Adam malik adalah menteri luar negeri indonesia yang mendatangi menandatangani

Ada lima negara yang memprakarasai Deklarasi Bangkok, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Adapun negara-negara tersebut diwakili oleh menteri luar negerinya masing-masing untuk menandatangani Deklarasi Bangkok, yaitu:

  • Adam Malik : Menteri Luar Negeri Indonesia.
  • S. Rajaratnam : Menteri Luar Negeri Singapura.
  • Narcisco Ramos : Menteri Luar Negeri Filipina.
  • Tun Abdul Razak : Menteri Luar Negeri Malaysia.
  • Thanat Khoman : Menteri Luar Negeri Thailand.

Jadi, jawaban yang tepat adalah C. 

Beranda / Pengetahuan Umum

Pertanyaan: Adam Malik adalah menteri luar negeri indonesia yang menandatangani...

Pilihan jawaban:A. Perjanjian Roem-RoyenB. Konferensi Meja BundarC. Konferensi Kolombo

D. Deklarasi Bangkok

Jawaban: D. Deklarasi Bangkok

Penjelasan lanjutan:

Adam Malik adalah menteri luar negeri indonesia yang menandatangani Deklarasi Bangkok yang dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi ini ditandatangani oleh 5 orang tokoh dari 5 negara di Asia Tenggara.

Deklarasi inilah yang kemudian melatari berdirinya perhimpunan negara negara Asia Tenggara atau ASEAN.

Baca juga soal lainnya:

- Istilah renaissance dalam sejarah peradaban eropa berarti ...

- Faktor yang mempengaruhi permintaan produk mengikuti pola acak, kecuali

Postingan Lebih Baru Postingan Lama

Menteri luar negeri Indonesia yang ikut serta menandatangani Deklarasi Bangkok adalah

  1. Thanat Khoman
  2. Adam Malik
  3. Tun Abdul Rozak
  4. S. Rajaratman
  5. Semua jawaban benar

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: B. Adam Malik.

Dari hasil voting 987 orang setuju jawaban B benar, dan 0 orang setuju jawaban B salah.

Menteri luar negeri Indonesia yang ikut serta menandatangani Deklarasi Bangkok adalah adam malik.

Pembahasan dan Penjelasan

Jawaban A. Thanat Khoman menurut saya kurang tepat, karena kalau dibaca dari pertanyaanya jawaban ini tidak nyambung sama sekali.

Jawaban B. Adam Malik menurut saya ini yang paling benar, karena kalau dibandingkan dengan pilihan yang lain, ini jawaban yang paling pas tepat, dan akurat.

Jawaban C. Tun Abdul Rozak menurut saya ini juga salah, karena dari buku yang saya baca ini tidak masuk dalam pembahasan.

Jawaban D. S. Rajaratman menurut saya ini salah, karena dari apa yang ditanyakan, sudah sangat jelas jawaban ini tidak saling berkaitan.

Jawaban E. Semua jawaban benar menurut saya ini salah, karena setelah saya cari di google, jawaban tersebut lebih tepat digunkan untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa disimpulkan pilihan jawaban yang benar adalah B. Adam Malik

Jika masih punya pertanyaan lain, kalian bisa menanyakan melalui kolom komentar dibawah, terimakasih.

KOMPAS.com - ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi kerjasama regional negara-negara Asia Tenggara.

Organisasi ini didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 atas prakarsa lima negara di kawasan Asia Tenggara.

Naskah pendirian organisasi ASEAN ditandatangani oleh menteri luar negeri dari lima negara tersebut.

Lima menteri luar negeri yang juga dikenal sebagai tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Thanat Khoman dari Thailand.

Dengan begitu, lima negara yang menandatangani berdirinya ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Masing-masing negara pendiri ASEAN tersebut memiliki karakteristik alam dan budaya yang berbeda.

Kendati demikian, perbedaan itu tidak menyurutkan niat mereka dalam membentuk sebuah organisasi yang dapat mewadahi hubungan kerjasama antarnegara di kawasan Asia Tenggara.

Berikut ini adalah lima negara yang menandatangani berdirinya ASEAN.

Indonesia

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Di sebelah utara, wilayahnya berbatasan dengan Laut Cina Selatan, kemudian Papua Nugini di sebelah timur, serta Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan.

Di Indonesia terdapat kurang lebih 366 kelompok etnis dengan kebudayaan yang berbeda, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam.

Sementara pada sektor perekonomian, Indonesia ditopang oleh bidang pertanian, kehutanan, dan pertambangan.

Hasil pertaniannya yang utama adalah karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, teh, dan tebu. Sedangkan hasil tambang yang terkenal terdiri dari minyak bumi, timah, nikel, bauksit, batu bara, dan seng.

Sejak menjadi salah satu negara pendiri ASEAN, Indonesia memainkan peranan penting dalam meletakkan dasar-dasar hubungan yang harmonis antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Salah satu peran penting Indonesia adalah sebagai pemrakarsa dicetuskannya Bali Concord II di Bali pada akhir 2003 yang isinya terdiri dari tiga pilar, di antaranya:

  • ASEAN Economic Community [AEC]
  • ASEAN Security Community [ASC]
  • ASEAN Socio Cultural Community [ASCC]

Baca juga: Faktor Pendorong Berdirinya ASEAN di Kawasan Asia Tenggara

Malaysia

Malaysia merupakan negara dengan bentuk pemerintahan berupa kerajaan yang beribu kota di Kuala Lumpur.

Kepala negara Malaysia atau Yang Dipertuan Agong memiliki wewenang untuk mengangkat perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Negara ini memiliki luas sekitar 330.434 km, di mana wilayahnya terbagi menjadi dua yang dipisah oleh Laut Cina Selatan.

Mayoritas penduduk Malaysia bergama Islam yang terdiri dari berbagai ras, yaitu Melayu [60 persen], China [30 persen], dan India [7 persen].

Malaysia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN yang mengalami kemajuan pesat di bidang ekonomi.

Kegiatan perekonomiannya berpusat pada pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Hasil pertanian terbesarnya adalah karet dan kelapa sawit, sedangkan hasil tambangnya berupa bijih timah dan bijih besi.

Sebagai anggota ASEAN, berikut ini beberapa peranan dan sumbangan Malaysia.

  • Penandatanganan Deklarasi Kuala Lumpur pada November 1971.
  • Menyepakati pembentukan kawasan ASEAN sebagai Zona Aman, Bebas, dan Netral [ZOPFAN].
  • Menyepakati pembentukan kawasan ASEAN sebagai zona bebas senjata nuklir.
  • Melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi dengan mengikuti AFTA.

Filipina

Filipina adalah negara berbentuk republik yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Negara yang beribu kota di Manila ini mayoritas penduduknya beragama Katolik. Sebagai negara agraris, sektor ekonomi Filipina ditopang oleh hasil pertanian yang berupa padi, kelapa, tebu, dan tembakau.

Selain itu, negara ini juga mempunyai hasil tambang yang terkenal, seperti tembaga, emas, dan bijih besi.

Filipina merasakan bahwa ASEAN merupakan kekuatan pendorong utama pada setiap sektor pembangunan di bidang budaya, ekonomi, politik, dan keamanan bagi negaranya.

ASEAN terbukti memberikan manfaat besar bagi Filipina, salah satu contohnya dalam penyelesaian ketegangan hubungan antara Malaysia dan Filipina dalam kasus Sabah.

Setelah ASEAN terbentuk, hubungan Filipina dan Malaysia yang sebelumnya retak kembali pulih.

Baca juga: Negara-Negara ASEAN Dengan Bentuk Pemerintahan Kerajaan

Singapura

Singapura adalah sebuah negara republik yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara.

Akan tetapi, posisi presiden hanya simbolis, sedangkan kekuasaan pemerintahan berada di tangan perdana menteri.

Negara Singapura beribu kota di Singapura, di mana wilayahnya berbatasan dengan Selat Johor di sebelah utara, Selat Malaka di sebelah barat, Selat Singapura di selatan, dan Selat Karimata di sebelah timur.

Singapura merupakan negara pendiri ASEAN yang memiliki perekonomian sangat maju. Meskipun wilayahnya sangat kecil dan sumber daya alamnya sangat sedikit, pengembangan sektor perdagangan negara ini sangat pesat.

Pada 18-22 November 2007, dilaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-13 di Singapura yang salah satu hasilnya adalah Piagam ASEAN.

Peristiwa itu merupakan salah satu tonggak bersejarah dalam perkembangan ASEAN selanjutnya.

Thailand

Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah mengalami penjajahan.

Negara tuan rumah dalam menandatangani berdirinya ASEAN ini mayoritas penduduknya beragama Buddha.

Thailand adalah negara berbentuk kerajaan yang memiliki badan legislatif yang dipilih melalui pemilu rakyat dengan masa jabatan empat tahun.

Di kawasan Asia Tenggara, Thailand dikenal sebagai penghasil beras yang menjadi komoditas ekspor utamanya.

Thailand juga menjalin kerjasama dengan berbagai negara di dunia dalam berbagai bidang, sehingga perekonomiannya tergolong maju.

Referensi:

  • Prasetyo, Tri. [2019]. Mengenal ASEAN dan Negara-Negaranya. Semarang: ALPRIN.
  • Winarti. [2008]. ASEAN. Klaten: Cempaka Putih.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Ada lima negara yang memprakarasai Deklarasi Bangkok, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Adapun negara-negara tersebut diwakili oleh menteri luar negerinya masing-masing untuk menandatangani Deklarasi Bangkok, yaitu:

  • Adam Malik : Menteri Luar Negeri Indonesia.
  • S. Rajaratnam : Menteri Luar Negeri Singapura.
  • Narcisco Ramos : Menteri Luar Negeri Filipina.
  • Tun Abdul Razak : Menteri Luar Negeri Malaysia.
  • Thanat Khoman : Menteri Luar Negeri Thailand.

Jadi, jawaban yang tepat adalah C. 

Ini adalah nama Suku Mandailing; Marga tokoh ini adalah "Batubara".

H.

Adam Malik Batubara

Wakil Presiden Indonesia ke-3Masa jabatan
23 Maret 1978 – 11 Maret 1983PresidenSoehartoPendahuluHamengkubuwono IXPenggantiUmar WirahadikusumahKetua Dewan Perwakilan Rakyat ke-7Masa jabatan
1977–1978PendahuluIdham ChalidPenggantiDaryatmoPresiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-BangsaMasa jabatan
1971–1972PendahuluEdvard HambroPenggantiStanisław TrepczyńskiMenteri Luar Negeri Indonesia ke-11Masa jabatan28 Maret 1966 – 23 Maret 1978PresidenSoekarno

SoehartoPendahuluSoebandrioPenggantiMochtar KusumaatmadjaMenteri Perdagangan Indonesia ke-16Masa jabatan


13 November 1963 – 27 Agustus 1964PresidenSoekarnoPendahuluSuhartoPenggantiAchmad YusufWakil Ketua III Komite Nasional Indonesia PusatMasa jabatan
29 Agustus 1945 – Februari 1950PresidenSoekarnoKetua KNIPKasman Singodimedjo Informasi pribadiLahir[1917-07-22]22 Juli 1917
Pematangsiantar, Sumatra Utara, Hindia BelandaMeninggal5 September 1984[1984-09-05] [umur 67]Bandung, Jawa Barat, IndonesiaKebangsaanIndonesiaPartai politikPartai Murba

Golongan KaryaSuami/istriNelly Adam MalikProfesiPolitisiTanda tangan

Karier militerPihakIndonesiaDinas/cabangPemberontak IndonesiaMasa dinas1940anPangkatKomandanPertempuran/perangPerang dunia kedua
Revolusi Nasional Indonesia

H. Adam Malik Batubara [22 Juli 1917 – 5 September 1984] adalah seorang politikus Indonesia dan mantan jurnalis yang menjabat sebagai wakil presiden ketiga. Sebelumnya ia menjabat sebagai ketua parlemen, menteri luar negeri, presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan jurnalis. Adam Malik ditetapkan sebagai salah seorang Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1998 berdasarkan Keppres Nomor 107/TK/1998.[1]

Latar belakang kehidupan

Adam Malik adalah anak dari pasangan Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis.[2][3] Ayahnya, Abdul Malik, adalah seorang pedagang kaya di Pematangsiantar.[2] Adam Malik adalah anak ketiga dari sepuluh bersaudara.[2] Adam Malik menempuh pendidikan dasarnya di Hollandsch-Inlandsche School Pematangsiantar. Ia melanjutkan di Sekolah Agama Madrasah Sumatera Thawalib Parabek di Bukittinggi, namun hanya satu setengah tahun saja karena kemudian pulang kampung dan membantu orang tua berdagang.[2]

Keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa mendorong Adam Malik untuk pergi merantau ke Jakarta. Pada usia 20 tahun, ia bersama dengan Soemanang, Albert Manoempak Sipahoetar, Armijn Pane, Abdul Hakim, dan Pandu Kartawiguna memelopori berdirinya Kantor Berita Antara.[3]

Karier

Menteri Utama Bidang Politik/Menteri Luar Negeri Adam Malik sedang berbicara di mimbar PBB pada tahun 1966. Menteri Luar Negeri Adam Malik mendampingi Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Takeo Miki di Jepang pada tahun 1975. Pengambilan sumpah jabatan Adam Malik sebagai Wakil Presiden RI pada 24 Maret 1978. Adam Malik sudah resmi menjadi Wakil Presiden RI. Sri Sultan Hamengku Buwono IX memberi ucapan selamat kepadanya. Suasana Pelantikan Adam Malik sebagai Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR RI.

Kariernya diawali sebagai wartawan dan tokoh pergerakan kebangsaan yang dilakukannya secara autodidak. Pada masa mudanya, ia sudah aktif ikut pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, antara lain melalui pendirian Kantor Berita Antara yang berkantor pada waktu itu di Buiten Tijgerstraat 38 Noord Batavia [Jl. Pinangsia II Jakarta Utara] kemudian pindah JI. Pos Utara 53 Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sebagai Direktur diangkat Mr. Soemanang, dan Adam Malik menjabat Redaktur merangkap Wakil Direktur. Dengan modal satu meja tulis tua, satu mesin tulis tua, dan satu mesin roneo tua, mereka menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional. Sebelumnya, ia sudah sering menulis antara lain di koran Pelita Andalas dan Majalah Partindo. Tahun 1941 sebagai utusan Mr. Soemanang bersama Djohan Sjahroezah datang ke rumah Sugondo Djojopuspito minta agar Soegondo bersedia menjadi Direktur Antara, dan Adam Malik tetap sebagai Redaktur merangkap Wakil Direktur.

Pada tahun 1934-1935, ia memimpin Partai Indonesia [Partindo] Pematang Siantar dan Medan. Pada tahun 1940-1941 menjadi anggota Dewan Pimpinan Gerakan Rakyat Indonesia [Gerindo] di Jakarta. Pada 1945, menjadi anggota Pimpinan Gerakan Pemuda untuk persiapan Kemerdekaan Indonesia di Jakarta.

Di zaman penjajahan Jepang, Adam Malik juga aktif bergerilya melawan Pemerintahan Jepang dalam gerakan pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Menjelang 17 Agustus 1945, bersama Sukarni, Chaerul Saleh, dan Wikana, ia pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Demi mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta, ia menggerakkan rakyat berkumpul di lapangan Ikada, Jakarta.

Mewakili kelompok pemuda, Adam Malik sebagai pimpinan Komite Van Aksi, terpilih sebagai Ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat [1945-1947] yang bertugas menyiapkan susunan pemerintahan. Selain itu, Adam Malik adalah pendiri dan anggota Partai Rakyat, pendiri Partai Murba, dan anggota parlemen. Tahun 1945-1946 ia menjadi anggota Badan Persatuan Perjuangan di Yogyakarta. Kariernya semakin menanjak ketika menjadi Ketua II Komite Nasional Indonesia Pusat [KNIP], sekaligus merangkap jabatan sebagai anggota Badan Pekerja KNIP. Pada tahun 1946, Adam Malik mendirikan Partai Rakyat, sekaligus menjadi anggotanya. 1948-1956, ia menjadi anggota dan Dewan Pimpinan Partai Murba. Pada tahun 1956, ia berhasil memangku jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat [DPR-RI] yang lahir dari hasil pemilihan umum.

Karier Adam Malik di dunia internasional terbentuk ketika diangkat menjadi Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk negara Uni Soviet dan Polandia. Pada tahun 1962, ia menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia untuk perundingan Indonesia dengan Belanda mengenai wilayah Irian Barat di Washington D.C, Amerika Serikat. Yang kemudian pertemuan tersebut menghasilkan Persetujuan Pendahuluan mengenai Irian Barat. Pada bulan September 1962, ia menjadi anggota Dewan Pengawas Lembaga di lembaga yang didirikannya,yaitu Kantor Berita Antara. Pada tahun 1963, Adam Malik pertama kalinya masuk ke dalam jajaran kabinet, yaitu Kabinet yang bernama Kabinet Kerja IV sebagai Menteri Perdagangan sekaligus menjabat sebagai Wakil Panglima Operasi ke-I Komando Tertinggi Operasi Ekonomi [KOTOE]. Pada masa semakin menguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia, Adam Malik bersama Roeslan Abdulgani dan Jenderal Abdul Haris Nasution dianggap sebagai musuh PKI dan dicap sebagai trio sayap kanan yang kontra-revolusi.

Ketika terjadi pergantian rezim pemerintahan Orde Lama, posisi Adam Malik yang berseberangan dengan kelompok kiri justru malah menguntungkannya. Tahun 1966, Adam disebut-sebut dalam trio baru Soeharto-Sultan-Malik. Pada tahun yang sama, lewat televisi, ia menyatakan keluar dari Partai Murba karena pendirian Partai Murba, yang menentang masuknya modal asing. Empat tahun kemudian, ia bergabung dengan Golkar. Pada tahun 1964, ia mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Delegasi untuk Komisi Perdagangan dan Pembangunan di PBB. Pada tahun 1966, kariernya semakin gemilang ketika menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II [Waperdam II] sekaligus sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di kabinet Dwikora II.

Karier murninya sebagai Menteri Luar Negeri dimulai di kabinet Ampera I pada tahun 1966. Pada tahun 1967, ia kembali memangku jabatan Menteri Luar Negeri di kabinet Ampera II. Pada tahun 1968, Menteri Luar Negeri dalam kabinet Pembangunan I, dan tahun 1973 kembali memangku jabatan sebagai Menteri Luar Negeri untuk terakhir kalinya dalam kabinet Pembangunan II. Pada tahun 1971, ia terpilih sebagai Ketua Majelis Umum PBB ke-26, orang Indonesia pertama dan satu-satunya sebagai Ketua SMU PBB. Saat itu dia harus memimpin persidangan PBB untuk memutuskan keanggotaan RRC di PBB yang hingga saat ini masih tetap berlaku. Karier tertingginya dicapai ketika berhasil memangku jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat [MPR] pada tahun 1978. Ia merupakan Menteri Luar Negeri RI di urutan kedua yang cukup lama dipercaya untuk memangku jabatan tersebut setelah Dr. Soebandrio. Sebagai Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan Orde Baru, Adam Malik berperanan penting dalam berbagai perundingan dengan negara-negara lain termasuk penjadwalan ulang utang Indonesia peninggalan Orde Lama. Bersama Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN, Adam Malik memelopori terbentuknya ASEAN tahun 1967.

Sebagai seorang diplomat, wartawan bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan “semua bisa diatur”. Sebagai diplomat ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Tapi perkataan “semua bisa diatur” itu juga sekaligus sebagai lontaran kritik bahwa di negara ini “semua bisa di atur” dengan uang.

Meninggal dunia

Setelah mengabdikan diri demi bangsa dan negaranya, H.Adam Malik meninggal di Bandung pada 5 September 1984 karena kanker hati. Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kemudian, isteri dan anak-anaknya mengabadikan namanya dengan mendirikan Museum Adam Malik.

Penghargaan

Pada tahun 1982, Adam Malik menerima Dag Hammarskjöld Award dari PBB. Ia juga ditetapkan menjadi pahlawan nasional pada tahun 1998.

Tanda kehormatan nasional

  • Bintang Republik Indonesia Adipradana [10 Maret 1973][4]
  • Bintang Mahaputera Adipurna [23 Maret 1973][5]
  • Bintang Mahaputera Pratama [17 Agustus 1961][5]

Tanda kehormatan luar negeri

  • Malaysia
    • Seri Maharaja Mangku Negara [S.M.N.] – Tun [1970][6]

Lihat pula

  • Daftar Wakil Presiden Indonesia
  • Adam Malik Award
  • Halte Busway Adam Malik

Referensi

  1. ^ Daftar Nama Pahlawan Nasional Republik Indonesia Diarsipkan 2012-05-25 di WebCite, Departemen Sosial RI Online, Januari 2010. Diakses 26 Agustus 2012.
  2. ^ a b c d Sunudyantoro, Sedikit Nasi, Banyak Minyak Rambut, 1 Desember 2008, Copyright 2011 TEMPOinteraktif. Diakses 24 September 2011.
  3. ^ a b Akhir Matua Harahap, Surat Kabar di Padang Sidempuan ‘Tempo Doeloe’ dan Lahirnya Tokoh-Tokoh Pers Nasional dari Tapanuli Bagian Selatan, akhirmh.blogspot.com. Diakses 24 September 2011.
  4. ^ "Daftar WNI yang Menerima Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Tahun 1959–Sekarang" [PDF]. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 
  5. ^ a b "Daftar WNI yang Mendapat Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera tahun 1959 s.d. 2003" [PDF]. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2021-01-20. 
  6. ^ "Semakan Penerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat" [dalam bahasa Melayu]. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-19. Diakses tanggal 2021-06-01. 

Pranala luar

  • [Indonesia] Adam Malik Wakil Presiden RI [1978-1983]
Jabatan politik Jabatan diplomatik
Didahului oleh:
Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Wakil Presiden Republik Indonesia
1978–1983
Diteruskan oleh:
Umar Wirahadikusumah
Didahului oleh:
K.H. Idham Chalid
Ketua DPR/MPR
1977–1978
Diteruskan oleh:
Daryatmo
Didahului oleh:
Subandrio
Menteri Luar Negeri Indonesia
1966–1978
Diteruskan oleh:
Mochtar Kusumaatmadja
Didahului oleh:
Suharto
Menteri Perdagangan Indonesia
1963–1964
Diteruskan oleh:
Achmad Yusuf
Didahului oleh:
Lambertus Nicodemus Palar
Duta Besar Indonesia untuk Uni Soviet
1960–1964
Diteruskan oleh:
Manai Sophiaan
Jabatan baru Duta Besar Indonesia untuk Polandia
1959–1962
Diteruskan oleh:
Gustaaf Adolf Maengkom
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Adam Malik.

Diperoleh dari "//id.wikipedia.org/w/index.php?title=Adam_Malik&oldid=21213457"

Video yang berhubungan

Video yang berhubungan