Pasal berapakah yang mengatur tentang agama dan kepercayaan?

KOMPAS.com – Manusia lahir ke dunia beserta hak asasi yang melekat bersamanya. Salah satu hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar adalah kebasan beragama dan berkepercayaan.

Indonesia sebagai negara yang merdeka dari kolonialisme, turut menegakkan hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama.

Kebebasan beragama serta saling menghormati antarumat beragama secara tegas tercantum dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Makna Pasal 29 ayat 1

Pasal 1 berasal dari sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Budiyono dalam buku Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan (2014) menyebutkan bahwa kemerdekaan lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa.

Baca juga: Makna UUD 1945 Pasal 28 dan 29

Ketuhanan Yang Maha Esa inilah yang menjadi pemersatu bangsa dan menjadi salah satu nilai penting dalam perjuangan kemerdekaan. Sehingga Indonesia merupakan bangsa yang tidak terpisahkan dari ajaran agama.

Ayat tersebut juga secara eksplisit menerangkan bahwa bangsa Indonesia melarang ketidakpercayaan terhadap tuhan seperti atheisme. Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan ketuhanan dan tidak mementingkan salah satu agama dan tidak sekuler.

Makna Pasal 29 ayat 2

Pasal 29 ayat 2 memiliki makna bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduknya untuk beragama dan beribat. Artinya, negara akan melindungi, menjamin, membina, dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.

Budiyono dalam Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia (2013) menyebutkan bahwa peran negara diperlukan untuk menciptakan dan memelihara suasana kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, damai, sejahtera, dan bersatu.

Pemerintah bertugas memberikan bimbingan dan juga pembinaan pada seluruh agama di Indonesia tanpa membeda-bedakannya. Pemerintah juga bertugas menjamin keamanan, kenyamanan beragama masyarakatnya, dan juga memelihara kerukunan antarumat.

Febri Handayani dalam jurnal Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 Serta Kaitannya dengan HAM (2009) menyebutkan bahwa kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi.

Baca juga: Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945

Artinya sesama umat beragama harus saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, juga bernegara.

Negara juga berfungsi melakukan pengawasan kehidupan beragama masyarakatnya agar terhindar dari pelanggaran HAM, aliran sesat, atau kepercayaan lain yang menyesatkan dan merugikan individu maupun negara.

macam macam norma. tolong lah kakaa​

Jelaskan tentang wilayah nkri sebutkan pula pasal dalam uud nri tahun 1945 dan undang-undang yang mengatur wilayah

siapa yang menjadi ketua bpupki​

tanggal berapa bpupki melakukan sidang pertama ​

Mengapa pembahasan ruu masyarakat hukum adat lambat

apa latar belakang perumusan sila pertama ?​

Perbedaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan

Perbedaan falsafah dengan ideologi pancasila

Perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat dilaksanakan untuk menjamin keadilan dan kedamaian. dalam usaha mewujudkan keadilan dan kedamaian ma … syarakat menurut uud 1945 merupakan tanggung jawab

Hukum perjanjian. Bagaimana akibat hukum yang timbul bila ternyata beras dan gula di dalam gudang mengalami kerusakan karena gudang tersebut bocor

tirto.id - Indonesia adalah negara demokratis yang berfondasikan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka itu, nilai-nilai Pancasila maupun UUD 1945 diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 tersebut juga dipraktikkan dalam menjamin hak bagi setiap warga negara IndonesiaSetiap orang di dunia memiliki hak baik sejak lahir maupun saat sebelum lahir. Hak tersebut dinamakan Hak Asasi Manusia. Selain itu, ada juga istilah hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang dasar.
Jimly Asshiddiqie, seperti dikutip dalam Modul PPKN Kelas XII, menyatakan ada beberapa hak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional bagi warga negara Indonesia, yakni sebagai berikut: 1. Hak asasi manusia yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia saja. Misal: mendapatkan pendidikan yang layak. 2. Hak asasi manusia yang berlaku pada kasus khusus untuk warga negara Indonesia dengan keutamaan tertentu. Contohnya, hak bagi warga untuk mendirikan partai politik.

3. Hak warga negara Indonesia menduduki jabatan melalui prosedur pemilihan langsung atau tidak langsung oleh rakyat. Misal: menjadi Presiden, anggota DPR, Bupati, Kepala Dukuh atau Ketua RT/RW.

Bunyi Pasal 29 UUD 1945

Pasal 29 UUD 1945 terdiri atas 2 ayat yang berbunyi:

-Ayat (1) "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa"

-Ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu."Selain dijamin oleh UUD 1945, kebebasan beragama dan menjalankan ajarannya juga termasuk sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara internasional.

"Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum atau secara pribadi."

Hak kebebasan beragama dinyatakan pula secara lebih rinci dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (pasal 18). Kovenan ini telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 [PDF].

Makna Pasal 29 UUD 1945 Ayat 1 dan 2

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Selain itu, pemerintah harus membimbing dan membina warga negaranya agar saling menghormati satu sama lain, serta memberlakukan peraturan yang adil tanpa memandang satu agama lebih tinggi dari lainnya.