Partai politik antara lain berfungsi sebagai rekrutmen politik artinya

AHMAD, RIADI (2020) FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA REKRUTMEN POLITIK PADA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) KABUPATEN LOMBOK TIMUR 2019. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Abstract

Rekrutmen politik di atur pada pasal 11 ayat 1 UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi partai politik sebagai sarana rekrutment politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Namun disisi Lain, ditengah pertumbuhan partai politik di Indonesia, implementasi rekrutmen politik sering ditemukan penomea yang dianggap sebagai kecurangan, seperti adanya istilah kader loncatan, kader karbitan, atau kader titipan. Sehingga hal demikian menarik untuk dijadiakan penelitian mengenai fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik pada partai demokrasi Indonesia perjuangan kabupaten Lombok timur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kulitatif, hal demikian agar peneliti dapat mendeskrifsikan hasil penenlitian secara mendalam dan luas berdasarkan pengalaman peneliti dari penelitiannya. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. informan dalam penelitian ini adalah Ketua DPC, Sekerais DPC dan anggota partai. Hasil penelitian DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan Rekrutmen politik, khususnya rekrutmen anggota dan pengurus baik Ranting maupun DPC PDI Perjuangan tetap melalui mekanisme yang di atur dalam AD/ART, Peraturan Partai dan SK DPP. Rekrutmen anggota baru yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur dilakukan oleh seluruh kader dengan cara persuasi yakni ajakan dan rekrutmen anggota baru yang di laksanakan oleh DPC bersifat terbuka bagi setiap masyrakat yang sudah berusia 17 tahun dan/atau sudah menikah. Pelaksanaan rekrutmen pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur setiap lima tahun sekali melalui konfercab. PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur memiliki 20 PAC Sehingga dalam pembentukan pengurus DPC berjumlah 17 orang.

Actions (login required)

Partai politik antara lain berfungsi sebagai rekrutmen politik artinya
View Item

Partai berasal dari kata bahasa latin yakni “partire”, yang artinya membagi. Secara umum, Partai politik bisa dikatakan sebagai sebuah kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita. Partai politik memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah :

Partai politik antara lain berfungsi sebagai rekrutmen politik artinya


Mengacu pada pada Pasal 11, ayat 1(e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (“UU Parpol”) yang berbunyi: "rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender". Partai politik mempunyai tanggung jawab melaksanakan rekrutmen politik. Artinya, partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dalam pengertian ini berarti partai politik turut serta memperluas partisipasi politik dalam masyarakat. Usaha rekrutmen politik ini dapat dilakukan dengan cara kontak pribadi, persuasi (pendekatan), dan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang akan menggantikan pemimpin lama pada masa mendatang.

Parpol memiliki kepentingan untuk menempatkan kader-kadernya pada jabatan-jabatan politik di pemerintahan untuk menyuarakan dan mengajukan kepentingan partai dan rakyat yang diwakili. Agar dapat menempatkan kader-kader terbaik di pemerintahan, Parpol harus mampu memerankan fungsinya melakukan rekrutmen politik. Parpol harus memiliki prosedur rekrutmen politik yang diberlakukan bagi kadernya. Dalam rekrutmen politik inilah Parpol seharusnya menunjukkan kemampuannya berdemokrasi di internal partai. Kalau di internal partai tidak bisa berdemokrasi, tentu dapat dipastikan juga bahwa Parpol tidak akan bisa berdemokrasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara.

Bagaimana pendapatmu tentang konsep musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan saling menghormati terhadap sesama dalam kaitan dengan butir-butir da … lam Pancasila​

bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja dalam kementerian

hello kaka kaka tolong bantuanya yah pliss ​

Tuliskan 5 contoh bela negara di lingkup universitas

Bagaimana politik dan strategi nasional Indonesia dalam menghadapi pandemi covid-19 menurut pengamatan anda​

Berikan contoh studi kasus dalam politik Islam dan jelaskan minimal 5 baris!

Kerja paksa pada masa Jepang disebut..?Test.​

pertanyaan saya mengapa penghasilan yang sudah di potong pajaknya d luar negri dapat d kreditkan terhadap penghasilan yg terutang?​bantu jawab dong he … hehe!!!

rangkuman tentang sejarah singkat penyusun UUD 1945?​

1 Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur hidupnya dan anggota kelu … arganya menurut kebiasaan mereka. Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang terus berkembang menjadi kebiasaan dan kebiasaan menjadi adat dari suatu masyarakat. Lambat laun masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat menjadikan adat itu berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi hukum adat. a. Silakan anda analisis, bagaimana proses terbentuknya hukum adat secara sosiologis pada masyarakat suku Batak! b. Silakan anda analisis, bagaimana proses terbentuknya hukum adat secara yuridis pada masyarakat suku Batak!

apa benar dalam naskah teks proklamasi tahun pembuatan teks tersebut tertulis tahun 1945?​

jelaskan kondisi fisik daerah tempat tinggal yang berupa wilayah daratan tinggi...​

jelaskan arti dari norma agama​

Jelaskan makna dan hakikat persatuan dan kesatuan bangsa

macam macam norma. tolong lah kakaa​

Jelaskan tentang wilayah nkri sebutkan pula pasal dalam uud nri tahun 1945 dan undang-undang yang mengatur wilayah

siapa yang menjadi ketua bpupki​

tanggal berapa bpupki melakukan sidang pertama ​

Mengapa pembahasan ruu masyarakat hukum adat lambat

apa latar belakang perumusan sila pertama ?​