Keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dan sumber daya yang ada disebut

Apasaja Strategi Pemasaran yang di lakukan oleh Negara Singapura?.

RINS ENTERTAINMENT melakukan perjanjian Nomor 1348/PE-AR/MDE/X/06 tertanggal 15 Desember 2019 dengan artis Steven Gerald, di mana Steven menandatangan … i perjanjian eksklusif untuk bermain sinetron sebanyak 600 episode untuk sinetron 'Terlanjur Sayang' dan 'Diam-Diam Serigala’. Dengan perjanjian eksklusif ini, maka RINS menilai Steven tidak diperkenankan untuk melakukan atau menjalin kerjasama dalam bentuk apapun dengan perusahaan sinetron atau serial TV, rumah produksi atau stasiun televisi lain untuk melibatkan diri sebagai pemain/figuran untuk sinetron, serial tv, telesinema, serial mini seri atau sejenisnya. Berdasarkan kamus hukum, perjanjian eksklusif adalah suatu perjanjian di mana seseorang atau firma dijadikan agen tunggal atas suatu produk dalam pasar. Dalam perjalanannya, Steven terlibat pembuatan sinetron dengan rumah produksi PT Asix Asix. Menurut RINS, pihaknya telah mengundang Steven dan PT Asix-Asix untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di kantor hukum Gunawan pada 18 Januari 2021. Tetapi dari tiga kali pertemuan, RINS ENTERTAINMENT tidak melihat gelagat baik dari Steven sehingga terpaksa melayangkan gugatan ke PN Jakarta Selatan. Dalam gugatannya, RINS ENTERTAINMENT melayangkan gugatan materil sebesar Rp 7,2 miliar dan immateril Rp 14 miliar.

Setelah anda menyelesaikan tugas 6, selanjutnya tugas yang harus anda kerjakan adalah, susun laporan keuangan dari Indah Properti, yang terdiri dari … Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal dan Neraca, dikertas kerja yang telah disediakan

Berikan pemahaman saudara mengenai Pool of Fund Approach Berikan pemahaman saudara mengenai Asset Alocation Approach Berikan pemahaman saudara mengena … i Pool of Fund Approach Berikan pemahaman saudara mengenai Asset Alocation Approach

1). Jelaskan apakah kasus sengketa antara CPNS dengan Walikota Yogyakarta tersebut di atas apakah telah memenuhi unsur-unsur sengketa hukum dalam li … ngkup PTUN?; 2). Upaya hukum apa yang dapat dilakukan kedua belah pihak, manakala salah satu pihak mengetahui hasil putusan PTUN dianggap tidak memuaskan? 3). Adakah peluang dimungkinkannya penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan melalui ADR (Alternatif Dispute Resolution), jelaskan?

Tidak sedikit persoalan kepegawaian negeri dalam keorganisasian pemerintahan yang berujung pada sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tidak … jarang pula dalam sengketa kepegawaian sipil negeri itu hasilnya oleh PTUN memenangkan pihak pegawai. Dari persoalan hubungan kerja antara atasan dengan bawahan, ketidak jelasan kebijakan kepegawaian dalam sistem dan mekanisme rotasi, mutasi, demosi, penilaian kinerja, kedisiplinan hingga terminasi atau pemberhentian pegawai. Persoalan pemberian sanksi kedisiplinan Masalah kedisiplinan dan pemberian sanksi pelanggaran ringan, sedang hingga berat berupa pemecatan (pemberhentian dengan tidak hormat) merupakan pemicu terjadinya sengketa kepegawaian dalam lingkup intansi pemerintahan antara PNS dengan pihak yang mengeluarkan keputusan hukuman disiplin tersebut di PTUN (Pasal 48 UU 5/1986 tentang PTUN jo. Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 tentang Perubahan Kedua PTUN). Satu kasus yang telah terjadi adalah penyelesaian sengketa antara calon pegawai negeri sipil dengan Wali Kota Yogyakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011. Perihal sengketa antara Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Wali Kota Yogyakarta (Kasus Putusan No.01/G/2011/PTUN.YK) di Pengadilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta dan atas penerbitkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 93/Pem.D/BP/D.2. Perihal pemberhentian dengan hormat sebagai seorang calon pegawai negeri sipil. Calon PNS ini diberhentikan oleh Walikota-nya dipicu oleh hasil penilian kinerja dari CPNS yang bersangkutan karena melanggar ketentuan kedisiplinan pegawai. Namun Penggugat (CPNS) menganggap tergugat telah melanggar undang-undang dan asas-asas pemerintahan yang baik, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU 5/1986 tentan PTUN jo. UU 30/2014 tentang Admisitrasi Pemerintahan. Sumber: Doni Lingga C., Ari Retno P., Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Antara Calon Pegawai Negeri Sipil Dengan Wali Kota Yogyakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasus Putusan No.01/G/2011/PTUN.YK) Monday/14/09/2020/06.13. Catatan/Disclaimer: Text di atas merupakan ekstraksi/saduran/kutipan/pemuatan-ulang berita, dan hanya dipergunakan untuk keperluan Tugas Mata Kuliah (TMK) mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Pertanyaan: Menyimak kasus peristiwa hukum sebagaimana yang terjadi dideskripsikan di atas, 1). Jelaskan apakah kasus sengketa antara CPNS dengan Walikota Yogyakarta tersebut di atas apakah telah memenuhi unsur-unsur sengketa hukum dalam lingkup PTUN?; 2). Upaya hukum apa yang dapat dilakukan kedua belah pihak, manakala salah satu pihak mengetahui hasil putusan PTUN dianggap tidak memuaskan? 3). Adakah peluang dimungkinkannya penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan melalui ADR (Alternatif Dispute Resolution), jelaskan?

Dalam undang-undang tindak pidana korupsi telah diatur sanksi pidana dengan merumuskan ancaman pidana minimum dan maksimum berbeda dengan perumusan an … caman pidana dalam KUHP. Bahkan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur juga mengenai ancaman pidana mati seperti halnya dalam KUHP. Sejak diberlakukannya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak pejabat penyelenggara negera yang dijerat atau dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan pada masa pandemi Covid 19 melanda dunia termasuk Indonesia, dua menteri ditangkap KPK dan menjadi tersangka yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial. Namun, sejak diberlakukannya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 belum pernah ada pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana mati. PERTANYAAN: Berikan analisis mengenai: Faktor yang menyebabkan penegak hukum mengalami kesulitan dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi

1. Jelaskan beberapa macam pencemaran lingkungan ? 2. Jelaskan subjek hukum tindak pidana lingkungan hidup ? 3. Jelaskan jenis-jenis perlindungan bagi … pekerja/buruh ? 4. Analisis tujuan diaturnya tindak pidana ketenagakerjaan ?

1 Berdasarkan data bulanan selama 5 tahun, anda memperoleh informasi berikut untuk perusahaanperusahaan yang terdaftar: Perusahaan αi (Intercept) σi … r iM Intel 0,22 12,10%0,72 Ford 0,10 14,60 0,33 Anheuser Busch 0,17 7,60 0,55 Merck 0,05 10,20 0,60 S&P500 0,00 5,50 1,00 a. Hitunglah koefisien beta untuk setiap sahamnya? b. Dengan asumsi tingkat bebas risiko sebesar 8% dan return ekspektasian untuk portofolio pasar sebesar 15%, hitunglah return ekspektasian untuk semua saham dan plotkan pada SML? 25 Modul 6 KB 1 dan KB 2 Modul 7 KB 1 dan KB 2 2 Informasi berikut menjelaskan return ekspektasian dan risiko untuk 2 saham pesaing. Return Ekspektasian Standar deviasi Beta Saham X 12% 20% 1,3 Saham Y 9 15 0,7 Indeks Pasar 10 12 1,0 Tingkat Bebas Risiko 5 Berdasarkan data tabel di atas: a. Gambarlah dan beri label grafik yang menunjukkan Garis Pasar Sekuritas (GPS) dan posisi saham X dan Y? b. Hitunglah alpha dari kedua saham tersebut, yaitu saham X dan saham Y? c. Asumsikan bahwa tingkat bebas risiko meningkat menjadi 7%, pilihlah saham yang memberikan return ekspektasian yang disesuaikannya lebih tinggi dan alasan anda memilih saham tersebut? Buatlah perhitungan atas pertimbangan tersebut? 30 Modul 6 KB 1 dan KB 2 Modul 7 KB 1 dan KB 2 3 Anda mengelola portofolio beresiko dengan return ekspektasian sebesar 18%, dan standar deviasi sebesar 28% serta return bebas risiko sebesar 8%. Jika tingkat risk aversion klien anda A = 3,5, maka: a. Berapa proporsi slope, dari total yang harus diinvestasikan dalam dana anda? b. Berapa nilai return ekspektasian dan standar deviasi dari tingkat return pada portofolio optimal klien anda? 20 Modul 6 KB 1 dan KB 2 Modul 7 KB 1 dan KB 2 4 Anda memperkirakan bahwa portofolio pasif, misalnya, yang diinvestasikan dalam portofolio berisiko yang meniru indeks saham S&P500, menghasilkan tingkat return ekspketasian sebesar 13% dengan standar deviasi 25%/ Anda mengelola portofolio aktif dengan return ekspektasian 18% dan standar deviasi 28% serta return bebas risiko sebesar 8%. a. Gambarkanlah GPM dan capital allocation line anda pada return ekspektasian – diagram standar deviasi? Berapa slope pada GPM? b. Jelaskan secara singkat keuntungan dana anda dibandingkan dana pasif? 20 Modul 6 KB 1 dan KB 2 Modul 7 KB 1 dan KB 2 5 Deskripsikan secara singkat tentang herding strategy?

1 Berdasarkan data bulanan selama 5 tahun, anda memperoleh informasi berikut untuk perusahaanperusahaan yang terdaftar: Perusahaan αi (Intercept) σi … r iM Intel 0,22 12,10%0,72 Ford 0,10 14,60 0,33 Anheuser Busch 0,17 7,60 0,55 Merck 0,05 10,20 0,60 S&P500 0,00 5,50 1,00 a. Hitunglah koefisien beta untuk setiap sahamnya? b. Dengan asumsi tingkat bebas risiko sebesar 8% dan return ekspektasian untuk portofolio pasar sebesar 15%, hitunglah return ekspektasian untuk semua saham dan plotkan pada SML?