KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL X GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Jalan Medan Merdeka Timur No. 6, Jakarta 10110 Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang
Keputusan Musyawarah Nasinoal X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor: 07/Munas/2018 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka............................................. 1 ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA BAB I Nama, Status, Tempat, dan Hari Pramuka.................................... 5 BAB II Asas, Tujuan, Tugas Pokok, dan Fungsi......................................... 5 BAB VIII Hak dan Kewajiban.......................................................................... 19
Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 44/SM/K/VI/73 Perihal Status Hukum Gerakan Pramuka.......................................................... 87 Catatan...................................................................................................................... 88 Pengumuman Kwarnas Nomor 001/KN/2014 Tentang Sertifikat Merek.... 89 Salinan Menteri Kehakiman Republik Indonesia............................................. 93 Himne Satya Darma Pramuka............................................................................. 94 Mars Jayalah Pramuka.......................................................................................... 95
MUSYAWARAH NASIONAL X GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2018 NOMOR: 07/Munas/2018 TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menimbang : a. bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang disahkan dengan Keputusan Munas Gerakan Pramuka Nomor 11/Munas/2013 perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan Gerakan Pramuka; b. bahwa Munas X Gerakan Pramuka Tahun 2018 (Munas 2018) telah menyusun dan membahas perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka; c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Munas 2018. Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka; 3. Keputusan Munas 2018 Nomor 03/Munas/2018, tentang Tata Tertib Munas 2018; 4. Keputusan Munas 2018 Nomor 04/Munas/2018, tentang Presidium Munas 2018. Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Munas X Gerakan Pramuka Tahun 2018.
Kedua : Melimpahkan wewenang kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk mengukuhkan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka dengan Peraturan atau Keputusan Presiden RI. Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : Kendari, Sulawesi Tenggara Pada tanggal : 28 September 2018 Presidium Munas X Gerakan Pramuka Tahun 2018:
NAMA, STATUS, TEMPAT, DAN HARI PRAMUKA (1) Organisasi ini bernama Gerakan Pramuka. (2) Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan nonformal sebagaimana UU RI Nomor 12 Tahun 2010 tetang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum. (3) Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. (4) Hari Pramuka tanggal 14 Agustus. ASAS, TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka: a. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan rohani; b. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan.
Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan nonformal di luar sekolah dan di luar keluarga sebagai wadah pembinaan serta pengembangan kaum muda dilandasi Sistem Among, Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan. (1) Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. (2) Gerakan Pramuka bukan organisasi sosial-politik, bukan bagian dari salah- satu organisasi sosial-politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. (3) Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pendidikan, Nilai, Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan, dan Kode Kehormatan serta Moto Pramuka Pasal 7 Pendidikan Kepramukaan Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
Nilai Kepramukaan mencakup:
(1) Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Kecintaan pada alam dan sesama manusia; (3) Kecintaan pada tanah air dan bangsa; (4) Kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan; (6) Bertanggung jawab dan dapat dipercaya; (7) Jernih dalam berpikir, berkata dan berbuat; (8) Hemat, cermat dan bersahaja; (9) Rajin, terampil, dan gembira; dan (10) Patuh dan suka bermusyawarah. Prinsip Dasar Kepramukaan Prinsip Dasar Kepramukaan meliputi: (1) Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya; (3) Peduli terhadap diri pribadinya; dan (4) Taat kepada Kode Kehormatan Pramuka. (1) Metode Kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui: a. Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka; b. Belajar sambil melakukan; c. Kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi; d. Kegiatan yang menarik dan menantang; e. Kegiatan di alam terbuka; f. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan; g. Penghargaan berupa tanda kecakapan; dan h. Satuan terpisah antara putra dan putri. (2) Dalam menjalankan Metode Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Sistem Among dan Kiasan Dasar.
(1) Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan digunakan Sistem Among. (2) Sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia. (3) Sistem Among sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan: a. Di depan menjadi teladan; b. Di tengah membangun kemauan; dan c. Di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dikemas dengan menggunakan Kiasan Dasar yang bersumber dari sejarah perjuangan dan budaya bangsa. (1) Kode Kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. (2) Kode Kehormatan Pramuka terdiri dari Satya Pramuka dan Darma Pramuka. (3) Kode Kehormatan Pramuka merupakan kode etik anggota Gerakan Pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. (4) Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. (5) Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi: “Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Dasadarma”. (6) Kode Kehormatan Pramuka bagi anggota Gerakan Pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan jiwa dan jasmaninya yaitu: a. Kode Kehormatan Pramuka Siaga terdiri dari Dwisatya dan Dwidarma Pramuka; b. Kode Kehormatan Pramuka Penggalang terdiri dari Trisatya Pramuka Penggalang dan Dasadarma; dan
c. Kode Kehormatan Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, anggota dewasa terdiri dari Trisatya Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, dan anggota dewasa serta Dasadarma. Moto Gerakan Pramuka adalah Satyaku Kudarmakan Darmaku Kubaktikan. Pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai Gerakan Pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas golongan: Peserta Didik, Tenaga Pendidik, dan Kurikulum (1) Peserta didik adalah warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun yang mengikuti pendidikan kepramukaan. (2) Peserta didik terdiri dari: (3) Untuk anak-anak yang belum berusia 7 tahun dapat ditampung dalam kelompok prasiaga.
(1) Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri dari: b. Pelatih pembina pramuka; c. Pamong satuan karya pramuka; dan (2) Tenaga pendidik harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik dalam Gerakan Pramuka. Kurikulum pendidikan kepramukaan terdiri atas kurikulum untuk peserta didik dan kurikulum untuk anggota dewasa. a. Kurikulum untuk peserta didik terdiri atas Syarat Kecakapan Umum, Syarat Kecakapan Khusus, dan Syarat Pramuka Garuda sesuai dengan jenjang pendidikan dan satuan karya. b. Kurikulum untuk anggota dewasa terdiri atas kursus, pelatihan, dan peningkatan keterampilan. Satuan Pendidikan Kepramukaan Pasal 20 Satuan Pendidikan Satuan pendidikan kepramukaan terdiri dari: b. Pusat pendidikan dan pelatihan (1) Gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi yang dikoordinasikan oleh kwartir ranting dan kwartir cabang (2) Gugus depan meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. (3) Gugus depan berbasis satuan pendidikan meliputi gugus depan yang berpangkalan di pendidikan formal. (4) Gugus depan berbasis komunitas meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan (1) Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. (2) Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan merupakan bagian integral dari kwartir. (3) Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan berada di tingkat cabang, daerah, dan Nasional. Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pencapaian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. (2) Evaluasi untuk peserta didik sebagai mengetahui keberhasilan dalam rangka kegiatan pendidikan kepramukaan. (3) Evaluasi untuk pembina (gudep) sebagai pengukuran keberhasilan program pendidikan kepramukaan. (4) Evaluasi untuk kwartir sebagai pemetaan mutu pendidikan kepramukaan dalam rangka pembinaan dan bantuan peningkatan mutu pendidikan kepramukaan. (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. (2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (1) Sertifikasi dilakukan terhadap peserta didik dan tenaga pendidik sebagai pengakuan kompetensi yang dimilikinya. (2) Sertifikasi bagi peserta didik berbentuk tanda kecakapan dan bagi tenaga pendidik berbentuk sertifikat kompetensi.
(3) Tanda kecakapan diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan oleh pembina. (4) Sertifikat kompetensi diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi tenaga pendidik melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat Nasional. Bagian Kesatu Keanggotaan (1) Anggota Gerakan Pramuka adalah perseorangan warga negara Indonesia yang secara sukarela dan aktif mendaftarkan diri sebagai anggota Gerakan Pramuka, telah memenuhi persyaratan tertentu serta telah dilantik sebagai anggota. (2) Anggota Gerakan Pramuka terdiri dari: Kepala Negara Republik Indonesia adalah Pramuka Utama. Kelembagaan dalam Gerakan Pramuka terdiri atas: c. Organisasi Pendukung; dan d. Lembaga Pemeriksa Keuangan.
Satuan organisasi Gerakan Pramuka terdiri atas: (1) Gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan dan wadah berhimpun peserta didik. (2) Gugus depan lengkap terdiri atas: (1) Kwartir adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah. (2) Kwartir terdiri atas: a. Kwartir ranting, yang mengoordinasikan gugus depan dan pangkalan satuan karya pramuka di satu wilayah kecamatan/distrik; b. Kwartir cabang, yang mengoordinasikan kwartir ranting dan pangkalan satuan karya pramuka di satu wilayah kabupaten/kota; c. Kwartir daerah, yang mengoordinasikan kwartir cabang dan pimpinan satuan karya pramuka di satu wilayah provinsi; dan d. Kwartir Nasional, yang mengoordinasikan kwartir daerah di wilayah Republik Indonesia dan pimpinan satuan karya pramuka tingkat nasional serta gugus depan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
(1) Kepengurusan kwartir ranting dipilih oleh pengurus gugus depan diwilayahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir. (2) Kepengurusan kwartir cabang, daerah, dan nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir. (3) Kepengurusan kwartir tidak terikat dengan jabatan publik secara ex-officio. (1) Di setiap kwartir dibentuk badan kelengkapan kwartir. (2) Badan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri atas: b. Satuan Pengawas Internal; dan (1) Dewan kehormatan Gerakan Pramuka adalah badan yang dibentuk oleh kwartir dan gugus depan serta bertanggung jawab kepada ketua kwartir atau ketua gugus depan. (2) Dewan kehormatan Gerakan Pramuka berfungsi memberi pertimbangan kepada ketua kwartir atau ketua gugus depan dalam pemberian anugerah, penghargaan, sanksi, dan rehabilitasi. (1) Satuan pengawas internal adalah badan yang dibentuk oleh kwartir dan bertanggung jawab kepada ketua kwartir (2) Satuan pengawas internal berfungsi melakukan pengawasan manajemen kwartir dan memberikan masukan untuk penyusunan pelaporan berdasarkan hasil pengawasan (1) Dewan kerja adalah badan yang dibentuk oleh kwartir dan bertanggungjawab kepada kwartir. (2) Dewan kerja terdiri dari perwakilan pramuka penegak dan pramuka pandega di wilayahnya.
(3) Dewan kerja berfungsi sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan dan bertugas membantu pimpinan kwartir dalam mengelola kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega. (1) Pada setiap gugus depan dan kwartir dibentuk majelis pembimbing. (2) Majelis pembimbing bertugas memberikan bimbingan moral dan organisatoris serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan (3) Majelis pembimbing gugus depan berasal dari unsur: a. Pimpinan satuan pendidikan atau komunitas; d. Orang tua peserta didik; dan (4) Majelis pembimbing kwartir berasal dari unsur: a. Pemerintah atau pemerintah daerah; c. Tokoh pramuka kwartir. (1) Kwartir cabang, daerah, dan Nasional dapat membentuk organisasi pendukung. (2) Organisasi pendukung terdiri dari: c. Satuan Komunitas Pramuka; d. Pusat Penelitian dan Pengembangan; (3) Kwartir dapat membentuk satuan tugas yang disesuaikan dengan keperluan masing-masing.
(1) Satuan karya pramuka disingkat saka yang berfungsi sebagai organisasi pendukung pendidikan kepramukaan bagi pramuka penegak dan pandega. (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) satuan karya pramuka mendirikan pangkalan di kwartir ranting. (3) Satuan karya pramuka di tingkat ranting dipimpin oleh pamong saka. (4) Satuan karya pramuka di tingkat kwartir dipimpin secara kolektif oleh suatu pengurus yang disebut pimpinan saka. (5) Pimpinan saka bagian integral dari kwartir. (1) Gugus darma pramuka adalah wadah pengabdian bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka untuk memajukan Gerakan Pramuka dan berbakti pada bangsa dan negara. (2) Gugus darma pramuka berfungsi memberikan bantuan dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan kepramukaan melalui kwartir yang bersangkutan. (1) Satuan komunitas pramuka disingkat sako, adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis komunitas antara lain: profesi, aspirasi, dan agama. (2) Sako merupakan himpunan dari gugus depan berbasis komunitas yang mempunyai kekhususan dalam: profesi, aspirasi, dan agama. (3) Sako melalui kwartir mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mendukung pelaksanaan pendidikan kepramukaan bagi gugus depan yang berbasis komunitas. (4) Pimpinan sako adalah bagian integral dari kwartir. Pusat Penelitian dan Pengembangan (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir. (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka. (3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada ketua kwartir.
(1) Pusat Informasi Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir. (2) Pusat Informasi Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah pelayanan informasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Gerakan Pramuka. (3) Pusat Informasi Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada ketua kwartir. (1) Badan Usaha Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir. (2) Badan Usaha Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha dalam rangka mendukung pendanaan Gerakan Pramuka. (3) Badan Usaha Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada ketua kwartir. Lembaga Pemeriksa Keuangan (1) Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Musyawarah Gerakan Pramuka. (2) Lembaga Pemeriksa Keuangan berfungsi mengawasi dan memeriksa keuangan kwartir. (3) Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada Musyawarah Gerakan Pramuka. (1) Musyawarah Gerakan Pramuka adalah forum tertinggi dalam Gerakan Pramuka, di tingkat kwartir/gugus depan. (2) Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat nasional diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali. (3) Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat daerah diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali. (4) Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat cabang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali. (5) Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat ranting diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali. (6) Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat gugus depan diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali.
Hal-hal Luar Biasa dan Mendesak (1) Dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa, kwartir Gerakan Pramuka dapat menyelenggarakan musyawarah luar biasa. (2) Dalam menghadapi hal-hal yang mendesak, kwartir Gerakan Pramuka dapat meminta persetujuan secara tertulis kepada kwartir di bawahnya setelah berkonsultasi dengan majelis pembimbing. (1) Gerakan Pramuka memiliki atribut berupa: (2) Atribut Gerakan Pramuka dilindungi oleh HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Lambang Gerakan Pramuka adalah tunas kelapa yang diciptakan oleh Soenardjo Admodipuro. Bendera Gerakan Pramuka berbentuk empat persegi panjang, berukuran tiga banding dua, warna dasar putih dengan lambang Gerakan Pramuka di tengah berwarna merah, di atas dan di bawah lambang Gerakan Pramuka terdapat garis merah sepanjang “panjang bendera” dan di sisi tiang terdapat garis merah sepanjang “lebar bendera”.
Panji Gerakan Pramuka adalah Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 448 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961. (1) Himne Gerakan Pramuka adalah lagu Satya Darma Pramuka yang diciptakan oleh Husein Mutahar. (2) Mars Gerakan Pramuka adalah lagu Jayalah Pramuka yang diciptakan oleh Munatsir Amin. Anggota Gerakan Pramuka menggunakan pakaian seragam beserta tanda- tandanya.
Setiap peserta didik berhak:
a. Mengikuti pendidikan kepramukaan; b. Menggunakan atribut pramuka; c. Mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan kepramukaan; dan d. Mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Setiap peserta didik berkewajiban: a. Melaksanakan kode kehormatan pramuka; b. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka; dan c. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan.
Hak Orangtua Peserta Didik (1) Orangtua peserta didik berhak memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. (2) Orangtua peserta didik berhak memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. (3) Orangtua peserta didik berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Kewajiban Orangtua Peserta Didik Orangtua peserta didik berkewajiban untuk: a. Membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan; dan b. Membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan. Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Keuangan Gerakan Pramuka diperoleh dari: b. Bantuan majelis pembimbing; c. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; d. Bantuan Pemerintah/pemerintah daerah melalui APBN/APBD setiap tahunnya; e. Sumber lain yang tidak bertentangan, baik dengan peraturan perundang- undangan maupun dengan Kode Kehormatan Pramuka; dan f. Usaha dana, badan usaha yang dimiliki Gerakan Pramuka.
(1) Kekayaan Gerakan Pramuka terdiri atas barang bergerak dan tidak bergerak serta hak kekayaan intelektual/hak paten. (2) Pengelolaan kekayaan/aset yang tidak bergerak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus kwartir dan mendapat persetujuan dari majelis pembimbing. (3) Pengalihan kekayaan/aset Gerakan Pramuka yang berupa barang tidak bergerak, harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus kwartir dengan persetujuan ketua majelis pembimbing dan diinformasikan dalam rapat kerja. (1) a. Gerakan Pramuka hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang khusus diadakan untuk itu. b. Musyawarah nasional tersebut harus diusulkan oleh sekurang- kurangnya dua pertiga jumlah kwartir daerah. c. Musyawarah nasional untuk membicarakan usul pembubaran Gerakan Pramuka dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurangkurangnya dua pertiga jumlah kwartir daerah. d. Usul pembubaran Gerakan Pramuka diterima oleh musyawarah nasional jika disetujui dengan suara bulat. (2) Jika Gerakan Pramuka dibubarkan, maka cara penyelesaian kekayaan milik Gerakan Pramuka ditetapkan oleh musyawarah nasional yang memutuskan pembubaran itu. Pasal 62 Anggaran Rumah Tangga (1) Anggaran Dasar Gerakan Pramuka ini dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. (2) Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka. Anggaran Dasar ini ditetapkan pada tanggal 28 September 2018 oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara. k dan pandega adalah satuan organisasi yang diberi wewenang dan kepercayaan membantu kwartir dalam menyusun kebijakan dan pengelolaan pramuka penegak dan pramuka pandega.
(3) Dewan kerja pramuka penegak dan pandega putra dan putri dalam jajaran kwartir dipilih oleh musyawarah penegak dan pandega putra dan putri jajaran kwartir yang bersangkutan kemudian dikukuhkan dan dilantik oleh ketua kwartir yang bersangkutan. (4) Apabila ketua dewan kerja pramuka penegak dan pandega terpilih seorang putra, maka harus dipilih seorang putri sebagai wakil ketua atau sebaliknya. (5) Masa bakti dewan kerja pramuka penegak dan pandega diatur lebih lanjut dalam petunjuk penyelenggaraan. (6) Ketua dan wakil ketua dewan kerja pramuka penegak dan pandega adalah ex-officio andalan kwartir. Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Nasional (1) Mengelola Gerakan Pramuka di tingkat nasional; (2) Menetapkan kebijakan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, dan melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka; (3) Menetapkan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, dan Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka; (4) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka, dan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka; (5) Melaksanakan pembinaan organisasi kepada kwartir daerah dan organisasi pendukung Gerakan Pramuka di wilayahnya;
(6) Melakukan hubungan dan konsultasi dengan Majelis Pembimbing Nasional; (7) Melakukan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat tingkat nasional yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka; (8) Melakukan kerjasama dengan badan/organisasi kepramukaan di luar negeri; (9) Membina dan membantu kwartir daerah dan gugus depan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; (10) Melaksanakan koordinasi, membantu, dan memastikan terselenggaranya musyawarah daerah; a. Memberikan peringatan tertulis kepada kwartir daerah untuk segera melaksanakan musyawarah minimal 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa bakti kepengurusan. b. Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan, Kwartir Nasional berkoordinasi dengan Ketua Majelis Pembimbing Daerah untuk segera membentuk tim persiapan musyawarah daerah. c. Tim persiapan musyawarah daerah ditetapkan dengan surat keputusan Kwartir Nasional dan bertugas melaksanakan musyawarah. (11) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kwartir Nasional Gerakan Pramuka kepada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka; (12) Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka; (13) Dalam melaksanakan tugasnya Kwartir Nasional Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka. Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Daerah (1) Mengelola Gerakan Pramuka di tingkat daerah; (2) Melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka, serta Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka; (3) Melaksanakan pembinaan organisasi kepada kwartir cabang dan organisasi pendukung Gerakan Pramuka di wilayahnya; (4) Melakukan hubungan dan konsultasi dengan Majelis Pembimbing Daerah; (5) Melakukan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat tingkat provinsi yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka;
(6) Menyampaikan laporan kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di daerah; (7) Melaksanakan koordinasi, membantu, dan memastikan terselenggaranya musyawarah cabang; a. Memberikan peringatan tertulis kepada kwartir cabang untuk segera melaksanakan musyawarah minimal 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa bakti kepengurusan. b. Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan, kwartir daerah berkoordinasi dengan ketua majelis pembimbing cabang untuk segera membentuk tim persiapan musyawarah cabang. c. Tim persiapan musyawarah cabang ditetapkan dengan surat keputusan kwartir daerah dan bertugas melaksanakan musyawarah. (8) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kwartir Daerah Gerakan Pramuka kepada Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka; (9) Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Daerah Gerakan Pramuka; (10) Dalam melaksanakan tugasnya, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka. Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Cabang (1) Mengelola Gerakan Pramuka di tingkat cabang; (2) Melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka, serta Keputusan Kwartir Nasional dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka; (3) Melaksanakan pembinaan organisasi kepada kwartir ranting, gugus depan, dan organisasi pendukung Gerakan Pramuka di wilayahnya; (4) Melakukan hubungan dan konsultasi dengan Majelis Pembimbing Cabang. (5) Melakukan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat tingkat kabupaten/kota, yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka; (6) Menyampaikan laporan kepada kwartir daerah dan tembusan kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di cabang; (7) Melaksanakan koordinasi, membantu, dan memastikan terselenggaranya musyawarah ranting;
a. Memberikan peringatan tertulis kepada kwartir ranting untuk segera melaksanakan musyawarah minimal 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa bakti kepengurusan. b. Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan tepat waktu maka 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan, kwartir cabang berkoordinasi dengan ketua majelis pembimbing ranting untuk segera membentuk tim persiapan musyawarah ranting. c. Tim persiapan musyawarah ranting ditetapkan dengan surat keputusan kwartir cabang dan bertugas melaksanakan musyawarah. (8) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kwartir Cabang Gerakan Pramuka kepada Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka; (9) Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Cabang Gerakan Pramuka; (10) Dalam melaksanakan tugasnya, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka bertanggung-jawab kepada Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka. Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Ranting (1) Mengelola Gerakan Pramuka di tingkat ranting; (2) Melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka, serta Keputusan Kwartir Nasional, Kwartir Daerah, dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka; (3) Melaksanakan pembinaan organisasi kepada gugus depan di wilayahnya; (4) Melakukan hubungan dan konsultasi dengan Majelis Pembimbing Ranting; (5) Melakukan hubungan dan kerjasama dengan masyarakat setempat, instansi pemerintah, swasta di tingkat kecamatan, yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka; (6) Menyampaikan laporan kepada kwartir cabang dan menyampaikan tembusannya kepada kwartir daerah Gerakan Pramuka mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di ranting; (7) Melaksanakan koordinasi, membantu, dan memastikan terselenggaranya musyawarah gugus depan: a. Memberikan peringatan tertulis kepada gugus depan untuk segera melaksanakan musyawarah minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa bakti kepengurusan.
b. Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan tepat waktu maka 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan, kwartir ranting berkonsultasi dengan ketua majelis pembimbing ranting untuk segera membentuk tim persiapan musyawarah gugus depan. c. Tim persiapan musyawarah gugus depan ditetapkan dengan surat keputusan kwartir ranting. (8) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kwartir Ranting Gerakan Pramuka kepada Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka; (9) Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Ranting Gerakan Pramuka; (10) Dalam melaksanakan tugasnya Kwartir Ranting Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka. MUSYAWARAH, RAPAT KERJA, RAPAT KOORDINASI, DAN HAL-HAL YANG MENDESAK Bagian Pertama Musyawarah Pasal 70 Musyawarah Nasional (1) Musyawarah nasional adalah forum tertinggi Gerakan Pramuka. (2) Musyawarah nasional diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. (3) Musyawarah nasional dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah kwartir daerah. Peserta Musyawarah Nasional (1) Peserta musyawarah nasional terdiri atas utusan pusat dan daerah. (2) Utusan pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya sepuluh orang yang diberi kuasa oleh Ketua Kwartir Nasional, di antaranya unsur pimpinan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat Nasional, dan Dewan Kerja Nasional. (3) Utusan daerah terdiri dari sebanyak-banyaknya sepuluh orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir daerah, di antaranya unsur pimpinan, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat daerah, dan dewan kerja daerah. (4) Kwartir Nasional dan kwartir daerah harus berupaya agar perutusannya terdiri dari putra dan putri. (5) Kwartir Nasional dan kwartir daerah masing-masing mempunyai satu hak suara.
Peninjau Musyawarah Nasional (1) Musyawarah nasional dapat dihadiri oleh peninjau yang terdiri dari: a. Unsur majelis pembimbing; (2) Peninjau mendapat persetujuan tertulis dari kwartir yang bersangkutan. (3) Jumlah peninjau ditetapkan oleh penyelenggara musyawarah nasional. Acara Musyawarah Nasional (1) Acara musyawarah nasional terdiri atas acara pendahuluan dan acara pokok. (2) Acara pendahuluan musyawarah nasional terdiri dari: a. Pembahasan dan pengesahan tata tertib dan agenda musyawarah nasional; b. Pemilihan presidium musyawarah nasional; c. Penyerahan kepemimpinan musyawarah nasional dari Ketua Kwartir Nasional kepada Presidium Musyawarah Nasional terpilih. (3) Acara pokok musyawarah nasional terdiri dari: a. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan pertanggungjawaban musyawarah nasional selama masa bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan; b. Penyampaian hasil pemeriksaan keuangan kwartir oleh Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Nasional; c. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan Rencana Strategik Gerakan Pramuka untuk masa bakti berikutnya; d. Pemilihan Ketua Kwartir Nasional masa bakti berikutnya; e. Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka; f. Pemilihan anggota formatur untuk menyusun pengurus baru; g. Pemilihan Ketua dan Anggota Lembaga Pemeriksa Keuangan, masa bakti berikutnya.
Pemilihan Ketua Kwartir Nasional (1) Musyawarah Nasional memilih dan menetapkan Ketua Kwartir Nasional untuk masa bakti berikutnya. (2) Calon Ketua Kwartir Nasional diusulkan oleh Kwartir Nasional dan kwartir daerah selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan musyawarah nasional. (3) Calon Ketua Kwartir Nasional yang diusulkan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. (4) Kwartir Nasional menyampaikan nama-nama calon Ketua Kwartir Nasional yang diusulkan oleh kwartir daerah dan yang diusulkan oleh Kwartir Nasional kepada seluruh kwartir daerah selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan musyawarah nasional. (5) Calon Ketua Kwartir Nasional yang bersedia dicalonkan harus menyatakan kesediaannya secara tertulis dan disampaikan pada saat musyawarah nasional dimulai, dan setelah itu tidak ada pencalonan lagi. (6) Calon Ketua Kwartir Nasional harus hadir pada saat pemilihan Ketua Kwartir Nasional berlangsung. (7) Calon Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dalam 5 (lima) tahun terakhir aktif dalam Gerakan Pramuka (8) Ketua Kwartir Nasional hanya dibenarkan menjabat sebanyak dua kali masa bakti secara berturut-turut. (9) Selama pengurus Kwartir Nasional yang baru hasil musyawarah belum dilantik, maka pengurus kwartir lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsip, seperti: a. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga; b. Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja; c. Mengubah struktur organisasi kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf. Tim Formatur Musyawarah Nasional (1) Tim formatur pembentukan pengurus terdiri dari Ketua Kwartir Nasional terpilih sebagai ketua tim dan enam orang anggota. (2) Anggota formatur terdiri dari: a. Satu orang wakil pengurus lama yang ditunjuk oleh Ketua Kwartir Nasional terpilih; b. Satu orang wakil Majelis Pembimbing Nasional; c. Empat orang wakil kwartir daerah dari wilayah yang berbeda dan dipilih oleh peserta.
(3) Anggota formatur dipilih secara langsung dalam musyawarah nasional. (4) Apabila antara ketua dengan anggota dan/atau antar sesama anggota tim formatur tidak terdapat kesepahaman, keputusan terakhir ditentukan oleh ketua tim. (5) Tim formatur dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan menyusun pengurus Kwartir Nasional baru, yang selanjutnya diajukan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional untuk dikukuhkan dan dilantik. Usulan Materi Musyawarah Nasional (1) Penyampaian usul materi musyawarah nasional oleh kwartir daerah dilakukan secara tertulis kepada Kwartir Nasional selambat-lambatnya tiga bulan sebelum pelaksanaan musyawarah nasional. (2) Kwartir Nasional, selambat-lambatnya satu bulan sebelum musyawarah nasional, harus sudah menyiapkan bahan musyawarah nasional secara tertulis dan menyampaikannya kepada semua kwartir daerah. Pimpinan Musyawarah Nasional (1) Musyawarah nasional dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh dan dari peserta musyawarah nasional. (2) Presidium musyawarah nasional sebanyak lima orang, terdiri atas satu orang unsur Kwartir Nasional dan empat orang unsur kwartir daerah dari wilayah yang berbeda dan dipilih oleh peserta. Pengambilan Keputusan Musyawarah Nasional (1) Pengambilan keputusan musyawarah nasional dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang hadir. (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan bersifat rahasia.
(1) Musyawarah daerah adalah forum tertinggi Gerakan Pramuka di tingkat daerah. (2) Musyawarah daerah diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. (3) Musyawarah daerah dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah kwartir cabang. Peserta Musyawarah Daerah (1) Peserta musyawarah daerah terdiri dari utusan daerah dan utusan cabang. (2) Utusan daerah terdiri dari sebanyak-banyaknya delapan orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir daerah, di antaranya adalah unsur pimpinan, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat daerah, dan dewan kerja daerah. (3) Utusan cabang terdiri dari sebanyak-banyaknya delapan orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir cabang, di antaranya adalah unsur pimpinan, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat cabang, dan dewan kerja cabang. (4) Kwartir daerah dan kwartir cabang harus berupaya agar perutusannya terdiri dari putra dan putri. (5) Kwartir daerah dan kwartir cabang masing-masing mempunyai satu hak suara. Peninjau Musyawarah Daerah (1) Musyawarah daerah dapat dihadiri oleh peninjau yang terdiri dari: a. Unsur majelis pembimbing; (2) Peninjau mendapat persetujuan tertulis dari kwartir yang bersangkutan. (3) Jumlah peninjau ditetapkan oleh penyelenggara musyawarah daerah.
(1) Acara musyawarah daerah terdiri atas acara pendahuluan dan acara pokok. (2) Acara pendahuluan musyawarah daerah terdiri dari: a. Pembahasan dan pengesahan tata tertib dan agenda musyawarah daerah; b. Pemilihan presidium musyawarah daerah; c. Penyerahan kepemimpinan musyawarah daerah dari ketua kwartir daerah kepada presidium musyawarah daerah terpilih. (3) Acara pokok musyawarah daerah terdiri dari: a. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan pertanggung-jawaban kwartir daerah selama masa bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan; b. Penyampaian hasil pemeriksaan keuangan kwartir oleh lembaga pemeriksa keuangan kwartir daerah; c. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan rencana kerja kwartir daerah untuk masa bakti berikutnya; d. Pemilihan ketua kwartir daerah untuk masa bakti berikutnya; e. Pemilihan anggota formatur untuk menyusun pengurus baru; f. Pemilihan ketua dan anggota lembaga pemeriksa keuangan, masa bakti berikutnya. Pemilihan Ketua Kwartir Daerah (1) Musyawarah daerah memilih dan menetapkan ketua kwartir daerah untuk masa bakti berikutnya. (2) Calon ketua kwartir daerah diusulkan oleh kwartir daerah dan kwartir cabang selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan musyawarah daerah. (3) Calon ketua kwartir daerah yang diusulkan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. (4) Kwartir daerah menyampaikan nama-nama calon ketua kwartir daerah yang diusulkan oleh kwartir cabang dan yang diusulkan oleh kwartir daerah kepada seluruh kwartir cabang selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan musyawarah daerah. (5) Calon ketua kwartir daerah yang bersedia dicalonkan harus menyatakan kesediaannya secara tertulis dan disampaikan pada saat musyawarah daerah dimulai, dan setelah itu tidak ada pencalonan lagi. (6) Calon ketua kwartir daerah harus hadir pada saat pemilihan ketua kwartir daerah berlangsung.
(7) Calon ketua kwartir daerah Gerakan Pramuka dalam 5 (lima) tahun terakhir aktif dalam Gerakan Pramuka. (8) Ketua kwartir daerah hanya dibenarkan menjabat sebanyak dua kali masa bakti secara berturut-turut. (9) Selama pengurus kwartir daerah yang baru hasil musyawarah belum dilantik, maka pengurus kwartir lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsip, seperti: a. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga; b. Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja; c. Mengubah struktur organisasi kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf. Tim Formatur Musyawarah Daerah (1) Tim formatur pembentukan pengurus terdiri dari ketua kwartir daerah terpilih sebagai ketua tim dan empat orang anggota. (2) Anggota formatur terdiri dari: a. Satu orang wakil pengurus lama yang ditunjuk oleh ketua kwartir daerah terpilih; b. Satu orang wakil majelis pembimbing daerah; c. Dua orang wakil kwartir cabang yang berbeda dan dipilih oleh peserta. (3) Anggota formatur dipilih secara langsung dalam musyawarah daerah. (4) Apabila antara ketua dengan anggota dan/atau antar sesama anggota tim formatur tidak terdapat kesepahaman, keputusan terakhir ditentukan oleh ketua tim. (5) Tim formatur dalam waktu selambatnya dua bulan menyusun pengurus kwartir daerah baru yang kemudian ditetapkan dengan Rekomendasi Ketua Majelis Pembimbing Daerah, selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Nasional untuk dikukuhkan. Usulan Materi Musyawarah Daerah (1) Penyampaian usul materi musyawarah daerah oleh kwartir cabang dilakukan secara tertulis kepada kwartir daerah selambat-lambatnya tiga bulan sebelum pelaksanaan musyawarah daerah. (2) Kwartir daerah, selambat-lambatnya satu bulan sebelum musyawarah daerah, harus sudah menyiapkan bahan musyawarah daerah secara tertulis dan menyampaikannya kepada semua kwartir cabang.
Pimpinan Musyawarah Daerah (1) Musyawarah daerah dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh dan dari peserta musyawarah daerah. (2) Presidium musyawarah daerah sebanyak lima orang, terdiri atas satu orang unsur kwartir daerah dan empat orang unsur kwartir cabang yang berbeda dan dipilih oleh peserta. (1) Pengambilan keputusan musyawarah daerah dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang hadir. (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan bersifat rahasia. (1) Musyawarah cabang adalah forum tertinggi Gerakan Pramuka di tingkat cabang. (2) Musyawarah cabang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. (3) Musyawarah cabang dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah kwartir ranting. Peserta Musyawarah Cabang (1) Peserta musyawarah cabang terdiri atas utusan cabang dan ranting. (2) Utusan cabang terdiri dari sebanyak-banyaknya tujuh orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir cabang, di antaranya adalah unsur pimpinan, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat cabang, dan dewan kerja cabang. (3) Utusan ranting terdiri dari sebanyak-banyaknya tujuh orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir ranting, di antaranya adalah unsur pimpinan dan dewan kerja ranting. (4) Kwartir cabang dan kwartir ranting harus berupaya agar perutusannya terdiri dari putra dan putri. (5) Kwartir cabang dan kwartir ranting masing-masing mempunyai satu hak suara.
Peninjau Musyawarah Cabang (1) Musyawarah cabang dapat dihadiri oleh peninjau yang terdiri dari: a. Unsur majelis pembimbing; (2) Peninjau mendapat persetujuan tertulis dari kwartir yang bersangkutan. (3) Jumlah peninjau ditetapkan oleh penyelenggara musyawarah cabang. (1) Acara musyawarah cabang terdiri atas acara pendahuluan dan acara pokok. (2) Acara pendahuluan musyawarah cabang terdiri dari: a. Pembahasan dan pengesahan tata tertib dan agenda musyawarah cabang; b. Pemilihan presidium musyawarah cabang; c. Penyerahan kepemimpinan musyawarah cabang dari ketua kwartir cabang kepada presidium musyawarah cabang terpilih. (3) Acara pokok musyawarah cabang terdiri dari: a. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan pertanggungjawaban kwartir cabang selama masa bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan; b. Penyampaian hasil pemeriksaan keuangan kwartir oleh lembaga pemeriksa keuangan kwartir cabang; c. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan rencana kerja kwartir cabang untuk masa bakti berikutnya; d. Pemilihan ketua kwartir cabang untuk masa bakti berikutnya; e. Pemilihan anggota formatur untuk menyusun pengurus baru; f. Pemilihan ketua dan anggota lembaga pemeriksa keuangan, masa bakti berikutnya. Pemilihan Ketua Kwartir Cabang (1) Musyawarah cabang memilih dan menetapkan ketua kwartir cabang untuk bmasa bakti berikutnya. (2) Calon ketua kwartir cabang diusulkan oleh kwartir cabang dan kwartir ranting selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan musyawarah cabang.
(3) Calon ketua kwartir cabang yang diusulkan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. (4) Kwartir cabang menyampaikan nama-nama calon ketua kwartir cabang yang diusulkan oleh kwartir ranting dan yang diusulkan oleh kwartir cabang kepada seluruh kwartir ranting selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan musyawarah cabang. (5) Calon ketua kwartir cabang yang bersedia dicalonkan harus menyatakan kesediaannya secara tertulis dan disampaikan pada saat musyawarah cabang dimulai, dan setelah itu tidak ada pencalonan lagi. (6) Calon ketua kwartir cabang harus hadir pada saat pemilihan ketua kwartir cabang berlangsung. (7) Calon ketua kwartir cabang Gerakan Pramuka dalam 5 (lima) tahun terakhir aktif dalam Gerakan Pramuka. (8) Ketua kwartir cabang hanya dibenarkan menjabat sebanyak dua kali masa bakti secara berturut-turut. (9) Selama pengurus kwartir cabang yang baru hasil musyawarah belum dilantik, maka pengurus kwartir lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsip, seperti: a. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga; b. Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja; c. Mengubah struktur organisasi kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf. Tim Formatur Musyawarah Cabang (1) Tim formatur pembentukan pengurus terdiri dari ketua kwartir cabang terpilih sebagai ketua tim dan empat orang anggota. (2) Anggota formatur terdiri dari: a. Satu orang wakil pengurus lama yang ditunjuk oleh ketua kwartir cabang terpilih; b. Satu orang wakil majelis pembimbing cabang; c. Dua orang wakil kwartir ranting yang berbeda dan dipilih oleh peserta. (3) Anggota formatur dipilih secara langsung dalam musyawarah cabang. (4) Apabila antara ketua dengan anggota dan/atau antar sesama anggota tim formatur tidak terdapat kesepahaman, keputusan terakhir ditentukan oleh ketua tim. (5) Tim formatur dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan menyusun pengurus kwartir cabang baru, yang kemudian ditetapkan dengan Rekomendasi Ketua Majelis Pembimbing Cabang, dan selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Daerah untuk dikukuhkan.
Usulan Materi Musyawarah Cabang (1) Penyampaian usul materi musyawarah cabang oleh kwartir ranting diajukan secara tertulis kepada kwartir cabang selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan musyawarah cabang. (2) Kwartir cabang, selambat-lambatnya satu bulan sebelum musyawarah cabang, harus sudah menyiapkan bahan musyawarah cabang secara tertulis dan menyampaikannya kepada semua kwartir ranting. Pimpinan Musyawarah Cabang (1) Musyawarah cabang dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh dan dari peserta musyawarah cabang. (2) Presidium musyawarah cabang sebanyak lima orang, terdiri atas satu orang unsur kwartir cabang dan empat orang unsur kwartir ranting yang berbeda dan dipilih oleh peserta. (1) Pengambilan keputusan musyawarah cabang dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang hadir (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidangmenganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan bersifat rahasia. (1) Musyawarah ranting adalah forum tertinggi Gerakan Pramuka di tingkat ranting. (2) Musyawarah ranting diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun. (3) Musyawarah ranting dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah gugus depan.
Peserta Musyawarah Ranting (1) Peserta musyawarah ranting terdiri atas utusan ranting dan gugus depan. (2) Utusan ranting terdiri dari sebanyak-banyaknya enam orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir ranting, di antaranya adalah ketua dewan kerja ranting. (3) Utusan gugus depan terdiri dari sebanyak-banyaknya empat orang yang diberi kuasa oleh ketua gugus depan, di antaranya adalah seorang wakil pramuka penegak dan pramuka pandega. (4) Kwartir ranting dan gugus depan harus berupaya agar utusannya terdiri dari putra dan putri. (5) Kwartir ranting dan gugus depan masing-masing memiliki satu hak suara. Peninjau Musyawarah Ranting (1) Musyawarah ranting dapat dihadiri oleh peninjau yang terdiri dari: a. Unsur majelis pembimbing; (2) Peninjau mendapat persetujuan tertulis dari gugus depan yang bersangkutan. (1) Acara musyawarah ranting terdiri atas acara pendahuluan dan acara pokok. (2) Acara pendahuluan musyawarah ranting terdiri dari: a. Pembahasan dan pengesahan tata tertib dan agenda musyawarah ranting; b. Pemilihan presidium musyawarah ranting; c. Penyerahan kepemimpinan musyawarah ranting dari ketua kwartir ranting kepada presidium musyawarah ranting terpilih. (3) Acara pokok musyawarah ranting terdiri dari: a. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan pertanggungjawaban kwartir ranting selama masa bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan; b. Penyampaian pertanggungjawaban lembaga pemeriksa keuangan kwartir ranting;
c. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan rencana kerja kwartir ranting untuk masa bakti berikutnya; d. Pemilihan ketua kwartir ranting untuk masa bakti berikutnya; e. Pemilihan anggota formatur untuk menyusun pengurus baru yang dipimpin oleh ketua kwartir ranting terpilih; f. Pemilihan ketua dan anggota lembaga pemeriksa keuangan, masa bakti berikutnya. Pemilihan Ketua Kwartir Ranting (1) Musyawarah ranting memilih dan menetapkan ketua kwartir ranting untuk masa bakti berikutnya. (2) Calon ketua kwartir ranting diusulkan oleh gugus depan selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan musyawarah ranting. (3) Calon ketua kwartir ranting yang diusulkan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. (4) Kwartir ranting menyampaikan nama-nama calon ketua kwartir ranting yang diusulkan oleh gugus depan dan yang diusulkan oleh kwartir ranting kepada seluruh gugus depan selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan musyawarah ranting. (5) Calon ketua kwartir ranting yang bersedia dicalonkan harus menyatakan kesediaannya secara tertulis dan disampaikan pada saat musyawarah ranting dimulai, dan setelah itu tidak ada pencalonan lagi. (6) Calon ketua kwartir ranting harus hadir pada saat pemilihan ketua kwartir ranting berlangsung. (7) Calon ketua kwartir ranting Gerakan Pramuka dalam 5 (lima) tahun terakhir aktif dalam Gerakan Pramuka. (8) Ketua kwartir ranting hanya dibenarkan menjabat sebanyak dua kali masa bakti secara berturut-turut. (9) Selama pengurus kwartir ranting yang baru hasil musyawarah belum dilantik, maka pengurus kwartir lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsip, seperti: a. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga; b. Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja; c. Mengubah struktur organisasi kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf.
Tim Formatur Musyawarah Ranting (1) Tim formatur pembentukan pengurus terdiri dari ketua kwartir ranting terpilih sebagai ketua tim dan empat orang anggota. (2) Anggota formatur terdiri dari: a. Satu orang wakil pengurus lama yang ditunjuk oleh ketua kwartir ranting terpilih; b. Satu orang wakil majelis pembimbing ranting; c. Dua orang wakil gugus depan yang berbeda dan dipilih oleh peserta. (3) Anggota formatur dipilih secara langsung dalam musyawarah ranting. (4) Apabila antara ketua dengan anggota dan/atau antar sesama anggota tim formatur tidak terdapat kesepahaman, keputusan terakhir ditentukan oleh ketua tim. (5) Tim formatur dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan menyusun pengurus kwartir ranting baru, yang kemudian ditetapkan dengan Rekomendasi Ketua Majelis Pembimbing Ranting, dan selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Cabang untuk dikukuhkan. Usulan Materi Musyawarah Ranting (1) Penyampaian usul dan materi musyawarah ranting oleh pengurus gugus depan harus dilakukan secara tertulis kepada kwartir ranting selambatlambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan musyawarah ranting. (2) Kwartir ranting, selambat-lambatnya satu bulan sebelum musyawarah ranting, harus sudah menyiapkan bahan musyawarah ranting secara tertulis dan menyampaikannya kepada semua gugus depan. (3) Penyampaian usul dan materi musyawarah ranting diatur oleh kwartir ranting. Pimpinan Musyawarah Ranting (1) Musyawarah ranting dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh dan dari peserta musyawarah ranting. (2) Presidium musyawarah ranting sebanyaknya tiga orang, terdiri atas satu orang unsur ranting dan dua orang unsur gugus depan yang berbeda dan dipilih oleh peserta.
(1) Keputusan musyawarah ranting dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang hadir. (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan bersifat rahasia. (1) Musyawarah gugus depan adalah forum tertinggi Gerakan Pramuka di gugus depan. (2) Musyawarah gugus depan diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun. (3) Musyawarah gugus depan dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah yang berhak hadir dalam musyawarah gugus depan. Peserta Musyawarah Gugus Depan (1) Peserta musyawarah gugus depan terdiri dari para pembina gugus depan, para pembantu pembina gugus depan, perwakilan dewan ambalan, perwakilan dewan racana, dan perwakilan majelis pembimbing gugus depan. (2) Setiap peserta yang hadir pada musyawarah gugus depan memiliki satu hak suara. Acara Musyawarah Gugus Depan (1) Acara musyawarah gugus depan terdiri atas acara pendahuluan dan acara pokok. (2) Acara pendahuluan musyawarah gugus depan terdiri dari: a. Pembahasan dan pengesahan tata tertib dan agenda musyawarah gugus depan; b. Pemilihan pimpinan sidang musyawarah gugus depan; c. Penyerahan kepemimpinan musyawarah gugus depan dari ketua gugus depan kepada pimpinan sidang musyawarah gugus depan terpilih.
(3) Acara pokok musyawarah gugus depan terdiri dari: a. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan pertanggungjawaban ketua gugus depan selama masa bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan; b. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan rencana kerja gugus depan untuk masa bakti berikutnya; c. Memilih ketua gugus depan untuk masa bakti berikutnya. Pemilihan Ketua Gugus Depan (1) Musyawarah gugus depan memilih dan menetapkan ketua gugus depan untuk masa bakti berikutnya. (2) Ketua gugus depan menyampaikan nama-nama calon yang akan ikut dalam pemilihan ketua gugus depan kepada semua yang berhak hadir dalam musyawarah gugus depan. (3) Ketua gugus depan yang lama dapat dipilih kembali. (4) Ketua gugus depan lama berstatus demisioner sejak terpilihnya ketua gugus depan yang baru sampai dengan pengesahan ketua gugus depan yang baru tersebut. Selama berstatus demisioner bertugas menyelesaikan hal-hal rutin. Usulan Materi Musyawarah Gugus Depan (1) Penyampaian usul dan materi musyawarah gugus depan dari peserta harus diajukan secara tertulis kepada ketua gugus depan selambat-lambatnya satu bulan sebelum waktu pelaksanaan musyawarah gugus depan. (2) Selambat-lambatnya dua minggu sebelum pelaksanaan musyawarah gugus depan ketua gugus depan harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan musyawarah gugus depan dan menyampaikan kepada semua orang yang berhak hadir dalam musyawarah gugus depan. (3) Penyampaian usul dan materi musyawarah gugus depan diatur oleh ketua gugus depan. Pimpinan Musyawarah Gugus Depan (1) Musyawarah gugus depan dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih oleh musyawarah gugus depan. (2) Pimpinan sidang musyawarah gugus depan sebanyak-banyaknya tiga orang terdiri dari unsur Majelis Pembimbing dan Pembina Gugus Depan.
(1) Keputusan musyawarah gugus depan dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang hadir. (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan rahasia. Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega (1) Musyawarah pramuka penegak dan pramuka pandega putri putra (Musppanitra) diselenggarakan sebagai wahana permusyawaratan untuk menampung aspirasi pramuka penegak dan pramuka pandega dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega. (2) Musppanitra diselenggarakan sebelum musyawarah kwartir. (3) a. Hasil musppanitra nasional merupakan bahan acuan bagi penyusunan rencana strategik Gerakan Pramuka; b. Hasil musppanitra daerah, cabang, dan ranting merupakan bahan acuan bagi penyusunan rencana kerja daerah, cabang, dan ranting. (4) Peserta Musppanitra terdiri dari: a. Dewan kerja yang bersangkutan; b. Dewan kerja pada kwartir setingkat di bawahnya, sedangkan untuk musppanitra kwartir ranting pesertanya adalah utusan dewan ambalan dan dewan racana. (5) Musppanitra dihadiri pula oleh: a. Andalan kwartir yang bersangkutan sebagai penasehat; dan b. Dewan kerja pada kwartir setingkat di atasnya sebagai narasumber. (1) Acara Musppanitra terdiri atas acara pendahuluan dan acara pokok. (2) Acara pendahuluan Musppanitra terdiri dari: a. Pembahasan dan pengesahan tata tertib dan agenda Musppanitra; b. Pemilihan pimpinan sidang Musppanitra;
c. Penyerahan kepemimpinan Musppanitra dari kertua dewan kerja kepada pimpinan sidang Musppanitra terpilih. (3) Acara pokok Musppanitra terdiri dari: a. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan pertanggung jawaban dewan kerja selama masa bakti; b. Menetapkan rencana kerja masa bakti berikutnya; c. Membahas materi sebagai masukan untuk kebijakan kwartir dalam pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega; d. Memilih ketua dewan kerja masa bakti berikutnya; e. Memilih anggota formatur untuk bersama ketua dewan kerja terpilih menyusun pengurus dewan kerja masa bakti berikutnya. Pengambilan Keputusan Musppanitra (1) Keputusan Musppanitra dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang hadir. (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan bersifat rahasia. (1) Musyawarah luar biasa diselenggarakan apabila ada hal-hal yang bersifat mendesak di luar waktu penyelenggaraan musyawarah. (2) Musyawarah luar biasa diselenggarakan atas prakarsa kwartir atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan, yang diajukan secara tertulis kepada kwartir yang bersangkutan dengan disertai alasan yang jelas. (3) Musyawarah luar biasa diselenggarakan selambat-lambatnya enam bulan setelah usul tertulis diterima kwartir yang bersangkutan. (4) Musyawarah gugus depan luar biasa diselenggarakan atas prakarsa pengurus gugus depan atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah yang berhak menghadiri musyawarah gugus depan, yang harus diajukan secara tertulis kepada pengurus gugus depan dengan disertai alasan yang jelas.
(5) Selambatnya satu bulan setelah usul tertulis diterima, pengurus gugus depan wajib mengadakan musyawarah gugus depan luar biasa. (6) Musyawarah luar biasa dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan/yang berhak hadir. Peserta Musyawarah Luar Biasa Peserta musyawarah luar biasa terdiri atas kwartir penyelenggara dan kwartir jajaran di bawahnya /gugus depan yang jumlah pesertanya disepakati bersama berdasarkan kebutuhan. Acara Musyawarah Luar Biasa Acara musyawarah luar biasa disesuaikan dengan kebutuhan mendesak yang menjadi dasar diselenggarakannya musyawarah. Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, dan Pengambilan Keputusan (1) Rapat kerja diselenggarakan sebagai langkah pengendalian operasional. (2) Rapat kerja diselenggarakan setiap tahun sekali di awal tahun program. (3) Peserta rapat kerja kwartir sedikitnya terdiri atas: a. Pengurus kwartir yang bersangkutan; b. Ketua dan sekretaris kwartir di tingkat bawahnya atau pengurus gugus depan untuk kwartir ranting; c. Unsur dewan kerja atau unsur dewan ambalan dan dewan racana untuk kwartir ranting. (4) Peserta rapat kerja gugus depan terdiri dari: (5) Rapat kerja yang diselenggarakan oleh dewan kerja disebut sidang paripurna pramuka penegak dan pramuka pandega. (6) Peserta sidang paripurna pramuka penegak dan pramuka pandega terdiri atas: a. Dewan kerja yang bersangkutan; b. Dewan kerja pada kwartir setingkat di bawahnya atau dewan ambalan dan dewan racana untuk tingkat ranting.
(7) Sidang paripurna dihadiri pula oleh: a. Andalan sebagai penasihat; b. Dewan kerja pada kwartir setingkat di atasnya sebagai narasumber, kecuali sidang paripurna nasional. (1) Rapat Koordinasi diselenggarakan sebagai langkah pengendalian organisasi guna mendapatkan rekomendasi dan kesepakatan yang diperlukan. (2) Rapat Koordinasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mendesak kwartir pelaksana. (3) Peserta Rapat Koordinasi adalah Unsur Pimpinan Kwartir pelaksana bersama dengan ketua kwartir jajaran di bawahnya. (4) Rapat Koordinasi dapat dilaksanakan di tingkat Nasional, daerah, dan cabang. (1) Pengambilan keputusan dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa dan segera diputuskan sementara penyelenggaraan musyawarah Gerakan Pramuka tidak mungkin dilakukan, diselesaikan dengan cara meminta pendapat tertulis. (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di setiap tingkat kwartir. (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dikonsultasikan dengan majelis pembimbing. (4) Permintaan pendapat secara tertulis disampaikan secara jelas dan disusun sedemikian rupa sehingga jawaban atas hal-hal yang mendesak itu cukup dengan setuju atau tidak setuju. (5) Batas waktu memberi jawaban ditentukan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan. (6) Pendapat yang diterima adalah pendapat yang disetujui oleh lebih dari setengah jumlah pihak yang mempunyai hak suara, yaitu jumlah kwartir atau gugus depan yang ada di wilayahnya. (7) Pendapat yang diterima diumumkan oleh kwartir yang bersangkutan kepada semua jajaran Gerakan Pramuka di wilayahnya, selambat-lambatnya satu bulan setelah dilaksanakan.
(1) Lambang Gerakan Pramuka adalah Tunas Kelapa, yang bermakna bahwa setiap anggota Gerakan Pramuka hendaknya berguna, seperti kegunaan seluruh bagian pohon kelapa. (2) Lambang Gerakan Pramuka digunakan pada berbagai alat dan tanda pengenal Gerakan Pramuka, yang warnanya disesuaikan. (1) Bendera Gerakan Pramuka berbentuk empat persegi panjang, berukuran tiga banding dua, warna dasar putih dengan lambang Gerakan Pramuka di tengah berwarna merah, menghadap ke arah tiang bendera. (2) Pada bagian atas dan bawah bendera terdapat garis merah dengan ukuran lebar 1/10 dari lebar bendera, letaknya 1/10 dari lebar bendera sisi atas dan sisi bawah. (3) Pada bagian tepi tempat tali bendera, terdapar garis merah sepanjang lebar bendera dengan ukuran 1/8 dari panjang bendera dengan tulisan nama kwartir untuk bendera kwartir dan nomor gugus depan untuk bendera gugus depan. (1) Gerakan Pramuka memiliki panji yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 448 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961. (2) Panji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Panji Gerakan Pramuka yang disimpan di kantor Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
(1) Himne Gerakan Pramuka adalah lagu Satyadarma Pramuka ciptaan Husein Mutahar yang syair lagunya berbunyi: Kami Pramuka Indonesia Manusia Pancasila Satyaku kudarmakan Darmaku kubaktikan Agar Jaya Indonesia Indonesia tanah airku kami jadi pandumu. (2) Mars Gerakan Pramuka adalah lagu Jayalah Pramuka ciptaan Munatsir Amin yang syair lagunya berbunyi: Gerakan Pramuka Praja Muda Karana Sebagai wahana kaum muda suka berkarya Kader pembangunan sebagai perekat bangsa Disiplin berani dan setia berakhlak mulia Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang Satu pramuka untuk satu Indonesia Melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa Jayalah Pramuka Jayalah Indonesia. (1) Pakaian seragam pramuka dimaksudkan untuk menimbulkan daya tarik, mendidik disiplin dan kerapian, menumbuhkan persatuan dan persaudaraan serta rasa bangga anggota Gerakan Pramuka. (2) Warna pakaian seragam pramuka adalah coklat muda untuk bagian atas dan coklat tua untuk bagian bawah. (3) Warna coklat muda dan coklat tua dimaksudkan untuk mengingatkan kaum muda akan warna pakaian para pahlawan pejuang bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia. (4) Jenis, model, warna, dan peruntukan diatur lebih lanjut dengan petunjuk penyelenggaraan Gerakan Pramuka. (5) Pada Pakaian seragam Pramuka selain mengenakan atribut Gerakan Pramuka, juga mengenakan lencana World Organization of the Scout Movement (WOSM).
Bagian Pertama Pendapatan (1) Pendapatan Gerakan Pramuka diperoleh dari: c. Bantuan majelis pembimbing; d. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; e. Sumber lain yang tidak bertentangan baik dengan peraturan perundang- undangan maupun dengan Kode Kehormatan Pramuka; f. Usaha dana dan badan usaha yang dimiliki Gerakan Pramuka; g. Royalti hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki Gerakan Pramuka. (2) Pendapatan Gerakan Pramuka berupa uang disimpan di bank atas nama kwartir Gerakan Pramuka. (1) Iuran anggota diatur oleh Kwartir Nasional dan pelaksanaannya dilakukan oleh jajaran Gerakan Pramuka. (2) Usaha dana dapat dilakukan dengan membentuk badan usaha atau dengan memberdayakan fasilitas yang dimiliki kwartir atau dengan melakukan kegiatan tertentu. (1) Kekayaan Gerakan Pramuka terdiri dari: c. Hak atas kekayaan intelektual. (2) Barang tak bergerak meliputi tanah dan bangunan.
(3) Barang bergerak meliputi hasil usaha tetap, kendaraan, perlengkapan kantor, surat berharga, dan uang tunai. (4) Hak atas kekayaan intelektual yaitu hak atas merek, patent, dan hak cipta Gerakan Pramuka baik yang sudah ada maupun yang akan dimintakan dikemudian hari, antara lain: a. Atribut Gerakan Pramuka. b. Buku-buku terbitan Gerakan Pramuka. (1) Pengelolaan kekayaan/aset yang tidak bergerak yang dikerjasamakan dengan pihak kedua/ketiga harus diputuskan melalui rapat pengurus kwartir dan dilaporkan kepada ketua majelis pembimbing. (2) Pengalihan kekayaan/aset Gerakan Pramuka yang berupa barang tidak bergerak, harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus kwartir dengan persetujuan Ketua Majelis Pembimbing dan diinformasikan dalam rapat kerja. Apabila terjadi pembubaran Gerakan Pramuka, penyelesaian seluruh kekayaan milik Gerakan Pramuka dilakukan oleh panitia penyelesaian harta benda yang dibentuk oleh musyawarah nasional yang diadakan khusus untuk itu. (1) Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam petunjuk penyelenggaraan atau panduan lain. (2) Petunjuk penyelenggaraan atau panduan itu tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. (3) Petunjuk penyelenggaraan atau panduan lain disusun dan ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
Perubahan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka dilakukan dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka. (1) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan pada tanggal 28 September 2018 oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Kendari, 28 September 2018 Presidium Munas X Gerakan Pramuka Tahun 2018:
1. Bahwa Surat Menteri Sekretaris Negara RI Nomor B-58/M.Sesneg/D-1/ HK.03.01/2019 tertanggal 21 Januari 2019., menyatakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka tidak perlu disahkan dengan Peraturan Presiden namun sudah cukup ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka. 2. Bahwa Dewan Penasehat Gerakan Pramuka sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 68/M Tahun 2018 tentang Pengukuhan Susunan Anggota Majelis Pembimbing Nasional dan Dewan Penasehat Gerakan Pramuka Masa Bakti 2018-2023 merupakan unsur Majelis Pembimbing sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Pasal 37 Ayat (4) dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 54 Ayat (3).
Kwarnas Gerakan Pramuka telah mendaftarkan perpanjangan Hak Merek Dagang kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan telah memiliki surat Hak Cipta (Surat Pendaftaran Ciptaan) yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak bulan April 2003 dengan jenis ciptaan Seni Logo “TUNAS KELAPA” dan sertifikat merek yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak bulan Januari/Februari 2014. Adapun Sertifikat Merek tersebut adalah sbb : 1. Nomor pendaftaran : IDM.000.002.071 tgl. 26 Jan 2014 Tanggal pendaftaran : 20 November 2013 Jenis barang/jasa : Perhiasan badan, bros, badge, terbuat dari logam 2. Nomor pendaftaran : IDM.000.002.070 tgl. 7 Feb 2014 Tanggal pendaftaran : 20 November 2013 Jenis barang/jasa : Barang-barang cetakan : majalah, brosur-brosur, buku-buku, alat tulis menu- lis, kartu-kartu nama, kartu bergambar. 3. Nomor pendaftaran : IDM.000.002.399 tgl. 26 Jan 2014 Tanggal pendaftaran : 20 November 2013 Jenis barang/jasa : Tenda-tenda, kantong-kantong, tali-tali tampar.
4. Nomor pendaftaran : IDM.000.002.398 t91. tgl. 26 Jan 2014 Tanggal pendaftaran : 20 November 2013 Jenis barang/jasa : Pakaian-pakaian, kaos kaki, dasi, sepatu, topi, baret, peci, ikat pinggang. 5. Nomor pendaftaran : IDM.000.013.211 tgl. 26 Jan 2014 Tanggal pendaftaran : 20 November 2013
Jenis barang/jasa : Perhiasan badan, bros, badge, terbuat dari logam 6. Nomor pendaftaran : IDM.000.004.131 t91. tgl. 7 Feb 2014 Tanggal pendaftaran : 20 November 2013
Jenis barang/jasa : Barang-barang cetakan : majalah, brosur-brosur, buku-buku, alat tulis menulis, kartu-kartu nama, kartu bergambar. 7. Nomor pendaftaran : IDM.000.004.129 tgl. 26 Jan 2014 Tanggal pendaftaran : 20 November 2013
Jenis barang/jasa : Tenda-tenda, kantong-kantong, tali-tali tampar.
8. Nomor pendaftaran : IDM.000.002.069 tgl. 26 Jan 2014 Tanggal pendaftaran : 20 November 2013
Jenis barang/jasa : Pakaian-pakaian, kaos kaki, dasi, sepatu, topi, baret, peci, ikat pinggang. 9. Nomor pendaftaran : IDM.000.002.402 tgl. 26 Jan 2014 Tanggal pendaftaran : 20 November 2013
Jenis barang/jasa : Perhiasan badan, bros, badge, terbuat dari logam 10. Nomor pendaftaran : IDM.000.002.401 tgl. 7 Feb 2014 Tanggal pendaftaran : 20 November 2013
Jenis barang/jasa : Barang-barang cetakan : majalah, brosur-brosur, buku-buku, alat tulis menulis, kartu-kartu nama, kartu bergambar. 11. Nomor pendaftaran : IDM.000.002.403 tgl. 26 Jan 2014 Tanggal pendaftaran : 20 November 2013
Jenis barang/jasa : Tenda-tenda, kantong-kantong, tali-tali tampar.
12. Nomor pendaftaran : IDM.000.002.400 tgl. 26 Jan 2014 Tanggal pendaftaran : 20 November 2013
Jenis barang/jasa : Pakaian-pakaian, kaos kaki, dasi, sepatu, topi, baret, peci, ikat pinggang. Kepada pihak diluar Kwarnas Gerakan Pramuka yang akan memproduksi suatu barang dengan menggunakan merek terdaftar seperti tersebut di atas, harus seijin Kwarnas Gerakan Pramuka. Penggunaan hak merek sebagaimana tersebut tanpa ijin resmi dari Kwarnas Gerakan Pramuka akan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian agar dapat dimaklumi. Jakarta, Juni 2014 Kwarnas Gerakan Pramuka Ketua,
Perihal : Status Hukum Gerakan Pramuka Yth. Saudara Sekretaris Jendral Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Jl. Medan Merdeka Timur 6
Berkenaan dengan surat Saudara tertanggal 23 Juni 1973 No. 543/OA/K/KN/73 Perihal tersebut dalam pokok surat, dengan ini disampaikan bahwa : 1. Dari segi Hukum Perdata, menurut 1653 BW dst, Gerakan Pramuka dapat digolongkan dalam “zedelijk lichaam” yang “het zij dezelve op openbaar gezag ingested” yaitu perkumpulan yang diadakan oleh Pemerintah, sebagaimana Gerakan Pramuka diadakan dengan Surat Keputusan Presiden, yaitu Keppres NO. 238/1961. 2. Melihat Tap MPRS No. 1 dan 11, dan Tap MPR No. IV/1973 yang menetapkan a.l: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Tehnologi dan Pembinaan Generasi Muda, pada No. 7 menyatakan : Wadah pembinaan Pemuda dilakukan melaui lingkungan keluarga, sekolah, organisasi kepanduan, pramuka, dll. Maka sebagai pelaksanaan Tap-Tap MPR, Pemerintah harus mengadakan Gerakan Pramuka, sekiranya pada saat ini belum ada Pramuka. 3. Maka Gerakan Pramuka, sebagai pelaksanaan dari suatu Ketetapan MPR adalah suatu badan hukum. (Prof Oemar Seno Adji, SH)
Gagah & Khidmat Cip. Hs. Mutahar
Allegro Cip. Drs Munatsir Amin
Ge ra kan pramuka pra ja muda ka ra na se ba gai wa ha na ka um  mu da su kaberkarya kader pemba ngunanse ba gai pe rekatbangsa di si
plinbe ra ni dan se ti a ber akh lak mu lia ber sa tu
pa du menyongsongmasa de panyangge milang sa tu pra muka untuk sa
tu In do ne sia melangkah ma ju me nu ju ma sya rakatyangsentau
sa ja ya lah pra mu ka ja ya lah In do ne sia
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta 10110 |
Tuliskan 3 perbedaan antara Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam Pramuka
Pos Terkait
Copyright © 2024 adaberapa Inc.
