Sebutkan dan jelaskan beberapa ciri dari menguatnya peran negara pada masa Orde Baru

Program utama pemerintah Orde Baru adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang mantap karena pencapaian stabilitas politik tersebut merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan ekonomi.

DPR dalam memenuhi amanat Tap.MPRS No.X/MPRS/1966, juga telah mengusahakan pembentukan alat kelembagaan negara melalui penyusunan beberapa undang-undang.

Adapun ciri-ciri sistem politik Orde Baru, antara lain

Dwi Fungsi adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer di izinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.

Memberlakukan konsep massa mengambang (floating muss) sebagai dasar pembangunan politik di daerah pedesaan, penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia, dan memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh partai politik (parpol) dan organisasi massa (ormas) yang ada di Indonesia.

Pemerintahan Suharto menerapkan kebijakan korpotatisasi negara (state corporatism). Kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai unsur, seperti buruh, pers, perempuan, kelompok profesi, dan organisasi keagamaan dikooptasi dan ditempatkan kedalam wadah-wadah tunggal sebagai ormas kepanjangan tangan pemerintah.

Sentralisasi pemerintahan;

Peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Akibatnya, terjadilah ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah.

Program bantuan luar negeri

Melalui lembaga IGGI (International Governmental Group for Indonesia) pemerintah telah berhasil mengusahakan bantuan luar negeri, di samping mengadakan penangguhan dan peringanan syarat-syarat pembayaran kembali (rescheduling) utang-utang peninggalan Orde Lama.

Penerapan sistem kepartaian yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1985 diyakini telah menghasilkan kestabilan politik yang dicita-citakan sejak awal Orde Baru. Namun, sistem tersebut memperlihatkan keterbatasan dalam menampung aspirasi masyarakat yang lebih luas dan terus berkembang.

Dampak Menguatnya Peran Negara pada masa Pemerintahan Orde Baru

Dampak dalam Bidang Politik

Adanya Pemerintahan yang Otoriter

Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan.

Golkar merupakan mesin politik Orde Baru yang paling diandalkan dalam menjadi satu-satunya kekuatan politik di Indonesia yang paling dominan.

Pemerintahan yang Sentralistis

Menguatnya peran negara juga menyebabkan timbulnya gaya pemerintahan yang sentralistis yang ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri.

Dampak dalam Bidang Ekonomi
Munculnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Adanya Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial di masyarakat.

Pola dan kebijakan perekonomian yang ditempuh pemerintah Orde Baru berdampak pada munculnya konglomerasi di seluruh sektor usaha di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru pada awalnya memperkirakan bahwa konglomerasi ini akan menjadi penggerak ekonomi nasional, namun pada kenyataannya pada konglomerat lebih mementingkan bisnisnya daripada Negara

Dampakdalambidangkebudayaan
Makin meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai contoh adanya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu sampai di tingkat desa atau RT.
Di bidang pendidikan, fasilitas pendidikan dasar sudah makin merata. Dampak dari pemerataan pendidikan juga terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan angkatankerja. Peningkatan mutu angkatan kerja akan mempunyai dampak yang luas bagi laju pembangunan di waktui-waktu yang akan datang.

4.DampakMenguatnyaPeran Negara TerhadapPerkembanganTeknologi Dan Komunikasi

Di indonesia paradigma development (ideologi pembangunan) yang menjadi landasan pembangunan Orde Baru ternyata telahmelahirkan sejumlah problem yang dihadapi berbagaikomunitas.Yaitu,antara lain:

Hancurnya identitas kultural dan perangkat (komunikasi) kelembagaan yang di miliki komunitas akibat penyeragaman oleh Orde Baru.
Hancurnya basis Sumber Daya Alam (Ekonomi) komunitas akibat eksploitasi oleh negara atas nama pembangunan.
Melemahnya kapasitas komunitas dalam menghadapi problem-problem komunitas akibat dominasi negara. Model komunikasi yang telah diterapkan pada masa rezim Orde Baru meliputi:

– Seperti media massa yang di rancang secara baku dan bersifat dari atas kebawah (top down).

– Serta menempatkan masyarakat sebagai obyek dan bersifat pasif. Sehingga berdampak/menimbulkan masalah-masalah. Masalah-masalah yang dimaksud, sifatnya yang top down/ elitis/ vertikal/ searah dan telah menciptakan jurang informasi antara elit dan masyarakat kebanyakan. Elit yang jumlahnya sedikit menjadi kaya media (informasi) karena memiliki akses yang besar terhadap media, serta mampu membaca dan membeli. Sementara, Masyarakat kebanyakan tetap miskin media (informasi) karena tidak memiki akses yang cukup. Baik dari sisi ekonomi, teknologi, komunikasi serta budaya.

Disusun oleh:

BELA PUTRIANA (05)
ELVINNA SEPTIANI UTOMO (10)
GALANG ARIF WIBAWA (15)
KARTIKA HENI PRATIWI (20)
NIA WAHYU PRADINA (25)
TRI MUKTI ATIKASARI (30)

Dibawah ini akan dijelaskan materi mengenai perkembangan masyarakat indonesia pada masa orde baru, menguatnya peran negara pada masa orde baru, pemerintahan orde baru, ciri ciri pokok kebijakan pemerintahan orde baru, meningkatnya peran negara pada masa orde baru, peran negara pada masa orde baru.

Melalui Pemilu, rakyat dapat menggunakan hak politiknya untuk memilih calon-calon wakilnya yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat.

Pemilihan umum mempunyai fungsi dan tujuan yang amat penting dalam rangka menegakkan demokrasi di suatu negara. Fungsi pemilihan umum yang pokok adalah sebagai berikut.

Pemilihan umum adalah sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara sesuai dengan pilihan agar aspirasinya dapat tersalur melalui wakilnya yang terpilih.
Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam suatu negara.
Pemilihan umum berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan pemerintahan yang demokratis karena melalui Pemilu rakyat dapat memilih para wakilnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Partai-Partai Peserta Pemilu Tahun 1971

Selain fungsi di atas, pemilihan umum juga memiliki tujuan, antara lain:

1. memilih anggota-anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II;

2. menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakilnya secara konstitusional;

3. membentuk susunan keanggotaan MPR.

Dalam upaya memurnikan demokrasi Pancasila, sejak Pemilu tahun 1971 dasar yang dipakai adalah Pancasila dan UUD 1945. Di dalam sistem demokrasi Pancasila Pemilu berasas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Tujuannya pun sesuai dengan UUD 1945, yaitu memilih anggota-anggota DPR, DPRD I, DPRD II, dan mengisi keanggotaan MPR. Begitu pula waktu penyelenggaraan Pemilu sudah memenuhi aturan UUD 1945, yaitu setiap lima tahun sekali.

Hal yang demikian itu belum bisa dilaksanakan pada masa Orde Lama. Dalam rangka membersihkan aparatur negara dan tata kehidupan bernegara dari unsur-unsur PKI dan segala ormasnya, pemerintah tidak memberi hak pilih kepada bekas anggota PKI dan segala ormasnya yang terlibat G 30 S/PKI.

Ketegasan sikap ini sangat penting dalam rangka tetap mewaspadai bahaya laten PKI dan penyusupan ideologinya.

Namun, sikap waspada dan kehati-hatian pemerintahan Orde Baru itu sangat kebablasan yang menyebabkan peran negara makin membelenggu berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Istilah pembangunan, atas nama rakyat, stabilitas, dan pertumbuhan menjadi jargon yang dilontarkan pemerintahan Orde Baru.

Untuk mencapai tujuan semua itu, negara mengambil peran besar yang sangat menentukan dengan menempatkan pada tangan presiden.

Sebetulnya, secara semu pemerintahan Orde Baru mirip pada masa Indonesia melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Hanya pejabat presidennya saja yang ganti, sistemnya tetap sama.

Orde Baru dengan motor penggerak Golongan Karya (Golkar) dan ABRI berusaha mengambil peranan yang lebih besar pada aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengatasnamakan negara.

Golkar yang dibina oleh Presiden Soeharto terus berusaha mengamankan posisi pemerintahan sejak Pemilu 1971. Golkar menjadi partai pemenang Pemilu 1971 dan berusaha untuk mempertahankannya.

Tap. MPRS No. XLII/MPRS/ 1968 tentang perubahan Tap. MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum masih diikuti banyak partai. Ada sepuluh partai peserta pemilihan umum 1971.

Akibat penyederhanaan peserta Pemilu oleh negara pada Pemilu 1977 sampai akhir masa pemerintahan Orde Baru hanya diikuti tiga kontestan.

Partai peserta Pemilu itu terdiri atas Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Dua partai kecil, yaitu Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan hanyalah partai penggembira dan partai pelengkap dari sistem demokrasi model Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila.

Stabilitas menjadi unsur penting dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu, pemerintah Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas dengan berusaha mengendalikan lawan-lawan politiknya.

Aparatur negara harus benar-benar setia dan patuh pada pemerintahan yang berkuasa yang dikamuflasekan sebagai penjelmaan dan atas nama rakyat.

Untuk itu, lahir organisasi Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) untuk wadah para pegawai pemerintah. Pemerintah juga membentuk berbagai organisasi untuk berbagai profesi, kelompok masyarakat, dan mahasiswa.

Muncul organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) untuk buruh, PGRI (Persatuan Guru Indonesia) untuk guru, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) untuk para pemuda, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk para wartawan dan masih banyak lagi.

Semua organisasi sosial kemasyarakatan itu, sayangnya arah pembentukannya hanya ditujukan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Caranya pada setiap pelaksanaan Pemilu mereka diarahkan dan diwajibkan untuk memilih Golkar bukan diberi kebebasan untuk memilih.

Pemilihan Orde Baru juga seakan-akan ketakutan dengan ideologi komunis. Pancasila dijadikan alat negara yang ampuh untuk menghantam ideologi komunis.

Untuk lebih memasyarakatkan Pancasila dan dengan dalih mencegah berkembangnya komunis di tengah masyarakat, mulai tahun 1978 dengan ketetapan MPR dikeluarkan penjabaran Pancasila yang dikenal sebagai Eka Prasetya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4).

Semua aspek kehidupan bermasyarakat harus bersendikan Pancasila dan P- 4. Setiap pelajar, mahasiswa, masyarakat, dan pegawai pemerintah wajib mengikuti penataran P-4 agar wawasan dan cara berpikir mereka seragam untuk mendukung pemerintah Orde Baru.

Sertifikat kelulusan hasil penataran P-4 menjadi dokumen penting. Pada pemerintahan Orde Baru, ABRI juga menempati posisi penting dalam kehidupan bernegara.

ABRI memang memegang kendali sejak penumpasan G 30 S/PKI dan adalah kebetulan sekali kalau kepala pemerintahan Indonesia adalah mantan militer.

Melalui konsep dwifungsi, ABRI merupakan kekuatan signifikan dalam percaturan politik Indonesia. Mereka banyak yang ditunjuk menjadi anggota MPR. Dengan memanfaatkan dwifungsi ABRI ini, Orde Baru telah berhasil melegitimasi kekuasaan.

Melalui pemikiran Prof. Dr. Wijoyo Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardana, Prof. Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Drs. Radius Prawiro, Prof. Dr. Ir. Moh. Sadli, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. Frans Seda, dan Prof. Dr. Subroto hasil pendidikan dari Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat berhasil menata kembali struktur ekonomi Indonesia yang morat-marit.

Karena orientasi pemikiran ekonomi Indonesia yang selalu bertumpu pada para alumnus Berkeley tersebut menyebabkan mereka dijuluki Mafia Berkeley.

Berdasarkan hasil pemikiran para ekonom lulusan Berkeley tersebut, Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru berhasil mengatasi krisis ekonomi yang diderita.

Banyak modal asing datang, industri berkembang pesat, dan muncul kesempatan kerja. Indonesia juga menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan dunia, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank).