Kelebihan dan kekurangan PENELITIAN hukum normatif dan empiris

082158799455

Admin
Tue, 2017-10-03
66613

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya penelitian mempunyai berbagai kategori. Diantaranya adalah metode penelitian yang berdasarkan pada fokus kajiannya terbagi menjadi tiga bagian yakni:

Metode Penelitian Hukum Normatif

Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

2. Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:

– Non judicial Case Study

Merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

– Judicial Case Study

Pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi)

– Live Case Study

Pendekatan live case study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

3. Metode Penelitian Hukum Empiris

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Berikut ini merupakan daftar perbandingan antara penelitian hukum normatif dan empiris.

TAHAP PENELITIAN	PENELITIAN HUKUM NORMATIF	PENELITIAN HUKUM EMPIRIS
Metode pendekatan	Normatif/ juridis, hukum diidentifikasikan sebagai norma peraturan atau undang-undang (UU)	Empiris/ sosiologis, hukum diidentifikasikan sebagai perilaku yang mempola
Kerangka teori	Teori-teori intern tentang hukum seperti undang-undang (UU), peraturan pemerintah.Pembuktian melalui pasal.	Teori sosial mengenai hukum atau teori hukum sosiologis.Pembuktian melalui masyarakat.
Data	Menggunaan data skunder (data yang diperoleh dari studi kepustakaan)	Menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain)
Objek kajian	Hukum positif (aspek internal)	Aspek internal dari hukum positif
Optik yang digunakan	Preskriptif	Netral, objektif, deskriptif
Teknik pengumpulan data	Data skunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan.Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara
Dasar untuk menganalisis	Norma, yurisprudensi, dan doktrin	Teori-teori sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum atau teori-teori sosial
Logika berfikir	Deduktif	Induktif
Tujuan	Membuat keputusan/ menyelesaikan masalah	Deskriptif, ekplanatif (memahami), prediktif
Bentuk analisis	Logis normatif (berdasarkan logika dan peraturan UU), silogisme (menarik kesimpulan yang telah ada), kualitatif	Kuantitatif (kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk a

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Internasional

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Hukum internasional terdiri dari beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia, salah satunya adalah hukum internasional regional dan hukum internasional khusus. Biasanya hukum internasional sangat berkaitan antara negara satu dengan negara lainnya. Berikut adalah contoh judul-judul tesis hukum internasional :

Judul Contoh Tesis Hukum Internasional

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PENERAPAN REKOMENDASI FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING DALAM REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
ANALISIS PERENCANAAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
ARBITRASE SEBAGAI SUATU PILIHAN FORUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA E-CONTRACT SUATU TINJAUAN DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA
ASPEK HUKUM DALAM KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN TERORISME PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL
GLOBALISASI EKONOMI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL STUDI TENTANG KESIAPAN HUKUM DI INDONESIA MELINDUNGI PRODUKSI DALAM NEGERI MELALUI UNDANG-UNDANG ANTI DUMPING DAN SAFEGUARD
PAJAK PENGHASILAN (PPH) ATAS ROYALTI DAN IMBALAN JASA TEKNIK BAIK BERDASARKAN KETENTUAN DOMESTIK MAUPUN PERJANJIAN INTERNASIONAL SUATU TINJAUAN UNTUK MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM DAN MENCEGAH PENGHINDARAN PAJAK
PENERAPAN HUKUM ANTI-DUMPING DI INDONESIA SEBAGAI TINDAKAN PEMULIHAN (TRADE REMEDIES) DALAM KERANGKA HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PERANAN KURATOR DALAM CROSS BORDER INSOLVENCY (KEPAILITAN LINTAS NEGARA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PENEGAKAN HUKUM PERBURUHAN NEGARA BERKEMBANG STUDI MENGENAI HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN DI PERKEBUNAN TEH GUNUNG MAS
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA MASA PERANG NABI MUHAMMAD STUDI FENOMENOLOGI ATAS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA MASA PERANG NABI MUHAMMAD DITINJAU DARI SUDUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
PERMASALAHAN SANKSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP INDIVIDU DALAM HUKUM INTERNASIONAL UNLOCKED
PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGOPERASIAN KAPAL LUAR NEGERI BERDASARKAN KETENTUAN DOMESTIK DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL SUATU KAJIAN UNTUK MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM DAN MENCEGAH PENGHINDARAN-PENYELUNDUPAN PAJAK
PILIHAN HUKUM SEBAGAI TITIK PERTALIAN DALAM HUKUM PERDJANDJIAN INTERNASIONAL
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL DARI PROKLAMASI SAMPAI DENGAN PERJANJIAN LINGGARJATI
SEGI-SEGI HUKUM ADMINISTRASI ORGANISASI INTERNASIONAL ASEAN (ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS) BEBERAPA MASALAH YANG MEMERLUKAN PENDEKATAN DAN SANTUNAN REGIONALISTIK
SENGKETA DUMPING ANTAR NEGARA SUATU TINJAUAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENERIMAAN PALESTINA MENJADI ANGGOTA UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO)
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENGELOLAAN DAN KONSERVASI JENIS IKAN BERUAYA JAUH (HIGHLY MIGRATORY SPECIES) STUDI KASUS PENGELOLAAN DAN KONSERVASI TUNA DI INDONESIA
TINJAUAN TENTANG KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL ANALISIS KASUS JYLANND POSTEN, DI DENMARK, FILM FITNA DI BELANDA, DAN INNOCENCE OF MUSLIMS DI AMERIKA
TINJAUAN YURIDIS ASPEK PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN INTERNASIONAL ANALISIS KLAUSUL PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM DALAM DUA (2) FACILITY AGREEMENT
ASPEK HUKUM PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT (L/C) DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL
ANALISIS YURIDIS TINDAKAN DISKRIMINASI DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DARI SUATU NEGARA TERHADAP PRODUK NEGARA LAIN
TINJAUAN YURIDIS ASPEK PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN INTERNASIONAL ANALISIS KLAUSUL PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM DALAM DUA (2) FACILITY AGREEMENT

ANALISIS TENTANG SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL DALAM WTO DAN MANFAATNYA BAGI INDONESIA, 09
ANALISIS YURIDIS TERHADAP DIMENSI PUBLIK DAN PRIVAT PADA PERJANJIAN PINJAMAN LUAR NEGERI, 05
ANALISIS DAMPAK PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN TERHADAP PERDAGANGAN LUAR NEGERI INDONESIA, 04
ANALISIS PEMBUKTIAN PADA PERJANJIAN JUAL BELI INTERNASIONAL MELALUI INTERNET, 04
ASEPEK-ASPEK PENGEMBANGAN HUKUM MARITIM DALAM RANGKA KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982 , KHUSUSNYA MENGENAI SEGI-SEGI HUKUM BENDERA KAPAL, 84
KEDUDUKAN STANDARDISASI INTERNASIONAL ATAS BARANG DI INDONESIA DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS (STUDI KASUS PADA PT. CHUBB INDONESIA, CIBITUNG, BEKASI), 04
ASEPEK-ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL MELALUI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, 9

Kumpulan Judul Contoh Tesis Kriminologi

Ilmu kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tindak kejahatan yang dilakukan oleh suatu oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Ilmu kriminologi memiliki tiga ruang lingkup kriminologi yaitu (sosiologi hukum) mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminil, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan, dan Penologi: ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan “control of crime”.

Berikut kami sajikan beberapa contoh judul tesis ilmu kriminologi :

Judul Contoh Tesis Kriminologi

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PERLAWANAN GAM KEPADA PEMERINTAH PUSAT (STUDI KASUS, KONFLIK ACEH TAHUN 2000-2002), 03
DAMPAK NARKOBA TERHADAP PRESTASI BELAJAR (STUDI KASUS TERHADAP MAHASISWA UNIVERSITAS X DI BANTEN), 03
COMMUNITY POLICING DAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PARADIGMA BARU DALAM RESOLUSI KONFLIK (ANALISIS WACANA TERHADAP PENELITIAN-PENELITIAN COMMUNITY POLICING DAN RESTORATIVE JUSTICE), 08
DAMPAK KONSUMSI PORNOGRAFI MELALUI INTERNET TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (PENELITIAN DI DESA PAMULANG BARAT, KECAMATAN PAMULANG, TANGERANG, PROPINSI BANTEN), 04
FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI KENDALA DAN EFEKTIVITAS PEMBINAAN MELALUI PELAKSANAAN KERJAR PAKET TERHADAP ANAK DIDIK PERMASYARAKATAN (STUDI KASUS LEMBAGA PERMASYARAKATAN ANAK KLAS II A BLITAR), 06
KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDY KASUS SODOMI YANG DILAKUKAN OLEH Tn), 06
KENDALA PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERIAN REKOMENDASI DALAM KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, 06
WARTAWAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DI MASA KEBEBASAN PERS (STUDI KASUS TERJADINYA SERANGKAIAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN INDONESIA SEJAK DITERAPKANNYA UU NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS), 05
KETUA SUKU DALAM MENJAGA KETERTIBAN ANTAR KELOMPOK ETNIS NARAPIDANA DI LP KELAS I SUKAMISKIN, 06

Kumpulan Judul Contoh Tesis Kepolisian

Bahasan Tesis Kepolisian dipengaruhi oleh realita yang terjadi dari konteks kedudukan dan konsekuensi keamanan bagi Indonesia di kawasan Asia Tenggara pada saat ini semakin kompleks. Hal ini merupakan konsekuensi dari era globalisasi yang berdampak pada perubahan politik dunia dimana terjadi perubahan sistem politik global dari bipolar ke multipolar, menguatnya interlinkages antara forum global, inter-regional, regional, sub-regional dan bilateral, meningkatnya peranan aktor-aktor non-negara dalam hubungan internasional dan munculnya isu-isu baru di dalam agenda internasional seperti HAM, demokratisasi, lingkungan hidup dan sebagainya yang dampak utamanya adalah semakin kaburnya batas dan kedaulatan negara dalam pergaulan antar bangsa, dimana hal ini juga berimbas pada perubahan situasi keamanan dunia.

Polisi memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum di masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya seorang polisi tentunya harusÂ memliki jiwa kepemimpinan, kepribadian yang baik dan penuh kewibawaan dalam melayani masyarakat. Masyarakat akan merasa sangat nyaman dan aman untuk berpergian jika pihak kepolisian selalu siap siaga berjaga dan melayani warga di setiap tempat. Dalam menjalankan tugas ini polisi tentunya perlu bimbingan dan etika dalam berprofesi untuk meningkatkan kewibawaan sebagai seorang polisi. Untuk itu kami sebagai penyedia referensi menyediakan beberapa contoh tesis kepolisian sebagai media untuk belajar tentang masalah yang berikaitan dengan ilmu kepolisisan ataupun untuk membantu menyusun tesis ataupun sebagai referensi untuk belajar. Berikut kami sajikan contoh judul-judul tesis kepolisian :

Judul Contoh Tesis Kepolisian

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN SIM PADA SATPAS SIM POLDA METROPOLITAN JAKARTA RAYA DENGAN MENGGUNAKAN METODE SERVICE QUALITY, 05
ADMINISTRASI PENCEGAHAN GANGGUAN KAMTIBMAS DI POLSEK METRO CILANDAK, JAKSEL, 02
BENTUK2 PENGGUNAAN SENJATA API DAN PENYIMPANGANNYA OLEH PENYIDIK DAN ATAU PENYIDIK PEMBANTU UNIT RESMOB POLDA METRO JAYA (STUDI KASUS KEJAHATAN KAMPAK MERAH DI JAKARTA RAYA DAN SEKITARNYA), 02
CORAK BIROKRASI DIREKTORAT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG INDUSTRI & PERDAGANGAN, 04
CORAK DISKRESI DALAM PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BLAMBANGAN, 01
CORAK KEJAHATAN DALAM MASYARAKAT MISKIN DI PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN CENGKARENG TIMUR, JAKARTA BARAT, 04
DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH POLDA METRO JAYA, 01
EKSISTENSI TIM JIHANDAK GEGANA POLRI DALAM MENGHADAPI ANCAMAN BOM, 03
ETNOGRAFI KELAS SOSIOLOGI HUKUM MAHASISWA PTIK ANGKATAN XXXIV, 98
ETNOGRAFI KETERATURAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN YANG TINGGAL DI PERMUKIMAN KUMUH LIAR DI WILAYAH TANAH MERAH KAMPUNG BETING RW 18 KELURAHAN TUGU UTARA KECAMATAN KOJA JAKARTA UTARA, 99
EFEKTIVITAS MEDIASI OLEH KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KONFLIK ETNIS DI KALIJODO, JAKARTA, 05
APLIKASI HUBUNGAN KERJA PENYIDIK PNS DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA, 05
FAKTOR KEPEMIMPINAN DALAM PROSES PENGAWASAN SELEKSI PENERIMAAN BINTARA POLRI DI POLDA X, 06
FUNGSI PEMBINAAN BIRO BINAMITRA POLDA METRO JAYA TERHADAP BADAN USAHA JASA PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN : STUDI KASUS PADA BUJPP PROTECOM, 06
IMPLEMENTASI PEMOLISIAN KOMUNITI DI WILAYAH BKPM MEKAR SARI BEKASI, 07
IMPLEMENTASI POLMAS DI WILAYAH POLSEK METRO KEBAYORAN LAMA, 07
KDRT STUDI TENTANG POLA PELAYANAN DI RUANG PELAYANAN KHUSUS POLRES METRO JAKSEL, 07
MANAJEMEN SEKURITI FISIK DI PT GUDANG GARAM TBK KEDIRI, 06
MANAJEMEN SEKURITI PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK PT JAVA MUSIKINDO, 07
MANAJEMEN SISTEM KEAMANAN PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DI KAWASAN DURI, 06
SISTEM PENGAMANAN REAKTOR NUKLIR SERBA GUNA SIWABESSY DI KAWASAN PUSPITEK SERPONG, 06
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGANAN PSK ASING DI POLSEK METROPOLITAN TAMAN SARI, JAKARTA BARAT, 07
TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK PEMBANTU TERHADAP TERSANGKA KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI POLSEK METROPOLITAN TAMBORA JAKARTA PUSAT, 06

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Agraria

Perkembangan jaman membawa pengaruh yang besar pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun budaya dalam masyarakat. Terlebih dalam masa reformasi kini kondisi ekonomi masyarakat semakin terpuruk sehingga menyebabkan banyak pihak-pihak yang menghalalkan banyak cara untuk memenuhi kebutuhannya. Masalah seperti inilah yang menyebabkan tingkat kriminalitas di negara kita semakin meningkat. Karena desakan ekonomi banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan melakukan kejahatan-kejahatan.

Berikut kami sajikan berbagai judul untuk referensi penulisan Tesis Hukum dengan kekhususan Hukum Agraria. Dengan banyak studi kasus yang kami sediakan dapat membantu Anda dalam penulisan Tesis Hukum dengan kekhususan Hukum Agraria. Selain itu, judul-judul di bawah ini berasal dari universitas-universitas ternama di Indonesia. Sehingga tidak meragukan lagi bila Anda menggunakannya salah satu judulnya sebagai referensi. Dengan harga yang relatif terjangkau Anda dapat memilih judul di bawah ini dan memesannya kepada kami.

Judul Contoh Tesis Hukum Agraria

Akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta – analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor – 967K/Pdt/2010 tanggal 20 Agustus 2010
Akibat hukum pembangunan rumah susun yang diberikan status hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan
Akibat hukum perkawinan campuran terhadap pengurusan warisan berupa tanah- Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia
Analisa hukum pada hak atas tanah dalam kaitannya dengan pengaturan tanah terlantar – wilayah Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat
Analisa hukum terhadap bekas tanah KINAG (Keputusan Kepala Inspeksi Agraria) dalam kasus sengketa tanah program redistribusi di desa Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok
Analisa hukum terhadap kasus sertipikat hak atas tanah ganda ditinjau dari tujuan pendaftaraan tanah
Analisa hukum terhadap perubahan fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian (pembangunan perumahan) di kabupaten Bogor
Analisis hukum kekuatan mengikat sita jaminan dalam kasus jual beli hak atas tanah yang dalam status dibebani sita jaminan
Analisis hukum mengenai penguasaan fisik atas bidang tanah – suatu studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 12K/TUN/2005
Analisis hukum terhadap akta notaris berupa akta jual beli dan pelepasan hak atas tanah sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan hak guna bangunan yang jangka waktunya telah berakhir
Analisis hukum terhadap kasus sengketa antara Daud Simandjuntak dan Direktorat Jenderal Pariwisata _ penerapan asas pemisahan horisontal dalam perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah
Analisis hukum terhadap kekuatan pembuktian akta hibah terhadap hak milik rumah dan bangunan diatas tanah hak pakai yang telah berakhir masa berlakunya – putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1121
Analisis hukum terhadap pembatalan jual beli tanah (Putusan MA-RI Nomor 2136.K
Analisis hukum terhadap sengketa pemilikan tanah di Jl. Raya Medan-Belawan, km 7,9 (Drs. AFN melawan Depkomindo-RI)
Aspek hukum pembubuhan cap ibu jari cap jempol dalam pembuatan akta notariil maupun akta pejabat pembuat akta tanah
Aspek-aspek hukum perjanjian dalam transaksi tanah secara angsuran _ Studi kasus pada PT. Kreasi Prima Nusantara
Aspek-aspek perlindungan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan swasta_ studi kasus sengketa tanah di desa Cimacan
Dampak perkawinan poligami di bawah tangan pada masyarakat islam Betawi terhadap perbuatan hukum jual beli tanah di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT)
Implikasi hukum blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang sebagai dasar pendaftaran tanah
Kajian hukum eksekusi hak tanggungan atas tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum kepada kreditor
Kajian hukum tanah dalam pengelolaan hukum pertanahan di Kota Batam sebagai daerah industri_ analisis perjanjian reklamasi pantai Teluk Tering antara pemerintah Kota Batam dengan PT. Batamas Puri Permai
Kajian hukum tentang pelaksanaan perjanjian tukar menukar asset tanah dan bangunan negara antara Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan Badan Hukum Milik Swasta
Kajian hukum terhadap bentuk standar perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan yang diterbitkan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Kebijaksanaan Hukum Pengaturan Penguasaan Tanah dan Diferensiasi pedesaan di Bali
Kedudukan hukum blanko akta pejabat pembuat akta tanah dalam pendaftaran tanah di Indonesia
Kedudukan hukum tanah wakaf akibat dibubarkanya yayasan dihubungkan dengan undang-undang No.16 tahun 2001 tentang yayasan
Kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah ganda dalam sengketa melalui Pengadilan tata Usaha Negara analisis putusan PTUN Bandung No. 33-G-2003-PTUN-Bdg tanggal 19 Juni 2003
Kemajemukan hukum dalam penyelesaian sengketa atas tanah adat orang Dani di Jayawijaya
Pembatalan akta pemberian hak tanggungan sebagai akibat hukum pembebanan jaminan hak atas tanah oleh pihak yang tidak berwenang _ analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2093 K PDT 2010
Pembatalan akta pemberian hak tanggungan sebagai akibat hukum Pembebanan jaminan hak atas tanah oleh pihak yang tidak berwenang _ analisis Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2093 K
Penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacad hukum di Wilayah Kotamadya Jakarta timur (analisis kasus_ putusan Pengadilan Negeri Jkarta Pusat No. 636-PDT-G-1988-PN.JKT.PST, tanggal 13 Desember 1988 dan
Pengembangan dan pengelolaan ruang bawah tanah dalam aspek hukum tanah dan lingkungan
Peran notaris dalam perjanjian jual beli tanah dan jaminan perlindungan hak hukum bagi para pihak _ studi kasus tanah di daerah Pulogadung Jakarta Timur
Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam kasus tumpang tindih kepemilikan atas sebidang tanah _ analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 96
Perlindungan hukum pemegang hak guna bangunan diatas tanah hak pengelolaan _ analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 276 PK Pdt 2011
Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan_ Studi kasus di wilayah Bekasi
Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah yang pemindahan haknya dibatalkan oleh pengadilan_ Analisis kasus putusan Mahkamah Agung RI nomor_ 1588K-Pdt-2001-30-06-2004
Permasalahan hukum pengadaan dan penguasaan tanah transmigrasi di Desa Kertasari Kecamatan Tulang Bawang Udik kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung
Sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai akibat pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur_ Analisis putusan No
Status hukum tanah hak pengelolaan akibat perpanjangan hak guna bangunan yang terbit lebih dahulu sebelum lahirnya hak pengelolaan _ analisis terhadap perpanjangan hak guna bangunan PT. Indobuildco
Tinjauan Malpraktek di Kalangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dari Sudut Hukum Pidana
Tinjauan yuridis terhadap penerbitan sertifikat hak atas tanah yang didasarkan pada akta yang cacat hukum = Legal review on the certificate of land title which was issued based on the invalid deed
Akibat hukum lelang atas agunan tanah dan bangunan yang dimenangkan oleh kreditor dengan harga jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya- analisis Putusan Mahkamah Agung 252/K/PDT/2002
Implikasi hukum terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dibuat di luar kantor PPAT_ tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor_ 35
Sanksi terhadap pejabat pembuat akta tanah sebagai akibat pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/ Analisis putusan No.43-Pdt.G-1996-PN.JAK.SEL tanggal 20
TINJAUAN YURIDIS PENATAGUNAAN TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA BAGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN BUKIT SEMARANG BARU (BSB) DI KOTA SEMARANG, 05
PENGGUNAAN TANAH ADAT UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN LANGOWAN KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA, 07
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN WONOGIRI, 07
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (TANAH PERTANIAN) DI DESA PAKOPEN KECAMATAN BAWEAN KABUPATEN SEMARANG
PENGUASAAN TANAH UNTUK TANAMAN KERAS BERDASARKAN PERJANJIAN PENGGARAPAN DI KABUPATEN BUOL TOLI-TOLI , 98

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Perdata

Model gugatan perdata ada dua macam, yaitu gugatan yang dilakukan melalui peradilan disebut litigasi, dan gugatan yang dilakukan di luar pengadilan alternatif penyelesaian sengketa. Gugatan perdata atas hubungan perdata dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, orang yang bersangkutan atau ahli warisnya. Kedua, sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Model-model gugatan yang mengatasnamakan kepentingan orang banyak atau kepentingan umum ini beragam, dan dikenal dengan sebutan gugatan-gugatan class action, actio popularis, citizen lawsuit. dan NGO’s standing.

Hukum acara perdata yang berlaku saat ini – HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan Rbg (Rechtsreglement Buitengeweten) – maupun dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata tahun 2008 serta Naskah Akademis tentang Rancangan Hukum Acara Perdata tahun 2011 juga belum mengatur maupun membahas mengenai mekanisme gugatan warga negara (citizen lawsuit) tersebut.

Kami menyajikan banyak judul tentang Tesis Hukum Perdata. Banyaknya pilihan yang ada dalam daftar kami, memungkinkan Anda untuk menemukan judul yang sesuai atau bahkan mendekati dengan tema yang Anda miliki. Dalam Contoh Tesis Hukum Perdata kami di bawah ini, menyajikan berbagai bentuk kasus seperti hukum tentang ketenagakerjaan, hukum hak waris, hukum niaga atau bisnis, perlindungan ham dan lain sebagainya. Anda tidak akan menyandang status plagiat bila menggunakan referensi hanya sebagai gambaran.

Judul Contoh Tesis Hukum Perdata

ANALISIS KLAUSULA BAKU PT PLN (PERSERO) DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN.
ARBITRASE SEBAGAI SUATU PILIHAN FORUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA E-CONTRACT SUATU TINJAUAN DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA.
FUNGSI PERANGKAT HUKUM PERDATA DALAM ERA GLOBALISASI DAN KAITANNYA DENGAN KETAHANAN NASIONAL.
GADAI SAHAM DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT TINJAUAN DARI HUKUM PERDATA.
HAK SUBROGRASI DAN PELAKSANAANNYA DALAM ASURANSI KAPAL LAUT ; SUATU TINJAUAN KASUS GUGATAN PERDATA ANTARA PT ASURANSI AEGIS INDONESIA MELAWAN IRWAN HARUNSYAH.
IMPLIKASI PERSERIKATAN PERDATA TERHADAP INTEGRITAS PROFESI JABATAN NOTARIS.
KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (DIGITAL SIGNATURE) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA (KUH PERDATA).
KEBERADAAN HIBAH TERHADAP BAGIAN MUTLAK AHLI WARIS SUATU KAJIAN TERHADAP KETENTUAN WARIS PERDATA BARAT.
KEDUDUKAN FUNGSIONAL AKTA NOTARIS DALAM PERSEROAN TERBATAS (PERTANGGUNGJAWABANNYA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA.
KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA STUDI MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM PERDATA ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA.
KEDUDUKAN PERKUMPULAN MARGA SEBAGAI BADAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 1653 KUH PERDATA (ANALISIS TERHADAP PERKUMPULAN MARGA HUANG DI JAKARTA).
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA.
KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA STATUS KEPEMILIKAN TANAH ANALISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 399 PK-PDT-2009.
LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) PARA AHLI WARIS LEGITIMARIS DALAM HUKUM WARIS PERDATA.
MALPRAKTEK MEDIK DALAM HUKUM PERDATA .
PEMADANAN ISTILAH HUKUM PERDATA BELANDA KE INDONESIA DALAM BAHASA INDONESIA.
PENGARUH PUTUSAN PENGADILAN TENTANG GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) TERHADAP PEMBARUAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA .
PENGARUH PUTUSAN PENGADILAN TENTANG GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) TERHADAP PEMBARUAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA.
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA PADA TINGKAT UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI MELALUI PERDAMAIAN = CIVIL DISPUTE RESOLUTION REMEDIES IN THE APPEAL, APPEALS AND JUDICIAL REVIEW THROUGH PEACE.
PERANAN KURATOR DALAM CROSS BORDER INSOLVENCY (KEPAILITAN LINTAS NEGARA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL.
PERANAN ULAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM DENGAN PENDEKATAN KETAHANAN NASIONAL.
PEWARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SERTA ASPEKNYA TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI DALAM PERKAWINAN KEDUA.
STATUS HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN ANALISIS KASUS PUTUSAN NOMOR 69-PDT.G-2010-PN.
TANGGUNG JAWAB PERDATA DIREKSI, KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PT. BANK BCA DAN PT. BANK DANAMON DALAM STUDI KASUS SEBAGAI BANK TAKE OVER (BTO) SEHUBUNGAN DENGAN KETIDAKMAMPUAN BANK MELUNASI BLBI.
TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI TERHADAP TINDAKAN KEPENGURUSANNYA YANG MERUGIKAN PERSEROAN ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR 305-PDT.G-PN.JAK.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK DAN KEDUDUKAN JANDA DAN ANAK PEREMPUAN DIBIDANG KEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI KERJA PEGAWAI PADA DIREKTORAT PERDATA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
EVALUASI ASPEK PERDATA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (STUDI KASUS/ PT NEWMONT MINAHASA RAYA, MANADO, PROVINSI SULAWESI UTARA)
REKAYASA ULANG PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN KASASI PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TINJAUAN YURIDIS BISNIS-KE-BISNIS (B2B) PASAR PERDAGANGAN MELALUI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN (KREDIT) PERBANKAN KEPADA NASABAH PERORANGAN BERUPA KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES), SEBAGAI BAGIAN DARI KREDIT BISNIS MIKRO PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) – 1.
ASPEK HUKUM AUDIT LINGKUNGAN BAGI PELAKU BISNIS DI INDONESIA DALAM RANGKA MENGANTISIPASI ERA PERDAGANGAN BEBAS.
ASPEK HUKUM BISNIS PENERBITAN OBLIGASI NEGARA RITEL (ORI).
ASPEK HUKUM MONOPOLI DALAM PERSAINGAN BISNIS DI INDONESIA.
ASPEK-ASPEK HUKUM KEAGENAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK TRANSAKSI DI DALAM DUNIA BISNIS DI INDONESIA.
HARMONISASI DAN REFORMASI HUKUM BISNIS DI INDONESIA DALAM KERANGKA KESEPAKATAN WTO PADA SEKTOR PERTANIAN.
KEMITRAAN DALAM BISNIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN BISNIS DENGAN PRINSIP MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH.
PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERKAIT PELAKSANAAN PASAL 50 DAN PASAL 51 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM BISNIS.
RAHASIA DAGANG ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DI INDONESI DAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN RAHASIA DAGANG SEBAGAI ASET BISNIS.
MALPRAKTIK MEDIS RUMAH SAKIT, IMPLIKASI PADA TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN ORIENTASI BISNIS RUMAH SAKIT

PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELESAIAN PERBURUHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA/2003
UPAYA HUKUM PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET/2004
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR/2003
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROV. RIAU/2005
ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI/2004
PERAN DAN TANGUNG JAWAB WALI AMANAT SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENERBITAN OBLIGASI
PEMBATALAN AKTA NOTARIIL DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL REKAMAN SUARA DALAM BENTUK COMPACT DISCS (CD)
PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK REKAMAN SUARA DI INDONESIA
STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURABAYA
PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROPINSI RIAU
UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI JABATAN
KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG) TERHADAPD HARTA PENINGGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASSAR , 03
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMER 4 TAHUN 1996
TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DI BUAT OLEH NOTARIS DAN PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK
PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI PASCA PERMA NO 2 TAHUN 2003 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT, 06
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI
EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME
TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN /KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSMENT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG BPHTB DITINJAU DARI OBYEKNYA
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA, 03
PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASSAL PADA PENGRAJIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 03
PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI MELALUI MEDIASI, 06
HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM MASYARAKAT (SUATU STUDI TENTANG OPERASIONALISASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT MUSLIM TANGERANG, 07
PELAKSANAAN PENANDATANGANAN AKTA OLEH PENERIMA KUASA DALAM AKTA SKMHT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS, 07
TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) YANG TIMBUL KARENA ADANYA PEMBAGIAN WARISAN, 04
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN DI KOTA BANDUNG, 05
PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMANNYA DI PENGADILAN AGAMA SLAWI, 06
JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BARANG PERSEDIAAN DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH 05 SEMARANG, 07
PERANAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS MENJELANG PROSES EMISI SAHAM, 06
WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA MAGELANG, 06
PERANAN BADAN AMIL SEBAGAI PENGELOLA DALAM UPAYA MENGUBAH STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 38 TAHUN 1999, 05
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING (SEWA GUNA USAHA), 04
JENIS-JENIS PERJANJIAN SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM PENGGALIAN HAK GUNA BANGUNAN OBYEK HAK TANGGUNGAN, 07
PEMBENTUKAN BALAI LELANG SEBAGAI UPAYA PEDAYAGUNAAN LELANG DI INDONESIA, 07
PELAKSANAAN PERKAWINAN SUKU DAYAK BAKATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 07
PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENGIKATAN JAMINAN KREDIT BANK PADA KANTOR PUSAT PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, 08
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA, 07
PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYATAN KEPERCAYAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA SEMARANG, 07
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG SALATIGA, 07
PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. MITRA DANA PUTRA UTAMA FINANCE CABANG SEMARANG, 06
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK, 04
EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YANG DIIKAT DENGAN FIDUSIA DI BANK PAPUA YAPEN WAROPEN SERUI, 07
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP PENGANGKATAN ANAK SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PEMBAGIAN WARIS (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG), 07
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DI KOTA SEMARANG, 07
PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN UMAT KHONGHUCU DI KABUPATEN JEPARA, 07
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS MALAPRAKTEK MEDIK DAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 126/PDT.G/2003/PN.CBN), 08
KEDUDUKAN WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA
PELAKSANAAN PERMOHONAN PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH BEKAS HAK GUNA BANGUNAN ASAL HAK BARAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO, 05
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DASAR HIBAH WASIAT DI KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KOTA PURWOKERTO, 07
PERUBAHAN KELAMIN BAGI TRANSSEKSUAL DALAM KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM, 05
PELAKSANAAN PENDIRIAN YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 DI DENPASAR
PELAKSANAAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT BANK NIAGA TBK CABANG BANDUNG, 07
KAJIAN HUKUM TENTANG POLIGAMI DAN PERMOHONAN POLIGAMI YANG DITOLAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG, 07
PELAKSANAAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 07
PENYELESAIAN UTANG DEBITOR TERHADAP KREDITOR MELALUI KEPAILITAN, 07
KAJIAN TERHADAP KITAB DUU,U AL-MISBAAH FI BAYAANI AHKAM AL-NIKAAH KARANGAN K.H.M.HASYIM ‘ASY’ARI, 09
STUDI METODE IJTIHAD DALAM FATWA-FATWA DSN TENTANG PEMBIAYAN PERBANKAN SYARIA’AH TAHUN 2000-2005. 10
PERANAN PPAT DALAM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BPHTB DI KABUPATEN PATI , 04
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS : DI KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTAMADYA DENPASAR DAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR) , 02
TUTURAN DIREKTIF DALAM AL-QURAN (KAJIAN PRAGMATIK TERHADAP AYAT-AYAT HUKUM) , 09
HAK GUGAT WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BERKAITAN PASAL 1365 KUH PERDATA , 98
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN DI KOTA SINGKAWANG , 04

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Pidana

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebagai Negara hukum penegakan hukum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin kedudukan yang sama bagi warga Negara di dalam hukum dan pemerintahan.

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Tanpa adanya hukum yang ditegakkan dan ketertiban yang diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tentram serta kehidupan yang damai sejahtera mustahil terwujud. Demikian juga dengan tidak adanya penegakan hukum serta ketertiban maka mustahil masyarakat dapat berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berikut ini kami menyajikan berbagai judul terkait dengan hukum pidana. Judul Tesis Hukum Pidana yang kami sediakan mencakup berbagai kasus yang sering kali terjadi belakangan ini. Judul tersebut kami peroleh dari berbagai universitas ternama di negeri ini. Dengan berbagai keunggulan tersebut maka Anda tidak perlu khawatir dalam menggunakan referensi judul tesis hukum pidana kami. Karena sekarang ini banyak kasus pidana yang bermunculan dan layak untuk mendapat perhatian, analisa serta penyelesaian dari kita.

Judul Contoh Tesis Hukum Pidana

ANALISA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PASAR MODAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL
ANALISIS BUMN PERSERO DITINJAU DARI SUDUT PANDANG DOKTRIN BADAN HUKUM, PRINSIP PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK, DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS DELIK PERS SEBAGAI LEX SPECIALIS MENURUT UU NO.40 TAHUN 1999 TENTANG PERS BERDASARKAN ASAS LEGALITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (SUATU TINJAUAN PENERAPAN HUKUM ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA CETAK)
ANALISIS INTEGRATED COMPLEXITY DAN KEPUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA ANAK YANG MELANGGAR HUKUM PIDANA SEBUAH TELAAH PSIKOLOGI SOSIAL
ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM
ANALISIS PENERAPAN ASAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA TINJAUAN KASUS TERHADAP PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HAL PEMBERITAAN YANG BERINDIKASI ADANYA DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH PERS MEDIA CETAK
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAA OLEH PERS
ANALISIS YURIDIS TENTANG NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA DIKAITKAN DENGAN PASAL 17 HURUF I JUNCTO PASAL 12 HURUF C DAN D JUNCTO PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
ANCAMAN PIDANA DALAM HUBUNGAN DENGAN KELUARGA BERENCANA
ANCAMAN PIDANA DALAM HUBUNGAN DENGAN KELUARGA BERENCANA
ASAS OPORTUNITAS SUATU KAJIAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DALAM HUKUM PIDANA MODERN
ASPEK-ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA
BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI POLRESTA BOGOR
BEBERAPA PERMASALAHAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRES SUATU TELAAH MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA
BUKTI ELEKTRONIK DALAM KEJAHATAN KOMPUTER KAJIAN ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
CORAK BIROKRASI DIREKTORAT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI POLDA METRO JAYA
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGADILAN UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK PIDANA (STUDI KASUS DI RUTAN BANDUNG)
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PT. MENARA JAYA DAN UD. KURNIA DI JAKARTA TIMUR)
EUTHANASIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA
FENOMENA ALASAN SAKIT SEORANG TERSANGKA ATAU TERDAKWA BERDASARKAN SURAT KETERANGAN DOKTER UNTUK MENGHINDAR DARI PROSES PERADILAN PIDANA
FUNGSI LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM TATA PERADILAN PIDANA
FUNGSIONALISASI HUKU DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TENTANG URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA)
FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN TELEKOMUNIKASI (UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1993)
FUNGSIONALISASI LEMBAGA GANTI KERUGIAN UNTUK PERLINDUNGAN KORBAN PENGANIAYAAN BERAT MELALUI PERADILAN PIDANA SUATU KAJIAN VIKTIMOLOGI
FUNGSIONALISASI PIDANA DENDA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
HAK ASASI MANUSIA DAN PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA ISLAM STUDI KASUS PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA
HUBUNGAN KERJA ANTARA SATRESKRIM DAN SATINTELKAM DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PADA POLRES JEPARA
HUKUM PIDANA ADAT SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM PIDANA DAN BEBERAPA MASALAH DALAM PENERAPANNYA DI LOMBOK
HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA
IJIN PEMERIKSAAN BAGI PEJABAT-PEJABAT NEGARA TERTENTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
INTERAKSI DAN PERLAKUAN PETUGAS PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN
KEABSAHAN PERBUATAN HUKUM OLEH PIHAK YANG TERKAIT PERKARA PIDANA MELALUI AKTA NOTARIS
KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA STUDI TENTANG KEMUNGKINAN PENERAPAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM PIDANA)
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN KERAH PUTIH (STUDI KASUS HUKUM PIDANA LINGKUNGAN)
KEBIJAKAN LEGISLASI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KOMPUTER
KEBIJAKAN LEGISLATIF MENGENAI KRIMINALISASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP TINDAK PIDANA AGAMA MELALUI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DALAM RANGKA REINTEGRASI SOSIAL TERHADAP TERPIDANA KEJAHATAN KEKERASAN
KEBIJAKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DELINKUEN
KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG ADVERSARIAL
KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH WANITA BESERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
KESALAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINJAUAN KRITIS TERHADAP TEORI PEMISAHAN TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KETIADAAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP STUDI TENTANG KENDALA YANG DIHADAPI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENERAPAN ATURAN PIDANA DALAM RANGKA PENUNTUTAN TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
KRIMINALISASI DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN BERKAITAN DENGAN PERS MELALUI JALUR HUKUM PIDANA DI INDONESIA SEJAK TERBITNYA UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM DKI JAKARTA
LEMBAGA PRAPERADILAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS POLISI SEBAGAI APARAT PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
MANAJEMEN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DI KEJAKSAAN SUATU TELAAH KRITIS GUNA PENINGKATAN KINERJA KEJAKSAAN
MASALAH PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA STUDI TENTANG PIDANA CAMBUK SEBAGAI SUATU BENTUK PEMIDANAAN
MEDIASI PENAL PENERAPAN NILAI-NILAI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT BALI
MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI ALTERNATIF MEMPEROLEH KEMBALI KEKAYAAN NEGARA YANG HILANG KARENA TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PEREKONOMIAN NEGARA 001
PELAKSANAAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN JAKARTA PUSAT DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
PELAKSANAAN HAK-HAK TERSANGKA-TERDAKWA MENURUT KUHAP DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS PELAKSANAAN HAK-HAK TERSANGKA-TERDAKWA TAHANAN RUTAN-LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI LAMPUNG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA)
PELAKSANAAN PERADILAN UMUM ATAS TINDAK PIDANA ANGGOTA POLRI SETELAH LEPAS DARI TNI DI JAJARAN POLDA METRO JAYA
PEMALSUAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 303 K–PID–2004)
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PEMBEBASAN BERSYARAT BAGIAN DARI PROSES PIDANA PENJARA DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA YANG TERPADU (INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM)
PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA-PSIKOTROPIKA, KORUPSI, TERORISME DAN KEJAHATAN HAM BERAT
PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA SECARA RETROAKTIF DI INDONESIA
PEMBERLAKUAN PIDANA MATI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA
PEMBUKTIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAKAN MALPRAKTEK PROFESI DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
PEMERIKSAAN TERHADAP TUBUH MANUSIA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
PEMERIKSAAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI DI POLRES METRO JAKARTA SELATAN
PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA ANAK YANG TERANCAM PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
PENAHANAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TAHAP PRA-JUDIKASI
PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DI INDONESIA SUATU TINJAUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN KAYU ILLEGAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
PENENTUAN LOCUS DELICTIE DALAM CYBER CRIME SEBAGAI USAHA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA MELAKUKAN (MEDEPLEGEN) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ANALISIS TERHADAP AJARAN TURUT SERTA MELAKUKAN (MEDPLEPEGEN) DALAM PRAKTEK PERADILAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
PENERAPAN BEHAVIOURAL ASSESSMENT SYSTEM FOR CHILDREN UNTUK MENGIDENTIFIKASI KEPRIBADIAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
PENERAPAN DISKRESI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BARESKRIM MABES POLRI
PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE PADA PERBANKAN UNTUK MEWASPADAI DAN MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PENERAPAN LEMBAGA PERADILAN DAN RELEVANSINYA BAGI USAHA PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
PENERAPAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA YANG DITANGANI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN AGUNG DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
PENERAPAN PILIHAN SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH YANG BERPOTENSI MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA MENURUT HUKUM KEUANGAN PUBLIK
PENERAPAN PRINSIP KNOWN YOUR CUSTOMER (KYC) SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING PADA BANK UMUM STUDI KASUS DI PT. BANK X (PERSERO) TBK
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH BANK UMUM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM DKI JAKARTA
PENGARUH TINDAK PIDANA PADA TAHAP PRA PELELANGAN TERHADAP KEABSAHAN LELANG STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 487 K PDT 2001 DAN NOMOR 81 K PK 2009
PENGATURAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM KERANGKA PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA = REGULATION ON SEARCH AND SEIZURE OF ELECTRONIC EVIDENCE WITHIN THE FRAMEWORK OF INDONESIA’S CRIMINAL PROCEDURE LAW REFORM
PENGATURAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM JUVENILE DELIQUENCY DAN PENERAPAN KEBIJAKAN LAINNYA
PENGAWASAN PENYIDIKAN DI POLRES KLATEN SUATU KASUS TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN MENURUT PASAL 110 KUHP. SUATU KAJIAN DALAM ADMINISTRASI KEPOLISIAN
PENGENAAN SANKSI BAGI BANK ATAS KEWAJIBAN PELAPORAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PENGENAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PERAMBAHAN HUTAN STUDI KASUS DARIANUS LUNGGUK SITORUS
PENGGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
PENGORGANISASIAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA VCD-DVD ILEGAL DI SATUAN INTELKAM POLRES METRO JAKARTA BARAT
PENGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH KLIEN PEMASYARAKATAN STUDI KASUS BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I JAKARTA PUSAT
PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA SEBAGAI PERWUJUDAN PROSES HUKUM YANG ADIL MENUJU WIBAWA PENEGAKAN HUKUM STUDI TERHADAP PUTUSAN MA NO. 55 PK–PID–1996 SUATU TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS
PENYADAPAN (WIRETAPPING) SUATU TINJUAN TENTANG LEGALITAS DALAM PELAKSANAAN TUGAS JAKSA GUNA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PENYEDERHANAAN SURAT DAKWAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA INDONESIA
PENYELESAIAN PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN DI PASAR MODAL INDONESIA (TINJAUAN PENGGUNAAN SARANA HUKUM ADMINISTRASI DAN SARANA HUKUM PIDANA)
PENYELESAIAN PERKARA ANAK SECARA RESTORASI DALAM PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN TERHADAP DELIK BUKAN ADUAN STUDI KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PENYELIDIK SWASTA DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI BIDANG HAKI
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES METRO JAKARTA BARAT
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANGGOTA POLRI OLEH BARESKRIM POLRI STUDI KASUS PENYIDIKAN TERHADAP PERWIRA TINGGI POLRI
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BIDANG HAKI DAN POLA-POLA PENYIMPANGANNYA (STUDI KASUS DI POLRES METRO JAKARTA BARAT)
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI POLSEK AMARTA
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI POLDA METRO JAYA
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BEBERAPA PENYIMPANGAN DALAM PENYIDIKAN OLEH SATUAN V DIT. RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MEREK DI POLDA METRO JAYA
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI POLDA METRO JAYA
PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN SECARA SAINS (SCIENTIFIC INVESTIGATION) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA
PERADILAN IN ABSENTIA DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HASIL TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI
PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA MENELAAH IMPLEMENTASI UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADIIAN ANAK DALAM PERSPEKTIF BEIJING RULES
PERAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM STUDI KASUS PADA POS BANTUAN HUKUM DKI JAKARTA
PERAN KEPOLISIAN DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA YANG TERPADU (STUDI TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA)
PERANAN BAPEPAM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL INDONESIA
PERANAN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UU NO. 4 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PERANAN KESAKSIAN ILMIAH (SCIENTIFIC TESTIMONY) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PERANAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TIDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PERBEDAAN PRASANGKA PETUGAS LEMBAGA PERMASYARAKATAN TERHADAP BEBERAPA KELOMPOK NARAPIDANA DENGAN JENIS TINDAK PIDANA TERTENTU
PERBUATAN INGKAR JANJI KAWIN MENURUT HUKUM PIDANA ADAT ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PERBUATAN MALPRAKTIK DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA
PERILAKU PENYIDIK DALAM PROSES PEMERIKSAAN (STUDI KASUS-KASUS PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES X )
PERKEMBANGAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN RELEVANSINYA BAGI USAHA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA DALAM PEROLEHAN KEMBALI BARANG MILIKNYA YANG DIRAMPAS DALAM TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI VIKTIMOLOGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUPANG
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (BADAN HUKUM)
PERMAAFAN HAKIM DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH PIHAK KETIGA TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAM BERAT
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS ISI TULISAN DALAM PERS-PEMBREIDELAN PERS DI INDONESIA
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMILU
PIDANA MATI NARKOBA STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
PIDANA PENGAWASAN DALAM KONSEP RANCANGAN KUHP SUATU ANALISIS MENGENAI PENYEMPURNAAN PIDANA BERSYARAT
POLA-POLA PENYIMPANGAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA STUDI KASUS DI POLRES X
POLITIK HUKUM DALAM PENGATURAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
PROGRAM PEMBINAAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN PIDANA PENDEK
PROSES PEMBELAJARAN KEJAHATAN DAN IKATAN SOSIAL DI DALAM PENJARA ANAK STUDI KASUS TERHADAP ANAK PIDANA DI RUTAN BANDUNG
PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CURAT DAN CURAS OLEH UNIT KEJAHATAN KEKERASAN POLRES X
PROSES PERADILAN PIDANA ATAS KASUS–PERKARA MEDICAL MALPRACTICE
PUTUSAN HAKIM DILUAR DAKWAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA = THE JUDGE DECISION BEYOND OF THE INDICTMENT ESPECIALLY FOR NARCOTIC CASES
REAKSI MASYARAKAT TERHADAP PENJATUHAN HUKUMAN MATI PERKARA PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA (STUDI TENTANG EFEK JERA (DETERRENT EFFECT) DI WILAYAH KOTA TANGERANG)
RELEVANSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL (STUDI KASUS HUKUM PIDANA ADAT BALI)
SAKSI NON POLISI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLDA METRO JAYA
SANKSI PIDANA DALAM HUKUM ADMINISTRASI KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
SANKSI PIDANA PERPAJAKAN INDONESIA DAN IMPLIKASINYA KEPADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK
SEGI-SEGI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK 1983 (SUATU PENELITIAN MENGENAI KETENTUAN KETENTUAN PIDANA DIDALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA)
SEJAUH MANA KEEFEKTIFAN SANKSI PIDANA YANG DIJATUHKAN TERHADAP PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN ATURAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
SISTEM PEMBUKTIAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK PADA PROSES PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
STRATEGI PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI LAPAS KLAS I SUKAMISKIN BANDUNG)
STUDI TENTANG HUBUNGAN POLISI DAN JAKSA DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PADA PERIODE SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
STUDI TENTANG KORBAN TINDAK PIDANA KORPORASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
SUATU TINJAUAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA DAN PROSPEKNYA
SYARIAH ISLAM SEBAGAI ACUAN DALAM MERUMUSKAN PASAL-PASAL TENTANG PERZINAHAN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA ANALISIS TENTANG PERKARA-PERKARA RINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN COPY
TEKNIK PENYIDIKAN POLRI DI BIDANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN STUDI KASUS PENCEMARAN KALI SURABAYA OLEH PT. SIDOMAKMUR DAN PT. SIDOMULYO
TINDAK PIDANA KEHUTANAN TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
TINDAK PIDANA PERBANKAN DI INDONESIA DAN PERMASALAHANNYA ANALISIS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1988
TINDAKAN PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLSEK METRO KEBAYORAN BARU
TINJAUAN MALPRAKTEK DI KALANGAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DARI SUDUT HUKUM PIDANA
TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PREDICATE CRIME DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
TINJAUAN VICTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN -KORBAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS DAN KAITANNYA DENGAN PASAL 359 DAN PASAL 360 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA STUDI KASUS DI KOTAMADYA SEMARANG
TINJAUAN YURIDIS KONSEP KEPENTINGAN UMUM MENURUT PASAL 310 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA (STRAFUITSLUITINGSGROND) DALAM KEGIATAN PERS
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PIDANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TINJAUAN YURIDIS PRAKTIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PERADILAN PIDANA
UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH KORBAN DAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA DIKAJI DARI PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA 001
UPAYA MENCAPAI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PERKARA PENCURIAN RINGAN PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 02 TAHUN 2012
UPAYA MENGATASI STRESS NARAPIDANA SAAT MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MELALUI RANCANGAN PROGRAM PELATIHAN INOKULASI STRESS
UPAYA MENGEFEKTIFKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
UPAYA PEMBAHARUAN PEMIKIRAN DR. SAHARDJO MENGENAI PEMASYARAKATAN SEBAGAI TUJUAN PIDANA PENJARA UNTUK PEMBENTUKAN KUHP DI MASA MENDATANG
UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA INSIDER TRADING DI PASAR MODAL INDONESIA
URGENSI PENERAPAN TINDAK PIDANA NOTARIS (TPN) BERKAITAN DENGAN KETIADAAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
ANALISIS MENGENAI PENERAPAN DISSENTING OPINION TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
APLIKASI HUBUNGAN KERJA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
DAMPAK UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
EKSEKUSI PERKARA CESSIE BANK BALI / SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DUALISME PUTUSAN HAKIM YAITU PUTUSAN PIDANA NO. 1688K
EVALUASI PROGRAM SELEKSI JABATAN DEPUTI PADA KOMISI PEMBERATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
MEKANISME PENGAWASAN YANG EFEKTIF DALAM SISTEM PERALDILAN PIDANA/ UPAYA MENDORONG TERWUJUDNYA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
OPTIMALISASI PERANAN PENYEDIA JASA KEUANGAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PENEGAKAN HUKUM KEMIGRASIAN DENGAN MENGGUNAKAN RUMAH DETENSI IMIGRASI SIDIKAAN DENGAN UNDANG-UNDANG N0.9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN DAN UU N0.8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEHUTANAN DI INDONESIA
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKSANAKAN OLEH KEJAKSAAAN
PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT
PERANAN HAKIM DALAM MEJATUHKAN PUTUSAN SANKSI PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
PERANAN PERBANKAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG/ STUDI KASUS PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

Analisa penegakan hukum terhadap tindak pidana pasar modal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
Analisis BUMN Persero ditinjau dari sudut pandang doktrin badan hukum, prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, dan tindak pidana korupsi
Analisis Delik Pers Sebagai Lex Specialis Menurut UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers Berdasarkan Asas Legalitas dalam Perspektif Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Penerapan Hukum Atas Pencemaran Nama Baik pada Media Cetak)
Analisis integrated complexity dan keputusan hakim dalam memutuskan perkara anak yang melanggar hukum pidana_ Sebuah telaah psikologi sosial
Analisis kebijakan penanganan tindak pidana di bidang perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak
Analisis kewenangan komisi pemberantasan korupsi (KPK) terhadap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum
Analisis penerapan asas perbuatan melawan hukum material dalam perspektif hukum pidana di Indonesia_ tinjauan kasus terhadap perkembangan tindak pidana korupsi
Analisis pertanggungjawaban pidana dalam hal pemberitaan yang berindikasi adanya delik pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers media cetak
Analisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penghinaa oleh pers
Analisis yuridis tentang notaris yang melakukan tindakan pidana dikaitkan dengan pasal 17 huruf I juncto pasal 12 huruf C dan D juncto pasal 13 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
Asas oportunitas _ suatu kajian sistem peradilan pidana terpadu dalam hukum pidana modern
Aspek-Aspek hukum pidana dalam kecelakaan pesawat udara
Bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana di polresta bogor
Bukti elektronik dalam kejahatan komputer_ kajian atas tindak pidana korupsi dan pembaharuan hukum pidana Indonesia
Corak birokrasi direktorat reskrimsus Polda Metro Jaya dalam penyidikan tindak pidana di bidang industri dan perdagangan
Diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Polda Metro Jaya
Disparitas putusan hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan umum dalam perkara tindak pidana korupsi
Efektivitas pelaksanaan program pembinaan anak pidana (studi kasus di Rutan Bandung)
Efektivitas penegakan hukum lingkungan (studi kasus_ penegakan hukum pidana terhadap pt. menara jaya dan ud. kurnia di Jakarta Timur)
Euthanasia ditinjau dari hukum pidana dan hak asasi manusia
Fenomena alasan sakit seorang tersangka atau terdakwa berdasarkan surat keterangan dokter untuk menghindar dari proses peradilan pidana
Fungsi lembaga permasyarakatan dalam tata peradilan pidana
Fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan telekomunikasi (Undang-undang no. 3 tahun 1993)
Fungsionalisasi lembaga ganti kerugian untuk perlindungan korban penganiayaan berat melalui peradilan pidana_ suatu kajian viktimologi
Fungsionalisasi pidana denda dalam sistem peradilan pidana
Hak asasi manusia dan penerapan sanksi hukum pidana Islam _ studi kasus pelaksanaan hukuman cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam
Hakim pengawas dan pengamat _ peran dan tanggung jawab dalam perspektif sistem peradilan pidana
Hubungan kerja antara satreskrim dan satintelkam dalam pengungkapan tindak pidana pada Polres Jepara
Hukum pidana adat sebagai salah satu sumber hukum pidana dan beberapa masalah dalam penerapannya di Lombok
Hukum pidana anak di Indonesia
Ijin pemeriksaan bagi pejabat-pejabat negara tertentu dalam penyidikan tindak pidana korupsi
Interaksi dan Perlakuan Petugas Penyidik Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Proses Pemeriksaan
Keabsahan perbuatan hukum oleh pihak yang terkait perkara pidana melalui akta notaris
Keadilan restoratif sebagai kebijakan pidana dalam putusan hakim atas kasus persetubuhan terhadap anak _ studi kasus terhadap Putusan Nomor
Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan kerah putih (Studi kasus hukum pidana lingkungan)
Kebijakan legislasi terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan komputer
Kebijakan legislatif mengenai kriminalisasi dalam perundang-undangan pidana
Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana agama melalui pembaharuan hukum pidana nasional
Kebijakan penerapan dan pelaksanaan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial terhadap terpidana kejahatan kekerasan
Kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana anak dalam rangka perlindungan hukum bagi anak delinkuen
Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana yang adversarial
Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana di bidang kepabeanan sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan
Kejahatan yang dilakukan oleh wanita beserta perlindungan hukum bagi wanita pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang
Ketiadaan sanksi pidana dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris
Korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup_Studi tentang kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penerapan aturan pidana dalam rangka penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana
Kriminalisasi dan penyelesaian permasalahan berkaitan dengan pers melalui jalur hukum pidana di Indonesia sejak terbitnya UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers_ Studi kasus di wilayah hukum DKI Jakarta
Lembaga praperadilan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas polisi sebagai aparat penyidik dalam sistem peradilan pidana
Manajemen perkara tindak pidana umum di kejaksaan suatu telaah kritis guna peningkatan kinerja kejaksaan
Masalah pidana dan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia_ studi tentang pidana cambuk sebagai suatu bentuk pemidanaan
Mediasi penal penerapan nilai-nilai Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana Adat Bali
Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana
Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai alternatif memperoleh kembali kekayaan negara yang hilang karena tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian negara_001
Pelaksanaan fungsi balai pemasyarakatan Jakarta Pusat dalam perlindungan hak asasi manusia pada sistem peradilan pidana anak
Pelaksanaan peradilan umum atas tindak pidana anggota Polri setelah lepas dari TNI di jajaran Polda Metro Jaya
Pemalsuan akta otentik oleh notaris ditinjau dari perspektif hukum pidana (studi kasus putusan mahkamah agung republik Indonesia nomor 303 k–pid–2004)
Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembuktian tindak pidana
Pembebasan bersyarat_ Bagian dari proses pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana yang terpadu (Integrated Criminal Justice System)
Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika-psikotropika, korupsi, terorisme dan kejahatan HAM berat
Pemberlakuan pidana mati ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia
Pembuktian dan pertanggungjawaban tindakan malpraktek profesi dokter dalam perspektif hukum pidana
Pemeriksaan terhadap tubuh manusia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri di Polres Metro Jakarta Selatan
Pemidanaan terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus dalam praktek di pengadilan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
Penahanan dalam sistem peradilan pidana Indonesia
Penanganan tindak pidana pencucian uang dalam tahap pra-judikasi
Pencemaran nama baik oleh pers sebagai suatu tindak pidana _ studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor
Pencucian uang (money laundering) di Indonesia suatu tinjauan rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang
Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan
Penegakan hukum pidana terhadap perlindungan varietas tanaman di Indonesia
Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan
Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu illegal dalam sistem peradilan pidana
Penentuan locus delictie dalam cyber crime sebagai usaha pembaharuan hukum pidana nasional
Penerapan ajaran turut serta melakukan (medeplegen) dalam tindak pidana korupsi analisis terhadap ajaran turut serta melakukan (medplepegen) dalam praktek peradilan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia
Penerapan Behavioural Assessment System for Children untuk mengidentifikasi kepribadian anak pidana di lembaga pemasyarakatan anak
Penerapan diskresi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang di Bareskrim Mabes Polri
Penerapan know your customer principle pada perbankan untuk mewaspadai dan mencegah tindak pidana pencucian uang
Penerapan lembaga peradilan dan relevansinya bagi usaha pembaharuan hukum acara pidana
Penerapan perlindungan saksi dalam perkara pidana yang ditangani Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi
Penerapan prinsip Known Your Customer (KYC) sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana money laundering pada bank umum_ studi kasus di PT. Bank X (persero) Tbk
Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank umum sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang
Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan psikotropika dan narkotika _ studi kasus di wilayah hukum DKI Jakarta
Pengaruh tindak pidana pada tahap pra pelelangan terhadap keabsahan lelang _ studi Putusan Mahkamah Agung RI nomor_ 487 K PDT 2001 dan nomor_ 81 K PK 2009
Pengaturan penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik dalam kerangka pembaruan hukum acara pidana Indonesia = Regulation on search and seizure of electronic evidence within the framework of Indonesia’s criminal procedure law reform
Pengaturan pengulangan tindak pidana dalam juvenile deliquency dan penerapan kebijakan lainnya
Pengawasan penyidikan di polres klaten_ suatu kasus tindak pidana pengeroyokan menurut pasal 110 kuhp. suatu kajian dalam administrasi kepolisian
Pengenaan sanksi bagi bank atas kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
Pengenaan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kasus perambahan hutan_ Studi kasus Darianus Lungguk Sitorus
Penggeledahan menurut hukum acara pidana dalam perspektif hak asasi manusia
Pengorganisasian penyelidikan tindak pidana VCD-DVD ilegal di Satuan Intelkam Polres Metro Jakarta Barat
Pengulangan tindak pidana oleh klien pemasyarakatan_ Studi kasus balai pemasyarakatan klas I Jakarta Pusat
Peninjauan kembali perkara pidana sebagai perwujudan proses hukum yang adil menuju wibawa penegakan hukum _ studi terhadap putusan MA No. 55 PK–Pid–1996 suatu tinjauan yuridis dan sosiologis
Penyadapan (wiretapping)_ suatu tinjuan tentang legalitas dalam pelaksanaan tugas jaksa guna penanganan perkara tindak pidana korupsi
Penyederhanaan surat dakwaan dalam proses peradilan pidana Indonesia
Penyelesaian Pelanggaran Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal Indonesia (Tinjauan Penggunaan Sarana Hukum Administrasi dan Sarana Hukum Pidana)
Penyelesaian perkara anak secara restorasi dalam penerapan sistem peradilan pidana anak
Penyelesaian perkara di luar pengadilan terhadap delik bukan aduan _ studi kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
Penyelidik Swasta Dalam Mengungkap Tindak Pidana di Bidang HAKI
Penyidikan tindak pidana anak di Polres Metro Jakarta Barat
Penyidikan tindak pidana anggota Polri oleh Bareskrim Polri_ Studi kasus penyidikan terhadap perwira tinggi Polri
Penyidikan Tindak Pidana Bidang HAKI dan Pola-Pola Penyimpangannya (Studi Kasus di Polres Metro Jakarta Barat)
Penyidikan Tindak Pidana di Polsek Amarta
Penyidikan tindak pidana kepabeanan sebagai upaya penegakan hukum
Penyidikan tindak pidana korupsi di Polda Metro Jaya
Penyidikan tindak pidana korupsi_ Beberapa penyimpangan dalam penyidikan oleh satuan V Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya
Penyidikan tindak pidana merek di Polda Metro Jaya
Penyidikan tindak pidana pencucian uang di Indonesia
Penyidikan tindak pidana perkosaan di Polda Metro Jaya
Penyidikan yang dilakukan secara sains (scientific investigation) dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia
Peradilan in absentia dalam kaitannya dengan perlindungan hasil terdakwa tindak pidana korupsi
Peradilan pidana anak di Indonesia _ Menelaah implementasi UU no. 3 tahun 1997 tentang Pengadiian Anak dalam perspektif Beijing Rules
Peran bantuan hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana umum_ Studi kasus pada pos bantuan hukum DKI Jakarta
Peran kepolisian dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu (studi terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika)
Peranan Bapepam dalam menangani tindak pidana manipulasi pasar di pasar modal Indonesia
Peranan dan penerapan sanksi pidana dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup.pdf
Peranan kesaksian ilmiah (Scientific testimony) dalam penyidikan tindak pidana
Peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tidak pidana pencucian uang melalui penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang
Perbuatan ingkar janji kawin menurut hukum pidana adat_ Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Perbuatan malpraktik dokter dalam perspektif hukum pidana di Indonesia
Perilaku Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan (Studi Kasus-Kasus Pemeriksaan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres _X )
PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN VIA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) DARI HANDPHONE
PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN( STUDI DI POLRES WONOSOBO)
PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLTABES YOGYAKARTA
PRAKTEK MONEY LAUNDERING DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM PERBANKAN ON-LINE
UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET, 04
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KECURANGAN PERBANKAN DI BANK DKI JAKARTA , 02