Identifikasilah acuan yang digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten

Identifikasilah acuan yang digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten

Identifikasilah acuan yang digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten
Lihat Foto

Shutterstock.com

Ilustrasi Kota Jakarta

KOMPAS.com - Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal.

Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan, untuk melihat struktur ruang pada kota.

Pengertian tata ruang, diambil dari buku Pengantar Hukum Tata Ruang (2016) karya Yunus Wahid, merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Di Indonesia, konsep perencanaan tata ruang dikembangkan dari masa ke masa. Dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah.

Pada era 90-an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah.

Jenis perencanaan tata ruang

Perencanaan tata ruang terbagi menjadi tiga, yaitu:

  • Perencanaan tata ruang wilayah nasional

Perencanaan tata ruang wilayah nasional sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Baca juga: Mengapa Aceh Dijuluki Kota Serambi Mekkah?

Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.

Jangka waktu perencanaan tata ruang wilayah nasional adalah 20 tahun. Selama lima tahun sekali akan dilakukan peninjauan.

Rencana tata ruang wilayah nasional memuat:

  1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional.
  2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional
  3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang di wilayah nasional.
  4. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor.
  5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
  6. Penataan ruang kawasan strategis nasional
  7. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten dan kota.
  8. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional
  9. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

Struktur ruang wilayah nasional meliputi:

Akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah
Kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air.

Baca juga: Bangun Kota, Elon Musk Akan Bawa 1 Juta Orang Menetap di Mars pada 2050

Pola ruang wilayah nasional memiliki tiga bagian, yaitu kawasan lindung, kawasan budi daya, dan kawasan strategis nasional. Dengan tujuan sebagai berikut:

  1. Tujuan penataan ruang wiayah nasional mewujudkan beberapa hal, di antaranya:
  2. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
  3. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
  4. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi.
  5. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota.
  6. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan tata ruang wilayah provinsi

Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi. Dalam penyusunan harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional.

Pedoman tersebut dalam bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:

  1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi
  2. Rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan pedesaan.
  3. Penetapan kawasan strategis provinsi
  4. Arahan pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
  5. Arahan tata ruang wilayah provinsi yang berisi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, dan lainnya.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang diinginkan pada masa yang akan datang.

Beberapa fungsi dari penataan ruang wilayah provinsi adalah:

  1. Sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi.
  2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam rencana tata ruang wilayah.
  3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Baca juga: Fabel: Pengertian, Ciri dan Unsur Fabel

Rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 11 Ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten.

Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kebupaten.

Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota di antaranya:

  1. Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota.
  2. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.
  3. Acuan dala penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
  4. Acuan lokasi investasi dalam rilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
  5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota.
  6. Acuan dalam administrasi pertahanan

Manfaat rencana tata ruang wilayah terdapat beberapa, yaitu:

  1. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota
  2. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten kota dengan wilayah sekitarnya
  3. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Identifikasilah acuan yang digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten

Dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang, setidaknya harus memperhatikan empat hal yaitu : (1) penduduk dan sosial; (2) ekonomi; (3) lingkungan dan (4) teknologi.

Sosial
Jumlah penduduk dan proyeksi jumlah penduduk ke depannya mempengaruhi banyak hal, termasuk penyedian perumahan dan fasilitas lainnya (sekolah, pasar, rumah sakit dll).

Ekonomi
Setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda. Pengembangan potensi ekonomi yang berbeda memiliki kebutuhan infrastruktur yang berbeda pula.

Lingkungan
Dengan pembangunan yang lebih terencana, maka kondisi lingkungan dapat lebih terjaga. Selain itu, perlu selalu diingat bahwa Indonesia terletak pada kawasan ring of fire, sehingga setiap daerah memiliki karakteristik kebencanaan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan mitigasi bencana yang berbeda pula untuk jenis bencana yang berbeda.

Teknologi
Perkembangan teknologi menyebabkan perilaku dan mobilitas manusia berubah.

©2020 Direktorat Jenderal Tata Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten oleh pemerintah daerah kabupaten dan para pemangku kepentingan lainnya. 

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini memuat ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah kabupaten serta proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten. 

Kedudukan RTRW Kabupaten

Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota.

Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sector, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan.

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional .