Di bawah ini yang bukan termasuk penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin, yaitu…

Jakarta -

Pada periode 1959 sampai 1966 dikenal sebagai periode Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy). Periode ini berlangsung pada 5 Juli 1959 - 11 Maret 1966.

Periode Demokrasi Terpimpin dimulai dengan lahirnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit Presiden dibuat setelah Konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya untuk membentuk undang-undang dasar tetap sehingga tidak menguntungkan bagi perkembangan ketatanegaraan, seperti dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas VIII SMP/MTs oleh Aim Abdulkarim.

Dekrit Presiden memuat ketentuan pokok sebagai berikut:1. Menetapkan pembubaran konstituante2. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia

3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu singkat.

Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 disambut baik oleh rakyat dan didukung oleh TNI AD. Dekrit Presiden juga dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan DPR yang bersedia bekerja terus dalam rangka menegakkan UUD 1945. Pada periode ini, pemerintah Indonesia menganut sistem Demokrasi terpimpin.

Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966 yaitu:

1. Menafsirkan Pancasila terpisah-pisah, tidak dalam kesatuan bulat dan utuh

Periode Demokrasi Terpimpin didasarkan pada penafsiran dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Tetapi, Presiden Soekarno saat itu menafsikan terpimpin dengan arti "pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi."

2. Pengangkatan presiden seumur hidup

UUD 1945 mengatur presiden untuk memimpin pemerintahan selama lima tahun. Tetapi, Ketetapan MPRS No. III/1965 mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup, seperti dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi oleh A. Ubaedillah.

3. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955

Kebijakan ini membuat hilangnya pengawasan dari lembaga legislatif terhadap eksekutif.

4. Konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis)

5. Bergesernya makna Demokrasi Terpimpin menjadi pemusatan kekuasaan pada Presiden

Dalam pelaksanaan periode Demokrasi Terpimpin cenderung terjadi pemusatan kekuasaan pada Presiden atau Pemimpin Besar Revolusi. Hal ini menjadi pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi dengan lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada pemimpin, serta hilangnya kontrol sosial.

6. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang cenderung memihak komunis

Pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi kecenderungan pemihakan pada Blok Timur atau RRC.

7. Manipol USDEK yang dibuat Presiden menjadi GBHN

Manipol USDEK (manifesto politik, undang-undang dasar, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia) dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1960. USDEK dibuat oleh Presiden Soekarno, sedangkan GBHN harusnya dibuat oleh MPR.

Penyalahgunaan makna demokrasi di masa lalu salah satunya yaitu "Demokrasi Terpimpin" di masa Orde Lama pada 1959 sampai 1966 yang melahirkan kepemimpinan absolut. Setelah periode tersebut, "Demokrasi Pancasila" di era Orde Baru juga mematikan partisipasi rakyat dan menjadikan Pancasila sebagai alat politik kekuasaan.

Kedua penyalahgunaan makna demokrasi di atas memunculkan keinginan publik di masa Reformasi untuk tidak melabeli demokrasi dengan atribut apapun.

Nah, jadi pada periode1959 sampai 1966 dikenal sebagai periode Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy). Semoga mudah dipahami, ya detikers!

Simak Video "Hari Lahir Pancasila, Apa Mereka Hafal Pancasila?"



(twu/pal)

Lihat Foto

//www.dpr.go.id/

Ilustrasi sejarah.

KOMPAS.com - Dalam buku Islam dan Politik: Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1965 [1996] karya Ahmad Syafii, Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai dengan UUD 1945.

Berikut beberapa soal UAS Sejarah Indonesia untuk kelas 12 beserta pembahasannya:

Soal 1: Jelaskan latar belakang konfrontasi Indonesia dan Malaysia!

Jawaban:

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 [2005] karya M.C Ricklefs, latar belakang konfrontasi Indonesia dan Malaysia,adalah:

  • Adanya rencana pembentukan Federasi Malaysia yang akan menggabungkan Malaya, Brunei, Sabah, dan Serawak dibawah persemakmuran Inggris.
  • Soekarno ingin menghapuskan segala jenis neo-imperialisme di kawasan Asia Tenggara.
  • Soekarno menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia dapat mengganggu kedaulatan NKRI.

Baca juga: Sejarah Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia

Soal 2: Jelaskan isi dari Trikora!

Jawaban: 

Konflik Indonesia dan Belanda kembali memanas dalam upaya perebutan Irian Barat. Pada 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Tiga Komando Rakyat [ Trikora]. Isi Trikora, yakni:

  • Gagalkan pembentukan negara boneka Papua
  • Kibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat
  • Bersiap untuk mobilisasi umum untuk menjaga kedaulatan NKRI

Soal 3: Sebutkan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959!

Jawaban

Jelaskan hubungan antara liberalisme dan utillitarianisme dengan perkembangan makna demokrasi.

Bagaimana peran mahasiswa dalam mengimplementasikan ketahanan nasional di iindonesia?.

Apakah sebagai generasi milenial kita memiliki tanggung jawab terhadap good citizenship.

Bagaimanakah cara kita untuk mengetahui ketahanan nasional pada suatu negara dapat dikatakan sudah baik atau belum? jelaskandan berikan contohnyatanya … !​.

Sebagai mahasiswa kontribusi apa saja yg telah klian berikan untuk negara indonesia?.

Jelaskan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap perubahan uu no. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan.

Tingkatan pengetahuan pancasila bagaimana? suatu pengetahuan deskriptif secara objektif,apa adanya,baik latarbelakang, rumusan, sifat,isi, bentuk dan … susunan.

Jelaskan upaya praktis yang dapat dilakukan aparatur pemerintah dalam mendukung perwujudan good governance !.

3. Apa yang anda pahami dengan declarasi djuanda ? dengan adanya deklarasi tersebut, apa konsekwensinya bagi negara indonesia ?.

Contoh korupsi transaktif [transactive corruption]; korupsi yang memeras [extortive corruption]; korupsi investif [investive corruption] korupsi perke … rabatan [nepotistic corruption] korupsi defensif [defensive corruption] korupsi otogenik [autogenic corruption] korupsi dukungan [supportive corruption].

Home > Pendidikan

Berikut Yang Bukan Termasuk Penyimpangan Pada Masa Demokrasi Terpimpin Adalah

√ Kuatnya peranan parlemen

Penjelasan :

Berikut beberapa penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin

1] Sistem kepartaian menjadi tidak jelas dan para pemimpin partai banyak yang dipenjarakan.

2] Peranan lemah, bahkan akhirnya dibubarkan oleh Presiden, kemudian pembentukan DPR-GR.

3] Jaminan HAM lemah.

4] Terjadi sentralisasi kekuasaan.

5] Terbatasnya peran pers. Kebijakan politik luar negeri memihak RRT [Blok Timur] yang kejadian

6] peristiwa Gerakan 30 September 1965 oleh PKI.

Pertanyaan Lainnya :

  • X adalah guru di salah satu SD favorit. X mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika X melapor pada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut anda yang seharusnya dilakukan si X adalah?
  • Panjang maksimal kuku dari ujung kuku yaitu?
  • Berikut ini adalah persamaan antara malaikat dengan Jin yaitu?
  • Air bermassa 200 gram bersuhu 300 C dicampur dengan 100 gram air mendidih dan bersuhu 900C [kalor jenis air = 1 kal/gr0C]. Suhu air campuran saat kesetimbangan termal adalah . [derajat celcius]?
  • Rony : Hengky, kembalikan bukuku !Hengky : Buku apa ? Aku tidak mengambil !Rony : Ah, Jangan Mengelak ![ Rio dan Yopi masuk kelas ] Rio : Rony, ini bukumu ?Hengky : Nah, aku tidak bohong kan ?Yopi : Jangan asal menuduh dong Rony : Maaf, ya teman-teman Hengky : Tidak apa-apa. Besok lagi jangan asal menuduh Latar tempat dalam kutipan drama diatas adalah?

Seperti apa penyimpangan demokrasi terpimpin yang terjadi terhadap pancasila dan UUD 1945? Yuk, cari tau jawabannya di artikel ini!

--

Pernahkah kamu mendengar tentang sistem demokrasi terpimpin? Sistem ini pernah diberlakukan oleh presiden pertama kita. Tahun 1959, Presiden Soekarno mengganti sistem demokrasi liberal dengan sistem demokrasi terpimpin, dan  berlaku sampai tahun 1965. Kalian harus tahu nih, ketika sistem ini diberlakukan, kekuasaan presiden menjadi sangat besar, dan cenderung mengarah ke otoriter. Sehingga, selama pelaksanaan sistem tersebut, terdapat penyimpangan demokrasi terpimpin.

Bung Hatta pernah mengatakan kalau konsep demokrasi terpimpin bertujuan baik. Namun cara-cara dan langkah yang diambil, terlihat menyimpang dan jauh dari tujuan awal. Pada faktanya, sistem demokrasi ini menyimpang dari UUD 1945 dan pancasila, salah satunya ketika Presiden Soekarno membubarkan DPR. Selain itu, ada tujuh penyimpangan lainnya yaitu:

1. Lembaga-lembaga negara mempunya inti Nasionalisme Agama Komunis [Nasakom]

2. Prosedur pembentukan MPRS 

Karena anggota MPRS diangkat oleh presiden. Seharusnya dipilih melalui pemilu.

3. Prosedur pembentukan DPAS 

Karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden. Padahal tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah.

Sampai poin ini kamu sudah paham, belum? Nah, sebelum lanjut ke poin berikutnya, kalau kamu ada yang mau ditanyakan, kamu bisa lho bertanya dulu di Roboguru! Tinggal foto soal yang mau kamu tanyakan, lalu triiingg! Roboguru akan menjawab pertanyaanmu dengan jawaban yang tepat!

4. Prosedur pembentukan DPRGR

Karena anggota DPRGR ditunjuk oleh presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden. Padahal kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan presiden.

5. Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN

Seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR.

6. Pengangkatan presiden seumur hidup

Karena tidak ada aturan tentang jabatan presiden seumur hidup. Menurut pasal 7 UUD 1945 [sebelum diamandemen], presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali.

7. Pembentukan MPRS

Presiden Soekarno membentuk sendiri MPRS melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Padahal, seharusnya MPRS dipilih melalui pemilihan umum [pemilu] yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, ketujuh penyimpangan itulah yang pernah dilakukan saat Soekarno memberlakukan sistem demokrasi terpimpin. Pemberlakuan sistem ini justru membuat pemerintahannya terkesan otoriter atas kebijakan-kebijakan yang dibuat olehnya. Selain penyimpangan terhadap pancasila dan UUD 1945, Soekarno juga membuat penyimpangan terhadap politik luar negeri.

Gimana kamu sampai di sini, sudah paham? Buat kamu yang ingin belajarnya jadi lebih seru bareng kakak Master Teacher terbaik se-Indonesia, bisa banget nih gabung di ruangbelajar dan temukan materi pelajaran menariknya lainnya.

Video yang berhubungan