Karakteristik ideologi ekonomi yang dianut pemerintah pada masa Orde Baru

Adanya transisi terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Indonesia, khususnya daerah DKI Jakarta adalah upaya yang dilakukan untuk mengatur dan juga mengelola seluruh kegiatan pada bidang social distancing dan mengangkat perekonomian negara yang sedang lesu. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menghadapi kondisi sistem ekonomi di Indonesia yang saat ini sedang memasuki skenario new normal.

Bentuk pengelolaan sistem ekonomi di Indonesia dengan catatan masyarakat harus menerapkan setiap protokol kesehatan secara disiplin agar wabah covid-19 bisa dihentikan. Adanya kondisi new normal juga akan merubah setiap tindakan ekonomi para pelaku usaha untuk bisa memulai sistem perdagangan online.

Perubuhan tindakan ekonomi pada setiap lapisan masyarakat ini mampu melahirkan perubahan besar pada sistem ekonomi pada suatu negara. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem perekonomian yang saat ini dianut oleh negara kita, yaitu Indonesia.

Pengertian Sistem Ekonomi

Berikut ini adalah pengertian sistem ekonomi berdasarkan para ahli:

Menurut Wikipedia.org, pengertian sistem perekonomian adalah suatu sistem yang dimanfaatkan oleh suatu negara untuk mengalokasikan setiap sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut, baik untuk individu maupun organisasi yang berdiri di negara tersebut. Perbedaan dasar antara suatu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya terletak dari bagaimana sistem itu mengatur seluruh faktor produksinya.

Menurut Menurut M. Hatta, sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur perekonomian yang agar bisa diterapkan di dalam negara Indonesia dan harus atas dasar asas kekeluargaan.

Menurut Gilarso (1992:486), sistem ekonomi adalah cara yang tepat untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat secara keseluruhan dalam menjalankan setiap kegiatan ekonomi, sehingga bisa dijadikan sebagai satu kesatuan yang teratur dan dinamis agar setiap kekacauan bisa dihindari sedini mungkin.

Menurut Dumairy (1966), sistem ekonomi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur hubungan ekonomi antar manusia dan membentuk kelembagaan dalam suatu kehidupan. Untuk itu, sistem ekonomi juga tidak harus berdiri sendiri, tapi juga bisa berkaitan dengan pandangan, pola pikir dan filsafat setiap manusia di dalamnya.

Berdasarkan keempat pengertian yang dinyatakan diatas, maka bisa disimpulkan bahwa pengertian sistem ekonomi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur dan juga mengelola seluruh bentuk aktivitas perekonomian dalam suatu negara, sehingga mampu memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki

Dari keempat pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur dan mengelola segala aktivitas perekonomian di suatu negara sehingga dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Namun, setiap prosesnya harus berdasarkan pada prinsip ekonomi agar tercapai bentuk kesejahteraan dan kemakmuran untuk seluruh masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, tiap negara juga pasti akan mengalami perkembangan dari setiap segi penerapan sistem ekonomi.

Adanya sistem perkembangan ekonomi yang modern akan membuat perekonomian berkembang pesat, walaupun sampai sekarang masih ada beberapa negara dan daerah yang masih menggunakan sistem ekonomi tradisional.

Baca juga: Motif Ekonomi: Pengertian, Jenis, dan Tujuannya

Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia

Di dalam negara Indonesia sendiri, secara total sudah ada 4 perubahan sistem ekonomi dari masa penjajahan hingga sekarang, berikut ini adalah penjelasannya.

1. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Sistem ekonomi indonesia yang pertama kali diterapkan adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1957, artinya beberapa tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Saat itu, perubahan kabinet yang sering sekali terjadi pada saat itu berdampak negatif pada lemahnya ekonomi di Indonesia

Untuk menanggulanginya, diterapkanlah kebijakan menggunting uang kertas Rp 5 menjadi dua bagian, bagian pertama yang bernilai Rp 2,5 digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, dan bagian Rp 2,5 yang lain digunakan untuk membeli obligasi pinjaman nasional. Kebijakan ini diambil oleh menteri keuangan yang saat itu tengah menjabat, yaitu Bapak Syafruddin Prawiranegara.

Selain kebijakan menggunting uang kertas, pada saat itu juga terjadi gerakan banteng untuk merubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Kebijakan ini dinyatakan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo , seorang ahli ekonomi pada masa kabinet Natsir. Gerakan ini dilakukan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan memberikan suatu bantuan berupa kredit dan bimbingan yang konkret.

2. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi etatisme, dimana seluruh sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik. Sistem ekonomi ini dicetuskan oleh Presiden Ir. Soekarno di tahun 1959.

Sistem ekonomi ini dilakukan karena sistem ekonomi liberal membuat setiap pengusaha dalam negeri tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing. Sehingga, dibentuklah Dewan Perancang Nasional atau Depernas di tahun yang sama yang dipimpin oleh Moh. Yamin untuk mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional.

Pada kalai itu, terjadi penurunan nilai uang, seperti uang kertas yang nilainya Rp 500 menurun menjadi Rp 50, dan uang kertas Rp 1000 menjadi Rp 100 saja. Namun, usaha ini belum mampu mengatasi penurunan ekonomi di bidang finansial.

Baca juga: Zona Ekonomi Eksklusif: Pengertian, Fungsi dan Sejarah Diberlakukannya

3. Masa Demokrasi Ekonomi (1967-1998)

Demokrasi ekonomi terjadi pada tahun 1967 hingga tahun 1998, atau pada masa pemerintahan orde baru yang kala itu di pimpin oleh Bapak Soeharto. Pada masa ini, sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, yang di dalamnya terdapat campur tangan pemerintah bersama masyarakat yang turut serta dalam meningkatkan kegiatan ekonomi.

Pemerintah berperan sebagai pengendali ekonomi dan masyarakat berperan penuh sebagai pelaku produksi, distribusi dan sekaligus konsumennya. Usaha pemerintah ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar terhindar dari masalah ekonomi modern seperti kesulitan dalam menentukan harga barang atau jasa yang akan diproduksi. Kebijakan Bapak Soeharto dalam bidang ekonomi ini meliputi:

• Bergabungnya kembali Indonesia dengan IMF atau International Monetary Fund , sehingga ada bantuan utang keuangan dari negara asing yang masuk ke Indonesia.
• Menghapus kebijakan hiperinflasi dengan melarang adanya pendanaan domestik untuk mencetak uang.
• Melakukan pembebasan bea cukai import dan mengatasi devaluasi rupiah, sehingga mampu meningkatkan nilai ekspor ke tingkat internasional.

4. Masa Demokrasi Pancasila (1998-Sekarang)

Pada tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Koperasi salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan.

Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang tahun 1992 pasal 3, yang didalamnya dijelaskan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya serta turut serta dalam membangun tatanan perekonomian negara agar mampu mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Pengelolaan sistem ekonomi ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan rakyat.

Karakteristik Sistem Ekonomi Indonesia

1. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah kegiatan bersama atau gotong royong yang lebih fokus dalam mengedepankan ikatan kekeluargaan.
2. Negara menguasai berbagai cabang produksi yang sifatnya strategis dan penting untuk banyak orang.
3. Alasan negara untuk menguasai cabang produksi yang strategis di tanah air adalah demi kemakmuran rakyat.
4. Terdapat beberapa komponen sistem ekonomi campuran yang diterapkan pada sistem ekonomi pancasila.
5. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara dan masyarakat harus kontinyu dan ramah lingkungan.
6. Pemerintah Indonesia juga berhak mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta secara umum agar terhindar dari praktik penipuan, monopoli, dan mafia perdagangan. Tujuannya tentu untuk menciptakan keadilan pada masyarakat.

Wujud nyata dari diterapkannya sistem ekonomi Indonesia adalah dengan digalakkannya program badan usaha koperasi demi mensejahterakan masyarakat.

Setiap barang yang dianggap penting bagi keutuhan negara dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat tidak boleh begitu saja diserahkan pada pihak swasta. Negara harus membuat kebijakan dalam mengurus, mengelola, mengatur, dan mengawasi produksi tersebut. Jika bentuk kekayaan negara diserahkan begitu saja pada pihak yang salah, maka tingkat kemakmuran masyarakat dalam memanfaatkan hasil kata tersebut tentunya tidak bisa terwujud.

Meskipun demikian, sistem ekonomi pancasila tetap mengedepankan peran pemerintah dan swasta dalam mengelola perekonomian. Hal ini diwujudkan dengan adanya peranan yang jelas antara badan usaha, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Pihak pemerintah akan mengelola seluruh barang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sedangkan sisanya bisa dikelola oleh pihak swasta dengan pengawasan dari pemerintah.

Itu artinya, pihak swasta dan pemerintah tidak boleh mengeksploitasi secara berlebihan, agar generasi berikutnya mampu memanfaatkan kekayaan alam dan agar lingkungan bisa terus terjaga.

Baca juga: Ekonomi Pembangunan: Pengertian dan Prospeknya dalam Dunia Kerja

Kesimpulan

Itulah penjelasan mengenai sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Dengan ini, diharapkan Anda mengetahui bahwa sistem ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi yang saat ini masih diterapkan dan digunakan di Indonesia, karena sistem ekonomi pancasila mampu membantu kesejahteraan rakyat, khususnya kesejahteraan para pelaku UKM yang menyerap sebagian besar tenaga manusia.

Namun, jika Anda adalah salah satu pengusaha UKM yang masih kesulitan dalam mengatur ekonomi perusahaan, atau merasa tidak ada waktu dalam mengaturnya, maka Anda bisa menggunakan software akuntansi dari Accurate Online. Dengan Accurate Online, Anda bisa mengatur biaya produk, mengontrol stok barang, dan memantau laporan keuangan bisnis Anda secara mudah dan real time.

Tertarik? Anda bisa mencoba menggunakan Accurate Online secara gratis selama 30 hari melalui tautan pada gambar di bawah ini: