Bagaimana cara pemerintah memberlakukan kebijakan fiskal pada saat terjadi inflasi

Kerangka Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy Framework) 

Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dalam rangka mengatur peredaran uang di masyarakat (inflasi) yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan 3 (tiga) hal berikut ini:

• Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth)

• Kekayaan (Wealth)

• Kesejahteraan masyakarat (Social Welfare)

Richard Musgrave, seorang ekonom asal Amerika Serikat memperkenalkan konsep Rationale For Fiscal Policy (Rasionalisasi Kebijakan Fiskal) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan fiskal dapat mencapai:

• Stabilitas Nasional. Musgrave membagi stabilisasi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu stabilitas jangka pendek dan jangka panjang.

Stabilitas jangka pendek berfokus pada eliminasi gap antara permintaan agregat dan penawaran yang dapat mencegah pengangguran dan tekanan inflasi. Sedangkan stabilitas jangka panjang ditujukan untuk mengatur defisit fiskal dan tingkat utang negara dalam rangka mencapai pertumbuhan jangka panjang dan mengurangi tingkat kemiskinan.

• Alokasi Sumber Daya yang berfokus pada peningkatan efisiensi ekonomi suatu negara dan pencegahan kegagalan pasar melalui kebijakan fiskal. Sebagai contoh, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membangun infrastruktur. Konstruksi infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor konstruksi. Sedangkan terkait kegagalan pasar, Musgrave tidak hanya berfokus pada kegagalan pasar yang diakibatkan oleh externalities (contoh: meningkatnya polusi) maupun meningkatnya IRS (Increasing Returns To Scale), namun juga terkait asimetri informasi.

• Pemerataan Distribusi yang berfokus pada pemerataaan pendapatan, kesempatan, aset, atau risiko yang muncul dari sektor privat.

Implementasi kebijakan fiskal mungkin tidak ditujukan untuk mencapai seluruh tujuan pembangunan. Meskipun begitu, implementasi untuk 1 (satu) tujuan akan mempengaruhi kedua tujuan lainnya, tergantung karakteristik implementasi kebijakan fiskal itu sendiri. Sebagai contoh, pengeluaran pemerintah untuk membangun jalan raya untuk tujuan pertumbuhan (growth) berpotensi mempengaruhi kekayaan (wealth) dan kesejahteraan sosial (social welfare) apabila pembangunan jalan raya ditujukan untuk menghubungkan daerah pusat ekonomi dengan pedesaan. Hal ini disebabkan pembangunan jalan raya memudahkan masyarakat pedesaan untuk mencari lapangan kerja dan meraih pendidikan di kota (daerah pusat perekonomian) serta memperluas area pemasaran produk bagi masyarakat pedesaan sebagai produsen barang/jasa tertentu. Di sisi lain, apabila pembangunan jalan raya ditujukan untuk meghubungkan 2 (dua) daerah pusat perekonomian, maka tujuan yang akan dicapai dari pembangunan ini hanyalah pertumbuhan ekonomi (growth).

Baca Juga : Penjelasan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Final

Instrumen Kebijakan Fiskal

Dalam kebijakan fiskal ekspansif, pemerintah akan meningkatkan pengeluaran, menurunkan tarif pajak penghasilan, atau kombinasi antara keduanya. Dengan meningkatnya pengeluaran, pemerintah dapat membeli barang/jasa dari sektor privat, sehingga mendorong perekonomian sektor yang bersangkutan. Dengan turunnya tarif pajak penghasilan, maka besarnya pendapatan bersih (disposable income) akan semakin meningkat yang dapat mendorong konsumsi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan fiskal ekspansif cocok digunakan ketika ekonomi sedang lesu, karena kebijakan ini mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari resesi ekonomi (contoh: pengangguran, menurunnya investasi). Apabika kebijakan ekspansif diterapkan di ekonomi yang sedang memuncak, kebijakan ini berpotensi mempercepat inflasi dan meningkatkan tingkat suku bunga.

Di sisi lain, dalam kebijakan fiskal kontraktif, pemerintah akan mengurangi pengeluaran, meningkatkan tarif pajak penghasilan, atau kombinasi antara keduanya. Dengan menurunnya pengeluaran, pemerintah tidak dapat membeli barang/jasa dari sektor privat, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan semakin menurun. Dengan meningkatnya tarif pajak, maka disposable income akan semakin sedikit dan masyarakat akan mengurangi konsumsi.

Pada umumnya, dalam rangka mengimplementasikan kebijakan fiskal (baik ekspansif maupun kontraktif), perusahaan harus meningkatkan jumlah fiscal deficit dan meminjam uang untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Di periode waktu tertentu, terdapat penawaran terbatas untuk dana pinjaman (loanable funds) untuk pemerintah dan masyarakat. Apabila pemerintah meminjam uang dalam jumlah yang banyak, maka dana pinjaman yang tersedia (supply) akan menurun. Di sisi lain, permintaan (demands) akan dana pinjaman akan terus meningkat. Sesuai dengan teori permintaan, dengan asumsi tidak ada penawaran (supply) tambahan, bertambahnya permintaan akan meningkatkan harga dana pinjaman, yang direfleksikan dengan tingkat bunga pinjaman (interest rates).

Baca Juga : Simak Materi Berikut Biar Ga Rugi Karena Pajak Investasi

Mengukur Keberhasilan Implementasi Kebijakan Fiskal

Untuk mengukur dampak implementasi kebijakan fiskal, pemerintah dapat menggunakan fiscal multiplier, yang merupakan rasio perbandingan antara jumlah output keseluruhan dengan pengeluaran/pendapatan pemerintah yang menyebabkan perubahan output tersebut. Fiscal multiplier dengan hasil kurang dari 1 (satu) mengindikasikan perekonomian turun kurang dari 1 (satu) rupiah. Sebaliknya, hasil fiscal multiplier yang bernilai lebih dari 1 (satu) menandakan bahwa setiap 1 rupiah yang dikeluarkan pemerintah, perekonomian tumbuh lebih besar dari 1 rupiah. Hal ini dapat terjadi apabila fiscal stimulus oleh pemerintah berujung pada meningkatnya pengeluaran masyarakat.

Sebagai contoh, pengeluaran pemerintah untuk membangun infrastruktur akan meningkatkan permintaan agregat. Selain itu, pembangunan ini juga berpotensi meningkatkan perekonomian di sektor konstruksi dan para pekerja di sektor tersebut berpotensi memperoleh pendapatan tambahan. Apabila para pekerja ini melakukan pembelian (konsumsi) dengan pendapatan yang diperoleh, maka permintaan agregat akan semakin bertambah.

Ekonomi menjadi salah satu tolok ukur kesuksesan sebuah negara. Untuk menjaga agar kondisi ekonomi tetap stabil, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan berupa fiskal atau moneter. Kebijakan fiskal sendiri adalah kebijakan yang mengatur pemasukan dan pengeluaran negara untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonominya. Secara umum, ini fungsi kebijakan fiskal bagi negara:

Dengan melakukan kebijakan fiskal, negara bisa menjalankan rencana pembangunan dan pengembangan. Contohnya adalah dalam pembangunan infrastruktur untuk memicu pertumbuhan ekonomi. 

Kondisi inflasi atau krisis harga bisa membuat kondisi ekonomi negara memburuk. Untuk memperbaikinya, negara berwenang untuk melakukan kebijakan fiskal seperti menaikkan atau menurunkan pajak. 

Kebijakan bisa membantu negara untuk melakukan pemerataan menjadi fasilitas untuk rakyat. Fasilitas tersebut bisa berupa fasilitas umum, pelayanan kesehatan, atau jaminan sosial. 

Jenis Kebijakan Fiskal

Keputusan untuk membuat kebijakan fiskal dibuat berdasarkan kondisi ekonomi negara. Maka dari itu, jenisnya pun berbeda sesuai kebutuhan. Tergantung jenisnya, kebijakan fiskal bisa mempengaruhi sektor ekonomi tertentu. 

Kebijakan anggaran surplus diberlakukan untuk menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran. Hasilnya, pendapatan negara akan menjadi lebih besar daripada pengeluarannya. 

Kebalikan dari kebijakan anggaran surplus, kebijakan anggaran defisit menyiasati pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan. Caranya bisa dengan melakukan pinjaman dari pihak dalam atau luar negeri. Terdapat empat jenis kebijakan anggaran defisit yaitu defisit primer, defisit operasional, defisit moneter, dan defisit konvensional. 

Tujuan dari kebijakan ini adalah agar pendapatan dan pengeluaran berimbang. Namun begitu, penerapan kebijakan ini biasanya tidak dilakukan pada masa deflasi untuk menghindari turunnya perekonomian negara. 

5 Kebijakan Fiskal yang Pernah Diterapkan

Melewati masa 7 presiden, Indonesia telah mengalami berbagai kebijakan fiskal untuk menjaga kestabilan ekonomi. Hasil dari kebijakan tersebut berbeda, tergantung target dari kebijakan itu sendiri. 

• Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 – 2004, dilakukan kebijakan berupa intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak. Hasilnya adalah penerimaan negara dari pajak naik sekitar 0,5%. Selain itu, rasio belanja negara dan Produk Domestik Bruto (PDB) ditahan sehingga tetap stabil di angka 21%.
• Pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 – 2010, dilakukan banyak kebijakan fiskal; di antaranya adalah kebijakan belanja terhadap gaji aparatur negara, pemberlakuan prioritas anggaran negara, adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasi Sekolah (BOS), dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Hasilnya adalah peningkatan pemerataan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, serta pemulihan sektor usaha dan bisnis.
• Pada periode pertama, Presiden Joko Widodo menetapkan Tax Holiday yaitu pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan berbadan hukum dalam waktu lima hingga sepuluh tahun. Ini meningkatkan penerimaan pajak khususnya dari perusahaan yang selama ini menunggak pajak. Selain itu, negara juga mengurangi subsidi di berbagai produk terutama BBM. Hal ini mengurangi anggaran belanja negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara.
• Selanjutnya, negara membebaskan visa untuk wisatawan dari sepuluh negara yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Macau, Ekuador, Peru. Chili, Maroko, Hongkong, dan Rusia. Ini menarik banyak wisatawan dari negara tersebut sehingga meningkatkan pendapatan devisa negara.
• Yang terakhir, Presiden Joko Widodo sedang mempersiapkan instrumen fiskal untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi yang diakibatkan wabah virus Corona yang sedang terjadi. 

Penting bagi sebuah negara untuk menciptakan kestabilan ekonomi bagi rakyatnya. Salah satu dampak dari kebijakan fiskal yang tepat adalah iklim industri yang meningkat—dengan begitu, jumlah pengangguran akan berkurang karena tersedia banyak lapangan kerja. 

Berikutnya, dengan iklim industri yang positif dan berkembang, akan banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ini akan menambah pendapatan negara dari pajak perusahaan.

Tentu saja, pengambilan keputusan kebijakan fiskal harus melalui proses strategi yang cukup matang. Sebab, dampaknya akan terasa oleh seluruh lapisan masyarakat dan di berbagai sektor. Jika kebijakan yang dibuat tepat sasaran, akan banyak persoalan ekonomi yang terselesaikan. 

Kembangkan Dana Sekaligus Berikan Kontribusi Untuk Ekonomi Nasional dengan Melakukan Pendanaan Untuk UKM Bersama Akseleran!

Bagi kamu yang ingin membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah di Indonesia, P2P Lending dari Akseleran adalah tempatnya. Sebagai platform pengembangan dana yang optimal dengan bunga hingga 21% per tahun kamu dapat memulainya hanya dengan Rp100 ribu saja.

Yuk! Gunakan kode promo BLOG100 saat mendaftar untuk memulai pengembangan dana awalmu bersama Akseleran. Untuk syarat dan ketentuan dapat menghubungi (021) 5091-6006 atau email ke [email protected]