Sebutkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa dilakukan restitusi pajak

Source: Tirto.id

Warga negara apapun profesinya, wajib membayar pajak kepada negara. Pajak menjadi pendapatan untuk negara. Pembayar pajak bukan hanya individu dari kalangan pekerja, tetapi juga badan hukum seperti bisnis. Terkadang, dalam proses pembayaran pajak, pebisnis mengalami kelebihan pajak atau yang disebut dengan restitusi pajak. Kali ini, ABC Kotaraya akan membahas mengenai pengertian restitusi pajak, tujuan, syarat, dan berapa lama pembayaran yang dilakukan.

Kondisi restitusi pajak memang jarang terjadi. Namun saat terjadi, membuat pelaku bisnis merasa bingung bagaimana agar dana lebih tersebut bisa cepat kembali. Sebelum membahas berapa lama pengembalian dana pajak, kita akan membahas pengertian restitusi pajak beserta tujuan, syarat, dan waktu.

Baca Juga: Indonesia Akan Tarik PPH 35%, Berikut 7 Negara Dengan Pajak Terbesar

Pengertian Restitusi Pajak

Restitusi pajak adalah permohonan pengembalian dana pembayaran pajak yang berlebih ketika dilakukan pembayaran. Restitusi pajak juga diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam UU tersebut dibahas bagaimana proses pengembalian biaya pajak yang sebelumnya dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Namun untuk proses pengembalian dana pajak terjadi ketika wajib Pajak melakukan pembayaran lebih dari angka nominal pajak yang terhutang. Selain itu, berlaku jika si Wajib Pajak tidak memiliki hutang pajak kepada negara.

Hal ini tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar pasal 17 ayat 1 UU KUP:

“Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.”

Tujuan

Apa sebenarnya tujuan restitusi pajak? Adapun tujuan dari restitusi pajak adalah melindungi hak wajib pajak. Pelaporan kelebihan pajak sebagai jaminan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada wajib pajak. Baik itu wajib pajak individu maupun wajib pajak badan.

Cara Pengajuan Restitusi Pajak

Setelah mengetahui pengertian restitusi pajak dan tujuannya, tentu banyak wajib pajak yang bertanya-tanya bagaimana cara restitusi pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Untuk proses restitusi pajak hanya bisa dilakukan pada akhir tahun buku.

Adapun cara pengajuan Restitusi Pajak:

1. PKP melakukan pengajuan permohonan restitusi pajak dengan melampirkan:
   • SPT Masa PPN, dengan cara mengisi kolom restitusi
   • Menggunakan surat permohonan tersendiri, hal ini dilakukan jika kolom restitusi pada SPT Masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan restitusi pajak.
2. Pengajuan restitusi dilakukan di KPP tempat Wajib Pajak dikukuhkan
3. Permohonan restitusi pajak ditentukan satu permohonan untuk satu masa pajak

Selain itu para wajib pajak yang mengalami kelebihan bayar harus mengajukan permohonan:

• Permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia
• Permohonan yang ditandatangani wajib pajak
• Harus melampirkan dokumen pendukung, seperti bukti pembayaran pajak (Surat Setoran Pajak), permohonan pajak yang harusnya tidak terhutang, serta permohonan restitusi pajak
• Permohonan bisa dilakukan menggunakan pos dengan bukti pengiriman surat

Syarat Restitusi Pajak

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam proses restitusi pajak.

Hal yang sering ditanyakan oleh wajib pajak berkaitan dengan berapa syarat restitusi pajak, Adapun syarat untuk mendapatkan restitusi pajak:

• Wajib pajak yang memiliki kelebihan bayar dibawah atau sama dengan Rp100 juta
• Wajib pajak yang memiliki kelebihan pembayarab dibawah atau sama dengan Rp1 miliar
• PKP yang memiliki kelebihan bayar dibawah atau sama dengan Rp1 miliar
• Wajib pajak harus menyampaikan SPT tahunan tepat waktu
• Tidak memiliki hutang pajak
• Tidak pernah bermasalah dengan hukum berkaitan dengan perpajakan selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Lama Waktu Pengembalian Dana Pajak

Para wajib pajak juga sering bertanya mengenai jangka waktu restitusi pajak itu sendiri. Sebenarnya dalam UU KUP pasal 11 telah dijelaskan berapa lama jangka waktu pengembalian dana tersebut.

Dalam pasal tersebut dijelaskan pengembalian dana pajak akan dilakukan paling lama satu bulan setelah pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran diterima atau sejak ketetapan pajak terbit. Namun waktu tersebut bisa lebih cepat bahkan delay.

Jika pembayaran restitusi pajak telat dalam satu bulan, Pemerintah telah menjamin imbalan bunga sebesar 2% per bulan atas keterlambatan yang dilakukan oleh pihak pajak.

Baca Juga: 6 Insentif Pajak No 9 yang Bisa Dimanfaatkan Pengusaha

Nah itulah pengertian restitusi pajak, tujuan, syarat, hingga waktu proses restitusi yang harus Anda ketahui.

Agar pajak tidak salah hitung, sebaiknya Anda menggunakan software akuntansi Accurate Online. Accurate Online memudahkan Anda dalam pembukuan hingga perhitungan pajak usaha. Dengan Accurate Online yang telah terintegrasi dengan e-faktur pajak semakin memudahkan Anda dalam mengurus perpajakan bisnis agar terhindar lebih bayar pajak. Coba Accurate Online gratis 30 hari dengan klik banner dibawah ini.

Bandung - Restitusi Pajak adalah pengembalian atas pembayaran berlebih yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Tujuan adanya restitusi pajak ialah untuk memberikan dan melindungi hak kepada Wajib Pajak dan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak. Istilah restitusi pajak tercantum dalam UU KUP, khususnya Pasal 17.

Ada beberapa pihak yang pantas untuk mendapatkan restitusi pajak. Siapakah mereka?

Berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.03/2018, setidaknya ada tiga jenis Wajib Pajak yang mendapatkan haknya untuk restitusi pajak, antara lain:

1.  Wajib Pajak Kriteria Tertentu

Wajib Pajak Kriteria tertentu memiliki beberapa kriteria khusus yang ditentukan oleh DJP melalui Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.03/2018,

1. tepat waktu dalam menyampaikan SPT
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
3. laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

2.  Wajib Pajak Persyaratan Tertentu

Wajib Pajak Persyaratan Tertentu ialah yang memiliki persyaratan seperti yang tercantum pada Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.03/2018,

1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi
2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekejaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
3. Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
4. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3.  Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah

Dan terakhir Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah juga mendapatkan haknya untuk restitusi pajak dengan kriteria :

1. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek
2. Perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
3. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan
4. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)
5. Pabrikan atau produsen yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi

Tiga kelompok tersebut berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan pembayaran lebih pajak dengan tata cara sebagai berikut:

1. Mengisi kolom pengembalian pendahuluan pada SPT
2. DJP akan melakukan penelitian untuk hal tersebut
3. DJP akan mengeluarkan keputusan berupa terbit atau SKPPKP
4. Jangka waktu"

a. Tiga bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu

b. 15 hari untuk PPh OP, 1 bulan untuk PPh badan dan untuk PPN bagi Wajib Pajak Persyaratan tertentu

c. Satu bulan sejak permohonan diterima bagi Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah