Contoh subsidi dalam praktik redistribusi pendapatan di Indonesia

Pembelajaranmu.com. Salam sahabat pendidikan sekalian dimanapun berada. berikut ini adalah penjelasan tentang redistribusi yang meliputi Pengertian, Program dan Praktik dalam restribusi pendapatan yang ulasannya adalah sebagaoi berikut!

1. Pengertian Redistribusi Pendapatan.

Redistribusi ( Pendistribusian kembali ) pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin baik berasal dari pajak atau pungutan - pungutan lain. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat. 

Jaminan sosial bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang  yang dilandasi dua pilar utama, yakni redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Radistribusi pendapatan dapat berbentuk fertikal dan horisontal.

Redistribusi Vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang yang miskin. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat  kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi.

Redistribusi Horizontal adalah transfer uang "antar kelompok", yaitu dari kelompok yang satu ke kelompok yang lainnya. 

Contohnya, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja ke orang tua. Redistribusi horizontal dapat pula bersifat "antar pribadi", yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. 

Jaminan Sosial pada hakikatnya merupakan dukungan finansial yang diberikan kepada anak-anak yang kelak membayarnya manakala sudah dewasa, yang diberikan kepada orang sakit yang membayarnya manakala sehat, atau yang diberikan kepada pensiunan yang telah mereka bayar pada saat masih bekerja.

Pendistribusian Kembali

2. Program Redistribusi untuk Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia

Dalam rangka mewujudkan program radistribusi pendapatan di Indonesia untuk dapat memeratakan pembangunan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi, antara lain dengan merealisasikan beberapa program pemerintah. Program-program pemerintah tersebut dapat di aplikasikan pada program berikut: 

• Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat Bawah

Langkah awal dalam pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dengan memenuhi kebutuhan rakyat terlebih dahulu. Kebutuhan tersebut adalah mencakup kebutuhan dasar ( sandang, pangan papan ), akses kesehatan, dan pendidikan.

Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah di antaranya Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) yang memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat. 

Bantuan Tunai Bersyarat ( BTB ) atau disebut juga dengan program keluarga harapan ( PKH ), Jaminan sosial ( social security ), Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ), dan beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, serta Jaminan Kesehatan Masyarakat ( Jamkesmas ) untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis.

• Program Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis Komunitas

Pada tanggal 5 November 2007 telah diresmikan program kredit usaha rakyat ( KUR ). Kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil.

Dengan kebijakan KUR, UMKM akan terhindar dari kendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal ( LKF ) karena dalam program KUR pemerintah telah menitip uang ( yang berasal dari APBN ) sebesar 1,4 Triliun pada lembaga penjaminan. 

Harapannya, bank-bank nasional yang dilibatkan program tersebut akan dapat memberikan pinjaman pada UMKM.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah kebawah sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi presentase penduduk miskin indonesia.

• Pengembangan Usaha atau Industri Kecil

Ada beberapa alasan kenapa industri kecil perlu dikembangkan, yaitu :

1. Usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatanjumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan.

2. Pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lokasi UKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Dengan berkembangnya UKM, terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan sehingga dapat mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa.

3. Pemerataan dalam distribusi Pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna, tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan.

Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM Mandiri Perdesaan ) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM mandiri dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. 

Program ini didorong untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup ,kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat pedesaan.

• Pemerintah Bekerja Sama dengan Swasta Lokal dan Asing untuk Menjalankan Program Corporate Social Responsibility ( CSR )

Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility ( CSR ), diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan, bukan hanya segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus ( corner of previledge ). 

Untuk keperluan tersebut , pemerintah hendaknya melaksanakan prinsip tanggung jawab sosial yang menjadi tumpuan dan jaminan bahwa segenap lapisan masyarakat secara keseluruhan bisa menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi yang tengah dilakukan.

Untuk itu, pemerintah harus mampu bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility ( CSR ). Bahkan kalau perlu, mewajibkan persentase laba bersih tertentu perusahaan untuk kegiatan CSR melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi. 

CSR selanjudnya dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tanggung jawab sosial untuk mengembangkan dunia usaha kecil menengah dan koperasi. 

Program ini menjadikan CSR sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

• Pemerintah Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan Ekonomi.

Dalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata, dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat, serta secara konsisten mewujudkan penegakan hukum sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya pemerataan pendapatan. 

Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia.         

3. Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan , yaitu sebagai berikut :

Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contoh subsidi pupuk kepada petani.

Subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi. Dengan harga pupuk yang lebih rendah, diharapkan diharapkan para petani dapat menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing. 

Subsidi BBM diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Pemberian subsidi bahan bakar ini diharapkan dapat menekan beban biaya transportasi masyarakat.

Selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor,pajak terhadap barang mewah,dan sebagainya. 

Contohnya, seseorang yang memiliki mobil mewah dari luar negeri dikenakan pajak sebasar sepuluh persen  (10%) dari harga barang mewah tersebut. 

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebasar angka yang telah  ditentukan pemerintah. Pajak kendaraan bermotor biasanya satu paket dengan perpanjangan masa berlaku STNK.

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai oleh dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Pemberian subsidi kepada masyarakat juga berasal dari pendapatan pajak. 

Dengan demikian, pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. 

Pajak yang diterima pemerintah  digunakan untuk membiayai pembangunan dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali kepada rakyat.

Demikian penjelasan diatas semoga bermanfaat dan terimakasih.