Menurut demokrasi pancasila dalam mengambil keputusan harus mengutamakan

Kegiatan musyawarah telah diterapkan sejak lama di Indonesia. Jejaknya bisa dilihat dari beberapa suku bangsa, seperti di Minangkabau dan Yokari. Musyawarah merupakan cara paling bijaksana dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan demi kepentingan bersama.

Jakarta (27/05/2021) Bangsa Indonesia meyakini bahwa musyawarah dan mufakat adalah bagian dari warisan leluhur yang telah dijaga sejak lama. Musyawarah menjadi kelebihan Indonesia dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi dibandingkan dengan negara-negara lain. Dalam buku Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia (2019) karya Fahrul Muzaqqi, musyawarah dianggap sebagai tradisi asli masyarakat Indonesia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), musyawarah diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Itu artinya, musyawarah adah berunding bersama untuk menyelesaikan masalah secara dialogis. Kunci tercapainya mufakat dalam musyawarah adalah komunikasi yang baik, sikap saling menghargai dan keinginan untuk menyelesaikan sebuah masalah.

Musyawarah terdapat dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Menurut TAP MPR Nomor I/MPR/2003, butir-butir nilai sila ke empat Pancasila mengandung nilai-nilai: Pertama, Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kedua, Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

Ketiga, Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keenam, Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ketujuh, Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Kedelapan, Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kesembilan, Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran, dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Kesepuluh, Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Beberapa kegiatan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari di antaranya adalah musyawarah ketika rapat RT atau lingkungan dalam pengambilan keputusan bersama, musyawarah dalam keluarga untuk menentukan aturan-aturan di dalam keluarga agar adil dan disepakati bersama, atau musyawarah di sekolah ketika melakukan pembagian tugas piket kelas,

Beberapa suku bangsa di Indonesia telah menerapkan musyawarah sebelum demokrasi modern digunakan oleh masyarakat dunia. Sebut saja tradisi musyawarah pada masyarakat suku Minangkabau. Di Minangkabau, keputusan diambil melalui musyawarah dan yang jadi pedoman adalah kebenaran yang sesuai dengan standar yang digunakan. Seorang tokoh di Minangkabau tidak akan memaksakan kehendaknya ke tengah masyarakat. Jika seseorang mempunyai gagasan, dia harus memusyawarahkan terlebih dulu. 

Selain di Minangkabau, masyarakat suku Yokari di Kabupaten Jayapura, Papua, juga memiliki tradisi musyawarah yang sudah dilestarikan secara turun temurun. Tradisi tersebut dinamakan Orudia. Pada hakikatnya Orudia adalah susunan batu untuk tempat duduk berbentuk melingkar. Di batu inilah masyarakat suku bangsa Yokari mengadakan pertemuan dan bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk permasalahan ekonomi, sosial, budaya, keagamaan dan bahkan perang.

Sobat Revmen, bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah merupakan ciri dari masyarakat demokrasi. Hal ini juga terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila. Sobat Revmen bisa mengaplikasikan musyawarah dalam berbagai aspek penyelesaian masalah, seperti saat ingin memberikan nama anak yang baru lahir, menentukan tanggal pernikahan ataumemilih sekola mana yang terbaik untuk anak. #AyoBerubah #RevolusiMental

Referensi:

Amir Rasid. (2018). Available at: https://www.boyyendratamin.com/2018/05/pengambilan-keputusan-pada-masyarakat-adat-minangkabau.html. Diakses tanggal 21 Mei 2021.

Erlin Novita Itje. (2020). Available at: https://www.kompasiana.com/erlidjami/5e4b6260d541df0c043b0be2/mengenal-orudia-sebagai-wadah-musyawarah-suku-bangsa-yokari-kabupaten-jayapura?page=all.  Diakses tanggal 21 Mei 2021.

Kompas.com. (2021). Available at: https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/03/202750869/kegiatan-yang-dilakukan-dengan-musyawarah. Diakses tanggal 20 Mei 2021.

Penulis: Robby Milana

Editor: Wahyu Sujatmoko

Menurut demokrasi pancasila dalam mengambil keputusan harus mengutamakan

Diunggah oleh:

Administrator
Sekertariat Revolusi Mental

Satker Revolusi Mental

  • Menurut demokrasi pancasila dalam mengambil keputusan harus mengutamakan

  • Menurut demokrasi pancasila dalam mengambil keputusan harus mengutamakan

  • Menurut demokrasi pancasila dalam mengambil keputusan harus mengutamakan

Rozali Abdullah



Cara-cara pengambilan keputusan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), akhir-akhir ini sering di permasalahkan orang. Hal ini mengakibatkan timbulnya suara-suara yang pro dan yang kontra, terhadap masalah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir ini Lembaga Negara Tertinggi tersebut, sebagai pemegang Kedaulatan Rakyat di dalam Negara Republik Indonesia, telah mengambil keputusan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak (voting). Sebagai contoh antara lain dapat kita kemukakan di sini yaitu di dalam proses penetapan TAP.MPR.No:II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4); yang banyak menimbulkan reaksi dari pihak-pihak tertentu, dengan alasan bahwa cara tersebut adalah bertentangan dengan Demokrasi Pancasila. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam diri kita, apakah pengambilan keputusan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak (voting) tersebut memang bertentangan dengan Demokrasi Pancasila?


DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol11.no1.841

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 1981 Rozali Abdullah

Menurut demokrasi pancasila dalam mengambil keputusan harus mengutamakan


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Qmengapa masyarakat indonesia harus rukun?untuk menjalin kerukunan apa yang harus kita lakukan?ASEAN ada berapa negara? sebutkan negara negara tersebu … t!jawab ya jangan ngasal yaMinal Aidzin Wal Faidzin untuk muslim dan yg non muslim salam toleransi ​

Tolong di jawab ya:) Mapel: PPKn Kelas: 4 sd

bantu plisssnomor.2​

menggunakan produk dalam luar negeri merupakan contoh sikap nilai Pancasila ke​

Q.Apa Yang Kita Harus Lakukan Jika Masyarakat Disekitar Rumahmu Belum Rukun??Note: Selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aidzin Wal Faidzin, Mohon Maaf … Lahir Dan Batin​

Tolong jawab ...semuannya ya... jangan ngasal.. ​

bantu Jawab ...jngn ngasal​

tolong bantu jawab temen²​

1 membagi kelompok di kelas harus dilakukan secara 2 kmu berbahasa jawa temanmu tidak bisa bahasa jawa sikapmu adalah Plis bantu jawab

Sebutkan lima kewajiban terhadap lingkungan di sekitar rumah kita ​