belakang sekali Guinea-Bissau menjadi anggota dari koloni Portugal, Guinea Portugal pada zaman ke-19. Sesudah kemerdekaan, dideklarasikan pada 1973 dan diakui pada 1974, nama ibu kotanya, Bissau, ditambahkan ke dalam nama negara bagi menghindari kesalahan dengan negara Guinea.

Guinea-Bissau memiliki sejarah ketidakstabilan politik sejak meraih kemerdekaannya dan tidak mempunyai presiden terpilih yang sukses menyelesaikan posisinya selama lima tahun penuh. Pada malam 12 April 2012, para anggota militer negara ini terlibat dalam sebuah kudeta dan menangkap presiden sementara dan calon presiden terdepan. Pihak militer sedang belum mengumumkan pemimpin bagi negara ini.[1] Meskipun demikian, mantan Wakil Kepala Staf, Jenderal Mamadu Ture Kuruma telah ambil peduli akan nasib negara ini dalam saat transisi dan mulai bernegosiasi dengan pihak-pihak oposan.[2][3]

Hanya 14% dari populasi yang bicara dalam bahasa resmi, Portugal. Biasanya populasi (44%) bicara dalam bahasa Kriol, sebuah Bahasa kreol berbasis Portugal, dan sisanya bicara dalam bahasa Afrika. Agama utama yaitu Agama tradisional Afrika dan Islam, dan Kristen (kebanyakan Katholik) yaitu minoritas.

Pendapatan per kapita negara ini yaitu salah satu yang terendah di dunia.

Guinea-Bissau yaitu anggota dari Uni Afrika, Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat, Organisasi Kerjasama Islam, Uni Latin, Komunitas Negara Bicara Portugal, La Francophonie, dan Zona Perdamaian dan Kerjasama Atlantik Selatan.

Daftar inti

• 1 Sejarah
• 2 Lihat pula
• 3 Pranala luar
• 4 Rujukan

Sejarah

Guinea-Bissau dulu merupakan anggota dari Kerajaan Kaabu, yang merupakan anggota dari Kekaisaran Mali.Anggota dari kerajaan ini bertahan sampai zaman ke-18, sementara beberapa anggota lainnya yaitu anggota dari Kekaisaran Portugal.[4] Guinea Portugal juga dikenali, dari programa ekonominya sebgai Pantai budak.

Laporan awal dari bangsa Eropa yang telah mencapai daerah ini termasuk bajak laut Venesia, Alvise Cadamosto pada tahun 1455,[5] pelayaran pada tahun 1479–1480 yang dilakukan oleh pedagang Flemish-Perancis, Eustache de la Fosse,[6] dan Diogo Cão yang mencapai Sungai Kongo pada tahun 1480-an dan mencapai tanah Bakongo.[7]

Lihat pula

• Daftar negara-negara di dunia
• Kudeta Guinea-Bissau 2012

Pranala luar

Rujukan

Page 8

Tags (tagged): equatorial guinea, unkris, da guin, equatorial, bendera motto unidad, paz justicia, spanyol, pdb kkb perkiraan, 2012 total, us, 19 286 miliar, per kapita, mini afrika wilayahnya, masih lebih, kecil, dari, situs resmi, negara afrika, negara, berdaulat afrika, center, of studies, leone, somalia sudan sudan, selatan swaziland, tanjung, verde equatorial guinea

Page 9

Tags (tagged): equatorial guinea, unkris, da guin, equatorial, bendera motto unidad, paz justicia, spanyol, pdb kkb perkiraan, 2012 total, us, 19 286 miliar, per kapita, mini afrika wilayahnya, masih lebih, kecil, dari, situs resmi, negara afrika, negara, berdaulat afrika, center, of studies, leone, somalia sudan sudan, selatan swaziland, tanjung, verde equatorial guinea

Page 10

Tags (tagged): guinea ekuatorial guinea, khatulistiwa, unkris, guinea, ekuatorial guinea khatulistiwa, ekuatorial, guinea khatulistiwa, da guin, equatorial, bendera motto unidad, paz justicia, spanyol, pdb kkb perkiraan, 2012 total, us, 19 286 miliar, per kapita, mini afrika wilayahnya, masih lebih, kecil, dari, situs resmi, negara afrika, negara, berdaulat afrika, pusat, ilmu pengetahuan, leone, somalia sudan sudan, selatan swaziland, tanjung, verde guinea ekuatorial, guinea ekuatorial

Page 11

Tags (tagged): guinea ekuatorial guinea, khatulistiwa, unkris, guinea, ekuatorial guinea khatulistiwa, ekuatorial, guinea khatulistiwa, da guin, equatorial, bendera motto unidad, paz justicia, spanyol, pdb kkb perkiraan, 2012 total, us, 19 286 miliar, per kapita, mini afrika wilayahnya, masih lebih, kecil, dari, situs resmi, negara afrika, negara, berdaulat afrika, pusat, ilmu pengetahuan, leone, somalia sudan sudan, selatan swaziland, tanjung, verde guinea ekuatorial, guinea ekuatorial

Page 12

1.548.159

48/km²

 - Deklarasi

 - Dikenal

24 September 1973
10 September 1974

 - Total (2012)

 - PDB/kapita

$1.931 miliar

$1.222

Guinea-Bissau, resmi Republik Guinea-Bissau /ˈɡɪni bɪˈsaʊ/ (bahasa Portugis: República da Guiné-Bissau, diucapkan [ʁeˈpublikɐ dɐ ɡiˈnɛ biˈsaw]), adalah suatu negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini bersamaan batasnya dengan Senegal di utara dan Guinea di sebelah selatan dan timur, dan Samudera Atlantik di sebelah barat. Negara ini mencakup 36.125 km², dengan populasi sekitar 1.600.000 jiwa.

Guinea-Bissau dulu adalah anggota dari Kerajaan Kaabu, yang adalah anggota dari Kekaisaran Mali. Anggota dari kerajaan ini bertahan hingga masa zaman ke-18, sementara beberapa anggota lainnya adalah anggota dari Kekaisaran Portugal. Kesudahan Guinea-Bissau menjadi anggota dari koloni Portugal, Guinea Portugal pada masa zaman ke-19. Setelah kemerdekaan, dideklarasikan pada 1973 dan diakui pada 1974, nama ibu kotanya, Bissau, ditambahkan ke dalam nama negara untuk menghindari kekeliruan dengan negara Guinea.

Guinea-Bissau memiliki sejarah ketidakstabilan politik semenjak meraih kemerdekaannya dan tidak benar presiden terpilih yang sukses menyelesaikan letaknya selama lima tahun penuh. Pada malam 12 April 2012, para anggota militer negara ini terlibat dalam suatu kudeta dan menangkap presiden sementara dan yang akan menjadi presiden terdepan. Pihak militer masih belum mengumumkan pemimpin untuk negara ini.[1] Walaupun demikian, mantan Wakil Kepala Staf, Jenderal Mamadu Ture Kuruma telah ambil peduli akan nasib negara ini dalam masa transisi dan mulai bernegosiasi dengan pihak-pihak oposan.[2][3]

Hanya 14% dari populasi yang bercakap dalam bahasa resmi, Portugal. Biasanya populasi (44%) bercakap dalam bahasa Kriol, suatu Bahasa kreol berbasis Portugal, dan sisanya bercakap dalam bahasa Afrika. Agama utama adalah Agama tradisional Afrika dan Islam, dan Kristen (kebanyakan Katholik) adalah minoritas.

Pendapatan per kapita negara ini adalah salah satu yang terendah di dunia.

Guinea-Bissau adalah anggota dari Uni Afrika, Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat, Organisasi Kerjasama Islam, Uni Latin, Komunitas Negara Berbicara Portugal, La Francophonie, dan Zona Perdamaian dan Kerjasama Atlantik Selatan.

Daftar isi

• 1 Sejarah
• 2 Lihat pula
• 3 Tautan luar
• 4 Pustaka

Sejarah

Guinea-Bissau dulu adalah anggota dari Kerajaan Kaabu, yang adalah anggota dari Kekaisaran Mali.Anggota dari kerajaan ini bertahan hingga masa zaman ke-18, sementara beberapa anggota lainnya adalah anggota dari Kekaisaran Portugal.[4] Guinea Portugal juga dikenal, dari aktivitas yang dipekerjakan ekonominya sebgai Pantai budak.

Laporan awal dari bangsa Eropa yang telah mencapai daerah ini termasuk bajak laut Venesia, Alvise Cadamosto pada tahun 1455,[5] pelayaran pada tahun 1479–1480 yang dimainkan oleh pedagang Flemish-Perancis, Eustache de la Fosse,[6] dan Diogo Cão yang mencapai Sungai Kongo pada tahun 1480-an dan mencapai tanah Bakongo.[7]

Lihat pula

• Daftar negara-negara di dunia
• Kudeta Guinea-Bissau 2012

Tautan luar

Pustaka

Page 13

1.548.159

48/km²

 - Deklarasi

 - Dikenal

24 September 1973
10 September 1974

 - Total (2012)

 - PDB/kapita

$1.931 miliar

$1.222

Guinea-Bissau, resmi Republik Guinea-Bissau /ˈɡɪni bɪˈsaʊ/ (bahasa Portugis: República da Guiné-Bissau, diucapkan [ʁeˈpublikɐ dɐ ɡiˈnɛ biˈsaw]), adalah suatu negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini bersamaan batasnya dengan Senegal di utara dan Guinea di sebelah selatan dan timur, dan Samudera Atlantik di sebelah barat. Negara ini mencakup 36.125 km², dengan populasi sekitar 1.600.000 jiwa.

Guinea-Bissau dulu adalah bidang dari Kerajaan Kaabu, yang adalah bidang dari Kekaisaran Mali. Bidang dari kerajaan ini bertahan hingga masa zaman ke-18, sementara beberapa bidang lainnya adalah bidang dari Kekaisaran Portugal. Kesudahan Guinea-Bissau menjadi bidang dari koloni Portugal, Guinea Portugal pada masa zaman ke-19. Setelah kemerdekaan, dideklarasikan pada 1973 dan diakui pada 1974, nama ibu kotanya, Bissau, ditambahkan ke dalam nama negara untuk menghindari kekeliruan dengan negara Guinea.

Guinea-Bissau memiliki sejarah ketidakstabilan politik semenjak meraih kemerdekaannya dan tidak berada presiden terpilih yang sukses menyelesaikan letaknya selama lima tahun penuh. Pada malam 12 April 2012, para anggota militer negara ini terlibat dalam suatu kudeta dan menangkap presiden sementara dan yang akan menjadi presiden terdepan. Pihak militer masih belum mengumumkan pemimpin untuk negara ini.[1] Walaupun demikian, mantan Wakil Kepala Staf, Jenderal Mamadu Ture Kuruma telah ambil peduli akan nasib negara ini dalam masa transisi dan mulai bernegosiasi dengan pihak-pihak oposan.[2][3]

Hanya 14% dari populasi yang bercakap dalam bahasa resmi, Portugal. Biasanya populasi (44%) bercakap dalam bahasa Kriol, suatu Bahasa kreol berbasis Portugal, dan sisanya bercakap dalam bahasa Afrika. Agama utama adalah Agama tradisional Afrika dan Islam, dan Kristen (kebanyakan Katholik) adalah minoritas.

Pendapatan per kapita negara ini adalah salah satu yang terendah di dunia.

Guinea-Bissau adalah anggota dari Uni Afrika, Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat, Organisasi Kerjasama Islam, Uni Latin, Komunitas Negara Berbicara Portugal, La Francophonie, dan Zona Perdamaian dan Kerjasama Atlantik Selatan.

Daftar isi

• 1 Sejarah
• 2 Lihat pula
• 3 Tautan luar
• 4 Pustaka

Sejarah

Guinea-Bissau dulu adalah bidang dari Kerajaan Kaabu, yang adalah bidang dari Kekaisaran Mali.Bidang dari kerajaan ini bertahan hingga masa zaman ke-18, sementara beberapa bidang lainnya adalah bidang dari Kekaisaran Portugal.[4] Guinea Portugal juga dikenal, dari aktivitas yang dipekerjakan ekonominya sebgai Pantai budak.

Laporan permulaan dari bangsa Eropa yang telah mencapai daerah ini termasuk bajak laut Venesia, Alvise Cadamosto pada tahun 1455,[5] pelayaran pada tahun 1479–1480 yang dipertontonkan oleh pedagang Flemish-Perancis, Eustache de la Fosse,[6] dan Diogo Cão yang mencapai Sungai Kongo pada tahun 1480-an dan mencapai tanah Bakongo.[7]

Lihat pula

• Daftar negara-negara di dunia
• Kudeta Guinea-Bissau 2012

Tautan luar

Pustaka

Page 14

1.548.159

48/km²

 - Deklarasi

 - Dikenal

24 September 1973
10 September 1974

 - Total (2012)

 - PDB/kapita

$1.931 miliar

$1.222

Guinea-Bissau, resmi Republik Guinea-Bissau /ˈɡɪni bɪˈsaʊ/ (bahasa Portugis: República da Guiné-Bissau, diucapkan [ʁeˈpublikɐ dɐ ɡiˈnɛ biˈsaw]), adalah suatu negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini bersamaan batasnya dengan Senegal di utara dan Guinea di sebelah selatan dan timur, dan Samudera Atlantik di sebelah barat. Negara ini mencakup 36.125 km², dengan populasi sekitar 1.600.000 jiwa.

Guinea-Bissau dulu adalah bidang dari Kerajaan Kaabu, yang adalah bidang dari Kekaisaran Mali. Bidang dari kerajaan ini bertahan hingga masa zaman ke-18, sementara beberapa bidang lainnya adalah bidang dari Kekaisaran Portugal. Kesudahan Guinea-Bissau menjadi bidang dari koloni Portugal, Guinea Portugal pada masa zaman ke-19. Setelah kemerdekaan, dideklarasikan pada 1973 dan diakui pada 1974, nama ibu kotanya, Bissau, ditambahkan ke dalam nama negara untuk menghindari kekeliruan dengan negara Guinea.

Guinea-Bissau memiliki sejarah ketidakstabilan politik semenjak meraih kemerdekaannya dan tidak berada presiden terpilih yang sukses menyelesaikan letaknya selama lima tahun penuh. Pada malam 12 April 2012, para anggota militer negara ini terlibat dalam suatu kudeta dan menangkap presiden sementara dan yang akan menjadi presiden terdepan. Pihak militer masih belum mengumumkan pemimpin untuk negara ini.[1] Walaupun demikian, mantan Wakil Kepala Staf, Jenderal Mamadu Ture Kuruma telah ambil peduli akan nasib negara ini dalam masa transisi dan mulai bernegosiasi dengan pihak-pihak oposan.[2][3]

Hanya 14% dari populasi yang bercakap dalam bahasa resmi, Portugal. Biasanya populasi (44%) bercakap dalam bahasa Kriol, suatu Bahasa kreol berbasis Portugal, dan sisanya bercakap dalam bahasa Afrika. Agama utama adalah Agama tradisional Afrika dan Islam, dan Kristen (kebanyakan Katholik) adalah minoritas.

Pendapatan per kapita negara ini adalah salah satu yang terendah di dunia.

Guinea-Bissau adalah anggota dari Uni Afrika, Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat, Organisasi Kerjasama Islam, Uni Latin, Komunitas Negara Berbicara Portugal, La Francophonie, dan Zona Perdamaian dan Kerjasama Atlantik Selatan.

Daftar isi

• 1 Sejarah
• 2 Lihat pula
• 3 Tautan luar
• 4 Pustaka

Sejarah

Guinea-Bissau dulu adalah bidang dari Kerajaan Kaabu, yang adalah bidang dari Kekaisaran Mali.Bidang dari kerajaan ini bertahan hingga masa zaman ke-18, sementara beberapa bidang lainnya adalah bidang dari Kekaisaran Portugal.[4] Guinea Portugal juga dikenal, dari aktivitas yang dipekerjakan ekonominya sebgai Pantai budak.

Laporan permulaan dari bangsa Eropa yang telah mencapai daerah ini termasuk bajak laut Venesia, Alvise Cadamosto pada tahun 1455,[5] pelayaran pada tahun 1479–1480 yang dipertontonkan oleh pedagang Flemish-Perancis, Eustache de la Fosse,[6] dan Diogo Cão yang mencapai Sungai Kongo pada tahun 1480-an dan mencapai tanah Bakongo.[7]

Lihat pula

• Daftar negara-negara di dunia
• Kudeta Guinea-Bissau 2012

Tautan luar

Pustaka

Page 15

1.548.159

48/km²

 - Deklarasi

 - Dikenal

24 September 1973
10 September 1974

 - Total (2012)

 - PDB/kapita

$1.931 miliar

$1.222

Guinea-Bissau, resmi Republik Guinea-Bissau /ˈɡɪni bɪˈsaʊ/ (bahasa Portugis: República da Guiné-Bissau, diucapkan [ʁeˈpublikɐ dɐ ɡiˈnɛ biˈsaw]), adalah suatu negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini bersamaan batasnya dengan Senegal di utara dan Guinea di sebelah selatan dan timur, dan Samudera Atlantik di sebelah barat. Negara ini mencakup 36.125 km², dengan populasi sekitar 1.600.000 jiwa.

Guinea-Bissau dulu adalah anggota dari Kerajaan Kaabu, yang adalah anggota dari Kekaisaran Mali. Anggota dari kerajaan ini bertahan hingga masa zaman ke-18, sementara beberapa anggota lainnya adalah anggota dari Kekaisaran Portugal. Kesudahan Guinea-Bissau menjadi anggota dari koloni Portugal, Guinea Portugal pada masa zaman ke-19. Setelah kemerdekaan, dideklarasikan pada 1973 dan diakui pada 1974, nama ibu kotanya, Bissau, ditambahkan ke dalam nama negara untuk menghindari kekeliruan dengan negara Guinea.

Guinea-Bissau memiliki sejarah ketidakstabilan politik semenjak meraih kemerdekaannya dan tidak benar presiden terpilih yang sukses menyelesaikan letaknya selama lima tahun penuh. Pada malam 12 April 2012, para anggota militer negara ini terlibat dalam suatu kudeta dan menangkap presiden sementara dan yang akan menjadi presiden terdepan. Pihak militer masih belum mengumumkan pemimpin untuk negara ini.[1] Walaupun demikian, mantan Wakil Kepala Staf, Jenderal Mamadu Ture Kuruma telah ambil peduli akan nasib negara ini dalam masa transisi dan mulai bernegosiasi dengan pihak-pihak oposan.[2][3]

Hanya 14% dari populasi yang bercakap dalam bahasa resmi, Portugal. Biasanya populasi (44%) bercakap dalam bahasa Kriol, suatu Bahasa kreol berbasis Portugal, dan sisanya bercakap dalam bahasa Afrika. Agama utama adalah Agama tradisional Afrika dan Islam, dan Kristen (kebanyakan Katholik) adalah minoritas.

Pendapatan per kapita negara ini adalah salah satu yang terendah di dunia.

Guinea-Bissau adalah anggota dari Uni Afrika, Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat, Organisasi Kerjasama Islam, Uni Latin, Komunitas Negara Berbicara Portugal, La Francophonie, dan Zona Perdamaian dan Kerjasama Atlantik Selatan.

Daftar isi

• 1 Sejarah
• 2 Lihat pula
• 3 Tautan luar
• 4 Pustaka

Sejarah

Guinea-Bissau dulu adalah anggota dari Kerajaan Kaabu, yang adalah anggota dari Kekaisaran Mali.Anggota dari kerajaan ini bertahan hingga masa zaman ke-18, sementara beberapa anggota lainnya adalah anggota dari Kekaisaran Portugal.[4] Guinea Portugal juga dikenal, dari aktivitas yang dipekerjakan ekonominya sebgai Pantai budak.

Laporan awal dari bangsa Eropa yang telah mencapai daerah ini termasuk bajak laut Venesia, Alvise Cadamosto pada tahun 1455,[5] pelayaran pada tahun 1479–1480 yang dimainkan oleh pedagang Flemish-Perancis, Eustache de la Fosse,[6] dan Diogo Cão yang mencapai Sungai Kongo pada tahun 1480-an dan mencapai tanah Bakongo.[7]

Lihat pula

• Daftar negara-negara di dunia
• Kudeta Guinea-Bissau 2012

Tautan luar

Pustaka

Page 16

Tags (tagged): equatorial guinea, unkris, da guin, equatorial, bendera motto unidad, paz justicia, spanyol, pdb kkb perkiraan, 2012 total, us, 19 286 miliar, per kapita, mini afrika wilayahnya, masih lebih, kecil, dari, situs resmi, negara afrika, negara, berdaulat afrika, center, of studies, leone, somalia sudan sudan, selatan swaziland, tanjung, verde equatorial guinea

Page 17

Tags (tagged): equatorial guinea, unkris, da guin, equatorial, bendera motto unidad, paz justicia, spanyol, pdb kkb perkiraan, 2012 total, us, 19 286 miliar, per kapita, mini afrika wilayahnya, masih lebih, kecil, dari, situs resmi, negara afrika, negara, berdaulat afrika, center, of studies, leone, somalia sudan sudan, selatan swaziland, tanjung, verde equatorial guinea

Page 18

Tags (tagged): guinea ekuatorial guinea, khatulistiwa, unkris, guinea, ekuatorial guinea khatulistiwa, ekuatorial, guinea khatulistiwa, da guin, equatorial, bendera motto unidad, paz justicia, spanyol, pdb kkb perkiraan, 2012 total, us, 19 286 miliar, per kapita, mini afrika wilayahnya, masih lebih, kecil, dari, situs resmi, negara afrika, negara, berdaulat afrika, pusat, ilmu pengetahuan, leone, somalia sudan sudan, selatan swaziland, tanjung, verde guinea ekuatorial, guinea ekuatorial

Page 19

Tags (tagged): guinea ekuatorial guinea, khatulistiwa, unkris, guinea, ekuatorial guinea khatulistiwa, ekuatorial, guinea khatulistiwa, da guin, equatorial, bendera motto unidad, paz justicia, spanyol, pdb kkb perkiraan, 2012 total, us, 19 286 miliar, per kapita, mini afrika wilayahnya, masih lebih, kecil, dari, situs resmi, negara afrika, negara, berdaulat afrika, pusat, ilmu pengetahuan, leone, somalia sudan sudan, selatan swaziland, tanjung, verde guinea ekuatorial, guinea ekuatorial

Page 20

Republik Guinea République de Guinée
Bendera
Motto: "Travail, Justice, Solidarité" "Kerja, Keadilan, Kekompakan"
Lagu kebangsaan: Liberté Kebebasan
Ibu kota (dan kota terbesar)	Conakry 9°31′LU 13°42′BT / 9,517°LU 13,7°BB / 9.517; -13.700
Bahasa resmi	Bahasa Perancis (resmi) Bahasa Fula Bahasa Maninka Bahasa Susu
Kelompok etnik	40% Fula (Peuhl) 30% Mandingo (Malinke) 20% Susu (Soussou) 10% lainnya
Pemerintahan	Republik
-	Presiden	Alpha Condé
-	Perdana Menteri	Mohamed Said Fofana
Kemerdekaan
-	dari Perancis	2 Oktober 1958
Luas
-	Total	245,857 km2 (78th)
-	Perairan (%)	tak berfaedah
Penduduk
-	Perkiraan Juli 2009	10.057.975[1] (81)
-	Sensus 1996	7.156.407
-	Kepadatan	40,9/km2
PDB (KKB)	Perkiraan 2011
-	Total	$11,464 milyar[2]
-	Per kapita	$1.082[2]
PDB (nominal)	Perkiraan 2011
-	Total	$5,212 milyar[2]
-	Per kapita	$492[2]
Gini (1994)	40,3
IPM (2010)	0,340 (178)
Mata uang	Franc Guinea (GNF)
Zona waktu	(UTC+0)
Lajur kemudi	kanan
Ranah Internet	.gn
Kode telepon	+224

Guinea

Guinea (ˈɡɪnea, secara resmi dikata Republik Guinea, bahasa Perancis: République de Guinée), yaitu sebuah negara di Afrika Barat. Sebelumnya dikenali sbg Guinea Prancis (bahasa Inggris: French Guinea), sekarang negeri ini kadang-kadang dikata Guinea-Conakry untuk membedakannya dengan tetangganya, Guinea-Bissau. Ibukota, pusat pemerintahan, dan kota terbesarnya yaitu Conakry.

Guinea memiliki luas 246.000 kilometer persegi (94.981 mil persegi). Wujudnya seperti bulan sabit, dan ketentuan yang tidak boleh dilampaui barat dan selatannya yaitu Samudera Atlantik. Guinea bertetanggaan dengan Sierra Leone, Liberia, dan Pantai Gading. Sungai Niger bermulai di Guinea dan terus sampai ke arah timur.

Guinea memiliki 24 suku etnis. Yang paling dominan yaitu suku-suku Fula, Mandinka, dan Susu.

Lihat pula

Rujukan

Pranala luar

• (Inggris) Misi Permanen Guinea di PBB

Page 21

Republik Guinea République de Guinée
Bendera
Motto: "Travail, Justice, Solidarité" "Kerja, Keadilan, Kekompakan"
Lagu kebangsaan: Liberté Kebebasan
Ibu kota (dan kota terbesar)	Conakry 9°31′LU 13°42′BT / 9,517°LU 13,7°BB / 9.517; -13.700
Bahasa resmi	Bahasa Perancis (resmi) Bahasa Fula Bahasa Maninka Bahasa Susu
Kelompok etnik	40% Fula (Peuhl) 30% Mandingo (Malinke) 20% Susu (Soussou) 10% lainnya
Pemerintahan	Republik
-	Presiden	Alpha Condé
-	Perdana Menteri	Mohamed Said Fofana
Kemerdekaan
-	dari Perancis	2 Oktober 1958
Luas
-	Total	245,857 km2 (78th)
-	Perairan (%)	tak berfaedah
Masyarakat
-	Perkiraan Juli 2009	10.057.975[1] (81)
-	Sensus 1996	7.156.407
-	Kepadatan	40,9/km2
PDB (KKB)	Perkiraan 2011
-	Total	$11,464 milyar[2]
-	Per kapita	$1.082[2]
PDB (nominal)	Perkiraan 2011
-	Total	$5,212 milyar[2]
-	Per kapita	$492[2]
Gini (1994)	40,3
IPM (2010)	0,340 (178)
Mata uang	Franc Guinea (GNF)
Zona waktu	(UTC+0)
Lajur kemudi	kanan
Ranah Internet	.gn
Kode telepon	+224

Guinea

Guinea (ˈɡɪnea, secara resmi dikata Republik Guinea, bahasa Perancis: République de Guinée), yaitu sebuah negara di Afrika Barat. Sebelumnya dikenali sbg Guinea Prancis (bahasa Inggris: French Guinea), sekarang negeri ini kadang-kadang dikata Guinea-Conakry bagi membedakannya dengan tetangganya, Guinea-Bissau. Ibukota, pusat pemerintahan, dan kota terbesarnya yaitu Conakry.

Guinea memiliki luas 246.000 kilometer persegi (94.981 mil persegi). Wujudnya seperti bulan sabit, dan ketentuan yang tidak boleh dilampaui barat dan selatannya yaitu Samudera Atlantik. Guinea bertetanggaan dengan Sierra Leone, Liberia, dan Pantai Gading. Sungai Niger bermulai di Guinea dan terus sampai ke arah timur.

Guinea memiliki 24 suku etnis. Yang paling dominan yaitu suku-suku Fula, Mandinka, dan Susu.

Lihat pula

Rujukan

Pranala luar

• (Inggris) Misi Permanen Guinea di PBB

Page 22

Republik Guinea République de Guinée
Bendera
Motto: "Travail, Justice, Solidarité" "Kerja, Keadilan, Kekompakan"
Lagu kebangsaan: Liberté Kebebasan
Ibu kota (dan kota terbesar)	Conakry 9°31′LU 13°42′BT / 9,517°LU 13,7°BB / 9.517; -13.700
Bahasa resmi	Bahasa Perancis (resmi) Bahasa Fula Bahasa Maninka Bahasa Susu
Kelompok etnik	40% Fula (Peuhl) 30% Mandingo (Malinke) 20% Susu (Soussou) 10% lainnya
Pemerintahan	Republik
-	Presiden	Alpha Condé
-	Perdana Menteri	Mohamed Said Fofana
Kemerdekaan
-	dari Perancis	2 Oktober 1958
Luas
-	Total	245,857 km2 (78th)
-	Perairan (%)	tak berfaedah
Masyarakat
-	Perkiraan Juli 2009	10.057.975[1] (81)
-	Sensus 1996	7.156.407
-	Kepadatan	40,9/km2
PDB (KKB)	Perkiraan 2011
-	Total	$11,464 milyar[2]
-	Per kapita	$1.082[2]
PDB (nominal)	Perkiraan 2011
-	Total	$5,212 milyar[2]
-	Per kapita	$492[2]
Gini (1994)	40,3
IPM (2010)	0,340 (178)
Mata uang	Franc Guinea (GNF)
Zona waktu	(UTC+0)
Lajur kemudi	kanan
Ranah Internet	.gn
Kode telepon	+224

Guinea

Guinea (ˈɡɪnea, secara resmi dikata Republik Guinea, bahasa Perancis: République de Guinée), yaitu sebuah negara di Afrika Barat. Sebelumnya dikenali sbg Guinea Prancis (bahasa Inggris: French Guinea), sekarang negeri ini kadang-kadang dikata Guinea-Conakry bagi membedakannya dengan tetangganya, Guinea-Bissau. Ibukota, pusat pemerintahan, dan kota terbesarnya yaitu Conakry.

Guinea memiliki luas 246.000 kilometer persegi (94.981 mil persegi). Wujudnya seperti bulan sabit, dan ketentuan yang tidak boleh dilampaui barat dan selatannya yaitu Samudera Atlantik. Guinea bertetanggaan dengan Sierra Leone, Liberia, dan Pantai Gading. Sungai Niger bermulai di Guinea dan terus sampai ke arah timur.

Guinea memiliki 24 suku etnis. Yang paling dominan yaitu suku-suku Fula, Mandinka, dan Susu.

Lihat pula

Rujukan

Pranala luar

• (Inggris) Misi Permanen Guinea di PBB

Page 23

Republik Guinea République de Guinée
Bendera
Motto: "Travail, Justice, Solidarité" "Kerja, Keadilan, Kekompakan"
Lagu kebangsaan: Liberté Kebebasan
Ibu kota (dan kota terbesar)	Conakry 9°31′LU 13°42′BT / 9,517°LU 13,7°BB / 9.517; -13.700
Bahasa resmi	Bahasa Perancis (resmi) Bahasa Fula Bahasa Maninka Bahasa Susu
Kelompok etnik	40% Fula (Peuhl) 30% Mandingo (Malinke) 20% Susu (Soussou) 10% lainnya
Pemerintahan	Republik
-	Presiden	Alpha Condé
-	Perdana Menteri	Mohamed Said Fofana
Kemerdekaan
-	dari Perancis	2 Oktober 1958
Luas
-	Total	245,857 km2 (78th)
-	Perairan (%)	tak berfaedah
Penduduk
-	Perkiraan Juli 2009	10.057.975[1] (81)
-	Sensus 1996	7.156.407
-	Kepadatan	40,9/km2
PDB (KKB)	Perkiraan 2011
-	Total	$11,464 milyar[2]
-	Per kapita	$1.082[2]
PDB (nominal)	Perkiraan 2011
-	Total	$5,212 milyar[2]
-	Per kapita	$492[2]
Gini (1994)	40,3
IPM (2010)	0,340 (178)
Mata uang	Franc Guinea (GNF)
Zona waktu	(UTC+0)
Lajur kemudi	kanan
Ranah Internet	.gn
Kode telepon	+224

Guinea

Guinea (ˈɡɪnea, secara resmi dikata Republik Guinea, bahasa Perancis: République de Guinée), yaitu sebuah negara di Afrika Barat. Sebelumnya dikenali sbg Guinea Prancis (bahasa Inggris: French Guinea), sekarang negeri ini kadang-kadang dikata Guinea-Conakry untuk membedakannya dengan tetangganya, Guinea-Bissau. Ibukota, pusat pemerintahan, dan kota terbesarnya yaitu Conakry.

Guinea memiliki luas 246.000 kilometer persegi (94.981 mil persegi). Wujudnya seperti bulan sabit, dan ketentuan yang tidak boleh dilampaui barat dan selatannya yaitu Samudera Atlantik. Guinea bertetanggaan dengan Sierra Leone, Liberia, dan Pantai Gading. Sungai Niger bermulai di Guinea dan terus sampai ke arah timur.

Guinea memiliki 24 suku etnis. Yang paling dominan yaitu suku-suku Fula, Mandinka, dan Susu.

Lihat pula

Rujukan

Pranala luar

• (Inggris) Misi Permanen Guinea di PBB

Page 24

1.548.159

48/km²

 - Deklarasi

 - Dikenal

24 September 1973
10 September 1974

 - Total (2012)

 - PDB/kapita

$1.931 miliar

$1.222

Guinea-Bissau, resmi Republik Guinea-Bissau /ˈɡɪni bɪˈsaʊ/ (bahasa Portugis: República da Guiné-Bissau, diucapkan [ʁeˈpublikɐ dɐ ɡiˈnɛ biˈsaw]), adalah sebuah negara yang mempunyai di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal di utara dan Guinea di sebelah selatan dan timur, dan Samudera Atlantik di sebelah barat. Negara ini meliputi 36.125 km², dengan populasi sekitar 1.600.000 jiwa.

Guinea-Bissau dahulu adalah bidang dari Kerajaan Kaabu, yang adalah bidang dari Kekaisaran Mali. Bidang dari kerajaan ini bertahan hingga zaman ke-18, sementara beberapa bidang lainnya adalah bidang dari Kekaisaran Portugal. Yang belakang sekali Guinea-Bissau dibuat bentuk sebagai bidang dari koloni Portugal, Guinea Portugal pada zaman ke-19. Setelah kemerdekaan, dideklarasikan pada 1973 dan diakui pada 1974, nama ibu kotanya, Bissau, ditambahkan ke dalam nama negara kepada menghindari kekeliruan dengan negara Guinea.

Guinea-Bissau memiliki sejarah ketidakstabilan politik sejak meraih kemerdekaannya dan tidak mempunyai presiden terpilih yang sukses mendudukkan posisinya selama lima tahun penuh. Pada malam 12 April 2012, para anggota militer negara ini terlibat dalam sebuah kudeta dan menangkap presiden sementara dan yang akan menjadi presiden terdepan. Pihak militer masih belum mengumumkan pemimpin bagi negara ini.[1] Meskipun demikian, mantan Wakil Kepala Staf, Jenderal Mamadu Ture Kuruma telah ambil peduli akan nasib negara ini dalam saat transisi dan mulai bernegosiasi dengan pihak-pihak oposan.[2][3]

Hanya 14% dari populasi yang bicara dalam bahasa resmi, Portugal. Kebanyakan populasi (44%) bicara dalam bahasa Kriol, sebuah Bahasa kreol berbasis Portugal, dan sisanya bicara dalam bahasa Afrika. Agama utama adalah Agama tradisional Afrika dan Islam, dan Kristen (kebanyakan Katholik) adalah minoritas.

Pendapatan per kapita negara ini adalah salah satu yang terendah di dunia.

Guinea-Bissau adalah anggota dari Uni Afrika, Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat, Organisasi Kerjasama Islam, Uni Latin, Komunitas Negara Berbicara Portugal, La Francophonie, dan Zona Perdamaian dan Kerjasama Atlantik Selatan.

Daftar konten

• 1 Sejarah
• 2 Lihat juga
• 3 Pranala luar
• 4 Referensi

Sejarah

Guinea-Bissau dahulu adalah bidang dari Kerajaan Kaabu, yang adalah bidang dari Kekaisaran Mali.Bidang dari kerajaan ini bertahan hingga zaman ke-18, sementara beberapa bidang lainnya adalah bidang dari Kekaisaran Portugal.[4] Guinea Portugal juga dikenal, dari keaktifan ekonominya sebgai Pantai budak.

Laporan permulaan dari bangsa Eropa yang telah mencapai kawasan ini termasuk bajak laut Venesia, Alvise Cadamosto pada tahun 1455,[5] pelayaran pada tahun 1479–1480 yang diterapkan oleh pedagang Flemish-Perancis, Eustache de la Fosse,[6] dan Diogo Cão yang mencapai Sungai Kongo pada tahun 1480-an dan mencapai tanah Bakongo.[7]

Lihat juga

• Daftar negara-negara di dunia
• Kudeta Guinea-Bissau 2012

Pranala luar

Referensi

Page 25

Republik Guinea Khatulistiwa ialah satu-satunya negara di Afrika yang berbahasa Spanyol yang beberapa agung wilayahnya sedang diselimuti hutan belantara. Telah tersedia di Teluk Guinea, pantai barat Afrika, dengan negara tetangga, Gabon di selatan dan timur serta Kamerun di utara. Guinea Khatulistiwa termasuk negara mini di Afrika, wilayahnya sedang lebih kecil dari kabupaten Kampar di Riau.

Pembagian administratif

Provinsi di Guinea Khatulistiwa

Wilayah Guinea Khatulistiwa dibagi kedalam 7 provinsi (ibukota provinsi telah tersedia di dalam kurung):

1. Provinsi Annobón (San Antonio de Palé)
2. Provinsi Bioko Norte (Malabo)
3. Provinsi Bioko Sur (Luba)
4. Provinsi Centro Sur (Evinayong)
5. Provinsi Kié-Ntem (Ebebiyín)
6. Litoral (Bata)
7. Provinsi Wele-Nzas (Mongomo)

Lihat juga

Tautan luar

Page 26

Republik Guinea Khatulistiwa ialah satu-satunya negara di Afrika yang berbahasa Spanyol yang beberapa agung wilayahnya sedang diselimuti hutan belantara. Telah tersedia di Teluk Guinea, pantai barat Afrika, dengan negara tetangga, Gabon di selatan dan timur serta Kamerun di utara. Guinea Khatulistiwa termasuk negara mini di Afrika, wilayahnya sedang lebih kecil dari kabupaten Kampar di Riau.

Pembagian administratif

Provinsi di Guinea Khatulistiwa

Wilayah Guinea Khatulistiwa dibagi kedalam 7 provinsi (ibukota provinsi telah tersedia di dalam kurung):

1. Provinsi Annobón (San Antonio de Palé)
2. Provinsi Bioko Norte (Malabo)
3. Provinsi Bioko Sur (Luba)
4. Provinsi Centro Sur (Evinayong)
5. Provinsi Kié-Ntem (Ebebiyín)
6. Litoral (Bata)
7. Provinsi Wele-Nzas (Mongomo)

Lihat juga

Pranala luar