Indonesia sebagai negara hukum sehingga segala sesuatunya harus berdasarkan pada hukum. Perlindungan hukum diberlakukan bagi setiap orang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terhadap ketentuan hukum yang mungkin saja melanggar hak-hak individu. Setiap orang memiliki hak dan diperlakukan sama dihadapan hukum. Semua masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan hukum karena negara hukum melindungi segenap warga negara tanpa membedakannya. Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Someardi dalam artikelnya yang berjudul Hukum Dan Penegakan Hukum ( 2007), perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, lembaga swasta, yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Di sisi lain menurut Simanjuntak dalam artikelnya yang berjudul Tinjuan Umum Tentang Perlindungan Hukum Dan Kontrak Franchise ( 2011) , mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanngar dan sebaliknya bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut.
Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum terdapat beberapa diantaranya cukup populer dan telah akrab di telinga. Seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Selain itu terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual ( HaKI ). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan sebagainya. Sumber Zamroni, Akhmad. 2016. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk kelas XII SMA/MA. Karanganyar:Graha Printama Selaras Tulisan ini dipublikasikan di Sosiologi SMA. Tandai permalink. I 2 5 3 7 9 8 6 Mendatar 2. Pernyataan kemerdekaan 5. Dokuritzu Zyumbi Inkai 6. Pengakuan kenyataan adanya negara 7. Pembukaan UUD 1945 9. Nilai menge … apa hakitkan pembukaan uud 1945 Tugas Individu Carilah berita dalam surat kabar tentang kegiatan warga masyarakat yang sedang melaksanakan pembangunan dalam salah satu bidang kehidup … mengapa peran warga sekolah itu penting? tuliskan pendapatmu. 2. Mengapa peran warga sekolah itu penting? Tuliskan pendapatmu. 3. Tuliskan pengalamanmu tentang pentingnya peran warga sekolah tersebut dalam menduk … Kegiatan tersebut mengandung salah satu nilai Pancasila, yaitu nilai .... Mohon di bantu kakk ceritakan demokrasi pembagian tugas tugas rumah! (tulislah penerapan nilai demokrasi nya) Proyek Kewarganegaraan Laporan Kompilasi Gagasan dari semua tugas dalam pertemuan untuk di- presentasikan pada pertemuan ke-5 sebagai proses akhir pem … pada masa orde Baru, pancasila dijadikan sebagai indoktrinasi, artinya? bedakan fungsi pancasila sebagai perjanjian leluhur yang bisa tolong ya no ngasal.jelaskan maksut dari isi UU no 39 tahun 1999 jelaskan kronologi penjajahan yang di lakukan oleh jepang kepada indonesia dan persng dunia ke2jan ngasal sebutkan asas, ciri-ciri, prinsip dan pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1949-1959dimohon jawab dengan benar... undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 Merupakan Wujud Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia yg Merasa? A.derajatnya Tinggi B.Sena … prinsip demokrasi periode 1949-1959 perhatikan bunyi pasal dalam UUD NRI tahun 1945 di bawah ini pasal 32 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia dikenal … sebuah Nagari ada peraturan Contoh: yang 1 yang tidak brin tertulis ada Barang siapa yang kedapatan berduaan yang bukan saudara atau tidak mempunyai … 2. UUD itu memuat aturan pokok atau aturan dasar yang menjadi pedoman atau sumber hukum peraturan perundang-perundangan dibawetrya, contoh pada pasal … apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat agar perlindungan hukum dapat secara optimal dapat diwujudkan? |