Tuliskan 2 kelemahan penerapan pada masa Orde Lama

Ada kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila masa Orde Baru. (Unsplash)

Table of Contents Show

Kelemahan Penerapan Pancasila Masa Orde Baru
Video yang berhubungan
Video yang berhubungan

adjar.id - Meskipun sudah diimplementasikan pada masa awal kemerdekaan dan Orde Lama, penerapan Pancasila tidak sepenuhnya berjalan mulus, Adjarian.

Hal inilah yang kemudian menjadi dasar gejolak penerapan Pancasila dari masa ke masa, termasuk masa Orde Baru.

Nah, kali ini kita akan membahas soal mengenai kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru.

Adjarian dapat menemukan soal-soal tersebut di dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas IX, halaman 10.

Pemerintahan Orde Baru dimulai saat dikeluarkannya Pengumuman Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan kepada Jenderal Soeharto.

Sebelumnya, pemerintahan Orde Lama dianggap semakin otoriter seiring dengan berjalannya waktu.

Pemerintahan Orde Baru ini dianggap sebagai era baru, memberikan secercah harapan negara yang lebih demokratis.

Meski demikian, penerapan Pancasila pada masa tersebut tidak selamanya mulus.

Berikut pembahasannya.

Kelebihan Penerapan Pancasila sebagai Dasar Negara Masa Orde Baru

1. Rasa nasionalisme masyarakat mulai muncul.

Baca Juga: Jawab Soal Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru, Orde Lama, dan Reformasi

Page 2

Ada kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila masa Orde Baru. (Unsplash)

2. Peningkatan ekonomi masyarakat.

3. Tercapainya usaha dalam menumbuhkan gerakan wajib belajar.

4. Tercapainya program gerakan orang tua asuh.

5. Stabilitas nasional lebih terjamin.

6. Terwujudnya tujuan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Kekurangan Penerapan Pancasila sebagai Dasar Negara Masa Orde Baru

1. Adanya sifat diskriminatif pada masyarakat Tionghoa.

2. Pertumbuhan bidang ekonomi belum merata seutuhnya.

3. Adanya kesenjangan pembangunan.

4. Pelanggaran HAM semakin meningkat.

5. Adanya korupsi yang dilakukan para pejabat.

Baca Juga: Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa

Page 3

Ada kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila masa Orde Baru. (Unsplash)

Ulasan Materi Penerapan Pancasila Masa Pemerintahan Orde Baru

Pemerintahan Orde Baru menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan yang sebelumnya dikenal lebih otoriter.

Hal ini diperkuat dengan keberhasilan Presiden Soeharto untuk memadamkan pemberotakan dan membubarkan PKI.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan berhasil terwujud secara bertahap melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun atau dikenal dengan Repelita dan GBHN.

Hal tersebbut terbukti membuat pembangunan nasional bertumbuh pesat di seluruh bidang kehidupan.

Selain itu, Lembaga Kepresidenan menjadi pengontrol utama lembaga negara lainnya.

Kebebasan politik juga dibatasi, sehingga hanya ada tiga partai saja, yaitu Partai Persatuan Indonesia (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Namun, penerapan Pancasila tidak selamanya mulus pada masa pemerintahan ini.

Sempat juga terjadi beberapa kali pelanggaran HAM, seperti kasus Marsinah, kasus Tanjung Priok, dan lain-lain.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pancasila masa Orde Baru mengalami pasang surut, Adjarian.

Nah, itulah pembahasan soal tentang kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa Orde Baru.

Baca Juga: Rangkuman Materi Penerapan Pancasila Pada Awal Kemerdekaan, PPKn Kelas IX

Ilustrasi, Arti Penting Pancasila Bagi Negara Indonesia /kolase: Alen/Seputarlampung/Stockvault

SEPUTARLAMPUNG.COM - Berikut ini terdapat rangkuman materi terkait kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru, serta posisi Pancasila dalam Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4).

Materi ini dirangkum dari buku elektronik PPKn kelas 9 SMP berjudul 'Pancasila: Jiwa Bangsa Indonesia' yang dapat diakses secara online di Modul Kemdikbud.

Dalam buku tersebut, materi Pancasila dijelaskan dalam 3 masa, yakni Pancasila dalam kehidupan masa Orde Lama, Orde Baru, dan pada masa Reformasi.

Baca Juga: Naskah Proklamasi Dirumuskan oleh Siapa? Ini Sejarah Singkat, Isi Teks, dan Dampak Proklamasi bagi Indonesia

Sementara pada masa Orde Baru, Pancasila memiliki posisi yang disosialisaikan secara masif kepada seluruh pejabat negara dan anggota masyarakat dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4).

Berikut kelemahan dan kelebihan penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru dikutip dari Seputarlampung.com pada artikel "Kunci Jawaban PKn Kelas 9 SMP Halaman 10 Kelebihan dan Kelemahan Penerapan Pancasila Masa Orde Baru"

Kelebihan:

1. Tercapainya tujuan repelita (Rencana Pembangunan Lima tahun)

2. Munculnya rasa nasionalisme masyarakat

Sumber: Seputar Lampung emodul.kemdikbud.go.id

Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 10 tugas 1.1 tentang Kelebihan dan Kelemahan Penerapan Pancasila di masa Orde Baru.* /Cover Buku Paket PPKN Kelas 7 Kemendikbud

PORTAL PURWOKERTO - Kunci jawaban tugas mandiri 1.1 PKN kelas 9 halaman 10 soal Apa Kelebihan dan Kelemahan Penerapan Pancasila masa orde baru.

Ulasan pada artikel dibawah ini, bertujuan sebagai panduan jawaban bagi orang tua dan siswa - siswi kelas 9 SMP yang diharapkan untuk mengeksplor lebih lanjut.

Berikut pembahasan kunci jawaban kelas 9 SMP, bersama alumni UIN Yogyakarta, Muhammad Iqbal, S.Pd dengan Portal Purwokerto.

Masa Orde Baru adalah Masa pemerintahan dibawah kepemimpinan Soeharto yang sebelumnya menggantikan Soekarno.

Baca Juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 9 Halaman 11 Aktivitas Individu: Negara-negara di Wilayah Peta Benua Amerika

Pada masa ini Soeharto melakukan pergantian Hasil dekrit yang dikemukakan oleh Soekarno.

Dalam hal perekonomian, Soeharto berhasil mengubah atau meningkatkan kebutuhan masyarakat walaupun korupsi yang dikala itu semakin merajalela.

Seperti diketahui, masa Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998.

Dalam pemerintahan Orde Baru, juga terdapat kelebihan dan kelemahannya terhadap penerapan Pancasila maupun UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baca Juga: Kunci Jawaban IPA Kelas 9 Halaman 15, Mengapa Sperma Manusia Memiliki Bagian Kepala Meruncing?

Stabilitas negara jauh lebih terjamin.
Kedaulatan rakyat sepenuhnya ditegakkan melalui pelaksanaan Pemilu yang tidak terlaksana pada Orde Lama.
Pembangunan ekonomi berjalan dengan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Angka kemiskinan menurun, kebutuhan pangan masyarakat tercukupi.
Suksesnya program-program pembangunan masyarakat di berbagai bidang, seperti transmigrasi, program wajib belajar, dan sebagainya.
Dibentuknya sejumlah lembaga negara sesuai dengan UUD 1945.

Kelemahan Penerapan Pancasila Masa Orde Baru

Pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter, di mana presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan.
Tidak terlaksananya demokrasi, di mana Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan sementara partai lainnya hanya sebagai alat pendamping.
Maraknya KKN [Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme].
Munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia.
Banyak pelanggaran HAM yang terjadi.

[ADS]

Type your search query and hit enter:

Indonesia

Table of contents

Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Salah satunya yaitu adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai berikut:

a. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia [PKI] di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh Muso untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.

b. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia [DI/TII]. Pemberontakan DI/TII dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan DI/TII ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia [NII] oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari'at Islam.

Di sisi lain, gerakan DI/TII bertentangan dengan ajaran Islam. Pengikutnya melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, dan penganiayaan terhadap penduduk. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.

c. Pemberontakan Republik Maluku Selatan [RMS], dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil. Pemberontakan RMS ini bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon ditangani militer Indonesia pada bulan November 1950.

Tetapi, konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan RMS di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. Pemerintah RMS kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966.

d. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia [PRRI] atau Perjuangan Rakyat Semesta [Permesta] yang dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual di Sumatra dan Sulawesi pada 1957-1958. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang dipimpin Presiden Soekarno, yang dianggap melanggar undang-undang, sentralistis, dan tidak adil dengan mengabaikan pembangunan di daerah.

e. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang didirikan Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Raymond memandang dirinya sebagai "Ratu Adil" yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS.

Pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung, serta menguasai markas Staf Divisi Siliwangi, tetapi digagalkan. Upaya Drs. Mohamad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS waktu itu berhasil melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda untuk percepatan pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.

f. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

NKRI melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959.

Dekrit Presiden 1959 dikenal dengan sebutan Dekrit 5 Juli 1959. Isi Dekrit 5 Juli 1959 yaitu membubarkan Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRS [Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara] dan DPAS [Dewan Pertimbangan Agung Sementara]. Penerapan Pancasila saat itu lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.

Simak Video "Isi Kuliah Subuh, Anies Cerita Upaya Bung Karno Berantas Buta Huruf"

[nwy/nwy]

Pada masa Orde Lama, masa kepemimpinan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi.

Arti dari ideologisasi adalah Pancasila berusaha untuk dibangun dan dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia.

Meskipun saat itu menurut Soekarno ideologi Pancasila belum jelas dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke kesejahteraan atau tidak, Soekarno tetap berani menjadikan Pancasila sebagai ideologi Indonesia.

Pada masa Orde Lama, masih dicari bentuk implementasi dari Pancasila itu sendiri, terutama dalam sistem ketatanegaraan.

Oleh sebab itu, Pancasila pun diterapkan dengan bentuk yang berbeda-beda.

Demokrasi Parlementer

Tahun 1945 hingga 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia.

Namun, setelah Belanda pergi, Indonesia mendapat tantangan dari dalam.