Kemukakan pendapatmu tentang upaya menanamkan nilai-nilai pancasila kepada anak

“Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa,” kata Deputi Bidang Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang Mencari Bentuk Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Era Globalisasi bertempat di Ruang Gatot Kaca, Senin, 9 Maret 2020.

Reni menjelaskan bahwa Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut, sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri yakni Pancasila malah terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E., menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi saat ini. Tantangan pertama adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila.

Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Bonus demografi yang akan segera dinikmati Bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi.

Pada kesempatan tersebut Dave juga memberikan rekomendasi implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Pertama, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat.

Rekomendasi selanjutnya adalah membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan/atau pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah. Oleh karena itu, Dave menganggap perlu ada kurikulum di satuan pendidikan dan perguruan tinggi yaitu Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (P3KN).

Menanggapi pernyataan Dave, Analis Kebijakan Direktorat Sekolah Menengah Atas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) Dr. Juandanilsyah, S.E., M.A., menjelaskan bahwa Pancasila saat ini diajarkan dan diperkuat melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dengan penekanan pada teori dan praktik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh perkembangan global juga berdampak pada anak-anak.

Menurut Juan, Pancasila di masa mendatang akan mempertahankan otoritas negara dan penegakan hukum serta menjadi pelindung hak-hak dasar warga negara sebagai manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menanamkan kesadaran terhadap potensi bahaya gangguan dari luar yang dapat merusak dan mengajak siswa untuk mempertahankan identitas bangsa serta meningkatkan ketahanan mental dan ideologi bangsa.

“Seharusnya representasi sosial tentang Pancasila yang diingat orang adalah Pancasila ideologi toleransi, Pancasila ideologi pluralisme, dan Pancasila ideologi multikulturalisme,” kata Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia Prof. Dr. Hamdi Moeloek.

Representasi sosial tentang Pancasila yang dimaksud adalah kerangka acuan nilai bernegara dan berbangsa yang menjadi identitas Bangsa Indonesia. Hamdi menjelaskan bahwa jika Pancasila menjadi acuan, maka implementasi nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah terlihat dalam praktik bernegara, misalnya saat pengambilan kebijakan-kebijakan politik. Selanjutnya Hamdi menjelaskan bahwa terlihat Pancasila bisa memberikan solusi di tengah adanya beragam ideologi seperti sosialis dan liberal serta di tengah usaha politik identitas oleh agama, etnik, dan kepentingan.

“Kita akan dapat mengatasi Pandemi COVID-19 apabila kita dapat mengejawantahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letnan Jenderal (Purn.) Agus Widjojo dalam Konferensi Pers Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Senin, 1 Juni 2020.

Dalam keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintahan yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak bepergian, dan menghindari kerumunan.

Nilai-nilai lainnya yang merupakan cerminan dalam kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila adalah gotong royong atau kebersamaan. Pada gilirannya nanti, perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal bukan saja menunjukkan keberhasilan melaksanakan gotong royong, tetapi juga dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah upaya untuk mendayagunakan seluruh potensi dan aset bangsa guna mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. “Apabila ketahanan nasional diwujudkan melalui sumbangan masing-masing perseorangan, kita dapat segera memulihkan kondisi dari ancaman pandemi COVID-19,” ujar Agus.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga mengapresiasi tenaga kesehatan yang telah bekerja melampaui batas panggilan. Sudah sepatutnya memberikan penghormatan kepada setiap tenaga yang bertugas atas pengabdian yang mengharukan dan profesionalitas yang menakjubkan.

Proses menanggulangi pandemi COVID-19 yang tidak mudah, membuat pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), isolasi lokal, larangan bepergian, serta pemberian bantuan pada masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian. Namun, semua upaya pemerintah berarti banyak jika tidak mendapat dukungan dari semua pihak. Menurut Agus, pada akhirnya berhasil atau tidaknya mengatasi pandemi COVID-19 akan sangat tergantung dari usaha perseorangan membangun daya tahan tubuh yang pada hakikatnya merupakan ketahanan perseorangan sebagai titik awal membangun ketahanan nasional.

“Oleh karena itu, dalam memperingati hari kelahiran Pancasila, saya mengajak seluruh saudara sebangsa agar membangun diawali dari diri sendiri, ketahanan diri, yang memberi kontribusi bagi ketahanan masyarakat yang merupakan pelaksanaan dari nilai gotong royong sebagai nilai inti dari Pancasila,” ujar Agus.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. Sumber foto: detik.com

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo mengingatkan pada mahasiswa untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat mengisi kuliah umum dalam rangka penyambutan mahasiswa baru di Universitas Gunadarma secara virtual, pada Kamis (17/09). Hal tersebut disampaikan lantaran kelak generasi muda akan menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional. Sehingga, Pancasila perlu ditanamkan dalam benak setiap anak bangsa, dihadirkan dalam ruang publik, serta dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), semester tiga, Yurini Nabilla mengatakan, pentingnya penerapan nilai Pancasila di lingkungan kampus, lantaran Pancasila salah satu pilar negara Indonesia, yang penerapannya sebagai pedoman baik dalam masyarakat maupun akademik dan mutlak bagi mahasiswa.

“Secara general, nilai Pancasila yang perlu ditanamkan mahasiswa adalah nilai saling toleransi antar umat beragama, apalagi mahasiswa di UIN yang homogen secara religi. Sebagai mahasiswa yg terbiasa dengan lingkup homogen, penting sekali bagi kita untuk menanamkan nilai tolerasi dan menanamkan rasa nasionalisme,” ungkap Nabilla melalui pesan singkat (18/09).

Dirinya menambahkan, bentuk implementasi nilai Pancasila yaitu salah satunya mewariskan kembali nilai Pancasila kepada generasi muda di bawahnya, agar kelak generasi penerus tidak lambat dalam penanaman nilai Pancasila tersebut. Bentuk Implementasi lainnya adalah turun ke lapangan guna penanaman nilai Pancasila. Sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk mampu mengontrol keadaan negara, bukan hanya sekadar mengkritik, namun memberi kontribusi nyata untuk perubahan yang lebih baik.

“Kepemimpinan harus dibarengi dengan Pancasila dan semua nilai kepemimpinan itu mutlak di dalam Pancasila. Berbicara kepemimpinan, berarti yang menjadi objek itu gaya dalam memimpin. Siapapun pemimpinnya, jika sudah memahami Pancasila, maka akan mampu berjuang untuk mewujudkan amanah keindonesiaan dan mengabdi untuk kemakmuran, serta keadilan rakyat Indonesia sesuai amanat tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4,” jelasnya.

Mahasiswa Fakultas Ilmu sosial Ilmu Politik (FISIP), jurusan Ilmu Politik (Ilpol), semester tiga, Maudyvani mengatakan, kepemimpinan dan Pancasila tidak dapat dipisahkan. Kepemimpinan itu akan menjadikan mahasiswa berani mengambil tanggung jawab besar, memiliki wawasan yang luas mengenai kebangsaan yang berlandaskan Pancasila. Namun, hal tersebut harus ditanamkan sejak dini, dengan melakukan pembekalan yang dapat membantu dalam meningkatkan mutu kepemimpinan mahasiswa.

Dirinya berharap, agar nilai Pancasila tidak hanya sekadar pengetahuan belaka, namun mahasiswa perlu menanamkan dan mewarisi nilai Pancasila. Sebab, estafet kepemimpinan negara ada di tangan mahasiswa sebagai generasi unggul dan tumpuan bangsa.

(Diah ayu)