Jakarta - Sudah siap-siap menghadapi UAS, detikers? Biar makin siap, yuk coba berlatih dengan contoh soal UAS PKN kelas 10 semester 1 berikut! Dikutip dari Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X oleh Tim Ganesha Operation, berikut sejumlah contoh soal UAS PKN kelas 10 semester 1 beserta pembahasan dan kunci jawabannya. Contoh Soal UAS PKN Kelas 10 Semester 1
A. Adanya lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur dalam UUD 1945 dan hubungan kekuasaan antarlembagaB. Adanya sifat sepihak dan searahC. Adanya berbagai lembaga kenegaraanD. Adanya lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri E. Adanya penghapusan Dewan Pertimbangan Agung sebagai salah satu lembaga negara Pembahasan:
A. Pemerintah menyediakan sarana peribadatanB. Negara menghormati dan menjaga bahasa daerah sebagai kekayaan nasionalC. Pemerintah menyediakan fasilitas umum yang layak bagi seluruh warga negaraD. Pemerintah memberi kebebasan kepada seluruh warga negara untuk mengeluarkan pendapat di muka umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku E. Pemerintah mengajak seluruh bangsa Indonesia turut serta menjaga persatuan dan kesatuan Pembahasan:
A. Kekuasaan untuk menetapkan undang-undangB. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undangC. Kekuasaan untuk mengawasi jalannya peraturanD. Kekuasaan untuk mengangkat duta dan konsul E. Kekuasaan untuk melakukan hubungan internasional Pembahasan:
A. Rakyat, tentara, dan pemerintahan yang berdaulatB. Wilayah, tentara dan pemerintah yang berdaulatC. Rakyat, wilayah, dan pengakuan dari dunia internasionalD. Rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan internasional E. Rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat Pembahasan:
A. Kekuasaan eksaminatifB. Kekuasaan moneterC. Kekuasaan fiskalD. Kekuasaan legislatif E. Kekuasaan konstitutif Pembahasan:
Simak Video "18 SMA di Yogyakarta Terpapar Covid-19, Bagaimana Kelanjutan PTM?" [Gambas:Video 20detik] (twu/pal)
10 Pertanyaan | Total Attempts: 11601
Sekolahmuonline - Contoh Soal Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara. Sebelum masuk ke pola soal, berikut ini rangkuman Bab I: Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X. Rangkuman: - Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Dalam pemerintahan yang berdaulat, pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi atas rakyatnya yang ada dalam negara tersebut. - Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau separation of power murni, namun, Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan (distribution of power). - Di Indonesia pada hakikatnya pembagian kekuasaan terdiri dari pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal lebih menitikberatkan pada fungsi masing-masing serpihan pemerintahan pusat. Adapun pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahan. - Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri negara yakni pembantu presiden yang memimpin kementerian dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. - Lembaga Pemerintahan Nonkementerian (LPNK) yakni forum negara yang dibuat untuk melaksanakan kiprah pemerintahan tertentu dari presiden. LPNK berkedudukan di bawah presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya. - Pancasila mengandung banyak sekali hal dan nilai penting yang sangat mempunyai kegunaan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pnacasila tersebut harus diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Soal Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara Pilihlah balasan yang paling benar dan sempurna dengan memberi tanda silang pada abjad A, B, C, D, atau E! 1. Sifat hakikat negara berdasarkan Miriam Budiarjo berkaitan akrab dengan ... A. Perjalanan aturan bangsa B. Falsafah hidup yang ingin diwujudkan C. Dasar-dasar terbentuknya politik negara D. Tata nilai ekonomi yang telah berkembang E. Cara tinjau, cara pandang, dan cara melihat 2. Negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu sifat hakikat negara, yaitu ... A. Memaksa B. Menguasai C. Mengayomi D. Memonopoli E. Mencakup semua 3. Keuasaan tertinggi negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional atau dalam negeri merupakan pengertian dari kedaulatan ... A. Negara B. Mutlak C. Ke luar D. Ke dalam E. Tertinggi 4. Perhatikan beberapa kedaulatan berikut. 1) Mengatur pemilihan umum 2) Mengatur kerjasama internasional 3) Mengatur secara mutlak 4) Mengatur pajak 5) Mengatur pembangunan 5. Pada sebuah negara, pemerintahannya didasarkan pada beberapa forum tertinggi. Salah satunya mengurusi permasalahan yang berkaitan dengan urusan peradilan, dan yang lainnya mengurusi kepentingan rakyat dan permasalahan negara lainnya. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa negara tersebut menganut kedaulatan yang dipaparkan oleh ... A. Montesquieu B. Hugo Krabbe C. Paul Laband D. Leon Duguit E. Thomas Hobbes 6. Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi penggerak teori kedaulatan rakyat. Ia memperlihatkan pandangan wacana pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan trias pokitica. Pembagian kekuasaan berdasarkan trias politica terdiri dari ... A. Legislatif, yudikatif, dan federatif B. Eksekutif, federatif, dan legislatif C. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif D. Legislatif, eksekutif, dan federatif E. Eksekutif, federatif, dan yudikatif 7. Pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara hanya sanggup menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi, namun hubungan untuk tingkat duta belum sanggup dilaksanakan, merupakan ratifikasi secara ... A. De jure bersifat tetap B. De facto bersifat tetap C. De jure bersifat penuh D. De jure bersifat sementar E. De facto bersifat sementara 8. Kekuasaan yang bekerjasama dengan penyelenggaraan investigasi atas pengelolaan dan tanggung jawab wacana keuangan negara yakni ... A. Moneter B. Legislatif C. Yudiaktif D. Konstitutif E. Eksaminatif 9. Peristiwa kerusuhan tahun 1998 antara lain disebabkan krisis perekonomian yang dialami Indonesia sehabis pelemahan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Permasalahan tersebut dalam serpihan dari tanggung jawab pemerintah berdasarkan kekuasaan ... A. Moneter B. Legislatif C. Yudiaktif D. Konstitutif E. Eksaminatif 10. Kekuasaan yang bertugas menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan negara yakni kekuasaan ... A. Eksekutif B. Legislatif C. Yudiaktif D. Konstitutif E. Eksaminatif 11. Kementerian negara yakni ... A. Lembaga pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi B. Lembaga pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan C. Lembaga pemerintahan yang bertugas mengusut dan mengawasi pelaksanaan undang-undang D. Lembaga pemerintahan yang mempunyai kiprah untuk menciptakan undang-undang E. Lembaga pemerintahan yang berkewajiban mengadili penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan 12. Ketentuan mengenai menteri diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yaitu di dalam BAB V wacana Kementerian Negara tepatnya pada pasal ... A. 16 B. 17 C. 18 D. 19 E. 20 13. Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pemerintah yakni ... A. Sekretariat Negara B. Pemuda dan Olah Raga C. Badan Usaha Milik Negara D. Komunikasi dan Informatika E. Pembangunan Daerah Tertinggal 14. Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) merupakan forum negara yang dibuat untuk melaksanakan kiprah pemerintahan tertentu dari presiden. Berikut yang tidak termasuk LPNK yakni ...
|
Soal pkn kelas 10 tentang nilai-nilai pancasila beserta jawabannya
Pos Terkait
Copyright © 2024 adaberapa Inc.
