VOC disebut sebagai negara dalam negara karena diberikan hak oktroi oleh pemerintah Belanda

KOMPAS.com - Awal mula masuknya pengaruh hukum Belanda terhadap Indonesia dimulai ketika pada 22 Maret 1602, di Belanda didirikan perserikatan dagang untuk wilayah Timur.

Perserikatan tersebut dinamakan De Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) yang sering disebut Kompeni.

Dalam pendiriannya atau octrooi, ditetapkan Staten General atau Badan Pemerintah Tertinggi berupa beberapa hak dan kekuasaan kepada kompeni untuk mempekuat tujuannya, yaitu berniaga.

Dalam buku Sejarah Hukum (2016) karya Sunarmi, beberapa hak yang diberikan di antaranya hak monopoli dagang di bagian dunia yang berada di sebelah timur dari Teluk Esperance atau melintas Selat Magelhanes.

Baca juga: Latar Belakang VOC Mampu Memonopoli Perdagangan Rempah-Rempah

Secara jelas, untuk mencapai tujuannya mendapatkan laba kompeni atau VOC mendapat hak octrooi atau kewenangan sebagai berikut:

• Hak monopoli berniaga
• Hak memiliki tanah berdiam
• Hak mendirikan benteng pertahanan
• Hak membuat perjanjian dengan raja-raja di Hindia
• Hak membentuk angkatan perang
• Hak melaksanakan kehakiman dan peradilan
• Mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri

VOC merupakan sebuah kongsi atau perserikatan dagang Hindia Timur yang dibentuk oleh Belanda. Banyak kongsi-kongsi dagang yang memperebutkan bahkan bersaing secara tidak sehat.

Hadirnya VOC dengan kewenangan dan hak-hak istimewanya disebut sebagai negara dalam negara.

Contohnya, membentuk angkatan perang, membuat perjanjian dengan raja-raja, mendririkan benteng pertahanan, hingga mengeluarkan mata uang sendiri merupakan kewenangan sebuah negara.

Baca juga: Keserakahan dan Kekejaman VOC

Lihat Foto Amsterdam Monumenten - Oost-Indisch Huis (1606) Kantor pusat VOC di Amsterdam. Dibangun pada 1606 dan dihancurkan pada 1891. Sekarang menjadi lokasi Bushuis. Pengaruh VOC di bidang hukum

Pada masa kekuasaan VOC di Indonesia, hukum yang berlaku bagi penduduk yang mendiami wilayah tertentu berbeda dengan hukum bagi penduduk yang mendiami wilayah yang lain.

Orang Belanda yang datang ke Hindia Belanda membawa hukum dari negara asalanya tunduk kepada hukum Belanda. Sehingga, baik orang pribumi maupun Belanda hidup di bawah di tata hukum masing-masing.

KOMPAS.com - Pada mulanya, VOC atau Vereenigde Oost-Indishe Compagnie adalah sebuah organisasi yang mengurusi masalah perdagangan Belanda di wilayah Hindia Timur (Indonesia).

Agar VOC bisa melaksanakan tugas-tugas dengan leluasa, maka pemerintah Belanda memberikan VOC berupa hak-hak istimewa yang disebut dengan hak oktroi.

Hak oktroi diberikan parlemen Belanda saat mendirikan VOC pada Maret 1602.

Dengan kewenangan ini, dalam perkembangannya VOC bertindak seperti sebuah negara.

Hak oktroi VOC

Dalam menjalankan tugas, berikut ini kewenangan dan hak istimewa yang dimiliki VOC.

• Melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan di Afrika Selatan sampai dengan Selat Magelhaens (ujung selatan Benua Amerika), termasuk kepulauan nusantara
• Membentuk angkatan perang sendiri
• Melakukan peperangan
• Mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat
• Mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri
• Mengangkat pegawai sendiri
• Memerintah di negeri jajahan

Baca juga: Tujuan Belanda Membentuk VOC

Dengan adanya hak oktroi, VOC tidak hanya berperan sebagai perusahaan dagang, tetapi kewenangannya sangat luas.

VOC memiliki peran dalam bidang militer dan politik, bahkan berhasil mengembangkan kekuatan angkatan lautnya.

Hal ini dibuktikan ketika Angkatan Laut VOC mampu menggeser kekuasaan Portugis di Banten dan Ambon pada 1605.

VOC juga berhasil merebut benteng pertahanan Portugis di Maluku dan mengganti namanya menjadi Benteng Victoria.

Berkat hak oktroi, dapat dikatakan VOC mengalami kemajuan pesat dalam waktu sangat singkat.

Bahkan VOC bagaikan negara dalam negara, yang terus berusaha mencaplok daerah-daerah di nusantara sebagai wilayah kekuasaan dan monopolinya.

Meskipun dibentuk sebagai kongsi dagang, VOC juga berani memandang bangsa-bangsa Eropa sebagai musuhnya.

Referensi:

• Makfi, Samsudar. (2019). Masa Penjajahan Kolonial. Singkawang: Maraga Borneo Tarigas.