Show
Politik Etis : Pengertian, Latar Belakang, Isi, Tujuan dan Dampaknya - Politik etis atau disebut juga dengan nama Politik Balas Budi merupakan sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda bertanggung jawab atas kesejahteraan bumiputera (putera bumi/pribumi). Kebijakan politik etis pada awalnya merupakan pemikiran atau gagasan dari tokoh bernama Mr.C.Th. Van Deventer, pemikirannya dikenal dengan "Teori van Deventer".
Beberapa dari kalian mungkin belum mengetahui apa itu pengertian politik etis, apa yang menjadi penyebab atau latar belakang kebijakan politik etis, poin-poin penting isi politik etis, tujuan adanya politik etis dan dampaknya bagi kehidupan bumiputra pada masa itu. Oleh sebab itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas secara lengkap dan rinci pada pembahasan kali ini.
 Apa itu politik etis? Secara singkat, pengertian politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda atas segala tindakan yang merugikan pribumi, dan hanya menguntungkan pemerintah Belanda. Kebijakan atau tindakan yang dimaksud adalah akibat terjadinya Sistem Tanam Paksa (Cultuurestelsel) yang dimulai pada tahun 1830. Baca Juga :
Kebijakan sistem tanam paksa kemudian berakhir pada tahun 1870 setelah dikeluarkannya UU Agraria dan UU Gula. Berakhirnya kebijakan ini disebabkan karena banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam hal pelaksanaan. Pelanggaran yang dimaksud yaitu tidak mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan petani rugi, dan banyak tokoh-tokoh yang menentang kebijakan tanam paksa. Artikel Terkait :
Latar belakang politik etis disebabkan karena muncul kritik-kritik tajam pada abad ke 19 akibat praktek liberalisme yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Berbagai kritik muncul dari tokoh-tokoh yang berasal dari Belanda, contohnya seperti Baron Van Hovel, Eduard Dous Dekker, Van Deventer, dan Frnas Van De Pute. Ada tokoh yang berpendapat bahwa kekayaan dan kejayaan Belanda tidak lepas dari tindakan kolonialisme di wilayah Nusantara (Indonesia), maka sepantasnya pemerintah Belanda mengembalikan kekayaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, kedudukan Belanda di Nusantara bermula ketika kedatangan armada di bawah pimpinan Cornelis de Houtman di Banten pada tahun 1596. Pada perkembangan selanjutnya banyak pedagang-pedagang Belanda yang berdatangan. Kemudian pemerintah Belanda membentuk kongsi/persekutuan dagang bernama VOC (Vereeningde Oost-indische Compagnie). Baca : Tujuan Dibentuknya VOC Dengan hak-hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda, VOC kemudian berusaha memonopoli seluruh perdagangan di wilayah Nusantara. Hal ini tentu saja menimbulkan perlawanan-perlawanan rakyat di berbagai daerah melawan VOC. Kongsi dagang Belanda ini kemudian dibubarkan setelah banyaknya pegawai-pegawai VOC melakukan praktek curang, seperti korupsi. Penjajahan Belanda kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya sistem tanam paksa. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes Van Den Bosch. Peraturan sistem tanam paksa yaitu mewajibkan setiap desa untuk menanam tanaman wajib sebesar 20% dari total tanaman yang ditanam. Tanaman wajib yang dimaksud meliputi tebu, kopi, tarum dan komoditas ekspor lainnya. Kebijakan inilah yang kemudian menjadi latar belakang politik etis atau politik balas budi. Baca : Hak-Hak Istimewa VOC Seperti yang sudah disinggung diatas, isi kebijakan politik etis merupakan gagasan atau buah pemikiran dari tokoh bernama Van Deventer. Pemikirannya ia sampaikan dalam karangan berjudul Eeu Ereschuld (Hutang Budi), yang kemudian diterbitkan di majalah De Gids. Adapun isi politik etis meliputi 3 gagasan, yaitu irigasi, emigrasi dan edukasi. Berikut ini penjelasannya. 1. Irigasi atau Pengairan Pemerintah Belanda akan membangun dan memperbaiki pengairan (irigasi) dan bendungan untuk keperluan pertanian. Kebijakan pertama ini kemudian diselewengkan oleh Belanda dengan membangun irigasi untuk kepentingan kebun-kebun Belanda, bukan lahan pertanian masyarakat pribumi. 2. Imigrasi Mengajak penduduk untuk berteransmigrasi. Kebijakan kedua dari isi politik etis ini juga disalahgunakan. Belanda melakukan emigrasi dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda dengan tujuan untuk dijadikan pekerja rodi. 3. Edukasi atau Pendidikan
Dengan adanya politik etis atau politik balas budi, sejak tahun 1900 berdiri sekolah-sekolah, baik untuk para priyayi maupun rakyat biasa. Pendidikan merata hampir di daerah-daerah. Namun disisi lain, Belanda memanfaatkan golongan terpelajar untuk dipergunakan sebagai pegawai. Sisi positifnya, banyak bermunculan golongan terpelajar atau cendikiawan yang nantinya menjadi pelopor pergerakan nasional Indonesia. Baca Juga : 1. Perlawanan di Berbagai Daerah Melawan Dominasi Asing 2. Dampak Penjajahan Belanda Bagi Indonesia
Tujuan politik etis ada dua versi yakni menurut pandangan pemerintah Belanda dan pihak Indonesia. Secara resmi, tujuan kebijakan politik etis adalah untuk membalas jasa atas kebijakan tanam paksa yang telah dilakukan pemerintah Hindia Belanda yang kemudian berhasil membuat Belanda keluar dari krisis moneter pada saat itu. Kemudian dilihat dari sisi yang lain, tujuan politik etis yaitu untuk menciptakan kaum terpelajar/terdidik agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Belanda, contohnya sebagai pegawai Belanda untuk menjalankan fungsi-fungsi administratif rendahan di Hindia Belanda. Namun disisi lain, adanya politik etis kemudian memunculkan tokoh-tokoh penting yang dimasa-masa berikutnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 1. Bidang Infrastruktur Dampak politik etis yang sangat dirasakan oleh masyarakat pada saat itu adalah dibidang infrastruktur. Contohnya seperti pembangunan bendungan, irigasi yang pada perkembangan selanjutnya setelah Indonesia merdeka dapat dimanfaatkan untuk pengairan pertanian. Selain bendungan dan irigasi, infrastruktur transportasi berupa rel kereta api juga bermanfaat untuk memperlancar perpindahan manusia dan barang-barang. Infrastruktur di bidang pendidikan juga banyak dibangun. Contohnya seperti SD (Hollandsch Indlandsche School), setingkat SMP (Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs), setingkat SMU (Algemeene Middlebare School) dan sekolah guru (Kweek School). 2. Munculnya Kaum Terpelajar Adanya fasilitas sekolah, banyak pribumi dari kalangan priyayi dan rakyat biasa yang kemudian memperoleh pendidikan. Hal ini kemudian memunculkan tokoh-tokoh terpelajar atau cendikiawan. Namun perlu digaris bawahi, makin banyaknya kaum terpelajar bukan semata-mata karena adanya politik etis. Sebab pada akhir abad ke 19 sudah juga dibuka sekolah-sekolah yang menghasilkan tokoh-tokoh pergerakan. Contohnya Wahidin Sudirohusodo, Kartini, Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis, dan lain-lain. Tokoh-tokoh tersebut merupakan pejuang atas jasanya mendirikan sekolah-sekolah wanita pada saat itu. Artikel Terkait, Baca Juga : 1. Latar Belakang Pergerakan Nasional di Indonesia 2. Organisasi Wanita Masa Pergerakan Nasional 3. Sejarah Organisasi Gerakan Pemuda Demikian rangkuman materi mengenai Politik Etis : Pengertian, Latar Belakang, Isi, Tujuan dan Dampaknya, semoga bermanfaat bagi pembaca semua. Sumber referensi : Drs. G. Moedjanto, M.A. 1988. Indonesia Abad ke 20 Jilid 1, Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati. Yogyakarta : Kanisius. Share ke teman kamu:Tags : Masa Penjajahan, Pelajaran Sejarah Related : Pengertian Politik Etis: Latar Belakang, Isi, Tujuan dan DampaknyaPolitik Etis atau Politik Balas Budi (bahasa Belanda: Ethische Politiek) adalah politik pemikiran kolonial Hindia Belanda (sekarang Indonesia) selama empat dekade dari 1901 sampai tahun 1942. Pada 17 September 1901, Ratu Belanda Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab politik etis demi kesejahteraan rakyat kolonial mereka. Pengumuman ini sangat kontras dengan doktrin resmi sebelumnya bahwa Indonesia adalah wingewest (wilayah yang menghasilkan keuntungan). Ini juga menandai dimulainya kebijakan pembangunan modern; sedangkan kekuatan kolonial lainnya berbicara tentang misi peradaban, yang terutama melibatkan penyebaran budaya mereka kepada orang-orang terjajah.
Kebijakan tersebut menekankan pada perbaikan kondisi kehidupan material. Namun, kebijakan ini menderita karena kekurangan dana yang parah, ekspektasi yang membengkak dan kurangnya penerimaan dalam pembentukan kolonial Belanda, dan sebagian besar lenyap oleh permulaan Depresi Besar pada tahun 1930.[1][2] Politik Etis atau Politik Balas Budi (bahasa Belanda: Ethische Politiek) adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputera. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum Etis yang dipelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumiputera yang terbelakang. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Van deventer yang meliputi:
Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulisan Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini. Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia. Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. J.H. Abendanon (1852-1925), seorang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama lima tahun (1900-1905). Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang bumiputera. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap bumiputera yang mendapatkan diskriminasi sosial-budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum bumiputera agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model Barat, yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya. Siswa di Sekolah Pertanian untuk Indonesia di Jawa. Sekolah itu dibangun selama periode ini. Pada tahun 1899, pengacara liberal Belanda Conrad Theodor van Deventer menerbitkan sebuah esai di jurnal Belanda De Gids yang menyatakan bahwa Pemerintah Kolonial memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan kekayaan yang telah diterima Belanda dari Hindia Timur kepada penduduk pribumi. Jurnalis Pieter Brooshooft (1845-1921),[3] menulis tentang kewajiban moral Belanda untuk memberi lebih banyak kepada rakyat Hindia Belanda. Dengan dukungan kaum sosialis dan kelas menengah Belanda yang peduli, ia berkampanye melawan apa yang ia lihat sebagai ketidakadilan surplus kolonial. Dia menggambarkan masyarakat adat Hindia sebagai "kekanak-kanakan" dan membutuhkan bantuan, bukan penindasan. Surat kabar adalah salah satu dari sedikit media komunikasi Hindia Belanda dengan parlemen Belanda, dan sebagai editor De Locomotief, surat kabar berbahasa Belanda terbesar di Hindia, ia menerbitkan tulisan Snouck Hurgronje tentang pemahaman orang Indonesia. Brooshooft mengirim reporter ke seluruh nusantara untuk melaporkan perkembangan lokal; mereka melaporkan tentang kemiskinan, gagal panen, kelaparan dan epidemi pada tahun 1900. Pengacara dan politikus yang mendukung kampanye Brooshooft bertemu dengan Ratu Wilhelmina dan berargumen bahwa Belanda berhutang kepada rakyat Hindia Belanda sebuah 'hutang kehormatan'.[3] Pada tahun 1901, Ratu, di bawah nasihat dari perdana menterinya dari Partai Kristen Anti-Revolusi, Abraham Kuyper, secara resmi mendeklarasikan "Kebijakan Etis" yang baik yang bertujuan membawa kemajuan dan kemakmuran bagi rakyat Hindia. Penaklukan Belanda atas Hindia menyatukan mereka sebagai satu kesatuan kolonial pada awal abad ke-20, yang merupakan dasar implementasi Kebijakan.[4] Para pendukung Kebijakan berpendapat bahwa transfer keuangan tidak boleh dilakukan ke Belanda sementara kondisi masyarakat pribumi nusantara buruk. Para pendukung Kebijakan prihatin tentang kondisi sosial dan budaya yang menahan penduduk pribumi. Mereka mencoba untuk meningkatkan kesadaran di antara penduduk asli tentang perlunya membebaskan diri dari belenggu sistem feodal dan mengembangkan diri di sepanjang garis Barat. Pada tanggal 17 September 1901, dalam pidatonya dari tahta di hadapan Dewan Negara Belanda, Ratu Wilhelmina yang baru dinobatkan secara resmi mengartikulasikan kebijakan baru - bahwa pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral kepada penduduk asli Hindia Belanda yang dapat diringkas dalam 'Tiga Kebijakan' Irigasi, Transmigrasi, dan Edukasi. IrigasiBangunan irigasi di Jember, Jawa Timur, dibangun ca. 1927-1929. Kebijakan tersebut mendorong upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat biasa melalui program irigasi, pengenalan layanan perbankan untuk penduduk pribumi, dan subsidi untuk industri dan kerajinan pribumi. MigrasiKebijakan tersebut pertama kali memperkenalkan konsep transmigrasi dari Jawa yang padat penduduk ke daerah yang kurang padat di Sumatra dan Kalimantan, dimulai dengan skema yang disponsori pemerintah sejak tahun 1905 dan seterusnya. Namun, jumlah orang yang pindah selama periode Politik Etis merupakan sebagian kecil dari peningkatan populasi di Jawa selama periode yang sama. EdukasiPotret kelompok anak-anak pribumi yang menghadiri sekolah Koning Willem III, Weltevreden, Batavia, 1919-1920. Pembukaan pendidikan Barat bagi penduduk asli Indonesia baru dimulai pada awal abad ke-20; pada tahun 1900. Hanya 1.500 yang bersekolah di Eropa dibandingkan dengan 13.000 orang Eropa. Akan tetapi, pada tahun 1928, 75.000 orang Indonesia telah menyelesaikan pendidikan dasar Barat dan hampir 6.500 sekolah menengah, meskipun ini masih merupakan sebagian kecil dari populasi.[5] Kebijakan tersebut merupakan upaya serius pertama untuk membuat program pembangunan ekonomi di daerah tropis. Ini berbeda dari "misi memperadabkan" dari kekuatan kolonial lainnya dalam menekankan kesejahteraan material daripada transfer budaya. Komponen pendidikan dari Kebijakan ini terutama bersifat teknis karena tidak bertujuan untuk menciptakan pria dan wanita Belanda berkulit coklat. Kebijakan tersebut kandas pada dua masalah. Pertama, anggaran yang dialokasikan untuk program-program Kebijakan tidak pernah cukup untuk mencapai tujuannya, akibatnya banyak pejabat kolonial menjadi kecewa dengan kemungkinan mencapai kemajuan yang langgeng. Ketegangan finansial dari Depresi Hebat mengakhiri Kebijakan secara definitif. Kedua, program pendidikan dari Kebijakan memberikan kontribusi yang signifikan bagi Kebangkitan Nasional Indonesia, memberikan alat intelektual kepada orang Indonesia untuk mengatur dan mengartikulasikan keberatan mereka terhadap pemerintahan kolonial. Akibatnya, banyak kalangan kolonial yang memandang Kebijakan tersebut sebagai kesalahan yang bertentangan dengan kepentingan Belanda.[1] Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh van Deventer tersebut baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan penyimpangan tersebut.
Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.
Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya.
Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatra Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya. Penyimpangan politik etis terjadi karena adanya kepentingan Belanda terhadap rakyat Indonesia. Pelaksanaan politik etis bukannya tidak mendapat kritik. Kalangan Indo, yang secara sosial adalah warga kelas dua namun secara hukum termasuk orang Eropa merasa ditinggalkan. Di kalangan mereka terdapat ketidakpuasan karena pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan kepada kalangan pribumi (eksklusif). Akibatnya, orang-orang campuran tidak dapat masuk ke tempat itu, sementara pilihan bagi mereka untuk jenjang pendidikan lebih tinggi haruslah pergi ke Eropa, yang biayanya sangat mahal. Ernest Douwes Dekker termasuk yang menentang ekses pelaksanaan politik ini karena meneruskan pandangan pemerintah kolonial yang memandang hanya orang pribumilah yang harus ditolong, padahal seharusnya politik etis ditujukan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda (Indiers), yang di dalamnya termasuk pula orang Eropa yang menetap (blijvers).
|
Sebutkan isi politik etis dan apa tujuan politik etis bagi Belanda?
Pos Terkait
Copyright © 2024 adaberapa Inc.
