Pada periode 1959 – 1966 dikenal sebagai periode?
Jawaban yang benar adalah: C. Demokrasi terpimpin. Dilansir dari Ensiklopedia, pada periode 1959 – 1966 dikenal sebagai periode Demokrasi terpimpin. Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Demokrasi parlementer adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. Demokrasi Pancasila adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban C. Demokrasi terpimpin adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. Menurut saya jawaban D. Demokrasi semi Parlementer adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah C. Demokrasi terpimpin. Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.
Jawaban yang benar adalah: C. Demokrasi Terpimpin. Dilansir dari Ensiklopedia, pada periode 1959-1966 dikenal sebagai periode Demokrasi Terpimpin. Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Demokrasi parlementer adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. Demokrasi Pancasila adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban C. Demokrasi Terpimpin adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. Menurut saya jawaban D. Demokrasi Semi Parlementer adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah C. Demokrasi Terpimpin. Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.
Lihat Foto KOMPAS.com - Sejak pertama Indonesia berdiri, demokrasi sudah menjadi bentuk penyelenggaraan negara. Kendati demikiran, bentuk demokrasi yang berlaku saat ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Di Indonesia, periode demokrasi dibagi menjadi:
Masa demokrasi terpimpin yang berlangsung dari 1959 hingga 1965 menjadi salah satu masa terkelam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun menyandang nama demokrasi, namun azas-azas demokrasi tidak diberlakukan dengan baik. Berikut ini pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin: Demokrasi Indonesia periode demokrasi terpimpin (1959-1965)Sebelumnya, di masa parlementer, Indonesia mengalami stagnansi hukum dan dasar negara. Dewan Konstituante yang bertugas menyusun Konstitusi atau Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan UUDS 1950, tak kunjung menyelesaikan tugasnya. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik. Kondisi negara serta tidak pasti. Landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena hanya bersifat sementara. Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional. Karena membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.
Pada periode 1959-1966 dikenal sebagai periode?
Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: C. demokrasi terpimpin. Dari hasil voting 987 orang setuju jawaban C benar, dan 0 orang setuju jawaban C salah. Pada periode 1959-1966 dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Pembahasan dan Penjelasan Jawaban A. demokrasi parlementer menurut saya kurang tepat, karena kalau dibaca dari pertanyaanya jawaban ini tidak nyambung sama sekali. Jawaban B. demokrasi Pancasila menurut saya ini 100% salah, karena sudah melenceng jauh dari apa yang ditanyakan. Jawaban C. demokrasi terpimpin menurut saya ini yang paling benar, karena kalau dibandingkan dengan pilihan yang lain, ini jawaban yang paling pas tepat, dan akurat. Jawaban D. demokrasi semi parlementer menurut saya ini salah, karena dari apa yang ditanyakan, sudah sangat jelas jawaban ini tidak saling berkaitan. Jawaban E. Semua jawaban benar menurut saya ini salah, karena setelah saya cari di google, jawaban tersebut lebih tepat digunkan untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa disimpulkan pilihan jawaban yang benar adalah C. demokrasi terpimpin Jika masih punya pertanyaan lain, kalian bisa menanyakan melalui kolom komentar dibawah, terimakasih. Sejarah Indonesia (1959-1965) adalah masa ketika sistem Demokrasi Terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno.[butuh rujukan] Republik Indonesia
Bendera
Lambang Republik Indonesia pada tahun 1961 Ibu kotaJakartaBahasa resmiBahasa IndonesiaPemerintahanNegara kesatuan berbentuk republik presidensialPresiden• 1959-1965 Soekarno Perdana menteri[a]• 1959-1966[b] Soekarno LegislatifMajelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndonesiaEra SejarahPerang Dingin, Transisi ke Orde Baru• Kabinet Djuanda 9 April 1957• Dekret Presiden 5 Juli 1959• Pemilihan presiden pertama 18 Juli 1963• Operasi Trikora 1961-1962• Konfrontasi 1963-1966• Gestok 1 Oktober 1965• Pembantaian komunis 1965-1966• Pembubaran demokrasi terpimpin 12 Maret 1967
Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.[1] Demokrasi Terpimpin menurut ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan pada Nasakom.[2] Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno:[butuh rujukan]
Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota Konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959 dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut.[butuh rujukan] Hasil pemungutan suara hari pertama menunjukan bahwa: 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945 dan 119 orang menolak untuk kembali ke UUD 1945. Meskipun suara terbanyak menyetujui opsi kembali ke UUD 1945, suara tersebut belum mencapai 2/3 dari jumlah suara, yaitu 312 suara sehingga pemungutuan suara harus diulangi.[3] Pemilihan hari kedua menunjukan bahwa: 264 setuju dan 204 menolak. Adapun pemilihan hari ketiga menunjukan bahwa: 263 setuju dan 203 menolak.[4] Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959:[5]
Setelah diberlakukannya Dekrit Presiden diberlakukan, keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik kian meluas. Pada 10 Juli 1959, Sukarno mengumumkan Kabinet Kerja, sepertiganya menteri berasal dari militer.[6] Partai Komunis Indonesia (PKI) menyambut "Demokrasi Terpimpin" Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM.[7] Pada 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat. Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan irian Barat yang dipimpin Soeharto.[8] Menurut Aco Manafe, PKI menjadi pendukung utama Trikora untuk meraih simpati Soekarno.[9] PKI juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia.[butuh rujukan] Presiden Sukarno kemudian menunjuk DN Aidit dan Nyoto dari PKI sebagai anggota Front Nasional untuk memperjuangkan Irian Barat.[10] Di era Demokrasi Terpimpin, antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan 64 juta dollar dalam bentuk bantuan militer untuk jenderal-jenderal militer Indonesia. Menurut laporan di media cetak "Suara Pemuda Indonesia": Sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalyon angkatan bersenjata Indonesia. Tiap tahun AS melatih perwira-perwira militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 dan 1959, lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di AS, dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS, tentu saja bukan untuk mendukung Soekarno dan bahwa AS telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah "negara bebas".[11] Era "Demokrasi Terpimpin" diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa.
|