Artikel Yongki Salmeno(Yongki Salmeno) 06 Mei 2013 04:37:57 WIB Show Politik adu domba telah terkenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Bangsa penjajah saat itu menamakannya sebagai devide et impera. Ini adalah sebuah strategi yang digunakan oleh pemerintah penjajahan Belanda untuk kepentingan politik, militer dan ekonomi. Politik adu domba digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh penjajahan Belanda di Indonesia.
Pengertian dari politik adu domba dan monopoli yaitu sebagai berikut: 1. Politik adu domba: Politik adu domba/ politik pecah belah dalam bahasa Belanda disebut Devide et Impera merupakan salah satu upaya dari Belanda dalam menguasai sebuah wilayah melalui adu domba pada sistem kerajaan. Upaya mengadu domba dilakukan dengan mengombinasi strategi politik, ekonomi, serta militer sehingga bertujuan untuk mendapatkan dan menjaga wilayah kekuasaannya dengan memecah belah kelompok besar menjadi kelompok – kelompok kecil yang dengan demikian akan menjadi lebih mudah untuk ditaklukkan. Devide et impera juga dapat didefinisikan sebagai upaya pencegahan kelompok – kelompok kecil untuk bersatu dan membentuk kelompok besar yang lebih kuat. Belanda telah menggunakan sistem politik ini sejak awal memasuki Indonesia. Politik adu domba pada abad – 17 menjadi sangat bermanfaat bagi VOC untuk dapat menguasai suatu daerah, melalui politik ini Belanda yang jumlah sekutunya jauh lebih sedikit dari rakyat Indonesia, sanggup menguasai wilayah Indonesia. Salah satu contohnya yaitu pada kerajaan Gowa-Tallo dimana Belanda (VOC) melakukan politik ini dan mengadu domba raja Gowa Sultan Hasanudin dengan raja Bone yaitu Aru Palaka. Bone adalah wilayah dibawah kekuasaan Gowa. Aru Palaka yang memimpin perlawanan Bone terhadap Gowa, dan dalam perlawanannya tersebut Aru Palaka dibantu VOC. Berkat bantuan VOC, Aru Palaka dapat mengalahkan kerajaan Gowa. Kekalahan ini sekaligus memunculkan Perjanjian Bongaya yaitu sebuah perjanjian perdamaian yang berisi deklarasi kekalahan Gowa dari VOC dan pengesahan bahwa VOC berhak melakukan monopoli perdagangan di Makassar. Perjanjian ini pada akhirnya menjadi sangat merugikan bagi kerajaan Gowa serta perlahan-lahan menghancurkan kerajaan ini. 2. Monopoli: Monopoli berasal dari bahasa yunani, yaitu Monos yang berarti sendiri, dan Polien yang berarti penjual. Monopoli dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana hanya terdapat satu penjual yang menawarkan suatu barang dan/atau jasa tertentu. Contohnya yaitu monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC. Dimulai Kota Batavia yang menjadi pusat VOC pada tahun 1619. Kemudian, setelah memiliki kota sebagai pusatnya, kedudukan VOC semakin kuat dan upaya untuk menguasai kerajaan-kerajaan serta pelabuhan-pelabuhan penting semakin ditingkatkan. Cara mencapainya yaitu dengan melalui politik dividi et impera atau politik mengadu domba. Melalui politik itu akhirnya VOC berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia, ia memaksakan monopoli perdagangan rempah terutama di daerah Maluku. Dalam upaya monopoli tersebut, VOC menetapkan beberapa peraturan, diantaranya: 1. Rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah selain kepada VOC. 2. Jumlah tanaman rempah-rempah ditentukan oleh VOC. 3. Tempat menanam rempah-rempah juga ditentukan oleh VOC. Supaya monopoli tersebut dipatuhi oleh rakyat Indonesia, VOC pun mengadakan Pelayaran Hongi yaitu patroli dengan perahu kora-kora yang dilengkapi dengan senjata, bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan monopoli di Maluku. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut di atas, akan dijatuhi hukuman. Hukuman untuk pelanggar monopoli tersebut dikenal dengan istilah ekstirpasi. Hukumannya yaitu dengan pembinasaan tanaman rempah-rempah milik petani yang melanggar monopoli, selain itu pemiliknya disiksa bahkan dibunuh. Kekejaman VOC pada sistem monopoli perdagangan tersebut menimbulkan penderitaan rakyat. Ribuan batang tanaman pala dan cengkih dibinasakan. Ribuan rakyat disiksa, dijadikan budak, atau dibunuh. Ribuan rakyat melarikan diri meninggalkan kampungnya untuk menghindari kekejaman Belanda. Namun beberapa sistem monopoli juga memberikan dampak positif, simak lebih lanjut disini: brainly.co.id/tugas/347088 Semoga cukup membantu menjawab pertanyaan tersebut. Kelas : VIII Mapel : Sejarah Kategori : Sejarah Kata Kunci : Monopoli, politik adu domba Politik pecah belah, politik adu domba, atau divide et impera adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat.
Awalnya, politik pecah belah merupakan strategi perang yang diterapkan oleh bangsa-bangsa kolonialis mulai pada abad 15 (Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Prancis). Bangsa-bangsa tersebut melakukan ekspansi dan penaklukan untuk mencari sumber-sumber kekayaan alam, terutama di wilayah tropis. Seiring dengan waktu, metode penaklukan mereka mengalami perkembangan, sehingga politik pecah belah tidak lagi sekadar sebagai strategi perang namun lebih menjadi strategi Politik kekuasaan.[1] Unsur-unsur yang dijadikan teknik dalam politik ini adalah:
Politik pecah belah termasuk strategi yang digunakan oleh penjajah kolonial Belanda mengadu domba antara kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan anggota-anggota kerajaan (pangeran-pangeran) yang tidak puas dengan pemerintahan raja kerajaan-kerajaan tersebut.
Belanda (VOC) menjalankan politik pecah belah antara lain di Kesultanan Mataram dengan hasil Perjanjian Mataram dan VOC tahun 1743, Perjanjian Giyanti (1755) yang membagi Kesultanan Mataram antara Surakarta dan Yogyakarta, Perjanjian Salatiga (1757) yang membagi Surakarta dengan Mangkunegaran, serta Perjanjian 1813 (dengan pemerintah Inggris) yang membagi Yogyakarta dengan Pakualaman.
Selain itu perjanjian yang lain di antaranya adalah Perjanjian Cirebon 1688 yang membagi-bagi Kesultanan Cirebon.
Awal kemerdekaan IndonesiaUntuk menggagalkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca kemerdekaan Indonesia 1945, politik pecah belah juga menjadi alat memecah belah suatu bangsa agar bisa ditaklukkan dengan tujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar lebih mudah untuk dikuasai.[2] Pada 1947-1948 Belanda membentuk negara boneka dengan menjanjikan kemerdekaan terhadap beberapa negara boneka yang telah dibuatnya, diantaranya Negara Indonesia Timur (sekarang Papua), Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Jawa Timur.[3] Pada Perang Dunia II, Jepang mengakui kalah dari tentara sekutu dengan pemboman kota Hirosima dan Nagasaki pada 6 dan 8 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu kemudian memerintahkan Jepang untuk melaksanakan status quo, yaitu menjaga situasi dan kondisi sebagaimana adanya pada saat itu sampai kedatangan tentara sekutu ke Indonesia. Pada tanggal 16 September 1945 rombongan Belanda, perwakilan sekutu berlabuh di Tanjung Priok. Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration - pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J van Mook, ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942 (statkundige concepti atau konsepsi kenegaraan). Terjadi kekosongan pemerintahan yang berkuasa Indonesia yang diakibatkan kekalahan Jepang. Oleh karena itu, para pemuda (Golongan Muda) melakukan penculikan terhadap Soekarno-Hatta yang kemudian membawa keduanya ke Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945.[4] Peristiwa Rengasdengklok terjadi pada 16 Agustus 1946, yakni penculikan kepada dua bapak proklamator Republik Indonesia, Soekarno dan Hatta, ke Karawang, Jawa Barat, dengan tujuan supaya cepat mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945[4]. Tetapi Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia 1945, karena ingin kembali berkuasa. Hal inilah yang mengawali agresi militer I tahun 1947 dan agresi militer II tahun 1948. Agresi Belanda I dan IISetelah Indonesia Merdeka pada 1945, Belanda masih mempunyai urusan dengan Indonesia, yakni pengembalian semua wilayah yang dulu bekas jajahan Belanda menjadi bagian dari Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI). Untuk menjadi negara berdaulat, beberapa tahapan melawan Belanda dilakukan untuk mempertahankan teritori yang sudah dideklarasikan dari Sabang- Merauke. Perjanjian Linggarjati 1946Perjanjian yang terjadi di Linggarjati, Jawa Barat, dihadiri oleh pihak dari Indonesia yang diwakili Sutan Syahrir dan dari pihak Belanda diwakili Wim Schermerhorn, dimana menghasilkan resolusi yang melemahkan Indonesia secara de Facto.[5] Pada perjanjian tersebut hanya akan mengakui Jawa, Sumatera dan Madura sebagai bagian dari negara Indonesia. Agresi Militer Belanda I 1947Pada 21 Juli 1947, Wakil Gubernur Jenderal Belanda Johannes van Mook menegaskan bahwa hasil Perundingan Linggarjati tidak berlaku lagi dan memulai operasi militer yang dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda I yang berlangsung sampai 5 Agustus 1947.[6] Belanda menamakan operasi militer ini sebagai Aksi Polisionil dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Perjanjian Renville 1948Akibat agresi militer 1 yang dilakukan Belanda, Amerika Serikat turun tangan untuk menetralkan situasi dengan menjadi penengah antara Indonesia dan Belanda. Keduanya lalu menandatangani perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.[7] Hasil dari perjanjian ini, Indonesia berhasil memaksakan gencatan senjata, tapi kehilangan sebagian wilayahnya. Belanda hanya mengakui kedaulatan RI di Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera, serta meminta TNI menarik pasukannya dari wilayah pendudukan. Agresi Militer Belanda II 1948Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melanggar gencatan senjata dan isi Perjanjian Renville. Belanda mengerahkan 80.000 pasukannya[8] kemudian menyerang ibu kota Indonesia yang pada saat itu di Yogyakarta dan melakukan penangkapan kepada Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Konferensi Meja Bundar 1949Akibatnya, Amerika Serikat kembali menekan Belanda untuk berunding dengan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 2 November 1949,[9] terkait pengembalian seluruh wilayah jajahan Belanda kepada Indonesia, termasuk Papua didalamnya. Perjanjian ini menyatakan Belanda setuju untuk mentransfer kedaulatan politik mereka atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda menjadi Indonesia. Khusus untuk Papua Barat menjadi satu-satunya bagian dari Hindia Belanda yang tidak dipindahkan ke Indonesia dan status Papua Barat akan dibahas setahun kemudian, yakni 1950. Negara Bagian Indonesia Timur (Papua) di IndonesiaSelama 1947-1948, pihak Belanda sengaja ingin menguasai Indonesia dengan mudah, dan membagi-baginya menjadi kelompok kecil, dengan total 6 bagian, diantaranya diantaranya Negara Indonesia Timur (sekarang Papua), Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Jawa Timur.[10] Sejak 1950 sampai 1961, Belanda masih belum mengembalikan Papua sampai 1961, dimana Belanda seharusnya mengembalikan Papua menjadi bagian dari Indonesia sesuai kesepakatan hasil konferensi Meja Bundar (KMB), di Den Haag, Belanda, yang akan dibahas satu tahun setelahnya, yakni pada 1950.[9] Belanda masih menguasai Papua Barat sebagai wilayah jajahannya, Alasannya karena Belanda masih mau mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik sekaligus bertekad memperkuat basis ekonominya di Papua.[11] Belanda diam-diam mendirikan negara boneka Papua. Belanda memulai dengan membentuk komite bernama New Guinea Council pada tanggal 19 Oktober 1961.[11] Adapun tugasnya merancang Manifesto untuk Kemerdekaan dan Pemerintahan Mandiri, bendera nasional (Bendera Bintang Kejora), cap negara, memilih "Hai Tanahku Papua" sebagai lagu kebangsaan, dan meminta masyarakat untuk dikenal sebagai orang Papua. Belanda mengakui bendera dan lagu ini pada tanggal 18 November 1961, dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1961. Pada tahun yang sama, Belanda sekaligus mendirikan pasukan Papoea Vrijwilligers Korps atau Korps Relawan Papua (PVK), tentara buatan Belanda yang terdiri dari pribumi Papua.[11]
|
Istilah asing yang mempunyai arti politik adu domba yaitu
Pos Terkait
Copyright © 2024 adaberapa Inc.
