Pelayanan kesehatan di daerah Terpencil PDF

Dessyana Iriani(1*), Irma Fitrilia(2), Wing Ma Intan(3)

Latar belakang: Sebagai upaya pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah tertinggal Provinsi Bengkulu, Dinas Kesehatan mempunyai program Pelayanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil, Tertinggal dan Kepulauan (PKB DTPK). Beberapa kegiatan PKB DTPK yaitu pengobatan massal gratis, penyuluhan kesehatan, transfer ilmu tenaga kesehatan dari dokter, pemeriksaan gula darah dan asam urat serta pemberian bahan kontak berupa sabun mandi, sikat gigi dan pasta gigi kepada masyarakat. Adanya kemudahan biaya pada era BPJS saat ini dan beberapa kegiatan Puskesmas yang sering ke masyarakat sehingga perlu diadakan peninjauan kembali keefektifitasan dari program tersebut. Tujuan: Mengeksplorasi Keefektifan Kegiatan Program PKB DTPK. Metode: Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif. Informan penelitian ini adalah pengelola program sebanyak 2 orang melalui wawancara mendalam serta observasi data dan studi pustaka. Hasil: Program kunjungan PKB DTPK yang oleh Dinas Kesehatan Pada Tahun 2018 dilakukan hanya pada 24 Desa, yaitu 5 Desa dari sumber dana APBN dan 19 Desa dari sumber dana APBD, kunjungan dilakukan hanya satu kali pada satu desa dalam setahun karena keterbatasan anggaran. Penyakit yang banyak ditemui yaitu ISPA, Hipertensi, Chepalgia, Gastritis, dan lain sebagainya. Program PKB DTPK ini belum pernah dilakukan follow up sehingga untuk masyarakat dengan penyakit yang membutuhkan pengobatan secara berkala tidak ada penanganan selanjutnya. Program PKB DTPK seharusnya hanya dikhususkan untuk penyakit tertentu yang tidak bisa ditangani oleh Puskesmas seperti penyakit diabetes, hipertensi, filariasis, operasi katarak dan penyakit lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Simpulan: Program PKB DTPK yang dilakukan oleh Dinkes Provinsi Bengkulu sebaiknya dikhususkan untuk pengobatan pada penyakit yang tidak bisa ditangani oleh puskesmas.

pengobatan massal; daerah terpencil; tertinggal dan kepulauan

1. Gatobu, S. et al. (2017) ‘Supplements to Children Aged 6 to 59 Months : Comparing Delivery Through Mass Campaign and Through Routine Health Services in Ethiopia’, food and nutrition bulletin, 38(4), pp. 564–573. doi: 10.1177/0379572117708657.
2. Pujiati, S. (2018) ‘PEMETAAN MASALAH DAN PENENTUAN PRIORITAS PROGRAM KESEHATAN PADA MASYARAKAT KELURAHAN GEREM, KECAMATAN GROGOL, KOTA CILEGON Suci Pujiati’, jurnal kesehatan masyarakat, 6(2), pp. 1–9.
3. Patanduk, Y., Yunarko, R., Mading, M., & Dara, jeryanto L. (2018). Kesiapan Stakeholder Pengobatan Massal Filariasis di Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya. Buletin Penelitian Kesehatan, 46(2), 109–118.
4. Suyasa, I. G. P. D., Rahayuni, I. R., Ariani, S., Harditya, K. B., Bhandesa, A. M., Anggaraeni, K. R. T., … Rismawan, M. (2017). Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan Gratis Berbasis Fisik , Psikologi dan Budaya di Dusun Selat Desa Perean Tengah Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. Jurnal Paradharma, 1(2), 109–114.

• There are currently no refbacks.

Berita Kedokteran Masyarakat ISSN 0215-1936 (PRINT), ISSN: 2614-8412 (ONLINE).

110

Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 16 No. 2 April 2013: 109–116

daerah perbatasan khususnya dokter dan paramedis belum menerima reward yang sesuai. Rekomendasi: Pemenuhan

sarana dan prasarana pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya di Daerah Terpencil Perbatasan dan pola

pelayanan prima minimal sejajar dengan pelayanan kesehatan negara tetangga; Pertukaran petugas puskesmas terdekat

antar negara secara berkala untuk menindaklanjuti International Health Regulation (IHR); Ketersediaan transportasi untuk

rujukan di Daerah Terpencil Perbatasan.

Kata kunci: pelayanan kesehatan, puskesmas, Daerah Terpencil Perbatasan

Naskah Masuk: 7 Maret 2013, Review 1: 15 Maret 2013, Review 2: 15 Maret 2013, Naskah layak terbit : 20 April 2013

PENDAHULUAN

Salah satu fokus prioritas pembangunan

pemerintah adalah upaya percepatan dan/atau

perlakuan khusus antara lain untuk pembangunan

kesehatan Daerah Terpencil Perbatasan (DTP),

terutama diarahkan pada wilayah Indonesia bagian

timur. Hal ini tertuang secara eksplisit dalam Keputusan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 331/

MENKES/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan tahun 2005–2009, serta

7 (tujuh) kegiatan unggulan dari Kementerian Kesehatan

tahun 2011 antara lain tentang keberpihakan pada

daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (www.

depkes.go.id, 2011).

Arah tujuan pembangunan kesehatan antara

lain untuk meningkatkan jangkauan dan pemerataan

pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat di

daerah terpencil perbatasan dan kepulauan khususnya

di puskesmas prioritas nasional DTP. Dalam rangka

meningkatkan jangkauan dan pemerataan pelayanan

kesehatan tersebut, telah disusun rencana aksi dan

rencana pengembangan. Terdapat 6 (enam) strategi

yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI.,

2010 yaitu: 1) Menggerakkan dan memberdayakan

masyarakat di DTPK, 2) Meningkatkan akses

masyarakat DTPK terhadap pelayanan kesehatan

yang berkualitas, 3) Meningkatkan pembiayaan

pelayanan kesehatan di DTPK, 4) Meningkatkan

pemberdayaan SDM Kesehatan di DTPK,

5) Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan

serta strategi, 6) Meningkatkan manajemen

Puskesmas di DTPK, termasuk sistem surveilans,

monitoring dan evaluasi, serta Sistem Informasi

Kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

Kementerian Kesehatan RI mengembangkan

rencana aksi dan rencana pengembangan secara

operasional untuk penerapan di lapangan meliputi

pemberdayaan masyarakat berupa Desa Siaga,

Poskesdes, Posyandu, peningkatan pelayanan

program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Gizi,

Pencegahan Penyakit Menular, Dokter Terbang,

Dokter Plus, Rumah Sakit Bergerak, peningkatan

pembiayaan kesehatan berupa Dana Alokasi Khusus

(DAK), Tugas Pembantuan (TP), dana dekonsentrasi,

Program Bansos, Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas), Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal), peningkatan

SDM khususnya SDM Kesehatan berupa Pegawai

Tidak Tetap (PTT), Penugasan Khusus, Tugas

Belajar, peningkatan pemenuhan obat dan peralatan

kesehatan, peningkatan manajemen kesehatan

(termasuk pelatihan manajemen Puskesmas, program

Survailance); pengembangan Pelayanan Obstetri

Neonatus Esensial Dasar (PONED) di Puskesmas

dan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) dan

Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Komprehensif

(PONEK) di Rumah Sakit; peningkatan penampilan

dan Kinerja Puskesmas di daerah perbatasan

antar negara; serta pengembangan Flying Health

Care; dan Pendukung transport antarpulau dengan

Puskesmas Keliling Perairan (Kementerian Kesehatan

RI, 2010).

Dalam Pedoman Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Terpencil dan sangat Terpencil di DTPK,

dikemukakan bahwa dengan keterbatasan tenaga di

DTPK, maka upaya pelayanan wajib yang ditetapkan

yaitu: 1) Promosi kesehatan 2) Kesehatan lingkungan

3) Kesehatan Ibu dan Anak serta KB 4) Perbaikan gizi

masyarakat 5) Pencegahan penyakit 6) Pengobatan,

kesiapsiagaan dan kegawatdaruratan. Terdapat tiga

kelompok sasaran yaitu bayi, balita dan ibu hamil/

nifas/menyusui.

Masalah atau isu publik yang timbul adalah

daerah perbatasan merupakan etalase negara,

di samping itu daerah terpencil, perbatasan dan

kepulauan (DTPK) memiliki topografi yang ekstrem.

Oleh karena itu peran infrastruktur menjadi salah satu

komponen fisik yang penting bagi wilayah perbatasan

karena pengembangan infrastruktur yang sistematis,