Mengapa birokrasi dibutuhkan bagi negara berkembang

Salah satu tugas pemerintah adalah menyelenggarakan pelayanan publik. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran, Prof Dwi Harijanti, mengatakan peran birokrasi sangat penting dalam pemerintahan. Misalnya birokrat dan pejabat pemerintah, memiliki keleluasaan untuk menafsirkan UU dan peraturan dengan cara yang berkontribusi pada terwujudnya hukum yang berkeadilan.  

“Ini menunjukkan bagaimana birokrasi dan praktik pelayanan publik mendorong batas-batas bidang hukum dalam mencari keadilan,” kata Prof Susi Dwi Harijanti dalam webinar bertema “Justice and Legal Empowerment yang diselenggarakan Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM”, Rabu (5/5/2021).

Dia menegaskan birokrasi berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena mereka sudah ada sejak negara ini terbentuk, sehingga mereka sudah terlibat lama dalam manajemen pemerintahan. Birokrasi di negara berkembang cenderung bertumbuh dan pada sebagian besar negara tersebut keberhasilan atau kegagalan meningkatkan taraf hidup masyarakat bergantung pada birokrat.

Dijelaskan Susi, lembaga negara di negara berkembang, termasuk birokrasi, sangat penting bagi pembangunan dan mereka berkontribusi pada pembangunan. Banyak lembaga internasional prihatin tentang bagaimana membangun birokrasi yang efektif, dan hal ini mengarah pada reformasi pegawai negeri.

Menurut Susi, setidaknya ada 3 hal yang membuat posisi birokrasi kuat. Pertama, hukum menjadi sumber kekuatan fundamental bagi birokrasi karena memberikan dasar bagi keberadaannya termasuk kekuasaan dan yurisdiksi. Masyarakat menganggap birokrat sebagai perwakilan hukum negara, sehingga tindakan mereka biasanya dianggap sah oleh orang lain.

Kedua, material menjadi sumber kekuatan kedua bagi birokrat. Birokrat memiliki kendali atas moneter dan sumber daya modal lainnya. Biasanya kekuatan politik birokrat juga lebih kuat dibandingkan lembaga lainnya termasuk DPR.

Ketiga, terkait sumber daya organisasi-strategis, menurut Susi, birokrasi memiliki beberapa sumber daya penting yang memungkinkan birokrat memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan aktor pemerintahan lainnya. Birokrasi juga memonopoli layanan publik, sehingga menimbulkan ketergantungan publik yang tinggi terhadap birokrasi.

Susi juga menekankan pentingnya prosedur antara lain untuk memperluas fungsi negara kesejahteraan (welfare-state), penerapan kewenangan birokrat untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dan untuk mencapai keadilan administratif.

Guru Besar Hukum Pidana UI, Prof Topo Santoso, mengatakan salah satu prosedur yang luput diatur dalam sistem hukum saat ini yakni prosedur pengadilan daring (online). Padahal beberapa negara sudah mengadopsi kebutuhan prosedur pengadilan daring dalam sistem pidana mereka dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19.

Absennya prosedur itu membuat praktik persidangan kriminal yang digelar secara daring menghadapi sejumlah hambatan, misalnya hakim tidak bisa optimal dalam menggali bukti dan fakta di persidangan. Oleh karena itu, Topo menekankan pentingnya mengamandemen KUHAP untuk mengatur prosedur persidangan pidana secara daring ini.

“Dalam perubahan KUHAP perlu diatur mengenai kebutuhan untuk memanfaatkan teknologi online ini,” ujarnya.