Jelaskan beberapa fungsi uud negara ri tahun 1945

FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibahas secara mendalam pada Bab berikutnya, UUD 1945 menempati urutan tertinggi.

Hans Kelsen mengemukakan teorinya tentang jenjang norma hukum/stufentheorie, dimana norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar/groundnorms (Alwi Wahyudi, 2012 : 305).

Jadi Peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Maksudnya Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berdasarkan asas “Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula”. Apabila terdapat pertentangan antara peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi, maka dapat diajukan uji materi. Adapun kewenangan uji materi dimilki oleh dua lembaga yaitu Mahamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, letak perbedaannya ialah :

1)   Apabila ada Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka yang berwenang menguji ialah Mahkamah Konstitusi/MK.

2)   Apabila ada peraturan perundang-undang di bawah undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang maka yang berwenang menguji ialah Mahkamah Agung/MA.

Sebagaimana di jelaskan dimuka, Undang-undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi.

Berdasarkan uarain tersebut, Undang-undang Dasar 1945 memiliki fungsi sebagai

1)   Pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2)   Pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

3)   Alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.

Fungsi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

• Pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara
• Pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
• Alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan apakah norma tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD Tahun 1945

Dengan demikian, fungsi UUD 1945 adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan penyusun peraturan, serta sebagai alat kontrol.

freepik

Kedudukan, sifat, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945.

Bobo.id - Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai dasar hukum perundang-undangan yang lainnya. 

Sejak 18 Agustus 1945, UUD 1945 sudah diresmikan sebagai dasar hukum yang berlaku hingga saat ini. 

Baik dari bagian pembukaan hingga bagian pasal-pasal, UUD 1945 mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. 

Dalam sistem perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi yang tertinggi di Indonesia. 

Artinya, segala peraturan perundangan di bawah UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. 

Baca Juga: Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sistem Hukum Indonesia

Lalu, bagaimana dengan kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945 bagi Indonesia? Yuk, cari jawabannya dari penjelasan berikut ini. 

Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945

Adapun dua kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 pada sistem hukum di Indonesia, yaitu sebagai hukum dasar tertulis paling tinggi dan norma hukum tertinggi. 

Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis, artinya merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah dan setiap warga negara. 

Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, yaitu untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. 

Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia menduduki posisi tertinggi yang melandasi peraturan perundang-undangan lainnya. 

Selain itu, UUD 1945 juga merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. 

Fungsinya sebagai norma hukum tertinggi adalah untuk dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. 

Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat untuk dijadikan panduan tingkah laku yang sesuai dan berterima.

Baca Juga: Cita-Cita dan Tujuan Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Artinya, UUD 1945 juga menjadi panduan dan aturan yang mengatur hukum di Indonesia. 

Sifat Undang-Undang Dasar 1945

Adapun sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 

1. Tertulis, artinya rumusannya jelas dan dituliskan sehingga menjadi hukum yang mengikat pemerintah dan warga negaranya. 

2. Singkat dan supel, artinya harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman dan memuat hak asasi manusia. 

3. Memuat norma dan aturan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. 

4. Merupakan peraturan hukum positif tertinggi, yang mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 

Selain memiliki kedudukan dan sifat yang telah dijelaskan di atas, Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki fungsi. 

Fungsi Undang-Undang Dasar 1945

Dalam kedudukan yang sedemikian dijelaskan di atas, UUD 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. 

Baca Juga: Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Ketahui 8 Jenisnya

1. Alat kontrol, yang dapat memeriksa apakah norma hukum yang lebih rendah berlaku sesuai dengan UUD 1945. 

2. Pengatur, artinya Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan.

3. Penentu, artinya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. 

Nah, itulah kedudukan, sifat, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi Indonesia. 

Tonton video ini juga, yuk!

----

Ayo, kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

Pixabay.com

UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi negara republik Indonesia.

GridKids.id - Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan sumber dasar hukum tertulis negara Indonesia.

UUD 1945 digunakan sejak awal kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Baca Juga: Sistematika Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

UUD 1945 menduduki posisi tertinggi untuk melandasi peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia.

Nah, pada artikel ini kita akan mempelajari apa saja fungsi UUD 1945.

UUD 1945 memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai sebagai alat kontrol, penentu, dan pengatur.

Yuk, simak informasinya berikut ini mengenai tiga fungsi UUD 1945 dan penjelasan lengkapnya!

Tiga Fungsi UUD dan Penjelasan Lengkapnya

UUD 1945 terbagi dalam dua bagian, yaitu:

1. Pada pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea.

2. Bagian batang tubuh adalah pasal-pasal UUD 1945 yang terdiri dari 21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, dan 3 Pasal Aturan Peralihan, 2 Pasal Aturan Tambahan.

UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis.

Sehingga mengikat semua unsur negara republik Indonesia, yaitu pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara.

Baca Juga: Mengenal Jenis dan Contoh Hak Masyarakat Indonesia Sesuai dengan UUD 1945

Salah satu sifat UUD 1945 adalah memuat aturan dan norma yang pelaksanaannya dengan konstitusional.

Nah, sebagai sumber hukum membuat kedudukan UUD 1945 memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu semua peraturan.

1. Sebagai Alat Kontrol

Salah satu fungsi UUD 1945 sebagai alat kontrol.

UUD 1945 sebagai alat kontrol untuk mengecek atau menguji apakah perundang-undangan di bawahnya sudah sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia atau bertentangan.

2. Sebagai Pengatur

Fungsi UUD 1945 yang kedua adalah sebagai alat pengatur. UUD 1945 berfungsi mengatur kekuasaan negara.

Hal tersebut meliputi cara menyusun, membagi, dan dilaksanakan. Semua lembaga negara termasuk presiden harus selaras dan sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1045, Kids.

3. Sebagai Penentu

Salah satu cara fungsi dari UUD 1945 adalah sebagai alat penentu.

Hal ini dimaksudkan bawah UUD 1945 berperan sebagai penentu hak dan kewajiban negara, warga negara, dan pemerintah.

UUD 1945 menjadi pedoman dalam menentukan hak dan kewajiban pemerintah, lembaga negara, dan warga negara.

Nah, itulah penjelasan mengenai tiga fungsi UUD 1945.

Baca Juga: Makna Pasal 28 UUD 1945 dalam Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM)

-----

Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.