Salah satu cara mengentaskan kemiskinan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan 5 strategi untuk menekan jumlah kemiskinan di Indonesia. Untuk diketahui, pada Maret 2018 kemiskinan di Indonesia menurun jadi 9,82 persen atau mencakup 25,9 juta penduduk Indonesia.

"Untuk terus menekan angka kemiskinan, pemerintah menyiapkan lima strategi. Pertama, meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif," ujar Bambang saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/7).

Di tataran ekonomi makro, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim Investasi, menjaga regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan mengembangkan infrastruktur wilayah tertinggal.

"Untuk ekonomi mikro, bagi masyarakat sangat miskin dan miskin, pemerintah berupaya memberikan bantuan pangan (rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunal (BPNT), Bantuan Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan), dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat," jelas Bambang.

Selanjutnya, untuk masyarakat miskin dan rentan, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan dengan akses permodalan, meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran, mengembangkan keterampilan layanan usaha, serta mengembangkan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan.

Langkah kedua untuk menekan jumlah kemiskinan, pemerintah akan memantapkan kelompok menengah ke bawah juga melakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa untuk memperkuat infrastruktur konektivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang sekaligus memperkuat pengembangan produk lokal dan jaringan rantai pasok produk ekspor terus dilaksanakan.

"Selain itu, penguatan perekonomian Inspired middle Income class diwujudkan melalui kemudahan izin usaha bagi pemula, penguatan usaha mikro dan kecil serta pemberdayaan koperasi, serta peningkatan keahlian tenaga kerja dan sertifikasi keahlian,"

Selanjutnya langkah ketiga ialah melakukan reformasi anggaran subsidi. Alokasi untuk subsidi bahan bakar turun signifikan sejak 2015. Alokasi subsidi dialihkan ke Dana Desa dan Transfer Daerah untuk mengurangi ketimpangan. Reformasi subsidi terus dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran, kesinambungan fiskal dan diversifikasi energi.

Sementara itu langkah keempat yaitu peningkatan anggaran perlindungan sosial. Pada periode 2010 hingga 2018, penurunan subsidi yang signifikan, dari 3,4 persen menjadi 0,8 persen PDB pada periode 2015 dan 2018 dialokasikan untuk perlindungan sosial melalui premi asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin serta perluasan program bantuan sosial. Pada 2018, anggaran yang cukup besar akan dialokasikan untuk infrastruktur dan investasi ekonomi.

Terakhir langkah kelima yaitu melakukan penguatan ekonomi domestik dan tata kelola impor. Penguatan ekonomi domestik diwujudkan melalui realisasi peningkatan kemudahan berusaha di daerah yang dipantau dengan ketat, mengingat implementasinya sering tidak sesuai dengan kebijakan pusat.

"Selain itu, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat dengan menjaga inflasi terutama dari tekanan sisi suplai melalui pengurangan hambatan arus distribusi antarwilayah dan antarpulau, mengefektifkan TPID, serta mendorong penyediaan produksi pangan dan bahan pokok lain," jelasnya.

"Investor domestik dan wirausaha lokal juga didorong untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Pemerintah mengurangi tekanan impor melalui penerapan kewajiban penyedia lapak online menjual barang lokal dengan komposisi minimal tertentu serta kemudahan investasi sektor industri untuk menyediakan bahan baku yang selama ini diimpor," tandasnya.

Ini salah satu faktor bantu Indonesia capai tingkat kemiskinan terendah sejak 1998
Bansos Rastra dan BPNT dinilai kurangi kemiskinan di Indonesia
Membandingkan pernyataan soal kemiskinan versi Prabowo dan Sri Mulyani
Pembangunan infrastruktur diyakini angkat perekonomian dan kurangi kemiskinan
Prabowo: Saya lihat rakyat tambah miskin, kekayaan Indonesia diambil

Lihat Foto

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO

Tukang rongsokan tengah istirahat di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (22/4/2020). Di tengah pandemi Covid-19 dalam situasi yang sangat berat, pemerintah mengumumkan akan terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan hingga 3,78 juta orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anjloknya pertumbuhan ekonomi serta penerapan restriksi sosial dan mobilitas di berbagai wilayah sebagai akibat pandemi Covid-19, tidak hanya berpotensi mengakibatkan hilangnya lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga meningkatkan kemiskinan secara masif.

Lembaga penelitian CORE Indonesia (Center of Reform on Economics) mengatakan dalam siaran pers Selasa (5/5/2020), masyarakat golongan rentan dan hampir miskin ini umumnya bekerja di sektor informal dan banyak yang sangat bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah.

Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan, persebaran Covid-19 yang saat ini terpusat di wilayah perkotaan menyebabkan potensi peningkatan kemiskinan lebih besar terjadi di perkotaan.

Baca juga: Ramai Sentimen Positif, IHSG Diproyeksikan Menghijau

Hal yang perlu diwaspadai selanjutnya yakni potensi penyebaran wabah dari wilayah perkotaan ke pedesaan tidak dapat dicegah, di antaranya melalui pembatasan mobilitas orang dari kota ke desa, lonjakan jumlah kasus Covid-19 di wilayah pedesaan tak dapat dihindari.

“Dampaknya, potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di pedesaan akan lebih besar dibanding prediksi di atas. Artinya, beban pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, baik melalui subsidi, bantuan sosial dan lainnya, menjadi semakin besar,” kata Faisal melalui siaran pers, Selasa (5/52020).

CORE merumuskan lima rekomendasi penanggulangan kemiskinan akibat pandemi Covid-19 yakni dengan menekankan pentingnya meletakkan prioritas kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saat ini pada menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di sekitar garis kemiskinan.

Baca juga: Kenang Didi Kempot, Erick Thohir: Indonesia Kehilangan Musisi Bersahaja

Adapun lima langkah untuk menganggulangi kemiskinan yang bisa dilakukan meliputi :

1. Update Data Penduduk

Target penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dianggarkan pemerintah selama pandemi adalah 10 juta keluarga dengan alokasi anggaran Rp 37,4 triliun atau Rp 3,7 juta per tahun.

Sementara, Kartu Sembako ditargetkan sebanyak 20 juta keluarga dengan anggaran Rp 43,6 triliun, yang terdiri dari Rp 200.000 per bulan selama sembilan bulan, termasuk Rp 600.000 untuk 1,776 juta keluarga di Jabodetabek selama tiga bulan.

Selain itu, ada transfer cash dari Program Kartu Prakerja untuk 5,6 juta peserta senilai Rp 600.000 selama empat bulan.

“Di samping terus memperbaharui data penduduk miskin dan rentan miskin yang layak mendapatkan bantuan sosial, pemerintah perlu meningkatkan anggaran Bantuan Sosial dan memperluas jumlah penerima bantuan kepada penduduk yang jatuh miskin akibat Covid-19,” kata Faisal.

Baca juga: Antrean Online Klaim JHT BP Jamsostek Selalu Penuh? Ini Penjelasannya

Home / Soal IPS / Sosiologi

Salah satu cara mengentaskan kemiskinan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah ….

A. mematuhi aturan hukum yang ada dalam masyarakat

B. mengembangkan sikap kreatif dan inovatif

C. memiliki sikap disiplin dan kerja keras

D. membangun kerja sama antara pengusaha besar dan pengusaha menengah ataupun pengusaha kecil

E. memberikan pelayanan perkreditan melalui lembaga perkreditan perdesaan, seperti BKD, KUD, dan KUR

Pembahasan:

Salah satu cara mengentaskan kemiskinan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan pelayanan perkreditan melalui lembaga perkreditan perdesaan, seperti BKD, KUD, dan KUR, yang nantinya uang bisa digunakan untuk membuka usaha.

Jawaban: E

----------------#----------------

Jangan lupa komentar & sarannya

Email:

Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁