Apa yang anda ketahui tentang demokrasi liberal

jenis hak asasi manusia yg terkait sila ke-4​

tulislah kesan positif terhadap masing-masing sila anggota sila-sila kelurga ( ayah, ibu, adik, kakek, nenek, dan tanta ).​

C Kerjakan soal-soal berikut! Penggalan bacaan Tubutiku Sehar" berikut un- tuk menjawab soal nomor 1 dan 2 Makan makanan bergizi seimbang, olahraga te … ratur, dan istirahat cukup merupa- kan cara sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh Kesemuanya itu akan membuat proses proses dalam tubuh berjalan dengan balk Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan manusia juga berjalan dengan baik Tubuhku sehat, tubuhku lumbuh dan berkombang 1. 2. Mengapa faktor-faktor tersebut berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan manusia? 3. Apa saja faktor pertu kembangan yang disebutkan dalam penggalan bacaan? 4. 5 Tulislah tempat ibadah, kitab suci dan har raya umat beragama Buddha. Tentukan hasil dari 5.300-2.900. Sebuah pabrik roti mampu membuat 5.430 roti dalam dua minggu. Pada minggu pertama pabrik roti mampu membuat 2.750 roti. Berapa banyak roti yang dibuat pada minggu kedua?

jenis hak asasi manusia yg terkait sila ke-1​

segala tingkah laku manusia Indonesia harus berlandaskan Pancasila Berikan 3 contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bern … egara​

isi uu no 39 tahun 2018? kalo bisa satu lembar:)​

apa yang kamu lakukan terhadap makanan di kantin bu mimin agar di sukai pembeli​

kenapa naik nya Soeharto menjadi presiden di sebut orde baru, sedangkan sekarang naik nya presiden tidak di sebut orde baru??​

7. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan a. perpecahan masyarakat b. persatuan dan kesatuan bangsa c. usaha pelestarian lingkungan D.k … eseimbangan hak dan kewajiban Yang manakah jawabanya..​

nilai ketuhanan dan keadilan sosial sangat menonjol tiga nilai lain yaitu cepat tolong​

Demokrasi adalah sebuah sistem untuk tatanan aktivitas masyarakat dan negara. Sistem pemerintahan demokrasi ini menganut kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Di Indonesia, terjadi beberapa kali perubahan sistem politik seperti demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional (demokrasi liberal), dan demokrasi terpimpin. 

Tahun 1950-1959, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal dan sistem pemerintahannya adalah kabinet parlementer. Pemilu yang diadakan tahun 1955, memunculkan partai politik baru dan pergantian kabinet sebanyak 7 kali.

Baca Juga

Demokrasi liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan badan legislatif lebih tinggi dari badan eksekutif. Jadi kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri.

Sementara perdana menteri dan menteri dalam kabinet bisa diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Presiden menjabat sebagai kepala negara dalam demokrasi parlementer.

Demokrasi liberal memakai sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik. Demokrasi ini mengedepankan kebebasan dan individualisme.

Advertising

Advertising

Jadi, dalam demokrasi liberal berupaya mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Selain itu, rakyat dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama.

Ciri Ciri Demokrasi Liberal

Ciri khas demokrasi liberal yaitu kekuasaan pemerintah dibatasi konstitusi, sehingga tidak diperkenankan campur tangan dan bertindak sewenang pada rakyat. Contoh demokrasi liberal yaitu munculnya partai politik baru sebelum pemilu diadakan.

1. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat
2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah
3. Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR
4. Perdana menteri diangkat oleh presiden

Peristiwa Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal di Indonesia terjadi dari tahun 1950 sampai 1959. Ada tujuh kabinet dalam demokrasi parlementer yaitu kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastroamijoyo, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastroamijoyo II, dan kabinet Djuanda.

Baca Juga

Berikut penjelasan tentang kabinet yang menganut sistem demokrasi liberal:

Mengutip dari buku Sejarah Indonesia kelas XII, kabinet Natsir dilantik pada 7 September 1950. Mohammad Natsir dari partai Masyumi terpilih sebagai perdana menteri.

Selama masa pemerintahan kabinet Natsir, ada keberhasilan yang diraih yaitu Indonesia masuk PBB, berlangsungnya perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk pertama kali membahas mengenai masalah Irian Barat, dan menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri.

Kabinet Sukiman terbentuk dari koalisi partai Masyumi dan PNI. Masa pemerintah kabinet Sukiman ini mulai muncul pemberontakan DI/TII dan meluasnya republik Maluku Selatan.

Berakhirnya kabinet Sukiman karena tanda tangan persetujuan bantuan ekonomi persenjataan dari Amerika Serikat. Persetujuan ini menimbulkan pertentangan dengan prinsip dasar politik Indonesia yang bebas aktif.

Awalnya Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur tapi gagal. Setelah bekerja selama dua minggu, akhirnya dibentuk kabinet baru dibawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo.

Kabinet ini menjalankan program dalam negeri seperti pemilu (DPR dan DPRD), meningkatkan kemakmuran, pendidikan, dan pemulihan keamanan.

Sedangkan program luar negeri, kabinet ini berusaha menyelesaikan masalah hubungan Indonesia dengan Belanda, pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dan menjalankan politik bebas aktif.

Namun, pada 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandat pada presiden. Penyebabnya karena muncul mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia pada kabinet ini.

Kabinet ini dibentuk pada 30 Juli 1953 dikenal sebagai kabinet Ali Wongso. Kabinet Ali Sastroamijoyo I berhasil menyelenggarakan konferensi Asia-Afrika tahun 1955 dan persiapkan pemilu untuk anggota parlemen.

Berakhirnya kabinet ini karena NU menarik dukungan dan menteri dari kabinet. Sehingga terjadi keretakan sampai kabinet dikembalikan pada presiden.

Kabinet ini dilantik pada 12 Agustus 1955 yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Keberhasilan kabinet yaitu menyelenggarakan pemilu pertama secara demokratis pada 29 September dan 15 Desember 1955.

Dari hasil pemilu pertama, ada 70 partai politik yang mendaftar dan 27 partai lolos seleksi. Perolehan suara terbanyak partai politik yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

Baca Juga

Mengutip dari Kemdikbud.go.id, program kabinet Ali Sastroamijoyo II memperjuangkan pengembalian Irian Barat dan membatalkan Konferensi Meja Bundar (KMB). Dari perjanjian ini, Belanda dianggap lebih menguntungkan daripada Indonesia.

Kabinet Djuanda merupakan kabinet terakhir demokrasi parlementer. Kabinet ini menghasilkan perjuangan pembebasan Irian Barat dan keadaan ekonomi yang memburuk.

Kabinet Djuanda menghasilkan peraturan yaitu wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut. Aturan ini diukur dari garis dari yang menghubungkan titik terluar dari pulau.

Setelah itu kabinet Djuanda dibubarkan karena dianggap mementingkan partai politik daripada konstitusi. Kabinet berakhir setelah presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit tersebut memulai sistem politik baru yaitu Demokrasi Terpimpin.

Sobat Zenius, sebelumnya Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan demokrasi liberal, lho. Apa sih itu? Nah, di artikel kali ini gue akan ajak elo belajar ciri-ciri demokrasi liberal, pengertian, kelebihan kekurangan serta kabinetnya!

Tak selamanya pemerintahan Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Kok bisa gitu? Di dalam suatu negara, ada yang namanya kepala pemerintahan dan juga ada yang namanya kepala negara. Dan selama lebih dari 70 tahun berdiri, ada kalanya pemerintahan Indonesia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri alih-alih seorang presiden.

Kapan kejadiannya? Semua itu terjadi pada saat Indonesia menganut sistem pemerintahan bernama demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal diterapkan di indonesia dalam kurun waktu 1950 hingga 1959. 

Bedanya Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara

Intermeso dulu sebelum kita melangkah ke ciri-ciri demokrasi liberal. Hari ini, baik kepala pemerintahan maupun kepala negara Indonesia dijabat oleh seorang Presiden.

Mungkin karena kedua jabatan tersebut ditempati oleh satu orang yang sama kita jadi enggak berpikir macam-macam dan mempertanyakan apa sih bedanya. Okay biar gue jelaskan secara singkat saja, ya. 

Kepala negara adalah sosok yang mewakili negara baik di tingkat domestik maupun internasional. Peran seorang kepala negara lebih ke menjadi representasi negara yang dipimpinnya.

Selain oleh presiden, jabatan kepala negara juga bisa ditempati oleh raja seperti di negara-negara monarki (Arab Saudi, Inggris).

Sedangkan kepala pemerintahan adalah jabatan yang berfungsi untuk mengepalai jalannya pemerintahan suatu negara. Di negara yang menganut sistem parlementer, biasanya kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri. 

Kurang lebih itu sih bedanya. Nah, pernah juga terjadi di Indonesia, kepala pemerintahan pada masa demokrasi liberal dipimpin oleh perdana menteri. Akan kita bahas lebih dalam di bawah ini!

Apa Itu Demokrasi Liberal?

Demokrasi liberal dapat diartikan sebagai demokrasi yang didasarkan pada hak-hak individu. Setiap warga negara (individu) dapat menjadi pihak yang berkuasa dalam sistem demokrasi ini tanpa memandang dari suku atau agama mana individu tersebut berasal. 

Menurut Robert Dahl, ada dua konsep penting yang ada dalam demokrasi liberal. Kedua konsep tersebut adalah kontestasi dan partisipasi. Kontestasi (perdebatan, penyanggahan) dapat terwujud dengan adanya hak untuk membentuk partai dan kebebasan pers.

Adanya kebebasan membentuk partai memungkinkan terakomodasinya aspirasi individu yang seringkali berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Perbedaan pandangan politik yang terakomodir itulah yang menjadi salah satu pemicu timbulnya kontestasi.

Pada masa demokrasi liberal, budaya kontestasi sangatlah kental sampai-sampai perubahan kabinet terlihat begitu dinamis. Bagaimana tidak, ada 7 kabinet yang berkuasa hanya dalam kurun waktu 9 tahun berlakunya demokrasi liberal. 

Konsep partisipasi yang dimaksudkan Dahl dapat terwujud dengan adanya pemilu. Pemilu yang diadakan pun harus diadakan secara adil dan dapat diikuti oleh semua warga yang memiliki hak suara. 

Sebelum lanjut belajar ciri-ciri demokrasi liberal, download dulu aplikasi Zenius. Cukup login ke aplikasi Zenius elo udah bisa nikmatin fitur gratisnya, lho. Ada apa aja? Cek sendiri deh, klik banner di bawah ini dan langsung download aja!

Download Aplikasi Zenius

Tingkatin hasil belajar lewat kumpulan video materi dan ribuan contoh soal di Zenius. Maksimalin persiapanmu sekarang juga!

Ciri-Ciri Demokrasi Liberal 

Ada ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh sistem demokrasi liberal. Berikut adalah ciri-ciri dari demokrasi liberal yang sebaiknya elo ketahui. 

• Partisipasi politik yang bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat

Dalam demokrasi liberal, semua individu dapat berpartisipasi dalam politik tanpa memandang dari ras, agama, ataupun suku mana dia berasal. Keikutsertaan berbagai golongan atau kelompok masyarakat tercermin dari beragamnya partai yang ikut serta pada pemilu 1955 (pemilu pertama Indonesia).

Saat itu, peserta pemilu benar-benar beragam. Tak hanya partai, bahkan ada yang menjadi peserta pemilu sebagai individu. Tercatat ada partai-partai seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Murba, Angkatan Comunis Muda (Acoma), hingga R. Soedjono Prawirosoedarso yang turut menyemarakkan pemilu 1955. 

• Pemungutan suara melalui pemilu dalam periode tertentu secara rahasia

Ciri selanjutnya adalah pemilu yang dilaksanakan secara rahasia dan dalam periode tertentu. Hal ini menjadi sesuatu yang penting dalam demokrasi liberal dikarenakan di sini pemilu bertindak sebagai jalan yang ditempuh para peserta politik untuk menempati kursi pemerintahan. 

• Terfasilitasinya kebebasan individu

Salah satu nilai dalam liberalisme adalah kebebasan individu. Tanpa adanya kebebasan individu, kata liberal kiranya tidaklah tepat untuk disematkan pada suatu sistem. Kebebasan individu dapat disalurkan salah satunya dengan cara mengimplementasikan kebebasan tersebut ke dalam afiliasi politik tertentu.

Karenanya, banyak sekali partai yang berdiri pada era demokrasi liberal. Bahkan untuk partai yang berasaskan Islam sendiri muncul lebih dari 3 partai seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Pergerakan Tarbiyah Indonesia. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena memang pada dasarnya kebebasan individu harus dapat terfasilitasi. 

• Pemerintahan yang dapat membentuk hukum (undang-undang atau semacamnya) sesuai dengan suara mayoritas di parlemen

Di dalam sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintahan dikepalai oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri biasanya berasal dari partai peraih suara mayoritas (pemenang pemilu). Nah, pada masa demokrasi liberal inilah banyak terjadi perubahan kebijakan.

Hal yang sebenarnya dapat dimaklumi melihat seringnya terjadi pergantian kabinet pada era tersebut. Dalam rentang waktu 9 tahun saja sudah terjadi 7 pergantian kabinet. 

• Kekuasaan pemerintah yang terbatas

Ciri berikutnya dari demokrasi liberal adalah kekuasaan pemerintah yang terbatas. Kenapa harus dibatasi?

Salah satunya adalah supaya tidak terjadinya pemerintahan yang hanya dikuasai oleh satu kelompok tertentu. Hal ini penting agar tetap ada mekanisme check and balance yang berlaku dalam pemerintahan. 

Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Liberal 

Tidak ada sistem yang sempurna. Ada kelebihan yang dimiliki satu sistem dan dalam waktu bersamaan, sistem tersebut juga mempunyai kekurangan. Demikian halnya dengan demokrasi liberal. 

Kelebihan

• Perbedaan pandangan yang terjadi di tingkat akar rumput dapat terakomodir karena semua bisa membentuk partainya sendiri-sendiri. 
• Kekuasaan pemerintah yang terbatas dan lebih mudah diawasi. 

Kekurangan

• Terlalu banyak partai tidak selalu berarti baik bagi iklim perpolitikan. 
• Berkaca pada demokrasi liberal yang pernah diterapkan di Indonesia, partai dibikin lebih sibuk untuk mempertahankan kekuasaan sehingga kurang fokus untuk membuat kebijakan. Bagaimanapun juga, stabilitas adalah hal yang penting. Perbedaan ideologi politik yang muncul pada masa demokrasi liberal menyebabkan gagalnya penyusunan undang-undang.

Kabinet yang Memerintah Pada Masa Demokrasi Liberal 

telah belajar tentang ciri-ciri demokrasi liberal, gue mau lanjut bahas tentang kabinet pada masa demokrasi liberal.

Pasca reformasi 1998, Indonesia telah dipimpin oleh beberapa kabinet seperti Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Indonesia Bersatu. Tak seperti nama kabinet pasca reformasi, kabinet yang memerintah Indonesia selama demokrasi liberal menggunakan nama Perdana Menteri sebagai nama kabinetnya. 

• Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Inilah kabinet pertama yang memerintah pada era demokrasi liberal. Kabinet yang harus mengakhiri masa baktinya setelah menerima mosi tidak percaya. Selama memimpin kabinet, Natsir yang datang dari Partai Masyumi mengeluarkan beberapa kebijakan.

Di masa kepemimpinannya, Indonesia mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PBB. Selain itu, terbit juga kebijakan ekonomi yang dinamai Program Benteng.

Program ini ditujukan supaya muncul pengusaha-pengusaha lokal. Kabinet Natsir juga mengupayakan agar terlaksana pemilu meski pada akhirnya masa kepemimpinannya harus lebih dulu berakhir sebelum pemilu dapat terlaksana. 

• Kabinet Sukiman (27 April 1951- 3 April 1952)

Tercatat tiga kali Masyumi berhasil menduduki kursi tertinggi di parlemen dan membentuk kabinet. Kabinet Sukiman sebagai kabinet kedua yang memimpin Indonesia era demokrasi liberal juga berasal dari Partai Masyumi.

Beberapa kebijakan yang digagas oleh kabinet Sukiman antara lain adalah standarisasi upah minimum, penetapan peraturan serikat buruh, dan Tunjangan Hari Raya (THR).  

• Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Setelah dua kali berturut-turut dipimpin oleh Masyumi, akhirnya Indonesia dipimpin oleh Partai Nasional Indonesia (PNI). Sebagaimana kabinet pendahulunya, Kabinet Wilopo juga mempersiapkan pelaksanaan pemilu.

Dan seperti kabinet pendahulunya juga, Kabinet Wilopo juga gagal melaksanakan pemilu karena harus lebih dulu menghadapi mosi tidak percaya.  

• Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

PNI kembali memimpin kabinet di bawah pemerintahan Ali Sastroamidjojo. Dalam masa kepemimpinannya, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) pertama yang bertempat di Bandung.

Selain itu, kabinet Ali Sastroamidjojo juga mencetuskan Sistem Ekonomi Ali Baba. Program tersebut bertujuan untuk menciptakan pengusaha lokal melalui pengadaan pelatihan hingga pemberian kredit dan izin impor. 

• Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Kabinet Burhanuddin Harahap yang datang dari Masyumi ini adalah satu-satunya kabinet yang tidak dibubarkan karena mosi tidak percaya oleh fraksi partai yang ada.

Kabinet Burhanuddin berhasil menyelenggarakan pemilu dan tampuk kekuasaan harus diserahkan ke pemenang pemilu. Pemilu 1955 sendiri berhasil dimenangkan oleh PNI. 

• Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Sebagai pemenang pemilu, PNI berhak untuk membentuk kabinet guna menjalankan roda pemerintahan. Ali Sastroamidjojo kembali ke kursi Perdana Menteri. Dalam era kepemimpinan keduanya ini, Ali Sastro melakukan sesuatu yang boleh dikatakan berani ketika kabinetnya memutuskan untuk membatalkan isi dari Konferensi Meja Bundar (KMB) sebagai wujud protes kepada Belanda.

Meski terpilih melalui mekanisme pemilu, kabinet ini pada akhirnya juga harus mengakhiri masa baktinya dengan cara yang mirip dengan kabinet pendahulunya. Kabinet Ali Sastroamidjojo kembali berhadapan dengan mosi tidak percaya. 

• Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959)

Tulisan ini dibuat pada tanggal 14 Februari 2020. Pagi ini gue liat isi dompet dan di sana ada sesosok yang namanya tertulis hari ini, Ir. Djuanda Kartawidjaja yang fotonya terpampang pada uang rupiah pecahan Rp50 ribu.

Kabinet Djuanda menjabat dengan dasar mandat presiden Soekarno. Salah satu prestasi dari kabinet ini adalah terbitnya Deklarasi Djuanda. Deklarasi tersebut dikeluarkan untuk menetapkan batas-batas teritorial lautan Indonesia. Masa kepemimpinan kabinet Djuanda diakhiri saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden.

Akhir Demokrasi Liberal

Era demokrasi liberal memang sudah lama berlalu. Tokoh-tokoh yang mengisi era tersebut pun sudah banyak yang lebih dulu meninggalkan kita. Sebagai generasi penerus, tidak bijak rasanya jika kita tidak mengenal satu babak penting dalam perjalanan sejarah negara kita.

Well, ada banyak episode menarik yang bisa dibicarakan dari sejarah Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. 

Baca Juga Artikel Lainnya

Ingin belajar lebih banyak tentang ciri-ciri demokrasi liberal? Lebih asyik lagi belajar setelah beli paket belajar Zenius. Elo udah bisa tuh nikmati materi pembelajaran dan akses premium lain lagi. Cobain langganan dengan klik banner di bawah ini ya!

Oh iya, selain sejarah tentang demokrasi di Indonesia. Yuk belajar materi sejarah lainnya di video pembelajaran Zenius, klik banner di bawah ini ya!

Elo  juga bisa nonton konten terkait sejarah dan mata pelajaran lainnya sejarah gratis tentunya hanya dari youtube channel Zenius di bawah ini ya:

Originally published: February 20, 2020
Updated by: Silvia Dwi