 Pada awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara menimbulkan beberapa permasalahan. Show adjar.id – Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tetapi dalam penerapan Pancasila terdapat beberapa permasalahan, terlebih pada masa awal kemerdekaan. Kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan yang muncul saat penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada awal kemerdekaan yang merupakan materi PPKn kelas 9 SMP bab 1. Baca Juga: Hak Asasi Manusia dalam Nilai-Nilai Pancasila Nah, dalam penerapan Pancasila tercatat ada beberapa upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan menggunakan ideologi lain. Pada masa awal kemerdekaan, kondisi politik dan keamanan Indonesia masih diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya yang masih dalam tahap peralihan. Hingga muncul beberapa jenis permasalahan, dengan munculnya beberapa gerakan yang bertujuan mengganti Pancasila. Yuk, kita simak penjelasan tentang permasalahan yang muncul saat penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada awal kemerdekaan berikut ini! “Pada awal kemerdekaan terdapat beberapa permasalahan yang ingin menggenti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain.” Page 2
Pada awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan Penerapan Pancasila pada Awal Kemerdekaan Pada awal kemerdekaan ditetapkan tiga periode penerapan Pancasila, yaitu: 1. Periode 1945 sampai 1950 Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan juga suatu pandangan hidup bangsa mengalami berbagai permasalahan. Muncul beberapa upaya yang dilakukan beberapa kelompok untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Upaya mengganti Pancasila tersebut terlihat dari munculnya beberapa gerakan pemberontakan untuk mengganti Pancasila. Baca Juga: Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945 Terdapat dua pemberontakan besar yang terjadi pada periode ini, yaitu: a. Pemberontakan Pantai Komunis Indonesia (PKI) Pemberontakan PKI terjadi di Madiun pada 18 September 1948 yang dipimpin oleh Muso. Tujuan dari lahirnya pemberontakan ini, yaitu untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia dengan menggunakan ideologi komunis. Nah, pemberontakan ini bertujuan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, akan tetapi pemberontakan tersebut bisa digagalkan. “Permasalah pertama yang muncul adalah adanya pemberontakan PKI yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis tahun 1948.” Page 3
Pada awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara menimbulkan beberapa permasalahan. b. Pemberontakan Darus Islam/Tentara Islam Indonesia Pemberontakan ini dimulai saat terbentuknya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada 17 Agustus 1949. Tujuan didirikannya NII adalah untuk mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi pemberontakan ini memakan waktu yang lama. Baca Juga: Kontribusi Kerja Sama Antarnegara bagi Indonesia dalam Bidang Politik Kartosuwiryo dan para pengikutnya baru bisa tertangkap pada 4 Juni 1962. 2. Periode 1950-1959 Pada periode 1950-1959 Pancasila masih menjadi dasar negara, tetapi penerapannya lebih kepada ideologi liberal. Terjadi perubahan penerapan pada sila keempat yang menggunakan suara terbanyak daripada berjiwa musyawarah dan mufakat. Sama seperti periode sebelumnya, terdapat pemberontakan yang terjadi pada periode ini, yaitu: “DI/TII melakukan pemberontakan pada 1949 untuk mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam.” Page 4
Pada awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara menimbulkan beberapa permasalahan. a. Pemberontakan Republik Maluku Selatan Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang meliputi pulau seram, Buru, dan Ambon. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Cristian Robert Steven Soumokil. b. Perjuangan Rakyat Semesta Pemberontakan ini dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual di Sumatra dan Sulawesi pada 1957 sampai 1958. Tujuan adanya pemberontakan ini yaitu untuk mengoreksi pemerintah pusat dibawah pimpinan Soekarno sebagai presiden. Baca Juga: Mengenal Peristiwa Politik Penting pada Masa Pemerintahan Orde Baru 3. Periode 1956-1965 Pada periode ini, kita mengenal istilah periode demokrasi terpimpin, di mana demokrasi berada pada kekuasan pribadi presiden Soekarno. Nah, pada periode ini muncul beberapa penyimpangan penafsiran Pancasila di dalam konstitusi, yang membuat Soekarno menjadi otoriter. Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup dan menggabungkan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom) yang ternyata tidak cocok untuk Indonesia. Nah, Adjarian itulah beberapa permasalahan yang muncul saat penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada awal kemerdekaan yang ada pada materi PPKn kelas 9 SMP bab 1. Sekarang, yuk, coba jawab soal di bawah ini, ya!
Penulis: Rizal Amril Yahya View non-AMP version at tirto.id tirto.id - Bagaimana penerapan pancasila pada masa orde lama, yaitu tahun 1959 sampai 1966? Pengamalan atau penerapan nilai Pancasila sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dan dari masa ke masa. Penerapan Pancasila mengalami dinamika dari masa ke masa. Salah satu faktor penyebab dinamika penerapan pancasila pada tiap-tiap periode adalah adanya perubahan kebijakan pemerintahan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengalami berbagai proses implementasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Salah satu periode penerapan Pancasila dalam sejarah Indonesia adalah pada masa Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno, khususnya dari tahun 1959 hingga 1966. Seperti diketahui, Indonesia telah mengalami tiga masa atau era pemerintahan setelah kemerdekaan, yakni Orde Lama (1945-1966), Orde Baru (1966-1998), serta era Reformasi dan setelahnya (1998-sekarang). Khusus untuk Orde Lama, buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Kelas IX (2015) terbitan Kemendikbud, periodesasinya terbagi menjadi 3 yakni 1945-1950, 1950-1959, dan 1959-1966. Periodesasi Orde Lama tersebut dapat diperjelas sebagai masa setelah kemerdekaan RI (1945-1950), masa setelah pengakuan kedaulatan (1950-1959), serta masa akhir kepemimpinan Soekarno (1959-1966).
Baca juga: Penerapan Pancasila Masa Setelah Kemerdekaan RI (1945-1950)
Sebagaimana dikutip dari laman situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan berlangsung dari 1945 hingga 1959. Sejak saat itu, Pancasila sudah dijadikan falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Maka pada saat itu pula, warga Indonesia sudah bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan menjadi bangsa yang mandiri. Pada masa awal pemerintahan Soekarno pula Pancasila dibentuk dan digodok. Tak hanya dasar negara, bentuk pemerintahan juga birokrasi di dalamnya juga dirumuskan. Pembentukan negara Indonesia ini diwarnai silang pendapat dan perdebatan panjang.
Baca juga: Selain harus menghadapi Belanda di berbagai front pertempuran maupun meja perundingan, masa pemerintahan usai kemerdekaan RI kala itu juga terjadi gejolak internal. Ada rasa ketidakpercayaan dari sejumlah golongan tertentu terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta. Pada 1948, misalnya, terjadi aksi di Madiun dimotori oleh Musso. Peristiwa ini kerap disebut sebagai Pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada 18 September 1948. Peristiwa PKI Madiun melibatkan beberapa partai politik atau organisasi berhaluan kiri kontra pemerintahan Republik Indonesia pimpinan Soekarno-Mohammad Hatta. Aksi lainnya dilakukan oleh Maridjan Kartosuwiryo pada 1949 atas nama Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Di Jawa Barat, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).
Infografik SC Pancasila di Era Demokrasi Terpimpin. tirto.id/Rangga
Baca juga: Penerapan Pancasila Masa Setelah Pengakuan Kedaulatan (tahun 1950 sampai dengan 1959)Setelah melalui rangkaian perundingan dan polemik bersenjata yang dituntaskan dengan Konferensi Meja Bundar (KMB), Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdiri sendiri pada 27 Desember 1949. Menjadi negara yang berdaulat justru membuat pemerintahan Soekarno tidak stabil lantaran banyak munculnya masalah internal, baik dari kabinet maupun ancaman dis-integrasi bangsa. Purwoko melalui penelitannya berjudul "Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia Setelah Reformasi, menuliskan, dalam kurun waktu 9 tahun, yakni 1950-1959, pemerintahan Indonesia (kala itu bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS) mengalami 7 kali perombakan kabinet. Di berbagai wilayah, pada periode ini muncul gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan negara. Sebut saja pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Andi Azis, Republik Maluku Selatan (RMS), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), pemberontakan DI/TII di sejumlah daerah, dan lainnya. Pada masa ini pula militer mulai menjadi faksi yang kuat dalam perpolitikan Indonesia dan berperan besar dalam proses transisi pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.
Baca juga: Penerapan Pancasila pada Masa Orde Lama (tahun 1959 sampai 1966)
Penerapan Pancasila pada masa orde lama, terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Selain itu, pada masa ini, bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Maka dari itu, dalam penerapannya masih diperlukan proses adaptasi. Sebagian masyarakat ada yang merasa setuju dan sebagian lagi merasa keberatan. Namun, dalam penerapannya ditemui beberapa tindakan penyimpangan terhadap Pancasila. Salah satunya ialah pemberontakan PKI yang dilakukan oleh D.N. Aidit pada 30 September 1965. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi menjadi komunis, demikian dikutip laman resmi BPIP. Periode 1959-1966 diwarnai dengan sistem Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno. Masa Demokrasi Terpimpin juga menjadi akhir Orde Lama usai terjadinya peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965.Soekarno mengubah sistem politik Indonesia menjadi Demokrasi Terpimpin melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Akibatnya, sistem perpolitikan dan pemerintahan negara bertumpu kepada Soekarno selaku presiden. Lewat Dekrit Presiden 1959 pula, Soekarno membubarkan Konstituante. Konstituante adalah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru negara yakni UUD 1945 yang sebagian masih mengadopsi undang-undang kolonial. Dekrit Presiden 1958 mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) serta Dewan Pertimbangan Agung (DPAS).
Baca juga: Demokrasi Terpimpin sejatinya merupakan konsep untuk membentuk ulang sistem pemerintahan yang kacau. Dengan menjadikan presiden sebagai titik sentral pemerintahan, Soekarno berharap dapat mencipta ulang stabilitas politik Indonesia waktu itu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dikutip dari tulisan bertajuk "Rantjangan Pendjelasan Pelengkap Undang-Undang Dasar 1945" yang terhimpun dalam Buletin MPRS (1967), pelaksanaan Demokrasi Terpimpin telah menyeleweng dari ketentuan UUD 1945. Pada pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, justru terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik. Hal ini dikarenakan terpusat hanya kepada presiden yang membuat kedudukan presiden sangat kuat dan berkuasa, terlebih setelah mundurnya Hatta dari posisi wakil presiden sejak 1956. Kedudukan Pancasila pada masa Orde Lama kembali terancam dengan terjadinya peristiwa G30S 1965 yang melibatkan orang-orang PKI dan sebagian militer sebagai pelakunya. Tragedi G30S 1965 sekaligus menjadi awal dari akhir rezim Orde Lama pimpinan Soekarno yang kemudian digantikan era Orde Baru sejak 1966. Namun demikian, penerapan Pancasila semasa rezim Orde Baru di bawah komando Soeharto sebagai Presiden RI pun tidak berjalan baik-baik saja. Kerap terjadi penyalahgunaan yang dilakukan penguasa demi kepentingan-kepentingan politik.
Baca juga: Baca juga artikel terkait PANCASILA atau tulisan menarik lainnya Rizal Amril Yahya Penulis: Rizal Amril Yahya Editor: Iswara N Raditya Kontributor: Rizal Amril Yahya Array |
Berikut ini masalah yang terjadi saat penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan kecuali
Pos Terkait
Copyright © 2024 adaberapa Inc.
