STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2-3 DEFINISI ------------------------------------------------------------------------------------ 4 UMUM --------------------------------------------------------------------------------------- 5-12 PENGAKUAN ------------------------------------------------------------------------------ 13-15 PENGUKURAN ---------------------------------------------------------------------------- 16-22 BEBAN PERSEDIAAN ------------------------------------------------------------------ 23-24 PENGUNGKAPAN ----------------------------------------------------------------------- 25 TANGGAL EFEKTIF -------------------------------------------------------------------- 26 1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 BERBASIS AKRUAL 3 PERNYATAAN NO. 05 4 AKUNTANSI PERSEDIAAN 5 6 7 Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. 8 PENDAHULUAN 9 Tujuan 10 11 12 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. 13 Ruang Lingkup 14 15 16 2. Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/daerah. 17 18 3. Standar ini mengatur perlakuan akuntansi persediaan pemerintah pusat dan daerah yang meliputi: 19 a. Definisi, 20 b. Pengakuan, 21 c. Pengukuran, dan 22 d. Pengungkapan. 23 DEFINISI 24 25 4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian: 26 27 28 29 30 31 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 32 33 Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. PSAP 05 - 1 1 2 3 4 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 5 6 Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah. 7 UMUM 8 5. Persediaan merupakan aset yang berupa: 9 10 a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; 11 b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi; 12 13 c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; 14 15 d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. 16 17 18 6. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. 19 20 21 7. Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. 22 23 8. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi. 24 9. Persediaan dapat terdiri dari: 25 a. Barang konsumsi; 26 b. Amunisi; 27 c. Bahan untuk pemeliharaan; 28 d. Suku cadang; 29 e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga; 30 f. Pita cukai dan leges; 31 g. Bahan baku ; 32 h. Barang dalam proses/setengah jadi; 33 i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; 34 j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. 35 36 37 10. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan. 38 39 11. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman. PSAP 05 - 2 1 2 12. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 3 PENGAKUAN 4 5 6 13. Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. 7 8 14. Pada akhir periode akuntansi, persediaan inventarisasi fisik. dicatat berdasarkan hasil 9 10 11 15. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan. 12 PENGUKURAN 13 16. Persediaan disajikan sebesar: 14 a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 15 b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; 16 c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan. 17 18 19 20 17. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. 21 18. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan: 22 a. Metode sistematis seperti FIFO, LIFO, atau Rata-rata tertimbang 23 24 b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. 25 26 19. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. 27 28 29 30 20. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. 31 32 21. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. 33 34 35 22. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction). PSAP 05 - 3 1 BEBAN PERSEDIAAN 2 3 4 23. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods) yaitu dihitung dengan cara: saldo awal persediaan ditambah pembelian/perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan. 5 6 24. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan operasional. 7 PENGUNGKAPAN 8 25. Laporan keuangan mengungkapkan: 9 a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; 10 11 12 13 14 b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan 15 c. Kondisi fisik persediaan. 16 TANGGAL EFEKTIF 17 18 19 26. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2009. PSAP 05 - 4 |
Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri barang perlengkapan disebut
Pos Terkait
Copyright © 2024 adaberapa Inc.
