Penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai pancasila yang terdapat dalam

Dalam penyelenggarakan pemerintahan negara, nilai-nilai Pancasil menjadi dasar dari setiap pelaksanaannya. (unsplash/DinoJanuarsa)

Table of Contents Show

Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Nilai Persatuan Indonesia
Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Video yang berhubungan

adjar.id – Adjarian, pembahasan kali ini adalah tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaran pemerintahan negara Indonesia.

Nilai-nilai pada Pancasila ini mengacu pada suatu sistem nilai yang merupakan gabungan dari beberapa nilai-nilai yang disatukan untuk mencapai suatu tujuan.

Nah, kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai dalam Pancasila yang diterapkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjadi materi PPKn kelas 10 SMA.

Sistem nilai sendiri menjadi suatu konsep yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian masyarakat mengenai apa yang dipandang baik.

Baca Juga: Hak Asasi Manusia dalam Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila sebagai nilai memiliki beberapa kandungan nilai, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan.

Adjarian, penyelenggaraan negara tetap harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam UUD 1945.

Yuk, kita simak nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia berikut ini!

“Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan mengacu pada tujuan yang satu.”

Page 2

Dalam penyelenggarakan pemerintahan negara, nilai-nilai Pancasil menjadi dasar dari setiap pelaksanaannya. (unsplash/DinoJanuarsa)

1. Nilai Sila Ketuhanan yang Maha Esa

- Pengakuan adanya sebab pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

- Menjamin penduduk negara untuk memeluk agama yang dipercayai oleh penduduk tersebut dan menjamin peribadatan yang dilaksanakannya.

- Tidak memaksakan warga negara untuk beragama, akan tetapi mewajibkan warga negara untuk memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.

Baca Juga: Jawab Soal PPKn Kelas 10 SMA, Makna Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat

- Menjamin toleransi dan kerukuranan antarumat dalam beragama serta menjamin berkembangnya kehidupan beragama.

- Negara membuat fasilitas bagi berkembangnya agama, iman warga negara, dan menjadi mediator saat terjadi konflik agama di Indonesia.

2. Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- Menempatkan Manusia sesuai hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia memiliki sifat universal.

- Negara menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa yang sifatnya universal.

- Negara mewujudkan keadilan dan peradaban yang kuat dalam penegakan hukum.

“Dalam nilai sila pertama, pemerintah negara harus menjadin penduduk negara untuk memeluk agama yang dipercayai warga negaranya.”

Page 3

Dalam penyelenggarakan pemerintahan negara, nilai-nilai Pancasil menjadi dasar dari setiap pelaksanaannya. (unsplash/DinoJanuarsa)

3. Nilai Sila Persatuan Indonesia

- Negara harus memunculkan sikap nasionalisme agar menjaga semangat persatuan dan kesatuan negara Indonesia.

- Negara memunculkan sikap cinta bangsa dan tanah air, di mana hal ini penting dalam menjaga negara.

Selain itu, sikap cinta bangsa dan tanah air juga bisa mencegah warga negara dalam perpecahan karena Indonesia memiliki keberagaman sendiri.

- Negara menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang bisa merusak persatuan dan kesatuan.

Baca Juga: Periodisasi Perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia

- Menghilangkan penonjolan kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit, atau dalam kata lain setiap warga negara memiliki derajat yang sama.

Hal ini bertujuan agar tidak ada perbedaan dan menguatkan rasa persatuan sebagai warga negara Indonesia.

- Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan, agar tercipta suatu sikap saling membantu antarwarga negara.

“Pada sila ketiga nilai yang ditekankan ialah lebih kepada persatuan dan kesatuan warga negara untuk menjaga negara dan terhindar dari perpecahan.”

Page 4

Dalam penyelenggarakan pemerintahan negara, nilai-nilai Pancasil menjadi dasar dari setiap pelaksanaannya. (unsplash/DinoJanuarsa)

4. Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- Hakikat sila ini yaitu berupa demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

- Permusyawaratan, yaitu mengusahakan segala keputusan yang diambil adalah hasil keputusan bersama yang kemudian diadakan tindakan bersama.

- Adanya kejujuran bersama malam melakukan sebuat putusan, yang dilakukan secara bulat antarmasyarakat sebagai konsekuensi dari kejujuran bersama.

- Negara Indonesia menerapkan permusyawaratan rakyat sebagai landasan demokrasi.

Baca Juga: Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945

5. Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- Negara menjamin kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam arti berkelanjutan dan dinamis.

- Seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia dan sebagainya dipergunakan negara untuk kebahagian bersama tergantung dengan potensi masing-masing.

- Negara melindungi warga masyarakat yang lemah, agar kelompok warga masyarakat bisa bekerja sesuai dengan bidangnya.

Nah, Adjarian itu tadi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia yang sesuai dengan nilai sila Pancasila.

Yuk, sekarang jawab pertanyaan berikut ini!

Pertanyaan

Apa hal penting yang bisa diambil dari nilai-nilai Pancasila yang terkadung dalam sila kedua Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara?

Petunjuk: Cek halaman 2.

Yuk, tonton video ini juga, Adjarian!

Bakker, J.W.M., 2005, Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar, Kanisius, Yogyakarta.

Kaelan, 2013, Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, Yogyakarta, Paradigma.

Notonagoro, 1967, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pantjasila: Pengertian Inti-Isi-Mutlak daripada Pantjasila Dasar Falsafah Negara, Pokok Pangkal Pelaksanaannja setjara Murni dan Konsekwen, Uraian pada Dies Natalis I Universitas Pantjasila Tanggal 18 Nop. 1967, Jakarta, Universitas Pantjasila.

Notonagoro, 1980, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Jakarta, Pantjuran Tudjuh.

Rousseau, Jean Jacques, 1762, The Social Contract, Or Principles of Political Right, Alih Bahasa oleh G.D.H. Cole, Virgil, Public Domain.

Siswanto, Joko, 2015, Pancasila: Refleksi Komprehensif Hal-Ihwal Pancasila, Lembaga Ladang Kata, Yogyakarta.

Soeprapto, Sri, 2013, Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro, UNY Press, Yogyakarta.

Sudjito bin Atmoredjo, 2011, Pancasila Sebagai Paradigma Ilmu Hukum Indonesia, disampaikan pada Seminar Hukum dan Konstitusi dengan tema “Pancasila untuk Pengembangan dan Pengamalan Ilmu Hukum” di Universitas Gadjah Mada, Tanggal 30 September-1 Oktober 2011.

Sunoto, 1987, Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan melalui Metafisika, Logika dan Etika, Yogyakarta, Hanindita.

Suwarno, 2010, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis dan Sosio-Yuridis Kenegaraan, Kanisius, Yogyakarta.

Ilustrasi Garuda Pancasila. Foto: Shutterstock

Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh sebab itu penyelenggaraan negara harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Lima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan utuh dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Mengabaikan satu sila saja berarti mencabik tujuan negara Indonesia.

Anda mungkin telah memahami perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia:

Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama ini mengandung nilai bahwa negara Indonesia adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan tersebut meliputi penegakan nilai-nilai kemanusian, menjadikan agama sebagai basis untuk membangun persatuan dan kedamaian, menghargai perbedaan secara demokratis, dan berupaya mensejahterakan kehidupan sesama.

Melansir dari bahan ajar Kemdikbud, nilai-nilai penyelenggaraan sila pertama dalam pemerintahan meliputi:

Pengakuan adanya kausa prima yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.

Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.

Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.

Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama dan toleransi antarumat dalam beragama.

Negara memfasilitasi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara, serta menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama.

Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua memuat amanat bahwa seluruh manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, dan tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan golongan.

Berikut adalah nilai-nilai penyelenggaraannya:

Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan.

Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.

Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai Persatuan Indonesia

Patung lilin Ir. Soekarno dipajang berdampingan dengan Garuda Pancasila. Foto: Helinsa Rasputri/kumparan

Persatuan Indonesia mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan menjadi satu kebulatan.

Nilai-nilai penyelenggaraan sila ketiga dalam pemerintahan meliputi:

Cinta bangsa dan tanah air

Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa

Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.

Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.

Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila ini memiliki arti bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan. Berikut adalah nilai-nilai penyelenggaraannya:

Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama.

Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama.