Bagaimana kualitas penduduk indonesia mengacu pada pendidikan keterampilan dan peningkatan ekonomi

Jumlah penduduk yang besar tidak diikuti dengan tingkat kualitas yang tinggi, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan dan dampaknya akan merambat ke segala aspek kehidupan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat dan negara.

Kupang, (ANTARA News) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Esthon Foenay, mengatakan, jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar tidak diikuti dengan tingkat kualitas yang tinggi, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan dan dampaknya akan merambat ke segala aspek kehidupan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat dan negara," kata Wakil Gubernur (Wagub) Foenay di Kupang, Selasa. Ia mengatakan hal tersebut pada seminar Kependudukan Dunia dengan tema "Dunia dengan tujuh miliar penduduk" dan dampaknya di Provinsi NTT, yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan NTT. Menurut Wagub, keadaan dan kondisi kependudukan yang ada saat ini sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. "Potret dari kualitas penduduk terlihat dari indikator pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi," katnaya. Ia mengatakan ada banyak indikator yang digunakan untuk megambarkan pembangunan sumber daya manusia diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (HDI), Indeks Kemiskinan (HPI), Indeks Kelaparan Global (GHI) dan Indeks Pembangunan Gender (GDI). Ia menyebut IPM Indonesia masih tercecer menempati peringkat 108 dari 169 negara dan khusus untuk Provinsi NTT berada pada urutan ke 31 dari 33 provinsi di Indonesia. Sehingga katanya, meski saat ini Indonesia belum termasuk negara dengan Indeks Kelaparan Buruk, namun hal ini perlu diwaspadai dan diantisipasi secara tepat, termasuk di NTT. Karena lanjut Wagub Foenay pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut penyediaan pangan yang tinggi pula. Oleh karena itu, katanya kampanye "Dunia dengan Tujuh miliar Penduduk" yang dilakukan saat ini, perlu dikaitkan dengan isu-isu penting yaitu kemiskinan dan ketimpangan, kesehatan terutama kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi, lingkungan hidup, mobilitas penduduk khususnya urbanisasi. Pemerintah Provinsi NTT jelas Wagub, menyadari benar pentingnya peran strategis dari aspek kependudukan tersebut, sehingga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2009-2013 aspek sumber daya manusia (SDM) ditempatkan sebagai prioritas utama. Saat ini, katanya berdasarkan hasil survei kependudukan yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), tingkat pertumbuhan penduduk di Provinsi NTT mencapai 100.000 jiwa/tahun atau mengalami pertumbuhan sekitar 2,1 persen/tahun. Sehingga apabila mengacu pada tingkat pertumbuhan penduduk maka pada 2045, jumlah penduduk NTT sudah mencapai sekitar delapan juta jiwa dari jumlah penduduk saat ini sekitar 4,6 juta jiwa," katanya. Menurut dia, tingkat pertumbuhan penduduk di NTT yang tergolong cepat ini patut menjadi bahan refleksi bagi semua komponen masyarakat di daerah ini agar berupaya menekan tingkat pertumbuhan tersebut.

Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2011

Author : | Selasa, 22 November 2016

Kualitas tenaga kerja Indonesia terancam karena banyak pekerja yang hanya berpendidikan sekolah dasar (SD). Sebanyak 1.014.079 siswa SD tidak mampu melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP) atau putus sekolah. Mereka adalah generasi muda yang dalam waktu beberapa tahun ke depan memasuki usia kerja. Apa yang bisa diharapkan dari tenaga kerja yang kurang berpendidikan? Mereka akan jatuh terpuruk dengan upah rendah dan sulit mencapai kesejahteraan. Potret penduduk Indonesia memang agak runyam di bidang pendidikan. Sekarang ini 42,9% rakyat Indonesia dari total penduduk yang 255 juta hanya berpendidikan SD. Yang berpendidikan SMP sekitar sepertiga penduduk Indonesia. Pilihan pekerjaan akhirnya menjadi sangat terbatas. Jenis pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tingkat menengah (teknisi atau karyawan) menjadi sulit bagi penduduk berpendidikan rendah, apalagi untuk pekerjaan dengan keterampilan tinggi. Pertumbuhan Penduduk Kesuksesan keluarga berencana era Orde Baru adalah suatu prestasi. Mampukah pada Era Reformasi ini pemerintah mengerem laju pertambahan penduduk? Saat ini laju pertumbuhan penduduk kita adalah 1,49%. Artinya 4,5 juta bayi lahir setiap tahun. Konsekuensinya sangat luas mulai dari bidang penyediaan lapangan kerja, ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, dan migrasi. Berkembangnya ilmu kesehatan turut berperan dalam mengurangi angka kematian akibat penyakit. Sebab itu, di negara- negara maju pertumbuhan penduduk lebih rendah dibandingkan di negara berkembang karena pelayanan kesehatan yang semakin baik akan mengurangi risiko kematian penduduknya. Keinginan untuk beranak banyak berkurang ketika risiko kematian penduduk menurun. Di samping itu, pemahaman tentang pentingnya keluarga kecil, tetapi berkualitas telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat di negaranegara maju dibandingkan di negara-negara terbelakang. Pertumbuhan penduduk terkait dengan angka kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), dan migrasi. Peningkatan angka kematian bayi dan anak dapat terjadi karena faktor gizi. Kurangnya asupan gizi menyebabkan rendahnya status gizi anak dan anak akan semakin mudah terserang infeksi yang menyebabkan kematian. Demikian pula apabila ibu hamil kekurangan gizi, akan lahir bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) yaitu berat kelahiran kurang dari 2,5 kg. Bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2,5 kg berisiko mengalami gangguan kesehatan. Saat ini prevalensi BBLR di Indonesia adalah 10,2%, balita penderita kurang gizi kronis 37,2%, dan angka kematian bayi 34 per 1000 kelahiran hidup. Bank Dunia akan mengumumkan negara-negara yang gagal menurunkan prevalensi stunting/pendek (kurang gizi kronis). Indonesia pantas untuk merasa khawatir karena jumlah anak stunting bukan menurun, tetapi malah meningkat berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2010-2013. Negara-negara lain seperti Bangladesh, Brasil, Thailand, dan China telah sukses menurunkan angka stunting, sedangkan Indonesia nyaris tidak bergerak. Apa yang salah dengan pembangunan gizi di Indonesia? Sosio-Budaya Faktor budaya dapat berperan dalam menentukan berapa jumlah anak yang diinginkan dalam keluarga. Anak terkadang dianggap sebagai investasi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu orang tuanya mencari nafkah. Dengan demikian, mempunyai banyak anak dianggap dapat meningkatkan derajat ekonomi keluarga. Pada sebagian masyarakat, anak laki-laki sangat penting sebagai pewaris keturunan. Akhirnya, orang tua akan terus berusaha untuk mendapatkan anak laki-laki meski anakanaknya mungkin sudah banyak, namun berkelamin perempuan. Membesarkan anak memerlukan biaya tinggi karena anak tidak cukup kalau diberi makan saja, tetapi juga harus disekolahkan. Struktur penduduk sering digambarkan dalam bentuk piramida kependudukan. Di negara berkembang struktur penduduknya seperti piramida Mesir yaitu di bagian bawah yang mencerminkan penduduk usia muda jumlahnya sangat banyak, sedangkan di puncak yang merupakan penduduk usia tua jumlahnya sangat sedikit. Dampak pembangunan yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan mengubah bentuk piramida penduduk yang semula seperti piramida Mesir menjadi bentuk Candi Prambanan. Artinya kelompok usia tua akan semakin banyak sehingga proporsi penduduk tidak lagi didominasi oleh usia anak-anak. Usia harapan hidup (UHH) bangsa kita diakui semakin membaik yaitu dari 66 tahun pada 1995-2000 menjadi 70,1 tahun pada 2010-2015. Dalam waktu dekat akan ada sejumlah 20 juta lansia yang tentu memerlukan layanan-layanan kesehatan yang lebih baik seiring dengan semakin kompleksnya jenis penyakit yang dihadapi. Ini tantangan berat bagi bangsa yang sedang mengalami transisi demografis. Fenomena double burden saat ini terjadi di Indonesia. Persoalan gizi kurang belum tuntas diatasi, namun kini kita juga mengalami persoalan gizi lebih (obesitas) yang membawa dampak pada merebaknya penyakit degeneratif (stroke, penyakit jantung, diabetes, kanker, hipertensi, dan sebagainya). Survei terakhir tentang penyebab kematian tertinggi di Indonesia ternyata didominasi oleh stroke (21,1%), penyakit jantung (12,9%), dan diabetes (6,7%). Dalam hal pangan, mengacu hasil Global Food Security Index (GFSI), indeks ketahanan pangan Indonesia menduduki peringkat ke-71 dari 113 negara. Posisi ini masih kalah dibandingkan Vietnam (67), Filipina (65), Thailand (49), Malaysia (34), dan Singapura (5). Meski konon indeks ketahanan pangan Indonesia mengalami perbaikan, negara-negara tetangga kita ibaratnya berlari cepat dan kita sekadar berjalan lambat. Kelalaian dalam perencanaan kependudukan akan berakibat fatal bagi bangsa ini. Jangan lagi teperdaya oleh asumsi bahwa penduduk yang banyak akan menjadi aset pembangunan dan bonus demografi akan dapat diraih oleh Indonesia. Kenyataannya, jumlah penduduk yang banyak akan menjadi beban pembangunan bila tidak diiringi dengan upaya-upaya mendongkrak kualitas penduduk. Ali Khomsan

Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat, FEMA IPB

Sumber: http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=1&date=2016-11-22