Persamaan dan perbedaan administrasi publik dan ilmu politik

Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara

Dosen : Yanto Heryanto, S.Sos., M.Si

PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI

KESAMAAN DAN PERBEDAAN ADMINISTRASI PUBLIK

A. TUJUAN DAN PEDOMAN PERBANDINGAN

Dalam perbandingan fenomena di atas terdapat dua variasi yang dapat ditemukan yaitu :

1. Terdapat banyak kesamaan sedangkan perbedaannya yang relatif kecil.

2. Terdapat perbedaan yang besar sedangkan kesamaannya relative kecil.

Jika banyak kesamaan dalam perbandingan fenomena maka tidak begitu sulit untuk merumuskan kesimpulannya. Sementara itu, apabila fenomena yang diperbandingkan memiliki banyak perbedaam, dibutuhkan rumusan yang abstrak untuk dapat menggambarkan fenomena yang diperbandingkan.

B. KESAMAAN ADMINISTRASI PUBLIK DAN ADMINISTRASI PRIVAT

1. Administrasi public, administrasi niaga, dan administrasi sosial merupakan cabang-cabang ilmu sosial. Dengan kata lain ketiganya termasuk dalam rumpun ilmu sosial.

2. Ilmu administrasi public, ilmu administrasi niaga, dan ilmu administrasi sosial pada awalnya merupakan cabang ilmu administrasi.

3. Kerangka dasar ilmu administrasi adalah efisiensi, karena kerangka dasar cabang ilmu administrasi.

4. Unsur pokok ilmu administrasi ialah organisasi, manajemen komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, ketata usahaan, dan hubungan masyarakat.

C. PERBEDAAN ADMINISTRASI PUBLIK DAN PRIVAT

1. Aspek Otonomi : mengatur diri sendiri, administrasi privat jauh lebih besar dari pada administrasi public.

2. Aspek Motivasi atau Pandangan (Outlook) : administrasi privat (niaga) lebih menekankan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan, sedangkan administrasi public lebih pada pemberian jasa.

3. Aspek Kepegawaian : pada administrasi public kebanyakan orang berpendapat memiliki banyak perbedaan karena harus bekera berdasarkan system kepegawaian dinas sipil.

4. Aspek Kekuasaan dan Pengendalian : administrasi public memiliki monopoli dalam fungsi pembuatan hukum.

5. Aspek Sifat : keduanya memiliki sifat politis, tetapi privat lebih bersifat pribadi.

Karakteristik kegiatan dalam lingkup administrasi public:

1. Adanya kegiatan berupa pemberian pelayanan terhadap kepentingan umum.

2. Kegiatan pelayanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (terlepas dari system politik yang dianut suatu Negara).

3. Tujuan yang akan dicapai ditetapkan oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya.

4. Kegiatan dilakukan terikat oleh aturan/hukum.

5. Seluruh aparatur Negara adalah pelaksana kegiatan-kegiatan demi kepentingan masyarakat dan tidak memihak pada golongan tertentu.

Perbedaan lainnya akan tampak dari ciri sector public (W.F. Baber)

1. Sector public lebih kompleks dan mengemban tugas-tugas yang lebih mendua.

2. Menghadapi lebih banyak problem dalam mengimplementasikan keputusan.

3. Memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragam.

4. Lebih banyak memperlihatkan usaha mempertahankan peluang dan kapasitas.

5. Lebih memperhatikan kegagalan pasar dan beroperasi demi kepentingan public.

6. Mempunyai banyak peluang untuk merespons isu-isu keadilan dan kejujuran.

7. Harus mempertahankan level dukungan public minimal diatas level yang dibutuhkan dalam industry swasta.

Adapun ciri-ciri nonprofit yaitu :

1. Tidak mengejar keuntungan

2. Cenderung menjadi organisasu pelayanan

3. Ada batasan yang lebih besar dalam tujuan dan strategi yang mereka susun

4. Lebih tergantung kepada klien untuk mendapatkan sumberdaya finansial

5. Didominasi kelompok professional

6. Akuntabilitasnya berbeda dengan akuntabilitas organisasi privat/ organisasi profit

7. Organisasi public bertanggung jawab kepada elektorat dan proses politik

8. Tradisi kendali manajemen nya kurang.

Perbedaan Administtrasi Publlik dengan Administrasi Privat


1. Meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat	1). Meningkatkan kesejahteraan pemegang saham
2. Pelayanan yang efektif dan efesien kepada masyarakat	2). Mendapat keuntungan yang tinggi
3. Berkewajiban melayani semua warga dengan perlakuan yang sama	3). Sering membedakan pelayanan, mencari keuntungan
4. Wilayah kekuasaan yang sama luasnya dengan luas wilayah kekuasaan Negara	4). Tidak mempunyai wilayah kekuasaan
5. Kekuasaan dari rakyat melalui lembaga perwakilan	5). Kekuasaan yang bersandar pada modal, kemampuan teknis, kemampuan manajerial, dan teknologi
6. Seluruh aparatur dan personalia sebagai abdi rakyat	6). Menjalankan politik pilihannya secara memihak dan menganut suatu aliran yang menguntungkan perusahaan
7. Proses administrasi yang public lebih lamban	7). Proses administrasi yang lebih cepat

MEMPERDEBATKAN KEMBALI PERAN NEGARA

Perdebatkan tentang Negara vs pasar barangkali akan menjadi salah satu isu paling hangat di era globalisasi sekarang ini. Jika para penganut ideology neoliberal mengatakan bahwa pasar merupakan mekanisme paling efisien dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi langka, maka para pengkritiknya mengatakan bahwa pasar memerlukan Negara untuk beroperasi.

PERSPEKTIF YANG SALING BERSAING

Dalam buku Global Transformations, David Held et. Al. menyebutkan berbagai kelompok dalam studi globalisasi. Ada 3 kelompok dalam studi globalisai yakni, Skeptis, Transformasionalis, dan Hiperglobalis yang menurut Angie Hooghvelt menyatakan ketiga kelompok tersebut, dalam melihat globalisasi lebih mengacu pada aspek fenomena ekonomi, sosial dan politik.

Kaum skeptic berargumen globalisasi bukanlah sebuah fenomena yang sama sekali baru. Sebaliknya, ia memiliki akar sejarah yang panjang. Menurut kaum skeptic yang diantaranya diwakili Hirts dan Thompson yang terjadi bukanlah globalisasi tetapi regionalisasi.

Dalam era globalisasi ini peran Negara sebagai unit ekonomi akan tersingkirkan dengan kehadiran dan semakin menguatnya pelaku-pelaku ekonomi non-negara, seperti korporasi multinasional dan lembaga-lembaga keuangan global yang mengikis kedaulatan Negara dalam mengatur ekonomi mereka.

Peran Negara dalam pembangunan merupakan hal yang masih diperdebatkan dalam studi pembangunan, baik itu bentuk maupun sejauh mana peran Negara dalam pembangunan. Negara penganut prinsip pasar bebas ini, misalnya Amerika Serikat, sementara itu pelibatan aktif Negara dalam pembangunan melalui kebijakan-kebijakan sosial dianut oleh Negara-negara Skandinavia, dan diadopsi oleh Negara-negara Asia Tenggara dan Timur terutama Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan.

Tingginya laju perpindahan global, pada satu sisi sedangkan Negara tidak mampu mengendalikannya pada sisi yang lain menyebabkan tingginya kerentanan fluktuasi ekonomi makro. Kinerja ekonomi yang buruk ini menyebabkan melemahnya sendi pembiayaan Negara kesejahteraan dan menggoyahkan basis kepercayaan pada resep-resep Keynesia tentang kaitan positif antara pengeluaran public dan pertumbuhan ekonomi.

Negara kesejahteraan (welfare state) pada intinya merupakan suatu strategi pembangunan dimana Negara berperan aktif dalam pengelolaan dan pengorganisasian ekonomi yang mencakup tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejjahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.

Fungsi Negara kesejahteraan adalah penyediaan kesejahteraan bagi masyarakat. Paham kesejahteraan (welfare) pada dasarnya terkait dengan proporsi keadilan bagi semua orang. John Rawls menyatakan bahwa keadilan terkait erat dengan skema distribusi yang ia sebut sebagai skema yang different atau andil distributif. Rawls, Negara berperan menyusun dan membiayai barang public dan distribusi pendapatan.

Negara pembangunan Asia Timur oleh beberapa kalangan disebut sebagai late adopter Negara kesejahteraan. Namun, Negara pembangunan bukanlah negar kesejahteraan. Negara pembangunan secara umum didefinisikan sebagai strategi pembangunan dimana Negara menjadi inisiator maupun coordinator pembangunan. Negara pembangunan juga disebut sebagai system ekonomi terencana (planned development) karena pemerintah menetapkan rencana-rencana pembangunan yang kemudian dikoordinasikan melalui badan atau lembaga perencanaan pembangunan.

Peran Negara dalam Negara pembangunan begitu kompleks dan intergratif. Negara mampu memenuhi fungsi mereka, baik sebagai regulator yang melakukan manajemen ekonomi makro maupun penyedia infrastruktur (fisik dan sosial) mampu berperan dalam distribusi kesejahteraan rakyatnya melalui pengadaan jaminan sosial yang ketiganya disebut sebagai fungsi regulative, infrastruktur, dan redistribusi.

PERSOALAN NEGARA PEMBANGUNAN BAGI INDONESIA

Sejak awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia telah dirumuskan bentuk Negara ini ke depan. Pada sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), dipilih bentuk Negara kesejahteraan karena konteks sosial dan ekonomi Negara pada waktu itu. Pasal 33 dan 34 UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara memegang otoritas untuk mengelola sumber daya alam yang kemudian diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat. Pasal tersebut sesungguhnya mengacu pada economic share antara pemerintah dengan rakyat, sedangkan pasal 34 UUD 1945 menyebutkan tanggung jawab Negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Pada sector swasta, jaminan bagi pekerja seperti kesehatan (jamsostek) lebih bersifat kontribusi, dalam artian yang bertanggung jawab dalam jaminan tersebut adalah pihak pengusaha sedangkan Negara tidak.

Kegagalan utama yang dialami Indonesia adalah membangun konsistensi Negara dalam proyek-proyek pembangunan dan penciptakan struktur atau tata kelola (governance) yang efektif dalam pembangunan yang menyebabkan ketidakmampuan Negara melakukan transformasi yang akhirnya menghasilkan system regulasi control yang sangat lemah. Selain itu, yang menyebabkan birokrasi Indonesia tidak efektif dan efisien adalah melekatnya karakter cost maximize sehingga memunculkan merajalelanya praktik-praktik pembangunan anggaran, dan menjamurnya free riders di dalamnya, yakni output yang dihasilkan birokrasi tidak jelas dan transparan, tetapi output tersebut menjadi jaminan ‘pendapatan ‘ bagi’ segelintir pihak.

Sejak reformasi 1998, arah keajaiban Negara pun semakin bergeser seiring dengan tuntutan demokratisasi. Orde baru memprioritaskan stabilitas sehingga pemerintahnya pun represif. Tahun 1998 indonesia mengalami krisis moneter yang berimplikasi pada transisi yang dramatis dalam struktur pemerintahan Indonesia. Krisis ini menyebabkan terjadinya pergolakan politik yang sangat massif, dan kemunculan konflik-konflik sipil pun semakin tidak terbendung.

Bank Dunia dan IMF memberikan bantuanuntuk menyelesaikan permasalahan multimediasi yang dihadapi Indonesia. IMF berusaha menguatkan nilai tukar rupiah, sedangkan IMF membantu Indonesia melalui penerapan restrukturisasi system ekonomi politik kea rah system ekonomi pasar melalui SAP.

Pada satu sisi, SSN merupakan bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin, yang merupakan kelompok yang paling parah terkena dampak krisis. Dengan bantuan sosial ini, mereka diharapkan akan mampu bertahan selama masa transisi ekonomi politik. Program SNN bukanlah program yang ditunjukan untuk menghapus kemiskinn dan kesenjangan tetapi lebih sebagai alat untuk meraih legitimasi reformasi struktur ekonomi politik Indonesia.

Hingga saat ini, system ekonomi Indonesia diwarnai dengan system ekonomi pasar. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah BUMN yang diprivatisasi, system pinansial yang lebih terbuka, dan sebagainya. Meskipun program subsidi masih dijalankan, tetapi secara bertahap semakin dikurangi terutama subsidi BBM. Tak dapat dipungkiri meski subsidi dikurangi dari berbagai sector terutama sector energy (BBM), pemerintah masih menjalankan beberapa affirmative actions bagi rakyat yang tergolong miskin dan bahkan mengalihkan subsidi energy ke subsidi pendidikan dan kesehatan. Namun, kebijakan itu masih terlalu kecil dan terbatas dan pemerintah seringkali digulirkan pada kebijakan sosial salah satunya kebijakan BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang pada masa kepemimpinan SBY yang digulirkan untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar pada tahun 2005 dan 2008. Tujuan utama BLT pada dasarnya mendongkrak tingkat konsumsi masyarakat kelas bawah, yang dianggap kelompok paling ‘terpukul’ akibat kenaikan BBM. Ini berarti bahwa kebijakan sosial jangka pendek ini tak ubahnya SSN yang digulirkan pemerintah ketika masa reformasi. BLT digulirkan tidak untuk membantu masyarakat dalam artian sesungguhnya, tetapi justru sebagai peredam gejolak sosial dan resistensi terhadap kenaikan bahan bakar, selain itu bantuan untuk mendongkrak nilai konsumsi masyarakat merupakan kebijakan khas kelompok neoliberal yang berbasis ekonominya adalah meningkatkan konsumsi masyarakat.

CINA : PUSAT “GRAVITASI” EKONOMI DUNIA

Dari sudut pandang dependensi, Cina sebelum reformasi tidak lebih merupakan Negara periferi yang hanya berkutat sebagai penghasil bahan mentah atau industry berketerampilan rendah. Namun, keberhasilan Cina ternyata menantang asumsi tersebut. Pete Engardio “asumsi yang dianut selama ini adalah AS dan Negara industri lain bakal terus memimpin dalam industri padat ilmu, sementara Negara berkembang berfokus pada sector berketerampilan rendah.

Selama kurang lebih tiga decade sejak reformasi, pencapaian Cina memang cukup luar biasa. Jika pada era Perang Dingin Cina hamper tidak pernah diperhitungkan kecuali karena posisi ideologisnya sebagai Negara komunis, maka pembicaraan tentang Cina sekarang ini hampir sama sekali berlainan.

Keberhasilan ekonomi Cina tidak bisa dilepaskan dari reformasi yang dicanangkan oleh Deng Xiaoping setetlah kegagalan Lompatan Jauh Ke Depan (Great Leap Forward) Mao, yang merupakan tujuan untuk mendayagunakan populasi raksasa Cina untuk mentransformasi Cina daratan dari perekonomian agraris menjadi masyarakat komunis yang modern dan terindustrialisasi. Produktivitas sector pertanian menurun karena petani-petani dipedesaan kehilangan motivasi. Kelaparanpun dimana-mana sehingga menyebabkan tingginya angka kematian.

IMF dan Bank Dunia sering mengatakan bahwa keberhasilan ekonomi Cina tidak bisa dilepaskan oleh liberalisasi yang dilakukan oleh Negara tersebut. Oleh karena itu IMF dan Bank Dunia menjadikan Cina sebagai contoh keberhasilan liberalisasi ekonomi meskipun resep yang di tawarkan ditolak. Rusia dan Indonesia adalah korban kegagalan IMF dalam masa reformasi ekonomi

Dalam capitalist developmental state Negara tidak keluar dari pembangunan ekonomi sebagaimana diinginkan oleh para pendukung neoliberal, tetapi lebih pada bagaimana Negara dan pasar saling bersinergi untuk melakukan pembangunan ekonomi. Dough Guthrie mengemukakan bahwa dalam membahas reformasi ekonomi ada dua aliran pemikiran yang saling bersitegang. Aliran pertama adalah pemikiran yang berpijak pada keyakinan bahwa dalam era reformasi ekonomi Negara seharusnya membangun dan memelihara pasar-pasar baru, sedangkan aliran kedua berpijak pada pemikiran bahwa proses-proses ekonomi secara fundamental merupakan proses politik.

Sejak Cina melakukan reformasi kurang lebih tiga decade lalu, Negara itu telah tumbuh dengan cepat. Angka-angka yang beredar cukup beragam, dan banyak diantaranya meragukan. Beberapa sumber mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Cina berkisar diantara 10% per tahun, adapula yang mengatakan 9% per tahun. Rata-rata pertumbuhan ini cukup besar, dan dengan angka resmi sebesar 9,5%, Negara manapun tidak akan mampu menandingi Cina. Menurut catatan Fishman, Cina sedang mendekati kurun waktu perjalanan 30 tahun dan sejak itu pertumbuhan ekonomi berlipat-lipat, dan tidak satu negarapun baik Korea Selatan maupun Jepang selama periode pascaperang yang menyamai presentasi tersebut. Sebuah data yang di-release oleh pemerintah Cina menyebutkan pertumbuhan ekonomi Cina selama tahun 2009 adalah sebesar 8,7 persen, meskipun inflasi terus meningkat hingga akhir tahun. Produk Domestik Bruto (PDB) Cina terus berkembang.

PDB Cina juga tumbuh dengan tajam, dan menariknya, pertumbuhan ekonomi tersebut terus berlangsung ditengah kelesuan ekonomi global yang belum pulih pasca krisis ekonomi yang melanda Amerika pada penghujung tahun 2007. PDB pada kuartal IV 2009 sebesar 10,7% pertumbuhan kedua paling tercepat.

Saat ini, Cina menjadi customer telepon airkabel terbesar di dunia dengan 350 juta pelanggan, Cina juga menjadi konsumen mobil terbesar di dunia dan melaju menjadi pasar terbesar PC. Dalam hal kekuatan industry dibidang manufaktur, pada akhir tahun 2006 Cina diperkirakan mengekspor barang bernilai lebih dari $ US 800 miliar- 3x lipat daripada tahun 2002- dan melampaui US$ 1 triliun pada tahun 2008. Dibidang teknologi pada tahun 2009 Cina mengekspor produk berteknologi tinggi senilai US$ 30,5 miliar. Pada tahun 2005 nilai tersebut mencapai US$ 220 miliar.

Sejak reformasi pada tahun 1978, share perdagangan internasional Cina telah mencapai 3x lebih besar daripada tahun 1953, dan 6x lebih besar dibandingkan share perdagangan india. Sejak reformasi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Cina rata-rata mencapai 9,4% per tahun. Pada awal tahun 2000-an, Cina sudah menyalip jerman sebagai perekonomian ke-3 terbesar dunia. Menurut catatan World Economic Outlook, kontribusi Cina terhadap PDB global tahun 2007 mencapai 10,8%, hanya kalah dari AS (21,4%) dan jauh diatas jepang yang hanya mencapai 6,6%, India (4,6%), Jerman (4,3%), Inggris (3,3%), Rusia (3,2%) dan Prancis (3,2%) sementara total PDB Negara sedang berkembang (NSB) adalah 41%.

KUNCI KEBERHASILAN EKONOMI CINA

Keberhasilan Cina jelas dijadikan pelajaran berharga bagi bangsa-bangsa lain di dunia, terutama bagi Negara Dunia Ke-3 seperti Indonesia yang tidak hanya gagal dalam melakukan pembangunan ekonomi, tetapi juga bangkrut. Bangkrut karena utang terus-menerus membengkak sementara sumber daya alam terus-menerus dieksploitasi tanpa memberikan peningkatan kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat.

Kebijakan ekonomi Cina adalah pragmatis yang didasarkan atas evaluasi pengalaman dalam pelaksanaan berbagai eksperimen program pembangunan yang mereka sebut “mencari kebenaran dari kenyataan konkret”, seperti “system tanggung jawab rumah tangga” yang pada akhir 1970-an telah meninggalkan system pertanian kolektif dan mengambalikan usaha tani kepada para petani. Menurut Thee Kian Wie, kebijakan ekonomi yang pragmatis juga tercermin pada kebijakan “pintu terbuka” bagi investasi asing.

stabilitas politik merupakan salah satu factor penting keberhasilan pembangunan ekonomi. Setidaknya inilah yang dikemukakan oleh banyak ahli dalam menganalisis akar penyebab keberhasilan pembangunan Cina. Para elit Cina mempunyai keyakinan bahwa transformasi ekonomi tidak serta mera mengarah pada transformasi public,hal ini berlaku di sebagian Negara Asia Timur dan Tenggara.

Negara seperti singapura dan Malaysia mampu melaksanakan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan karena stabilitas politik yang mantap. Indonesia pada masa Orde Baru juga mengalami pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi karena stabilitas politik. Oleh karena itu mereka mengharapkan adanya stabilitas politik yang stabil untuk menjamin keamanan investasi. Penguasa-penguasa militer seringkali menggunakan pengalaman ini untuk menopang semangat otoriter mereka, padahal stabilitas politik tidak selalu identic dengan pemerintahan otoriter.

Angkatan keja Cina merupakan yang terbesar didunia. Para pekerja Cina yang sebagian besarnya adalah gadis-gadis merupakan sumber tenaga murah. Jika dihitung dengan angka sekarang rata-rata upah buruh di Cina setaraf dengan upah buruh di Inggris era tahun 30 atau 40 tahun yang lalu. Selain itu pemerintah tidak memberikan toleransi sedikit pun bagi setiap usaha yang ditujukan untuk mengganggu jalannya produksi.

Kondisi ini tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan di Indonesia. Selain upah buruh di Indonesia tidak lagi semurah 20 atau 30 tahun yang lalu, pemogokan juga seringkali terjadi di Indonesia. Hari buruh senantiasa menjadi saat-saat yang mendebarkan bagi pengusaha karena hampir selalu diwarnai oleh aksi demontrasi dan pemogokan dimana-mana.

Investasi di Bidang Pendidikan

Ketersediaan buruh yang murah tidak akan mampu menjamin investasi asing masuk ke sebuah Negara jika buruh tersebut mempunyai kemampuan dan keterampilan yang rendah. Ketersediaan upah buruh yang rendah tetapi berkualitas rendah hanya akan menarik investasi untuk industry-industri dengan teknologi rendah pula.

Dalam konteks peningkatan sumber daya manusia, pada awal Deng mengeluarkan kebijakan pintu terbuka, ratusan mahasiswa dikirimkan ke Amerika Serikat untuk belajar teknologi dan ilmu pengetahuan, termasuk pengetahuan bisnis dan manajemen. Cina juga mengalami nasib yang kurang lebih sama. Banyak mahasiswa cerdas dengan potensi tinggi tidak mau kembali lagi ke Cina. Namun, keseriusan pemerintah dalam mengembangkan dunia pendidikan patut dihargai karena investasi dalam sumber daya manusialah yang pada akhirnya mampu mengangkat derajat sebuah bangsa.

Semangat Wirausaha dan Perusahaan-Perusahaan yang Inovatif

Setiap keajaiban ekonomi barangkali memang selalu diliputi oleh kebetulan-kebetulan yang membawa berkah. Kemajuan Korea Selatan, misalnya tidak bisa dilepaskan dari berkah Perang Dingin yang membuatnya mendapatkan fasilitas lebih dari AS guna membendung pengaruh komunis.

Keberhasilan Cina juga tidak bisa dilepaskan dari kebetulan-kebetulan semacam itu. Cina mengadopsi system kapitalisme, banyak petani melakukan pelanggaran melalui penjualan secara sembunyi-sembunyi sehingga mereka mendapatkan keuntungan material. Mereka memanfaatkan pasar-pasar yang ada dan kemudian emndapatkan uang dari situ. Dengan demikian, transformasi ekonomi Cina sebenarnya juga tidak dapat dilepaskan dari semangat wirausaha di kalangan penduduk yang tetap tumbuh meskipun pernah coba dihancurkan oleh Mao.

Sebuah survey yang dilakukan terhadap perusahaan manufaktur Cina dan AS oleh Indusry Week and Manufacturing Performance Institute yang berbasis di Cleveland mengemukakan menemukan bahwa 54% perusahaan Cina menekankan inovasi sebagai salah satu tujuan mereka, sementara hanya 26% perusahaan AS yang menkankan hal tersebut.

Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah Cina telah mengembangkan system transportasi sejak lebih dari 20 tahun lalu. Pemerintah Cina selalu mengembangkan system transportasi dalam prioritas teratas dalam setiap rencana pembangunan 5 tahun. Untuk keperluan itu pula, Cina mengirimkan banyak ahlinya ke AS untuk belajar bagaimana system-sistem transportasi yang efektif dikembangkan diwilayah tersebut. Hasilnya hingga tahun 1986 kereta api telah mampu mengangkut tidak kurang dari 1 miliar orang dan jutaan ton kargo. Jalur kereta api listrik lintasan ganda yang terpanjang di Cina melayani rute dari Beijing ke Datong, Provinsi Shanxi, yang mulai dioperasikan pada tahun 1984. Bandingkan dengan Indonesia , dimana moda transportasi ini banyak mengalami masalah.

Pemerintah telah menginvestasikan kurang lebih 500 juta yuan untuk memperpanjang landas pacu serta membangun terminal baru dan fasilitas-fasilitas bandara lainnya. Percepatan pembangunan transportasi inilah yang turut mempercepat pembangunan ekonomi di Cina.

Deng Xiaoping merupakan tokoh kunci atas keberhasilan pembangunan ekonomi Cina. Melalui kebijakan pintu terbuka (open door policy), Deng telah membawa reformasi yang mampu mengentaskan sebagian besar penduduk Cina dari kemiskinan.

Sebelum menjadi penguasa di Cina, Deng sebelumnya diasingkan oleh Mao karena berbeda pandangan. Kemudian, setelah kembali masuk Partai Komunis Cina, Deng melakukan serangkaian reformasi yang ditunjukan untuk menyelesaikan stagnasi ekonomi Cina selama Mao berkuasa.

Kemudian pada bulan September 1982, Deng melakukan evaluasi yang kemudian memunculkan kesimpulan mendasar mengenai pentingnya membangun sosialisme dengan watak Cina.