You're Reading a Free Preview
Pascapenetapan presiden dan wakil presiden pada 29 Juni 2019, istilah oposisi kembali mengemuka. Secara sederhana, oposisi berarti pihak yang berada di luar lingkaran kekuasaan. Istilah tersebut saat ini melekat di partai politik pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Firman Noor di dalam tulisannya “Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia” yang terbit di Jurnal Masyarakat Indonesia Volume 42 Nomor 1 tahun 2016 menulis, oposisi sesungguhnya bukan sekadar sikap asal berbeda atau melawan kebijakan pemerintah, tetapi upaya mengontrol tegas sekaligus memberi alternatif kebijakan. Sementara itu, di dalam bukunya Pelembagaan Oposisi di Parlemen: Studi Kasus PDIP sebagai Peletak Dasar Partai Oposisi di Indonesia (2017) Tuswoyo menulis, kebebasan berpolitik dengan mengkritik dan mengontrol jalannya pemerintahan menjadi peran vital partai-partai politik yang tak tergabung di dalam koalisi. Oposisi dari masa ke masa Oposisi sudah terlihat setelah negara ini menggelar pesta demokrasi kali pertama. Usai Pemilu 1955, tak ada partai yang mendapatkan kursi mayoritas di parlemen. Saat itu, pemerintahan dibentuk dari koalisi empat partai yang memperoleh suara terbanyak, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Demokrasi Terpimpin KOMPAS.com - Demokrasi Terpimpin secara resmi menjadi sistem pemerintahan di Indonesia setelah Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam Dekrit Presiden 5 Juli, terdapat poin-poin yang menghendaki adanya perubahan struktural dalam lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia. Pasca pengesahan Dekrit Presiden, Soekarno kemudian memimpin pembentukan lembaga-lembaga negara untuk menjalankan pemerintahan Indonesia sesuai dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Berikut lembaga-lembaga negara masa Demokrasi Terpimpin: Pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan terbentuknya kabinet baru bernama Kabinet Kerja. Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin Pimpinan kabinet ini terdiri dari Soekarno sebagai Perdana Menteri dan Djuanda sebagai menteri pertama. Djuanda dibantu oleh dua wakil yaitu dr. Leimana dan dr. Soebandrio. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, anggota Kabinet Kerja terdiri dari sembilan menteri dan 24 menteri muda. Kabinet ini memiliki tiga program utama,yaitu: • Perbaikan kesejahteraan rakyat• Peningkatan keamanan dalam negri • Pembebasan Irian Barat
DPAS dibentuk oleh Soekarno pada 22 Juli 1959 melalui Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959. DPAS memiliki tugas utama untuk memberikan pertimbangan terhadap presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Baca juga: Penerapan Demokrasi Terpimpin Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan terkait sengketa Pilpres 2019. Gugatan pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ditolak seluruhnya oleh MK, praktis Joko Widodo-Ma'ruf Amin keluar sebagai pemenang. Belum jelas soal apakah Prabowo dan kubunya akan konsisten di jalur oposisi atau tidak. Namun ternyata, oposisi punya peran penting dalam sejarah politik Indonesia. Walaupun gugatannya ditolak oleh MK, capres Prabowo Subianto menyatakan kepada para pendukungnya bahwa dia masih akan terus memperjuangkan cita-cita yang selama ini dia perjuangkan. Bisa melalui forum legislatif maupun forum lainnya. Kendati demikian, Prabowo belum secara lugas memutuskan posisinya untuk terus menjadi oposisi."Kami yakin bahwa kami tidak akan berhenti memperjuangkan cita-cita tersebut. Kita masih bisa berjuang di legislatif, bisa berjuang di banyak forum lain," ujar Prabowo, di Rumah Kertanegara, Jaksel, Kamis (27/6/2019). Sementara itu, PKS ingin mempertahankan Koalisi Adil Makmur pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. PKS ingin koalisi itu menjadi oposisi terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. "Saatnya kita merapikan saf untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif sebagai kekuatan penyeimbang. Selama kita istikamah membela rakyat, sama saja kebaikan yang didapat baik di dalam ataupun di luar pemerintahan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, dalam keterangan pers tertulis, Jumat (28/6/2019).Oposisi dan Perannya Dalam Sejarah Politik Indonesia Dalam artikel di jurnal LIPI berjudul 'Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi', Firman Noor menjelaskan bahwa oposisi merupakan bagian penting dari demokrasi. Oposisi sendiri kerap diartikan sebagai mereka yang bersebrangan dengan pemerintah. Namun oposisi sebetulnya punya fungsi untuk melakukan kritik dan kontrol atas sikap, pandangan, atau kebijakan pemerintah berdasarkan pada perspektif ideologis. Sementara itu, ilmuwan politik, Ian Shapiro dalam bukunya yang berjudul the Moral Foundation of Politics (2003) menyatakan, sistem pemerintahan demokrasi tidak bisa berkembang secara dinamis tanpa kehadiran oposisi. Oposisi merupakan manifestasi konkret dari nilai abstrak demokrasi. Demokrasi hanya akan dapat berkembang dengan dinamisnya kontestasi gagasan antara pemerintah dan oposisi. Jika kita menengok kembali sejarah perpolitikan di Indonesia, oposisi memang punya peran penting perkembangan demokrasi di Indonesia. Begini catatan soal nasib oposisi di Indonesia dari masa ke masa: Masa Orde Lama Pada masa awal kemerdekaan, ketika Presiden Sukarno (1945-1967) memimpin, peran oposisi dalam kontestasi politik Indonesia sudah nampak. Kala itu, Partai Masyumi yang dipimpin oleh M Natsir memposisikan dirinya sebagai oposisi pemerintah. Hal ini terjadi karena pada masa itu, pemerintahan dipimpin oleh tokoh-tokoh sosialis, seperti Perdana Menteri Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Sedangkan Soekarno sendiri juga punya kecenderungan pada haluan politik sosialis-kiri. Beberapa kebijakan yang menjadi sumber perlawanan oposisi adalah sejumlah perjanjian dengan Belanda yang dirasa justru merugikan Indonesia.Namun, pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), peran oposisi meredup karena dimandulkan. Pasalnya partai oposisi seperti Masyumi dan Partai Murba bikinan Tan Malaka dibubarkan oleh Sukarno. Alhasil, Sukarno pada saat itu dikesankan sebagai rezim otoriter. Namun ini tak berlangsung lama. Karena kontestasi perpolitikan Indonesia berubah ketika tragedi 30 September 1965. Kemudian Soeharto (1967-1998) meneruskan jabatan kepresidenan Soekarno.Masa Orde Baru Pada masa Orde Baru ternyata peran oposisi juga sama mandulnya dengan masa Orde Lama. Padahal, mulanya tidak sedikt kalangan kritis, mahasiswa, cendikiawan dan juga aktivis prodemokrasi yang menaruh harapan pada Soeharto. Namun, kala itu Soeharto justru mengontrol sejumlah kelompok kritis yang melawan.Soeharto berhasil melanggengkan kepemimpinan melalui partai Golongan Rakyat (Golkar). Golkar selalu menjadi partai pemenang Pemilu. Pemerintah Soeharto juga kerap melakukan seleksi kepemimpinan di beberapa parpol. Salah satunya yang paling kontroversial ialah ketika Orde Baru mengintervensi Kongres PDI. Orde Baru saat itu mendukung Soerjadi sebagai Ketum. Padahal saat itu, Megawati juga terpilih menjadi Ketum. Dualisme kepimimpinan ini akhirnya memicu tragedi penyerangan kantor PDI, yang dikenal sebagai peristiwa 27 Juli 1996. Namun, kepemimpinan Soeharto berakhir juga setelah ia gagal mengatasi krisis ekonomi dan peristiwa kerusuhan tahun 1998. Lengsernya Soeharto ini juga tak terlepas dari para mahasiswa dan aktivis pro demokrasi, yang saat itu menjadi oposisi ekstra parlementer.Masa Reformasi Era Pemilihan Presiden Langsung Barulah ketika Pemilu memungkinkan Presien bisa dipilih langsung oleh rakyat, peran oposisi kembali terlihat. Yakni ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Saat itu SBY mengalahkan Megawati. Pada masa kepemimpinan periode pertama, SBY kerap menerima kritik dari partai yang secara tegas memilih menjadi oposisi, yakni PDIP yang dipimpin oleh Megawati. Kebijakan pemerintahan SBY yang menaikkan tarif harga BBM dan Bantuan Langsung Tunai jadi bahan PDIP untuk mengkritik. Peran oposisi PDIP berlanjut ketika SBY kembali terpilih menjadi Presiden pada tahun 2009. Era kepemimpinan berganti lagi. Suara partai oposisi menjadi semakin lantang ketika Jokowi yang diusung oleh PDIP menjadi Presiden tahun 2014. Saat itu Jokowi berhasil mengalahkan Prabowo yang diusung oleh Gerindra. Bahkan kelompok oposisi ini membentuk koalisi yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Merah Putih (KMP). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra menjadi wakil partai koalisi yang paling lantang dan pedas kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi. Dari mulai kritik soal kebijakan pangan, tarif listrik, hutang negara dan masih banyak lagi. Pada masa pemerintahan Jokowi, partai-partai oposisi tak pernah kehabisan amunisi untuk pemerintah.Simak Juga 'Putusan MK hingga Tanggapan Jokowi-Prabowo': [Gambas:Video 20detik]
Simak Video "Alexei Navalny Dimasukkan Daftar Teroris dan Ekstremis Rusia" [Gambas:Video 20detik] (rdp/dnu) |
Lembaga yang melakukan oposisi pada masa demokrasi terpimpin adalah
Pos Terkait
Copyright © 2024 adaberapa Inc.
