JAKARTA - Inilah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar (UUD) RI 1945 yang mengatur Pemerintahan Daerah. Dari pembukaan UUD 1945, kami akan membahas pasal yang berkaitan dengan pemerintah daerah yaitu Pasal 18, 18A dan 18B. Sebelumnya, pengertian pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945. Baca Juga: Bagaimana Bunyi Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945? Di dalam UUD 1945 telah diatur mengenai pemerintahan daerah. Konsep mengenai Pemerintahan daerah berasal dari teori pembagian kekuasaan (division of power), terutama antara eksekutif, legislatif, yudikatif dan konsep negara kesatuan. Pembagian kekuasaan tersebut tidak hanya ada di Pusat tetapi juga berimplikasi di pemerintahan daerah, hal itu terbukti dengan adanya perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai legislatif, gubernur atau bupati dan wali kota sebagai eksekutif sedangkan yudikatif adanya pengadilan di tingkat daerah. Perangkat daerah tersebut juga berjenjang dan berkoordinasi dengan perangkat di tingkat Pusat. Ajaran check and balances juga berkembang terhadap sistem pembagian kekuasaan (division of power) di Negara Indonesia, dampaknya lembaga-lembaga di Indonesia harus ada keseimbangan dan saling mengawasi. Dalam Pasal 18 dibahas mengenai NKRI yang terbagi atas daerah-daerah provinsi. Pemerintahan daerah juga diberikan kebebasan dalam mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Pasal tersebut juga membahas mengenai adanya kepala daerah yang memimpin setiap provinsi. Berikut bunyi Pasal 18 UUD RI 1945 Pasal 18 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Baca Juga: Sistematika UUD Tahun 1945 Sebelum Perubahan, Apa Bedanya? (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pada Pasal 18 A membahas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan yang dibahas menyangkut tentang keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya dan lainnya. Pasal 18A (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Sementara itu, dalam Pasal 18B, dibahas mengenai satuan pemerintah bersifat khusus yang diatur undang-undang. Pasal itu juga membahas tentang keharusan menghormati masyarakat hukum adat. Pasal 18B (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonal. Itulah pasal dalam UUD RI Tahun 1945 yang mengatur pemerintahan daerah. Dari pembahasan di atas Anda akan mendapatkan penjelasan tentang Pemerintahan Daerah.
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ringkaslah tentang perintah iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kerjakan tugas secara mandiri! 1. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Jawab:.. 31 Sebutkan dua contoh sikap baik sila ke-4 Apa itu distribusi kekayaan negara jelaskan wilayah tertentu dalam negaratolong jwb yg bener yyaa bagai mana menjawab pertanyaan di gambar tersebut Bagaimana ide atau gagasan kamu menjalankan suatu sidang untuk membangun negara saat terjadinya penjajahan? tuliskan 3 perilaku dari 5 point tersebut! 1. tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa kepada orang lain2. mengembang … 7. Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Perwujudan peran Pancasila sebagai dasar hukum adalah .... … 5. Idelogi Pancasila mengandug nilai-nilai : - nilai dasar - nilai istrumental jelaskan apa itu nilai dasar dan nilai instrumental |
Pasal UUD nri 1945 yang mengatur tentang NKRI
Pos Terkait
Copyright © 2024 adaberapa Inc.
