Hal ini terjadi, saat Mentan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian Brunei Darussalam Dato Ali Apong, di sela-sela pertemuan para Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ASEAN (40th AMAF) ke-40 di Hanoi, Vietnam. Dalam keterangan pers yang Kompas.com terima, Minggu (14/10/2018), Amran menyampaikan, Indonesia dengan Brunei Darussalam memiliki kedekatan sejarah, kesamaan kondisi lingkungan dan sumber daya alam, serta agroklimat. “Untuk itu Indonesia dan Brunei Darussalam penting menjalin kerja sama di bidang pangan,” ucapnya. Sementara itu, Dato Ali Apong mengucapkan terima kasih kepada Andi Amran Sulaiman atas dukungannya terhadap upaya pengembangan pertanian padi di Brunei Darussalam. Ia berharap dukungan ini untuk terus ditingkatkan dan dilanjutkan. “Kementerian Pertanian Brunei Darussalam telah bekerja sama dengan salah satu perusahaan swasta penyedia bibit padi varietas unggul Sembada asal Indonesia,” tuturnya. Menurutnya, berkat dukungan penyediaan bibit padi varietas unggul tersebut, produktivitas padi di Brunei Darussalam telah meningkat. Dari sebelumnya 2 ton per hektar (ha) menjadi 6 ton per ha. Kondisi ini pun sangat berarti dan penting bagi kecukupan pangan Brunei Darussalam. “Peningkatan produktivitas menjadi perhatian utama, di saat keterbatasan Brunei Darussalam dalam penyediaan tambahan lahan untuk pangan,” sebutnya. Terkait hal tersebut, Mentan Amran menyambut baik permintaan Dato Ali Apong. Mentan mengatakan hal ini justru menjadi potensi sangat besar bagi kedua negara untuk bersinergi mengembangkan pertanian, khususnya di wilayah perbatasan.
Lebih dari itu, Amran mengatakan, keberhasilan pengembangan pertanian di perbatasan tidak hanya akan menjamin kecukupan dan keberlanjutan pasokan pangan bagi masyarakat di kedua negara. Namun juga menjamin kecukupan pasokan pangan bagi masyarakat di wilayah ASEAN serta dunia. “Kerja sama bidang pertanian di wilayah perbatasan dapat diperluas tidak hanya mencakup Indonesia dan Brunei Darussalan. Namun, juga negara-negara lain yang berbatasan di wilayah ASEAN,” ungkap Amran. Lebih lanjut Amran menyatakan, dalam peningkatan produktivitas perlu upaya terintegrasi, tidak hanya pemanfaatan varietas unggul. Namun, juga memerlukan introduksi inovasi dan teknologi pengelolaan air dan sumber hara. Bahkan mekanisasi yang dapat mendorong peningkatan Indeks Pertanaman (IP) pada wilayah-wilayah pertanian suboptimal. “Dari semula hanya satu kali tanam per tahun menjadi 2 atau bahkan 3 kali tanam per tahun,” terangnya. Untuk diketahui tuntutan peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan Brunei Darussalam. Hal ini karena jumlah penduduk Indonesia sangat besar (sekitar 260 juta) serta laju pertumbuhannya yang cukup tinggi, mencapai 1,4 persen atau sekitar 3 juta penduduk per tahun. Maka dari itu, untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Pertanian RI telah meluncurkan Program Upaya Khusus (UPSUS). Program ini mencakup perubahan kebijakan, pembangunan infrastruktur dan industri hilirisasi, pengelolaan rantai pasok, serta pemberdayaan masyarakat petani di perdesaan.
Dalam 4 tahun terakhir, program tersebut pun telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, khususnya produksi sejumlah komoditas pertanian strategis yang meningkat secara signifikan. Hasilnya produksi pertanian Indonesia mampu memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri dan bahkan melakukan ekspor ke sejumlah Negara. Tercatat, dalam 3 tahun terakhir, ekspor komoditas pertanian Indonesia meningkat hingga 24 persen. Amran pun mengundang Dato Ali Apong berkunjung ke Indonesia untuk dapat melihat secara langsung kemajuan sektor pertanian di Indonesia, serta membahas rencana kerja sama pengembangan sektor pertanian di wilayah perbatasan kedua negara. Kerja sama yang membangun sinergi permanen melibatkan BUMN dan swasta untuk peningkatan produksi, nilai tambah, dan kesejahteraan petani di kedua negara. Bahkan Amran berharap, kerja sama serupa juga bisa terjadi antara negara-negara lain di kawasan ASEAN, seperti Malaysia dan Filipina. Terkait ajakan tersebut, Dato Ali Apong menyambut baik dan akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. Sebagai informasi, dalam pertemuan bilateral tersebut Menteri Pertanian RI didampingi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Tata Hubungan Kerja, serta Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri. Sementara itu, Menteri Pertanian Brunei Darussalam didampingi oleh Sekretaris Jenderal serta beberapa pejabat senior Kementerian Pertanian Brunei Darusalam. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Kamis, 12 Nopember 2009 INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia mengajak investor dari Brunei Darussalam untuk mengembangkan sektor pertanian di tanah air. Hal itu dikatakan Menteri Pertanian Suswono ketika bertemu dengan Menteri Perindustrian dan Sumberdaya Alam Pehin Dato Yahya, di Jakarta Kamis (12/11). Phaknya pada 11 November 2009 kemarin telah menyampaikan ajakan usaha patungan tersebut. "Kita mengundang mereka guna mengembangkan peternakan khususnya domba, kambing dan ayam untuk tujuan ekspor ke Timur Tengah," katanya ketika menjelaskan hasil kunjungannya ke Brunei Darussalam 10-11 November 2009. Selain itu, tambahnya, Indonesia juga mengajak negara yang terletak di Pulau Kalimantan itu untuk melakukan kerjama pengembangan varietas padi yang banyak diminati konsumen Brunei serta kemungkinan pasokan sayur dan buah dari Indonesia. Sementara itu dalam pertemuan tersebut Brunei Darussalam mengusulkan kerjasama penanggulangan hama terpadu dan pengembangan lahan gambut. "Indonesia pada prinsipnya dapat menyediakan tenaga ahli di bidang itu dan akan merancang pelatihan yang diperlukan," katanya. Menyinggung rencana investasi tersebut, Suswono menyatakan, belum ada pembahasan secara mendetail belum karena masih dalam tahap awal yang mana diharapkan ada pembicaraan lebih lanjut dalam kunjungan balasan Menteri Brunei ke Indonesia nantinya. Kerja sama kedua negara ini nantinya akan diperkuat dengan nota kesepahaman (MOU) dan Indonesia telah menyerahakn konsep MOU untuk dipelajari lebih lanjut oleh pihak Brunei. "Diharapkan MOU ini akan ditandatangani pada kesempatan kunjungan balasan Menteri Brunei dalam waktu dekat," katanya. Selain bertemu dengan Menteri Perindustrian dan Sumberdaya Alam Brunei, di sela sidang menteri pertanian dan kehutangan Asean (AMAF) tersebut Mentan juga sempat melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Kamboja dan Menteri Luar Negeri Myamar untuk membahas kerjasama sektor pertanian dengan dua negera tersebut. Pada kesempatan itu Mentan Suswono juga menyerahkan, bantuan alat mesin pertanian (alsintan) berupa 10 unit penggilingan padi untuk Myamar yang juga dimaksudkan sebagai upaya promosi produk alsintan Indonesia untuk kemungkinan di pasarkan di kawasan Asean. Bantuan serupa juga diserahkan kepada Menteri Luar Negeri Kamboja Chan Tong Yves berupa 15 unit traktor tangan, 15 unit power thresher dan 2 unit penggilingan padi. [*/hid] Sumber : inilah.com Share:
Brunei Darussalam will limit its agricultural land use to one percent, a government minister pledged this week.
JAKARTA , Indonesia – Brunei Darussalam akan membatasi penggunaan lahan pertanian hingga satu persen, janji menteri pemerintah Brunei bulan lalu, seraya mengatakan bahwa negara kecil di pulau Kalimantan ini mempunyai “niat politik kuat” bagi pelestarian hutan. Negara Brunei, dengan luasan kurang lebih sama dengan Bangkok, tiga per empat dari luas daratannya ditutupi hutan, sebagian besar di antaranya berada di Jantung Kalimantan, 22 juta hektar lanskap dengan hutan konservasi bernilai tinggi. Brunei berkomitmen terhadap “upaya pertanian lestari dan bertanggung jawab,”ujar Pehin Dato Yahya Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber Daya Utama, dalam pidatonya pada hari terakhir KTT Hutan Asia awal bulan lalu. “Kami membatasi produksi pertanian, tidak boleh melebihi satu persen dari lahan kami, bahkan untuk produksi penting makanan pokok seperti beras,” kata Bakar. Ia mengatakan, negaranya berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia dan Malaysia – yang berbagi pulau dengan Brunei – dalam melestarikan Jantung Kalimantan, sebagaimana kesepakatan deklarasi bersama di tahun 2007. “Di Brunei ada niatan politik kuat serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk melindungi dan melestarikan warisan hutan alam ,” katanya. Dia mengatakan, Brunei juga berkomitmen memanfaatkan “teknologi dan tepat guna” agar tercapainya ketahanan pangan melalui varietas tanaman lebih unggul serta teknik pertanian yang lebih produktif, ketimbang menebang habis hutan untuk pertanian. Negara ini akan terus menawarkan hutan hujan tropisnya bagi penelitian dan studi, kata Bakar, dan menambahkan bahwa Brunei telah memutuskan menghentikan penebangan kayu di hutan cadangan produksi “guna mempertahankan integritas ekosistem hutan “. “Kami memahami, peningkatan nilai ekosistem hutan yang berdasarkan pada layanan ekologi dan keanekaragaman hayati memiliki nilai lebih dibandingkan hanya dari layanan kayu,” katanya. Kalimantan telah kehilangan sekitar setengah tutupan hutannya, dalam dekade terakhir sebagian besar akibat penebangan kayu keras tropis yang diintensifkan pada 1970-an; aktivitas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit dengan cepat meluas akhir-akhir ini. Pembelajaran dari Filipina
Berpidato setelah menteri dari Brunei, Demetrio Ignacio, wakil dari Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina, menjelaskan dalam pertemuan ini, bagaimana penggundulan hutan yang merajalela telah meninggalkan tutupan hutan di negaranya 24 persen saja, salah satu yang terendah di Asia Tenggara, dan bagaimana pemerintah berusaha keras mulai memulihkan hutan. ( Lihat videonya di atas). Sejak tahun 2011, mereka telah memetakan program ambisius penanaman pohon guna mengembalikan tutupan hutan hingga 30 persen pada tahun 2016; serta telah menerapkan larangan penebangan yang pertama di negara ini. Sejak itu, pihak berwenang telah menyita 25,5 juta kaki papan hasil hutan yang dipanen secara ilegal dan telah menghukum lebih dari 180 orang yang secara ilegal telah mengakibatkan kerusakan hutan, kata Ignacio. Negara ini menggunakan pesawat tanpa awak untuk memantau deforestasi dan telah mengurangi titik pembalakan liar hingga 84 persen, kata Ignacio, dari 197 titik ke 31 titik sejak 2011. “Kami akan mengurangi titik ini sampai habis,” katanya. Wakil negara tersebut juga menekankan pentingnya membatasi deforestasi dalam memerangi perubahan iklim, menunjuk pada kehancuran yang diakibatkan oleh bencana seperti topan Haiyan, yang mengoyak beberapa bagian negara, menewaskan lebih dari 6.000 orang dan menyebabkan puluhan ribu pengungsi. Menurut proyeksi Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim, jika temperatur naik lebih dari dua derajat Celsius pada akhir abad, akan “berimplikasi serius bagi Filipina,” kata Ignacio. “Kami adalah salah satu negara yang paling rentan akan perubahan iklim di dunia.” |
Jelaskan pemanfaatan sektor pertanian Brunei Darussalam
Pos Terkait
Copyright © 2024 adaberapa Inc.
