Jelaskan yang anda ketahui tentang pembagian kekuasaan secara vertikal

Merdeka.com - Kamu pasti pernah mendengar tentang pembagian kekuasaan secara vertikal. Lalu, apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan secara vertikal ini? Yuk sekarang kita bahas tentang bagian dari pembagian kekuasaan ini.

Table of Contents Show

Pembagian Kekuasaan Horizontal
Konsep Pembagian Kekuasaan
Pembagian Kekuasaan Vertikal di Indonesia
Video yang berhubungan

Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan yang digolongkan menurut tingkatannya, misalnya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Menurut pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibagi menjadi daerah-daerah provinsi. Terus, daerah provinsi itu dibagi lagi jadi kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Menurut ketentuan itu, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia terjadi di antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Di tingkat pemerintahan daerah, pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat juga terjadi. Hubungan diantara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan adanya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam banyak bidang.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai bentuk tanggung jawab desentralisasi di Indonesia. Dengan asas-asas itu, pemerintah pusat memberikan hak pemerintahan ke pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Hal itu sudah dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Nah, sekarang kamu sudah tahu kan tentang apa itu pembagian kekuasaan secara vertikal, wilayahnya, dan apa buktinya yang ada di UUD? Bab tentang pembagian kekuasaan ini tentunya semakin menarik untuk dipelajari, apalagi jika bersama-sama. Jadi, selamat belajar kawan.

Lihat Foto

Kompas.com/Andreas Lukas Altobeli

Suasana saat Presiden Joko Widodo berpidato pada sidang tahunan MPR DPR DPD 2018 di Gedung DPR/MPR, Kamis (16/8/2018).

KOMPAS.com - Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari dua bagian. Yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian secara vertikal.

Pembagian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pembagian Kekuasaan Horizontal

Pembagian kekuasaan horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dalam UUD 1945, kekuasaan secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemberintah daerah. Pada pembagian kekuasaan di pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat.

Namun adanya perubahana UUD 1945 terjadi pergeseran pembagian kekuasaan di pemerintah pusat.

Baca juga: Macam-macam Kekuasaan Negara

Dalam buku Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (2010) karya Titik Triwulan, pada UUD 1945 hasil amandemen menetapkan empat kekuasaan dan tujuh lembaga negara.

Di mana pergeseranya adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis menjadi enam kekuasaan negara.

Kekuasaan konstitusi

Kekuasaan konstitusi merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD. Kekuasaan ini dipegang oleh Majelis Permusyawarar Rakyat (MPR). Pada Pasal 3 ayat (1) UUD 45 menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”

Dikutip situs Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau UUD yang mengatur pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan.

Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara.

Rika Marlina

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum dimana memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Hanya saja, untuk prinsip umumnya, seperti adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan Negara hukum di Indonesia.Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif), sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.

Kata Kunci: Pembagian Kekuasaan, Negara Hukum, UUD 1945.

ABSTRACT

Indonesia is a legal country which has different characteristics from the state of law applied in various countries. However, for the principle, such as the separation or division of power can still be used as a basis in realizing the rule of law in Indonesia. The implementation of power division in Indonesia consists of two parts, namely the horizontal power distribution and the vertical power distribution. The horizontal power distribution is the division of authority according to the functions of certain institutions (legislative, executive and judiciary), while the vertical power distribution is the division of powers by level, namely the division of authority between several levels of government.

Keywords: separation of power, state of law, constitution 1945.

View My Stats

tirto.id - Konsep pembagian kekuasaan negara di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yakni secara horizontal dan secara vertikal. Lantas, apa yang dimaksud dengan konsep pembagian kekuasaan secara vertikal dan bagaimana contohnya di Indonesia?

Kekuasaan berasal dari kata dasar “kuasa" yang artinya "mengurus" atau "memerintah". Merujuk istilah hukum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekuasaan merupakan fungsi menciptakan dan memantapkan kedamaian (keadilan) serta mencegah dan menindak ketidakdamaian atau ketidakadilan.

Sosiolog Talcot Parsons dalam The Distribution of Power in American Society (1957) mendefiniskan kekuasaan sebagai kemampuan umum untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh unit-unit organisasi kolektif dalam suatu sistem.

Kewajiban-kewajiban itu, lanjut Parsons, diakui dengan acuan kepada pencapaian tujuan-tujuan kolektif, dan bila ada pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban tersebut dapat dikenai oleh sanksi tertentu.

Dengan demikian, “kekuasaan negara" berarti kewenangan negara untuk mengatur rakyatnya guna mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan dengan menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh organisasi kolektif melalui sistem pemerintahan.

Baca juga:

6 Jenis Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia Secara Horizontal
Sejarah Majapahit: Struktur Pemerintahan & Pembagian Area Kerajaan
Apa Saja Macam-Macam Kekuasaan Negara?

Konsep Pembagian Kekuasaan

Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut:

Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang- undang.
Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Sementara Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan negara juga dapat dibagi atas tiga hal, yaitu:

Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan federatif dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif, dan fungsi mengadili menjadi kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan Trias Politika.

Fungsi negara yang berhubungan dengan pembagian kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan pembagian kekuasaan secara horizontal.

Sedangkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah atau negara bagian merupakan pembagian kekuasaan secara vertikal. Otonomi daerah, misalnya, merupakan contoh pembagian kekuasaan secara vertikal yang diterapkan di Indonesia.

Baca juga:

Macam Teori Kekuasaan Negara Menurut John Locke & Montesquieu
Mengenal Apa Itu Trias Politica yang Diterapkan di Indonesia
Pengertian Otonomi Daerah: Dampak Negatif dan Positifnya

Pembagian Kekuasaan Vertikal di Indonesia

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota).

Rika Marlina melalui tulisan berjudul "Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia" yang terhimpun di Jurnal Daulat Hukum (2018) menjelaskan, pada pemerintahan daerah juga berlangsung pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat.

Baca juga:

Pengertian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI
Apa Saja Prinsip dan Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah?
Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945

Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya.

Sebagai pengecualian, ada beberapa urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter, dan fiskal.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Baca juga: