Sebutkan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait perdagangan antar negara

Merdeka.com - Tujuan kebijakan perdagangan internasional termasuk dalam aktivitas pemerintah untuk mengatur, membatasi dan mempromosikan. Atau dengan cara lain memengaruhi dan menuntun perdagangan internasional.

Tentunya tetap mempertimbangkan kerja sama antar negara, serta melindungi kebijakan dan kepentingan umum dalam negeri masing-masing.

Sayangnya semenjak pandemi Covid-19 mewabah, perdagangan internasional jatuh secara signifikan pada paruh pertama tahun 2020. Terganggunya mengimpor dan mengekspor, tatanan perdagangan liberal multilateral telah menghadapi gejolak. Hingga melahirkan kebijakan perdagangan internasional yang baru.

Salah satu bentuk mendukung respons pandemi, dengan mencabut tarif dan hambatan lain. Khususnya perdagangan pasokan medis dan bekerja sama dengan mitra internasional untuk menghilangkan pembatasan ekspor.

Terdapat tujuan kebijakan perdagangan Internasional yang diprioritaskan, sebagai pemulihan ekonomi, membangun kembali hubungan transatlantik yang positif, serta menegosiasikan hubungan perdagangan baru.

Berikut tujuan kebijakan perdagangan internasional, beserta manfaatnya, dilansir dari berbagai sumber.

2 dari 4 halaman

Kebijakan perdagangan internasional tak lepas cari campur tangan pemerintah. Demi meningkatkan kepentingan bersama antar negara. Berikut ini beberapa kebijakan perdagangan internasional, dikutip dari Guru Pendidikan:

1. Tarif

Tarif berupa bayaran pajak. Dikenakan atas dagangan yang diimpor. Tarifnya spesifik, dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang. Semisal tarif 25 persen untuk mobil yang diimpor. Pajak yang dikenakan menurut persentase tertentu dari nilai dagang. Tarif bisa meningkatkan biaya pengiriman barang ke setiap negara.

2. Subsidi Ekspor

Kebijakan perdagangana internasional berikutnya, subsidi ekspor. Berupa pembayaran tertentu untuk perusahaan atau perseorangan yang memasarkan barang ke luar negeri.

Subsidi ekspor bisa berbentuk spesifik, seperti nilai tertentu per unit barang. Atau Od Valorem, presentase dari nilai yang diekspor. Dampak dari subsidi ekspor, yakni meningkatkan harga di negara pengekspor. Sementara di negara pengimpor harganya turun.

3. Pembatasan Impor

Pembatasan impor disebut juga import quota, merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang bisa diimpor. Diberlakukan dengan menyerahkan lisensi pada sejumlah kelompok pribadi atau perusahaan.

4. Pengekangan Ekspor Sukarela

Kebijakan perdagangan internasional selanjutnya ialah Voluntary Export Restraints (VERs) atau pengekangan ekspor sukarela. Kesepakatan antar negara pengeskpor dengan negara pengimpor, pengendalian sukarela.

VERs sebagai pembatasan atas perniagaan yang dikenakan oleh pihak negara pengekspor. Terdapat keuntungan-keuntungan politisdan legal, yang membuat VERs menjadi perangkat perdagangan yang lebih digemari.

Namun dari sudut pandang ekonomi, VERs ini serupa dengan kuota impor. Di mana lisensi diserahkan pada pemerintah asing dan menjadi sangat mahal untuk negara pengimpor. Tak jarang menyebabkan kerugian.

5. Persyaratan Kandungan Lokal

Kebijakan local content requirements atau persyaratan kandungan lokal. Dikutip dari jurnal terbitan UNPAD, kebijakan yang popular di Negara berkembang. Mensyaratkan perusahaan multinasional untuk menggunakan prosentase tertentu dari bahan dan komponen-komponen yang diproduksi dalam negeri. Sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap industri domestik (national protection).

Pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit-unit fisik, laksana kuota impor minyak.

6. Subsidi Kredit Ekspor

Subsidi kredit ekspor ini semacam subsidi ekspor. Tapi wujudnya dalam pinjaman yang di subsidi kepada pembeli. Menjadi kebijakan pemerintah yang ingin mendorong ekspor barang. Serta mengurangi penjualan barang di pasar domestik.

7. Pengendalian Pemerintah

Pembelian oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang diatur secara ketat, dapat ditunjukkan pada dagangan yang diproduksi di domestik. Meskipun barang-barang itu lebih mahal daripada yang diimpor.

8. Hambatan-Hambatan Birokrasi

Hambatan birokrasi atau Red Tape Barriers, sebagai bentuk pemerintah yang membatasi impor tanpa melakukannya secara formal.

3 dari 4 halaman

Masing-masing kebijakan perdagangan internasional yang telah disebutkan di atas, tentu memiliki tujuannya tersendiri.

Tujuan kebijakan perdagangan internasional yang utama ialah mengatur, membatasi dan mempromosikan atau dengan cara lain. Guna memengaruhi dan menuntun perdagangan Internasional. Kebijakan yang didasari oleh pemerintah, bersifat perlindungan. Kebijakan yang diambil memiliki tujuan melindungi kepentingan umum dalam negeri.

Berikut ini beberapa destinasi mengenai kepandaian perdagangan internasional:

1. Autarki

Autarki merupakan sistem ekonomi swasembada dan perdagangan terbatas. Sebuah jalan untuk menghindari pengaruh negara yang beda dalam sejumlah hal. Tidak saja ekonomi, tetapi pun pada dunia politik dan militer.

2. Kesejahteraan

Kesejahteraan termasuk kepandaian yang diambil dalam kebijakan perdagangan. Membuat kesejahteraan dan menyelenggarakan perdagangan internasional ini, akan mendapat keuntungan maksimal. Atas hasil terjadinya spesialisasi suatu buatan, dan bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat di sebuah negara.

3. Proteksi

Proteksi atau perlindungan dalam kebijakan perdagangan internasional, bertujuan mengayomi seluruh industri. Terutama yang dalam proses perkembangan atau sedang tumbuh. Serta mengayomi perusahaan baru, dan menyerahkan perlindungan terhadap produk domestik dari pesaing barang impor.

4. Keseimbangan Neraca Pembayaran

Tujuan dari ditetapkannya kepandaian kebijakan perdagangan internasional, yakni keseimbangan neraca pembayaran. Sebagai dasar ekonomi internasional.

4 dari 4 halaman

Tentunya jalinan kerja sama antar negara yang terlibat dalam kebijakan perdagangan internasional, akan memberi keuntungan dan manfaat bagi masing-masing negara. Berikut manfaat perdagangan internasional:

1. Memungkinkan sejumlah negara akan saling membantu mempercepat proses pembangunan.

2. Mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral.

3. Investor asing bisa menginvestasikan modal ke sejumlah proyek pemerintah maupun swasta, di negara lain. Memilih yang potensial dan strategis, sampai-sampai negara itu mendapatkan devisa.

4. Mempermudah masyarakat dalam mendapatkan barang-barang, yang tidak dapat diproduksi oleh negeri sendiri.

5. Meningkatkan kesejahteraan suatu negara, melewati pendapatan nasional.

6. Memperluas peluang kerja, karena terbantu dibukanya lapangan kerja baru yang banyak.

7. Mendapatkan deviden internal dan eksternal.

Ajaib.co.id – Kebijakan Perdagangan Internasional secara umum dijalankan oleh 2 negara yang melakukan sebuah kesepakatan bersama. Kebijakan tersebut biasanya menjadi aspek penting dalam menjalankan proses perdagangan untuk skala internasional.

Perdagangan yang dilakukan berupa sumber daya bisa produk maupun tenaga kerja. Pihak yang terkait bisa individu dengan individu atau korporasi, individu dengan pemerintah, dan pemerintah dengan pemerintah.

Banyak negara melakukan perdagangan jenis ini melakulannya untuk meningkatkan capaian Gross Domestic Bruto (GDP). Selain tentunya pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa didapat dengan pasokan industri dalam negeri.

Dewasa ini, kebijakan perdagangan kerap menjadi senjata ketika terjadi konflik antar negara. Misalnya saja Amerika Serikat dengan Tiongkok dengan pelarangan untuk barang yang diimpor. Karena memanasnya hubungan kedua belah, masing-masing memutuskan untuk melarang produk yang lainnya masuk ke negara mereka.

Hal yang berakibat banyak pada perekonomian lokal. Dengan besarnya pengaruh kedua negara itu, tentunya ini juga menjadi penyebab goncangan ekonomi pada dunia. Karena itu banyak negara memilih untuk menghindari konflik khususnya dengan negara pengekspor yang memiliki peran signifikan bagi negaranya.

Saat ini pemerintah telah banyak membuat kebijakan perdagangan internasional. Hal itu merupakan sebuah bukti bahwa kebijakan tersebut penting sekali. Apabila dicermati, kebijakan tersebut memang membawa dampak yang signifikan kepada negara.

Apa itu Kebijakan Perdagangan Internasional?

Setiao negara pasti memikiki kebijakan perdagangan internasional. Menurut Sumber Belajar Kemdikbud, kebijakan perdagangan internasional didefinisikan sebagai semua tindakan ataupun peraturan pemerintah suatu negara, yang secara langsung maupun tidak memengaruhi struktur, arah, komposisi, hingga bentuk perdagangan luar negeri.

Di mana, tindakan ini dilaksanakan untuk melindungi kepentingan nasional dan mengatasi masalah terkait perdagangan luar negeri. Kebijakan ini dibutuhkan untuk mengatur transaksi jual-beli antar negara yang tidak selalu berdampak positif bagi kepentingan dalam negeri.

Di mana, dampak positif perdagangan internasional di antaranya:

memacu kegiatan produksi;
meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
memperluas lapangan kerja;
memajukan lembaga keuangan;
memenuhi kebutuhan dalam negeri; dan masih banyak lainnya.

Selain memiliki dampak positif, perdagangan internasional juga memiliki dampak negatif seperti:

industri nasional sulit bersaing dan bahkan hancur karena harga barang impor lebih murah di produk dalam negeri;
menghambat pertumbuhan ekonomi; dan sebagainya.

Jenis Kebijakan Perdagangan Internasional Berdasarkan Strategi Ekonomi

Berdasarkan konsep strategi ekonomi yang dianut negara, kebijakan perdagangan internasional selama ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan perdagangan proteksi. Apa perbedaan keduanya?

1. Kebijakan perdagangan bebas

Kebijakan ini dianut negara dengan memberikan izin pada kegiatan ekspor-impor tanpa dihalangi berbagai macam peraturan. Di mana, perdagangan ini dapat memicu persaingan penuh antarnegara yang berakibat setuap negara akan berusaha semaksimal mungkin guna meningkat efisiensi produksi barang/jasa agar memenangkan persaingan dalam perdagangan internasional. Semakin efisien satu barang/jasa diproduksi, maka peluangnya terserap pasar akan bertambah besar.

2. Kebijakan perdagangan proteksi

Maksud dari proteksi di sini adalah tindakan pemerintah suatu negara untuk campur tangan di dalam kegiatan ekspor-impor yang bertujuan untuk melindungi sektor ekonomi atau industri nasional tertentu agar tidak kalah dalam persaingan internasional.

Kebijakan ini bisa saja dilakukan karena suatu sektor industri sedang berkembang serta butuh dukungan pemerintah agar mampu bersaing di pasar internasional. Selain itu, kebijakan ini juga mampu menghindari dampak negatif perdagangan internasional, juga melindungi produk-produk dalam negeri dari ancaman serbuan barang impor.

Di bawah ini adalah beberapa alasan, tujuan, dan juga macam-macam kebijakan perdagangan proteksi.

a. Alasan kebijakan proteksi perdagangan internasional

perdagangan bebas dianggap hanya menguntungkan negara maju;
melindungi industri dalam negeri;
melindungi kesempatan kerja di dalam negeri.

b Tujuan kebijakan proteksi

memaksimalkan produksi dalam negeri;
memperluas lapangan kerja;
memelihana tradisi nasional;
menghindari risiko yang timbul jika bergantung pada satu komoditi andalan;
menjaga stabilitas nasional yang bisa terganggu jika bergantung ke negara lain.

Kebijakan Perdagangan Internasional yang Perlu Diketahui

Sebagai warga negara, sebaiknya mengetahui mengenai kebijakan perdagangan internasional. Pengetahuan serta wawasan perihal ekonomi dan politik akan bertambah dengan mengetahui penjelasan mengenai kebijakan perdagangan ini.

Kebijakan perdagangan internasional dijalankan negara untuk melindungi kepentingan dalam negeri, mulai dari mendorong laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyehatkan neraca pembayaran, dan transfer teknologi. Sedangkan yang tidak termasuk tujuan adanya kebijakan perdagangan internasional adalah melindungi produksi dalam negeri.

Apakah kamu ingin mengetahui perihal kebijakan pemerintah yang mengatur perdagangan internasional di Indonesia? Berikut ini merupakan 10 poin tentang kebijakan perdagangan internasional yang perlu kamu ketahui.

#1 Kebijakan Perdagangan Bebas (Politik Free Trade)

Tidak ada larangan bagi siapapun dalam melakukan perdagangan bebas ke negara lain. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan tersebut yang didukung pihak-pihak yang berkaitan. Kebijakan ini dikeluarkan dengan alasan bahwa jika sebuah negara menjalankan perdagangan internasional secara berkelanjutan. Maka, produksi barang tersebut terindikasi sangat unggul.

#2 Kebijakan Tarif Perdagangan dan Bea Cukai

Pada saat menjalankan perdagangan internasional ke negara lain, tentu saja wajib ada bea masuk. Produksi barang ekspor dan impor akan mendapat jaminan keamanan dengan adanya kebijakan tersebut.

Ketika suatu negara telah memberi izin barang masuk dengan bea cukai, maka barang tersebut sudah sah menjadi barang legal. Hingga saat ini, kebijakan ini dijalankan secara berkelanjutan.

#3 Kebijakan Premi

Sebuah bonus atau disebut premi bakal diberikan kepada produsen yang telah berhasil mencapai target penjualan dari negara. Dengan demikian sangat wajar jika kebijakan ini dinilai cukup fantastis.

Hasil pendapatan untuk sebagian unit pada komoditas yang akan diekspor, bakal dibayar oleh negara. Target capaian untuk penjualan ini biasanya cuma diketahui oleh pihak yang menjalankan perdagangan internasional.

#4 Kebijakan Kuota (Jatah)

Produksi barang yang diekspor ke luar negeri dan diimpor ke dalam negeri merupakan cakupan dari perdagangan internasional. Pemerintah akan menyeleksi komoditas yang akan masuk ke dalam negeri. Dengan demikian, tidak semua komoditas bisa masuk ke dalam negeri dengan bebas. Seleksi tersebut memiliki sebuah tujuan untuk membatasi jatah atau kuota.

Hal itu dimaksudkan agar komoditas yang keluar dan masuk ke negara lebih seimbang dan tertata. Secara umum, jatah ditentukan untuk beberapa contoh barang atau produk. Seperti buah kentang, beras organik, kayu gaharu, bawang merah, produk baja dan besi, scrap besi, serta beberapa barang lainnya yangs sejenis.

#5 Kebijakan Perdagangan Autarki

Kebijakan politik autarki adalah kebijakan perdagangan yang mengutamakan untuk mencegah kontrol yang dilakukan oleh negara lain. Maka dapat dikatakan bahwa kebijakan perdagangan internasional tersebut sangat kontradiktif dengan politik free trade atau perdagangan bebas.

Hal ini terjadi karena pengaruh dari perdagangan internasional yang mengharuskan tunduk terhadap keyakinan sendiri. Dengan memperhatikan masalah serta situasi ekonomi, politik, dan militer.

#6 Kebijakan Impor Ke Dalam Negeri

Kebijakan perdagangan internasional lebih menitikberatkan tentang larangan. Negara tidak memperbolehkan menjalankan impor demi melangsungkan perdagangan dengan suatu alasan. Alasan tersebut adalah adanya penurunan kuota impor barang.

Sementara itu harga komoditas mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Produksi komoditas mengalami peningkatan, serta jumlah barang di pasar mengalami penurunan. Dengan demikian, larangan-larangan yang dilakukan pemerintah tentu saja untuk kebaikan bersama.

#7 Kebijakan Subsidi

Harus diketahui jika Kebijakan subsidi adalah pembatasan oleh pemerintah demi menutupi harga barang produksi. Kebijakan tersebut memberikan akibat dari perdagangan internasional. Akibat atau dampak dari kebijakan tersebut adalah harga barang tetap, tidak naik dan tidak turun.

Selain itu, produksi barang impor di dalam negeri mengalami peningkatan. Impor barang ke dalam negeri menjadi turun, serta jumlah komoditas pada pasar tetap. Tentu saja kebijakan subsidi yang dijalankan pemerintah dilakukan untuk melindungi produksi barang supaya tetap.

#8 Kebijakan Dalam Larangan Pembatasan Impor Dan Ekspor

Secara umum, sebuah negara tidak sepakat dengan penjualan produk dari negara tertentu. Karena suatu negara tidak memerlukan produk tersebut, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor. Kebijakan larangan ekspor ini telah dijalankan sejak lama. Dengan demikian, proses perdagangan menjadi cukup lancar.

#9 Kebijakan Politik Perlindungan

Negara mengeluarkan kebijakan tersebut secara langsung demi menjalankan perlindungan usaha dan industri pada sebuah negara yang menjadi pihak importir. Perlindungan ini dimaksudkan demi memperluas lapangan pekerjaan.

Selain itu juga bertujuan untuk menjadikan produksi dalam negeri lebih optimal. Mengupayakan tradisi dalam perdagangan dan menjaga perdagangan internasional agar tetap stabil serta tidak mengalami krisis.

#10 Kebijakan Dumping

Kebijakan perdagangan internasional dumping dikeluarkan oleh negara sebagai diskriminasi harga. Penjualan barang yang dijalankan oleh seluruh produsen lebih murah jika di dalam negeri.

Tentu saja tidak sama apabila penjualan ke luar negeri, karena barang dapat ditentukan jauh lebih mahal. Hal tersebut memberikan pengaruh pada kurva permintaan yang lebih inelastis. Yaitu suatu kondisi di mana konsumen menjadi kurang peka dengan harga yang berubah.

Itulah 10 kebijakan perdagangan internasional yang perlu kamu ketahui. Di bawah ini merupakan hal-hal tambahan yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan. Mengingat kebijakan tersebut sangat krusial.

Manfaat Kebijakan Perdagangan

Manfaat dari kebijakan perdagangan internasional sangat positif untuk suatu negara. Kebijakan tersebut mengikat pada sebagian bidang vital dalam suatu negara. Di bawah ini adalah manfaat dari kebijakan tersebut.

#1 Manfaat Dalam Politik

Adanya perdagangan ini memiliki dampak yang signifikan dalam bidang politik suatu negara. Hal tersebut terwujud dengan kerjasama yang terjalin bersama negara lainnya. Kemampuan suatu negara di bidang militer akan semakin kuat dengan kerjasama politik ini. Jika memerlukan kekuatan politik, negara lain akan tidak segan untuk membantu.

#2 Manfaat Dalam Bidang Sosial

Adanya krisis di suatu negara akan terminimalisir dengan adanya kebijakan tersebut. Selain itu, ikatan sosial dengan negara lain akan terjalin sangat baik. Selama menjalankan perdagangan internasional, maka ikatan tersebut akan terjalin dengan baik secara berkelanjutan.

Tentu saja apabila hubungan sosial dengan negara lain bisa terwujud dan lancar. Maka kedua negara yang terhubung ini akan menciptakan kedamaian. Dengan adanya kedamaian, dunia akan cenderung lebih aman dan tercegah dari konflik berkepanjangan.

#3 Manfaat Bidang Ekonomi

Manfaat perdagangan internasional terhadap bidang ekonomi sangatlah baik. Manfaat yang paling kentara dari hal itu adalah berpotensi meningkatkan pendapatan negara. Selain itu juga dapat menciptakan kesejahteraan, menciptakan banyak lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan kedua negara yang melakukan ikatan. Serta bisa menambah devisa negara dan membuat produksi dalam negeri meningkat.

Fungsinya jelas sangat penting. Sekarang kamu telah mengetahui hal-hal mengenai kebijakan perdagangan internasional. Dengan mengetahui hal tersebut, maka akan menambah pengetahuan kamu jika kelak menjadi seorang eksportir.

Nah, sobat Ajaib, sudah paham kan dengan beberapa contoh kebijakan perdagangan internasional serta fungsi yang telah kami jelaskan di atas? Semoga tulisan ini dapat memberikan banyak manfaat untuk sobat muda di seluruh Indonesia.