Jelaskan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi pada masa awal kemerdekaan

di Keadaan Indonesia di awal kemerdekaan bisa dibilang sangat kurang dan jauh dari kata mapan. Pasalnya, kerusuhan dan berbagai insiden peperangan serta baku tembak masih sering terjadi. Hal ini dikarenakan masih ada kekuatan asing yang tidak ingin melihat Indonesia merdeka.

Table of Contents Show

Video yang berhubungan
Video yang berhubungan

Adapun sektor yang fokus diperbaiki oleh pemerintah untuk menstabilkan keadaan Republik Indonesia di awal kemerdekaan adalah bidang politik dan bidang ekonomi. Dimana, banyak permasalahan di bidang politik dan ekonomi yang menghambat keadaan Indonesia menjadi lebih baik di awal kemerdekaan, sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menstabilkan keadaan NKRI.

Kehidupan Politik

Kehidupan politik pada masa awal proklamasi ditandai dengan pembentukan berbagai badan/lembaga kelengkapan negara seperti BPUKI yang didirikan pada 28 Mei 1945 dengan diketuai oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat. BPUPKI sendiri berhasil menyelenggarakan 2 kali sidang, dimana sidang pertama pada 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945 yang berhasil menyusun keputusan akhir mengenai dasar negara Indonesia merdeka.

Sidang kedua, pada 22 Juni 1945 dan berhasil menyusun piagam Jakarta [Pancasila]. Kemudian mengadakan sidang kembali pada 10-11 Juli 1945 dan menghasilkan persetujuan atas isi preambule [pembukaan UUD 1945] yang diambil dari Piagam Jakarta.

Pada 7 Agustus 1945 BUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI, dimana tugas utamanya adalah pembentukan BKNIP yang bertugas membantu presiden. Kondisi politik Indonesia mulai mengalami perubahan ketika BKNIP mengajukan usul kepada Presiden, dimana Menteri bertanggung jawab kepada BKNIP bukan kepada Presiden maka lahirlah sistem parlementer dengan cabinet syahrir sebagai cabinet pertama.

[Baca juga: Mengintip Kehidupan Bangsa Indonesia Pada Awal Kemerdekaan]

Perubahan ini kemudian memicu lahirnya partai politik yang memiliki berbagai landasan. Misalnya PNI berhaluan nasionalis, PKI beraliran komunis, partai Murba, Partai Sosialis Indonesia dan Masyumi. Munculnya multipartai mengakibatkan cabinet di Indonesia pada masa awal demokrasi mengalami kondisi labil dimana 1 kabinet hanya dapat bertahan antara 1-2 tahun.

Kehidupan Ekonomi

Kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal proklamasi mengalami kekacauan yang mengakibatkan perekonomian nasional tidak stabil. Padahal perekonomian merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada berbagai permasalahan yang menghantui perekonomian Indonesia yaitu hiperinflasi, blokade ekonomi, dan kekosongan kas negara.

Ketika Indonesia mengalami blokade ekonomi oleh belanda, pemerintah berusaha menembus blokade tersebut dengan berbagai cara seperti diplomasi beras ke India dan mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Selain berusaha menembus blokade ekonomi, pemerintah juga berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dialami dengan berbagai cara, misalnya :

Memberlakukan Oeang Republik Indonesia [ORI] mulai tahun 1946 menggantikan mata uang Jepang yang telah dipakai sejak tahun 1942.
Mendirikan Bank Negara Indonesia [BNI 46] sebagai Bank Sirkulasi pada 1 November 1946.
Melakukan pinjaman lunak sebesar Rp.1.000.000.000 atas persetujuan BP-KNIP yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman.
Membuka Indonesia Office [Indoff] di Singapura sejak tahun 1947 sebagai perwakilan dagang resmi di Singapura.
Mengadakan hubungan dagang dengan pengusaha Amerika Serikat yang dirintis oleh Badan Semi Pemerintah di bawah Dr, Soemitro Djojohadikusumo.

Sayangnya, langkah-langkah tersebut belum cukup membuahkan hasil untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. hingga pada Februari 1946 pemerintah melaksanakan konfrensi ekonomi yang membahas mengenai peningkatan produksi dan distribusi bahan makanan, masalah sandang, dan penataan administrasi perkebunan milik asing. Selain konfrensi ekonomi, di masa awal kemerdekaan pemerintah juga meluncurkan berbagai kebijakan seperti :

Kasimo Plan, merupakan usulan dari J Kasimo [Menteri Persediaan Makanan Rakyat] yang berisi anjuran kepada masyarakat untuk memperbanyaak kebun bibit dan padi unggul, penyembelihan hewan pertanian dicegah, serta tanah ksoong harus ditanami.
Planning Board [Badan Perencana Ekonomi] yang didirikan 19 Januari 1947 atas usulan dr. A. K.Gani [Menteri Kemakmuran] yang bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun yang akhirnya disepakati sebagai Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.
Pinjaman Nasional, merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Surachman [Menteri Keuangan] dengan persetujuan BP-KNIP untuk penyaluran pinjaman nasional guna menarik kepercayaan masyarakat.
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang [Rera], merupakan program yang bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi selain meningkatkan efisiensi.
Persatuan Tenaga Ekonomi [PTE] merupakan organisasi yang dipimpin oleh BR.Motik dan bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta agar perusahaan swasta dapat memperkuat ekonomi nasional dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.

Lihat Foto

Kemenkeu

Oeang Republik Indonesia [ORI]

KOMPAS.com - Indonesia telah dinyatakan merdeka berkat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 silam.

Namun meskipun sudah merdeka, kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan masihlah belum stabil.

Faktor utama penyebab kesulitan ekonomi di awal kemerdekaan adalah sebagai berikut:

Baca juga: Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

Inflasi

Pada masa pasca kemerdekaan antara tahun 1945 sampai 1950, kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk.

Terjadi hiperinflasi atau kenaikan harga-harga barang secara ekstrem. Salah satu penyebab inflasi yakni beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.

Saat itu, pemerintah RI menyatakan terdapat tiga mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Mata uang De Javasche Bank [DJB], mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang diakui dan digunakan bersamaan.

Belum selesai di situ, pada tanggal 6 Maret 1946, panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya mata uang NICA di daerah yang ditempati Sekutu.

Munculnya uang NICA ini sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat merosot.

Begitu pemerintah RI mengetahui hal tersebut, melalui Perdana Menteri Syahrir, mereka memproses tindakan Jepang yang dianggap sudah melanggar persetujuan.

Persetujuan tersebut berisikan bahwa tidak akan muncul mata uang baru apabila belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia.

Baca juga: Keuangan Negara: Definisi dan Mekanisme Pengelolaan

Salah satu sektor yang diperbaiki oleh pemerintah Republik Indonesia saat itu adalah sektor perekonomian. Perekonomian merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika Republik Indonesia terbentuk, kondisi perekonomian Indonesia masih kacau. Berbagai permasalahan seperti hiperinflasi, blokade ekonomi, dan kekosongan kas negara.

1. Kebijakan untuk Mengatasi Hiperinflasi
Salah satu permasalahan yang menyebabkan kacaunya perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan adalah hiperinflasi. Hiperinflasi adalah keadaan menurunnya nilai mata uang secara berlebihan. Kondisi tersebut disebabkan peredaran mata uang Jepang secara besar-besaran dalam masyarakat. Dengan kondisi tersebut dibutuhkan uang dalam jumlah banyak untuk membeli barang. Sementara itu, pemerintah Indonesia belum dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang karena belum memiliki mata uang pengganti. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

a. Pinjaman Nasional
Kekosongan kas negara menjadi salah satu pemicu besarnya inflasi di Indonesia pada awal kemerdekaan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya dengan melakukan pinjaman nasional.

Pinjaman nasional merupakan kebijakan yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dan dilaksanakan atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat [BP-KNIP]. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah membentuk Bank Tabungan Pos yang berguna menyalurkan pinjaman.

Banyak rakyat Indonesia yang mendukung kebijakan ini. Rakyat dengan sukarela pergi ke Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian untuk mengumpulkan uang dan dipinjamkan kepada negara. Pada tahap pertama, pinjaman nasional berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000.00.

b. Mengeluarkan Oeang Republik Indonesia [ORI]
Ketika Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Akhirnya, pada tanggal 30 Oktober 1946 pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas pertama yang dikenal dengan nama Oeang Repoeblik Indonesia[ORI].

Mata uang ORI digunakan sebagai alat pembayaran yang sah sekaligus sebagai mata uang pengganti mata uang Jepang dengan kurs satu per seribu. Setiap seribu mata uang Jepang bernilai satu Rupiah ORI. Pemerintah juga membatasi bahwa setiap keluarga hanya boleh memilik Rp. 300.00 dan bagi yang tidak berkeluarga Rp. 100.00. Sejak saat itu, mata uang Belanda dan Jepang yang beredar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peredaran uang ORI mulai mengalami permasalahan sejak Agresi Militer I dan Agresi Militer II Belanda. Dalam agresi militer tersebut setiap daerah di Indonesia mengeluarkan banyak biaya untuk perang. Sementara itu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mulai mengalami kesulitan sejak intensifnya serangan Belanda. Oleh karena itu, muncul inisiatif dari setiap pemimpin daerah untuk menerbitkan Oeang Repoeblik Indonesia Daerah [ORIDA].

Tindakan tersebut disetujui oleh pemerintah pusar dan dilakukan dengan tujuan mengatasi masalah kekurangan pasokan uang tunai karena sulitnya hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Tindakan mencetak uang daerah tersebut salah satunya dilakukan oleh Teuku Moh. Hassan, Gubernur Sumatra yang mengeluarkan Oeang Repoeblik Indonesia Provinsi Soematra [OERIPS] pada tanggal 12 Desember 1947.

c. Membentuk Bank Negara Indonesia
Keluarnya ORI ternyata menimbulkan masalah baru dalam perekonomian Indonesia. Masalah tersebut disebabkan peredaran ORI dalam masyarakat yang tidak terkendali. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mengatur percetakan dan peredaran ORI dalam satu sistem perbankan Republik Indonesia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia meresmikan pembentukan Bank Negara Indonesia 46 [BNI 46] sebagai bank induk pada tanggal 1 November 1946.

Pendirian BNI berawal dari Yayasan Pusat Bank yang didirikan oleh Margono Djojohadikusumo pada bulan Juli 1946. Bank Negara Indonesia [BNI 46] dikelola oleh pemerintah Indonesia dibawah menteri keuangan Syafruddin Prawiranegara. Sebagai direktur diangkat Margono Djojohadikusumo dan wakil direktur Sabaroedin. Bank Negara Indonesia dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu, BNI juga bertugas mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta asing.

2. Menembus Blokade Ekonomi Belanda
Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda berambisi ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Keinginan untuk menguasai Indonesia terlihat jelas ketika Belanda melakukan blokade ekonomi sejak bulan November 1945. Dalam pelaksanaannya, Belanda memusatkan blokade di jalur perdagangan laut. Tujuan Belanda untuk melakukan blokade ekonomi sebagai berikut.
a. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
b. Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.
c. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bangsa asing.

Dengan adanya blokade ekonomi ini, Belanda berharap keadaan sosial dan ekonomi bangsa Indonesia memburuk sehingga rakyat tidak percaya terhadap pemerintah Indonesia. Dalam keadaan demikian, Belanda akan mudah mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Pemerintah Indonesia berusaha menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda dengan berbagai usaha. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai berikut.

a. Melaksanakan Diplomasi Beras
Pemerintah Indonesia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melaksanakan diplomasi beras ke India. Tindakan tersebut dilakukan atas inisiatif Perdana Menteri Sultan Sjahrir. Pada tahun 1946 pemerintah Indonesia mendengar bahwa rakyat India dilanda bencana kelaparan. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia mengalami surplus beras sekitar 200.000-400.000 ton. Akhirnya, pemerintah Indonesia memutuskan mengirim bantuan beras 500.000 ton kepada India. Bagi Indonesia, bantuan beras ke India tersebut mengandung muatan politis. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia membutuhkan rekan yang mengakui keberadaannya. Bantuan yang diberikan Indonesia kepada India membuat India menjadi negara Asia yang paling aktif membantu perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam forum internasional.

b. Membentuk Lembaga Banking and Trading Company [BTC]
Usaha menembus blokade ekonomi juga dilakukan dengan mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Usaha tersebut dilakukan dengan Banking and Trading Company [BTC] yang dikenal dengan sebutan Badan Pusat Jual Beli. Organisasi tersebut diketuai oleh Dr. Soemitro Djojohadikusumo yang merupakan putra dari Margono Djojohadikusumo dan diwakili Dr. Ong Eng Die yang merupakan ahli hukum asal Manado.

BTC berperan sebagai agen perusahaan pemerintah untuk mengawasi seluruh kegiatan perdagangan ke luar atau masuk daerah Republik Indonesia. BTC juga berperan melakukan kegiatan ekspor impor. Hasil-hasil bumi indonesia dibeli BTC dari rakyat. Selanjutnya, barang-barang tersebut diperjualbelikan ke luar negeri dengan sistem barter. Dari sistem tersebut, pemerintah Indonesia memperoleh alat-alat keperluan kantor, alat-alat industri, obat-obat, dan perlengkapan militer.

Hubungan dagang yang dilakukan pemerintah Indonesia mulai meluas seiring dengan perkembangan BTC. Melalui BTC, pemerintah Indonesia berhasil melakukan hubungan dagang dengan salah satu perusahaan Amerika Serikat yaitu Isbrantsen Inc. Perusahaan Amerika Serikat tersebut akhirnya mengirim kapal Martin Behrmann untuk mengangkut barang dari pelabuhan Cirebon. Pada tanggal 7 Februari 1947, kapal Martin Behrmann berangkat dengan muatan hasil bumi Indonesia menuju New York. Mengetahui hal tersebut, Belanda mengerahkan angkatan lautnya dan menghentikan kapal Martin Behrmann di pelabuhan Tanjung Priok.

c. Membentuk Indonesia Office [Indoff]
Pemerintah Indonesia membentuk Indonesia Office [Indoff] di Singapura pada tahun 1947. Pembentukan Indoff ini dikarenakan Indonesia ingin menjadikan Sumatra sebagai pintu gerbang perdagangan internasional. Sumatra dipilih karena Sumatra merupakan daerah yang sejak dahulu menjadi daerah lalu lintas perdagangan internasional. Hasil-hasil bumi Sumatra merupakan komoditas perdagangan yang laku di pasar internasional. Wilayah perairan Sumatra yang luas juga menyulitkan Belanda melakukan pengawasan secara ketat.

Indonesia Office [Indoff] dipimpin oleh Mr. Oetojo Ramelan dan dibantu Soerjono Darusman, Mr. Zairin Zain, Thaharudin Ahmad, dan Dr. Soeroso. Indoff bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri Indonesia. Selain itu, Indoff secara rahasia berfungsi sebagai pengendali upaya menembus blokadi Belanda serta melakukan perdagangan barter dengan bantuan Angkatan Laut Republik Indonesia dan pemerintah daerah penghasil barang ekspor. Salah satu upaya Indoff adalah mengirim karet secara diam-diam dari pelabuhan Belawan, Medan menuju Singapura.

d. Membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri [KPULN]
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan membentuk perwakilannya di luar negeri dengan nama Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri [KPULN] yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri bertugas membeli senjata dan perlengkapan perang. Tokoh-tokoh yang tergabung dalam organisasi tersebut antara lain John Lie, O.P. Koesno, Ibrahim Saleh, dan Chris Tampenawas. Tokoh-tokoh tersebut berperan besar dalam upaya menembus blokade laut yang dilakukan Belanda.

3. Konferensi Ekonomi
Pada awal kemerdekaan, pemerintah masih berkonsentrasi pada pemulihan dampak pendudukan Jepang dan mengatasi kedatangan Belanda beserta sekutu. Oleh karena itu, pada bulan Februari 1946 pemerintah mengadakan Konferensi Ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo. Konferensi Ekonomi dilaksanakan dengan agenda menyamakan persepsi dan meraih kesepakatan dalam menanggulangi masalah perekonomian.

Konferensi Ekonomi tersebut dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat. Dalam konferensi Ekonomi tersebut dihasilkan keputusan mengenai perubahan sistem ekonomi perang Jepang yang bersifat desentralisasi menjadi sentralisasi. Selanjutnya, perubahan organisasi Pengawasan Makanan Rakyat menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Makanan [BPPM] yang dipimpin oleh dr. Sudarsono. Organisasi tersebut merupakan awal berdirinya Badan Urusan Logistik [Bulog].

Keberhasilan penyelenggaraan Konferensi Ekonomi berlanjut hingga Konferensi Ekonomi kedua di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Agenda Konferensi Ekonomi kedua membahas masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Dalam Konferensi Ekonomi kedua tersebut Wakil Presiden Moh. Hatta mengusulkan adanya rehabilitasi pabrik gula karena gula merupakan komoditas ekspor penting yang harus dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan gagasan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1946 tanggal 21 Mei 1946 tentang pembentukan Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara [BPPGN] dengan status perusahaan Negara di bawah pimpinan Notosudirjo. Selanjutnya, muncul Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1946 tanggal 6 Juni 1946 mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara [PPN].

4. Planning Board
Pemerintah Indonesia membentuk Planning Board [Badan Perancang Ekonomi]. Planning Board dibentuk atas usul Menteri Kemakmuran A.K. Gani. Lembaga yang terbentuk pada tanggal 19 Januari 1947 ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu tertentu. Pada awalnya dihasilkan keputusan mengenai rencana pembangunan jangka waktu 2-3 tahun. Dalam perkembangannya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.

Sesudah badan perancang ini bersidang. Menteri Kemakmuran A.K. Gani mengumumkan kebijakan pemerintah tentang Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Langkah awal untuk merealisasikan rencana tersebut sebagai berikut.
a. Pemerintah Indonesia mengambil alih semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang sebelum perang menjadi milik Belanda.
b. Bangunan vital milik asing akan dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi.
c. Perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap pemerintah Indonesia.
d. Perusahaan modal asing lainnya akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Indonesia-Belanda.

Pada bulan April 1947 Badan Perancang Ekonomi ini berubah menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi [PPSE] yang bertugas mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi. Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun yang disepakati memiliki beberapa prioritas seperti bangunan-bangunan umum l, perkebunan, dan industri yang telah ada sebelum perang menjadi milik negara. Akan tetapi, pelaksanaan rencana tersebut baru terealisasi pada tahun 1957.

5. Plan Kasimo
Indonesia merupakan negara agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Melihat kondisi tersebut, Menteri Persediaan Makanan Rakyat I.J. Kasimo mencetuskan kebijakan yang disebut Plan Kasimo. Plan Kasimo merupakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan produksi pangan dan mencapai swasembada pangan. Plan Kasimo akhirnya terlaksana melalui Rencana Produksi Tiga Tahun [1948-1950]. Adapun pokok-pokok Plan Kasimo meliputi beberapa aspek sebagai berikut.
a. Perluasan kebun bibit dan padi unggul.
b. Pencegahan penyembelihan hewan pertanian.
c. Penanaman kembali tanah kosong.
d. Pemindahan penduduk [transmigrasi] 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatra dalam jangka waktu 10-15 tahun.

6. Persatuan Tenaga Ekonomi
Beberapa bulan sebelum kekalahan Jepang hingga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, para pemimpin bangsa Indonesia mengadakan beberapa kali rapat membahas perekonomian bangsa. Dalam pertemuan di Bandung pada tanggal 6-8 April 1945, Moh. Hatta mencetuskan ide mengenai ekonomi kerakyatan sebagai dasar pembangunan ekonomi Indonesia. Ekonomi kerakyatan dapat diartikan sebagai ekonomi koperasi. Dari gagasan ekonomi kerakyatan pula muncul gagasan mengenai pembentukan Persatuan Tenaga Ekonomi.

Persatuan Tenaga Ekonomi terbentuk pada bulan September 1945 di Jakarta dengan ketua Basyaruddin Rahman Motik. Tujuan pembentukan Persatuan Tenaga Ekonomi yaitu menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta untuk memperkuat persatuan dan mengembangkan perekonomian nasional. Selain itu, Persatuan Tenaga Ekonomi berupaya melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang untuk memperkukuh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Beberapa organisasi pedagang yang tergabung dalam Persatuan Tenaga Ekonomi antara lain Gabungan Perusahaan Perindustrian, Pusat Perusahaan Tembakau dan Gabungan Saudagar Indonesia daerah Aceh [Gasida].

Sumber //ilmusejarahpeminatan.blogspot.com