Di bawah ini yang bukan termasuk prinsip prinsip pokok politik luar negri Republik Indonesia

Jakarta -

Indonesia banyak berperan di dunia internasional. Dari Gerakan Non Blok hingga Konferensi Asia Afrika, Indonesia secara aktif melakukan diplomasi demi tercapainya perdamaian dunia.

Table of Contents Show

Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia
Video yang berhubungan

Prestasi yang telah Indonesia capai tentu berhubungan dengan konsep politik luar negeri yang dianut. Sebelumnya, apa itu politik luar negeri Indonesia?

Pengertian

Pengertian politik luar negeri Indonesia tercantum dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Secara umum, politik luar negeri masuk ke dalam konsep hubungan internasional bersamaan dengan hubungan luar negeri dan politik internasional.

Tujuan

Apa tujuan dilakukannya politik luar negeri? Menurut mantan presiden pertama Indonesia Mohammad Hatta, dalam buku E-Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Kemdikbud, tujuan politik luar negeri Indonesia adalah:

Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara
Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri
Meningkatkan perdamaian internasional
Meningkatkan persaudaraan segala bangsa

Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia

Indonesia menganut prinsip kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Bebas aktif adalah politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri pada satu kekuatan tertentu.

Prinsip politik luar negeri ini secara aktif memberikan sumbangan, dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Prinsip ini pertama kali disampaikan oleh Mohammad Hatta dalam pidatonya yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang pada tanggal 2 September 1948 dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP).

Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri membutuhkan landasan yang kuat untuk menopang kebijakannya. Indonesia sendiri memiliki tiga landasan kebijakan politik luar negeri, yaitu landasan idiil, konstitusional, dan operasional.

Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pedoman hidup bangsa, dan sebagai sumber dari segala hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Landasan konstitusional pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasar atas hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan konstitusional, tujuan nasional bangsa juga tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat tentang cita-cita dan tujuan bangsa untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia.

Berbeda dengan landasan idiil dan konstitusional, landasan operasional sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Landasan operasional ditetapkan melalui kebijakan masing-masing pemerintah pada masanya.

Namun pada intinya, landasan operasional politik luar negeri Indonesia mengacu Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN. GBHN adalah suatu landasan pelaksanaan yang menegaskan dasar, sifat, dan pedoman perjuangan untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

Itulah pengertian, tujuan, prinsip, serta landasan politik luar negeri Indonesia.Dengan menganut prinsip bebas aktif, Indonesia terus berperan aktif dalam hubungan internasional untuk menciptakan perdamaian dunia.

Simak Video "Survei Indikator Sebut 62% Publik Anggap Pemberantasan Korupsi Lebih Baik"

(pal/pal)

tirto.id - Politik luar negeri adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh elite politik dalam menjalin hubungan dengan negara lain untuk mencapai tujuan nasional. Beberapa kepentingan yang tidak dapat terpenuhi oleh negaranya sendiri dapat dicapai melalui politik luar negeri.

Di Indonesia, definisi politik luar negeri tertuang dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. “Setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia."

Yumetri Abidin dalam Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia (2017, hlm. 27) menuliskan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang tercermin dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, yakni sebagai berikut:

Indonesia melakukan politik damai.
Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara lain dengan saling menghargai dan tak melakukan intervensi atas permasalahan dalam negeri.
Indonesia mendukung penuh atas terciptanya perdamaian dunia dengan ikut serta dan aktif dalam organisasi internasional.
Indonesia mempermudah pertukaran pembayaran internasional.
Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial secara global yang berlandaskan pada piagam PBB.
Indonesia membantu untuk memerdekakan negara-negara yang masih terjajah.

Dalam melakukan politik luar negeri, tiap negara memiliki pedoman berbeda yang sesuai dengan ideologi masing-masing. Indonesia memiliki tiga landasan dalam melakukan politik luar negeri, yaitu:

1. Landasan Ideologis

Landasan ideologis politik luar negeri Indonesia adalah kelima sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan segala sesuatu, termasuk dalam pelaksanaan politik luar negeri.

2. Landasan konstitusional

Politik Indonesia dalam undang-undang tertulis dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi, “ … dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ..."

Selain itu, terdapat pula dalam pasal 11 ayat 1 yang berbunyi, “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain."

3. Landasan operasional

Indonesia menggunakan prinsip bebas aktif dalam menjalankan politik luar negeri. Prinsip ini pertama kali diperkenalkan oleh Muhammad Hatta dalam pidato "Mendayung antara Dua Karang" yang disampaikan pada sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) di Yogyakarta, 2 September 1948.

Pidato Hatta dibuat sebagai respons atas konflik yang saat itu terjadi antara blok Barat yang berhaluan liberal kapitalis (Amerika Serikat) dan Timur yang berhaluan komunis (Cina, Uni Soviet) setelah Perang Dunia II.

Hatta mendefinisikan kata "bebas" pada sikap netral Indonesia yang tidak berpihak pada blok Barat maupun blok Timur atau blok manapun yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Sedangkan kata "aktif" merujuk pada usaha Indonesia dalam menjaga perdamaian antara blok Barat dan Timur dengan bersikap aktif dalam menjalankan kebijakan luar negeri.

Prinsip bebas aktif direalisasikan secara berbeda dalam tiap periode pemerintahan. Dalam Orde Lama misalnya, sebagai negara yang tidak mendukung blok Timur ataupun Barat, Indonesia berperan sebagai tuan rumah dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika pada 1955 yang selanjutnya melahirkan Gerakan Non-Blok, organisasi internasional yang netral dari blok manapun di dunia.

Sikap netral Indonesia saat itu diremehkan oleh bangsa lain sebagai sikap politik yang netral dan tak memiliki pedoman. Padahal, politik luar negeri Indonesia bermakna independent policy yang tak memihak siapa pun.

“... Sebab kita tidak netral, kita tidak penonton-kosong daripada kejadian-kejadian di dunia ini, kita tidak tanpa prinsip, kita tidak tanpa pendirian. Kita menjalankan politik bebas itu tidak sekadar secara "cuci tangan", tidak sekadar secara defensif, tidak sekadar secara apologetis. Kita aktif, kita berprinsip, kita berpendirian! Prinsip kita ialah terang Pancasila, pendirian kita ialah aktif menuju kepada perdamaian dan kesejahteraan dunia, aktif menuju kepada persahabatan segala bangsa, aktif menuju kepada lenyapnya exploitation de l’homme par l’homme, aktif menentang dan menghantam segala macam imperialisme dan kolonialisme di manapun ia berada," tulis Soekarno dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi (1965, hlm. 277).

Perubahan sikap dalam tiap periode kepengurusan terjadi karena perubahan lingkungan domestik, regional, dan internasional yang disesuaikan dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah kepentingan suatu negara yang ingin dicapai dalam melakukan hubungan internasional. Kepentingan pertahanan terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

Kepentingan pertahanan yang menyangkut wilayah, warga negara, dan sistem politik.
Kepentingan ekonomi yang menyangkut kerja sama antarnegara untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya.
Kepentingan tata internasional adalah upaya mempertahankan sistem politik atau ekonomi global yang berdampak positif bagi negaranya.
Kepentingan ideologi berkaitan dengan cara negara untuk menjaga ideologinya dari ancaman ideologi negara lain.

Artikel "Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi" dalam Jurnal Politika (Vol. I, No. 2, 2010) membagi kepentingan politik luar negeri Indonesia dalam periode pemerintahan, yakni orde lama, orde baru, dan era reformasi. Perinciannya sebagai berikut:

a. Orde Lama (1945-1966)

Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia berfokus untuk memperoleh pengakuan secara hukum dari negara lain. Selain itu, pengentasan kolonialisasi melalui pengetatan pertahanan dan keamanan terus dilakukan.

b. Orde Baru (1966-1998)

Berakhirnya orde lama meninggalkan keterpurukan ekonomi bagi negara Indonesia. Untuk itu, orde baru berupaya menaikkan pertumbuhan ekonomi dengan menjalin hubungan baik dengan negara lain.

c. Era Reformasi (1998-sekarang)

Krisis ekonomi pada akhir orde baru menjadikan kepentingan Indonesia dalam politik luar negeri kembali berfokus pada ekonomi. Namun, akibat orde baru yang memiliki citra buruk dalam kancah politik global karena sistem pemerintahan yang otoriter, Indonesia juga fokus dalam pemulihan citra Indonesia di dunia internasional.