Contoh kasus tindakan radikalisme di indonesia

Pegiat anti-radikalisme Haidar Alwi menyebut di Indonesia ada tiga macam radikalisme. Pertama, adalah radikalisme secara keyakinan. Menurut dia, radikalisme seperti itu ialah orang yang selalu menilai orang lain kafir.

Selain itu, dijelaskan Haidar, radikalisme semacam itu acap kali menilai bahwa seseorang akan masuk neraka kecuali kelompoknya.

"Radikalisme di Indonesia ada tiga macam. Satu radikal secara keyakinan, yang kerjaannya mengkafirkan semua. Semua (dituduh) kafir, semua (dianggap) masuk neraka kecuali kelompok dia," tutur Haidar dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Kamis (14/11).

Selanjutnya, radikalisme jenis kedua adalah secara tindakan. Dalam jenis tersebut, Haidar mencontohkan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Menurut pengamatannya, JAD adalah kelompok yang selalu menghalalkan segala cara, termasuk melakukan pembunuhan atas nama agama.

Home Nasional Hukum Kriminal

ANALISIS

CNN Indonesia

Senin, 29 Mar 2021 13:22 WIB

Contoh kasus tindakan radikalisme di indonesia

Polisi menyisir TKP ledakan di Gereja Katedral Makassar, Minggu (28/3). Kasus peledakan terus terjadi oleh pihak yang terkait dengan teroris yang ditindak sebelumnya. (Foto: AFP/IRVAN ABDULLAH)

Jakarta, CNN Indonesia --

Aksi bom bunuh diri terjadi di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3), dinilai memiliki motif dendam. Penindakan aparat yang diduga tak sesuai prosedur dan kegagalan program deradikalisasi pun disorot.

Sebelumnya, ledakan bom bunuh diri terjadi di sekitar Gereja Katolik Katedral Makassar, Minggu (28/3), pukul 10.28 WITA, di saat jemaat baru saja selesai melaksanakan Misa Minggu Palma.

Menurut polisi, terduga pelaku terdiri atas dua orang yang merupakan suami istri yang berboncengan sepeda motor dan ingin menerobos masuk ke dalam gereja.

Akibat insiden itu, 20 orang mengalami luka ringan hingga berat, termasuk petugas gereja dan jemaat.

Teror bom ini menambah panjang peristiwa yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan. Jika merujuk data yang dirilis Public Virtue Research Institute, dalam dua dekade terakhir, ada sembilan kasus ledakan bom yang terjadi sejak 2000.

Rinciannya, yakni Bom Bali I (2002), Bom JW Marriot (2003), Bom Bali II (2005), Bom Ritz Carlton (2009), Bom Masjid Az-Dzikra Cirebon (2011), Bom Sarinah (2016), Bom Mapolresta Solo (2016), Bom Kampung Melayu (2017), serta Bom Surabaya dan Sidoarjo (2018).

Di luar itu, ada bom Konsulat Jenderal Filipina di Indonesia, Menteng, Jakarta, pada 1 Agustus 2000; bom Bursa Efek Jakarta 13 September 2000; hingga bom malam Natal, 24 Desember 2000.

Selain teror bom, dalam beberapa tahun terakhir juga terjadi insiden penyerangan. Misalnya, penyerangan terhadap rombongan polisi di Karanganyar, Cemoro Kandang, Jawa Tengah, yang disebut dilakukan oleh residivis kasus teror.

Ada juga aksi pembantaian oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora, yang menewaskan empat orang warga Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan kasus di Gereja Katedral Makassar itu bermotif balas dendam.

"Contoh kasus Makassar ini aktual dan empiris. Pelakunya ini kan, kawan dari [pihak yang ditangkap] bulan Januari, orang yang namanya Adi atau inisial MR yang dieksekusi oleh Densus. Dua puluhan orang yang ditangkap, pada awal Januari lalu. Ini kan satu grup," ujar dia, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (29/3)

Ia pun menilai perlu ada evaluasi penanganan terorisme oleh Pemerintah. Menurut dia, terutama dalam sepuluh tahun terakhir, aksi terorisme di Indonesia bermotif dendam.

"Kenapa bisa melahirkan balas dendam? Maka ini butuh kesadaran pihak yang punya kewenangan dalam hal kontra terorisme untuk mengevaluasi langkah-langkah law enforcement (penegakan hukum) yang selama ini dilakukan," kata dia.

Dalam proses penegakan hukum terhadap aksi terorisme, ia mengatakan seharusnya aparat sebisa mungkin menghindari aksi-aksi koboi yang menyebabkan terduga pelaku tewas atau disiksa.

Pola seperti itu, menurutnya melahirkan dendam dan berimplikasi pada berulangnya aksi teror.

"Cara-cara law enforcement seperti ini melahirkan kemarahan dan dendam. Ini siklus kekerasan, yang enggak ada ujungnya kalau pola-pola ini kemudian tidak dievaluasi," ucap dia.

Alih-alih melakukan tembak mati kepada terduga pelaku, menurutnya, aparat seharusnya menyeret terduga pelaku itu ke pengadilan untuk diadili sesuai dengan tingkat kesalahan.

"Jadi penting sekali bahwa law enforcement perlu evaluasi. Langkah soft selama ini, non-kekerasan, iya selama ini bagus, kontra-ideologi. Tapi yang paling penting itu di law enforcement," ucap dia.

Contoh kasus tindakan radikalisme di indonesia
Infografis Kasus Terorisme Sepanjang 2019. (Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian)

Alat Ukur Deradikalisasi

Pengamat terorisme Al Chaidar menyoroti program deradikalisasi yang menurutnya tidak ilmiah dan tak serius dilaksanakan.

"Sudah banyak hasil review, asesmen, dan juga penelitian yang membuktikan bahwa program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah sekadar program ecek-ecek, tidak serius, karena memang tidak ada landasan teoritiknya untuk deradikalisasi itu," cetusnya.

Saat dihubungi beberapa waktu lalu, mantan narapidana teroris Sofyan Tsauri juga menyebut perlu ada instrumen yang bisa mengukur tingkat radikalisme seorang mantan narapidana kasus teroris (napiter) dalam program deradikalisasi.

"Harus betul-betul dibuat sebuah instrumen yang mengukur kadar radikalisme," ujar dia.

Selain itu, Sofyan menyebut perlu ada dana besar untuk mendukung pengawasan dan penanganan satu per satu mantan teroris itu. 

Sebab, sepengetahuan dirinya, potensi keterlibatan seorang eks teroris kembali dalam paham radikal rentan muncul ketika eks napiter dikembalikan ke masyarakat.

"Setiap tahunnya, masih banyak napiter yang keteter belum dapat dijangkau BNPT. Makanya, kalau dengan masuknya 600 orang itu, apakah kita punya dana? besar sekali enggak sedikit itu," ujarnya, saat menjawab wacana pemulangan ratusan eks ISIS.

Senada, Pengamat Terorisme Timur Tengah M Syauqiillah menyebut perlu ada instrumen atau alat ukur radikalisme seorang peserta deradikalisasi.

"Program deradikalisasi itu memang ada residivis, jadi sangat realtif soal keberhasilan," kata dia, beberapa waktu lalu.

"Pertanyaannya, apakah program deradikalisasi itu sudah memiliki alat ukur yang betul-betul ilmiah untuk bisa melihat derajat radikalisme seseorang?" tambah Sayuqillah.

Menurut dia, perlu kerja keras Pemerintah dalam mengumpulkan data tersebut. Misalnya, dengan melakukan peninjauan lapangan secara langsung. Pengenalan satu per satu orang itu pun jadi kewajiban.

"Bertemu satu per satu [menjadi penting] sehingga data yang dihasilkan komperhensif," ujar dia.

Contoh kasus tindakan radikalisme di indonesia
Insert Infografis Artikel ISIS. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Penguatan Lembaga

Chaidar melanjutkan perlu ada penguatan lembaga lewat penambahan anggaran dan kewenangan berdasarkan jenis terorisme yang cocok ditangani institusi terkait.

Menurutnya, ada dua jenis terorisme; teroris tanzim, yang dalam melakukan aksi kejahatannya bersifat dinamis atau mobile; dan teroris tamkin, yang melakukan serangan di teritorial tertentu.

Polri, kata dia, mesti dikuatkan untuk menangani teroris yang disebutnya dengan teroris tanzim. Sementara TNI, untuk menangani teroris tankim.

"Tanzim yang mobile, itu bisa ditangani oleh polisi, seperti JAT, JI, JAD, JAK. Tapi kalau MIT, OPM itu harus ditangani militer, karena itukan terorisme teritorial dan organik, jadi enggak bisa ditangani oleh polisi," tuturnya.

"Itu udah tempur dia. Walaupun polisi juga punya Brimob dan sebagainya. Tapi tidak untuk tempur di hutan kan," tandas Chaidar.

(yoa/mjo/arh)

Saksikan Video di Bawah Ini:

Contoh kasus tindakan radikalisme di indonesia

 Sejarah Radikalisme

Pada awal penyebaran Islam di Nusantara oleh para wali songo, situasi damai dan kondisi toleran terjadi melalui interaksi keragaman budaya kehidupan lokal, bahkan pada masanya islam dapat hidup damai berdampingan dengan umat lain dan kepercayaan lain (Asrori 2015). Pada masa pasca kemerdekaan RI separatisme mengatasnamakan Islam mulai terlihat melalui gerakan pemberontakan yang terjadi seperti Kartosuwiryo tahun 1950 dengan nama DI/TII. Belakangan ini karena faktor kontigensi yang ada bermunculanlah sekte, aliran, dan mazhab baru yang mengatasnamakan Islam berkembang pesat sesuai dengan latar belakang kebudayaan dan kondisi lingkungan pendukung didaerah penganutnya (Asrori 2015). Pasca reformasi 98 yang ditandai dengan bebasnya filter demokrasi dan kebebasan berpendapat lebih didahulukan dibanding penegakan hukum, maka radikalisme telah menjadi lahan subur ditandai munculnya kelompok paham baru termasuk paham agama mengatasnamakan Islam radikal.

Paham radikalisme dikalangan umat beragama islam seringkali disamakan dengan paham keagamaan padahal berbeda konteks dan tujuan dari apa yang diajarkan islam, pencetus radikalisme lahir dari berbagai kontigensi, mulai dari permasalahan ekonomi, kondisi politik, ketidakadlian sosial dan hukum dan isu marjinal pada kehidupan masyarakat. Pola organisasi paham radikal bervariatif mulai dari gerakan moral ideologi hingga militan bergaya militer. Organisasi ini memiliki tujuannya, tetapi yang menjadi penyamaan tujuan adalah mengganti kekuasaan negara dengan cara menggulingkan pemerintahan dan politik yang sah.

Menurut Hanafi (2000) kegagalan Marxisme ketika berpartisipasi dalam perjuangan politik didunia Islam turut mendorong munculnya radikalisme dalam dunia Islam. Marxisme telah memberikan kontribusi dalam sektor industrialisasi dan gerakan pembebasan beberapa negara muslim dari kolonialisme (Hanafi 2000). Namun, marxisme memiliki keterbatasan tidak mampu menyentuh hati masyarakat dan terlanjur diaplikasikan tanpa proses adaptasi dengan lingkungan masyarakat Muslim. Model kolonialisme baru dan agresi negara barat disejumlah negara Muslim ikut menjadi faktor eksternal bagi kemunculan kembali radikalisme diera milenium (Masduki 2013). Kalangan Islam yang merasa terancam oleh ekspansi militer asing seperti zionisme dan kolonialisme gaya baru merasa perlu melakukan perlawanan dengan bermodalkan spirit perjuangan jihad yang diambil dari tradisi pemikiran Islam (Masduki 2013).

Pengertian Radikalisme

Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan (Ariwidodo, 2017). Radikalisme menurut Kartodirdjo (1985) dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Studi ilmu sosial mengartikan radikalisme sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya (Rubaidi 2007) (Hasani & Napospos 2010). Hafid (2020) menjelaskan bahwa gerakan radikalisme adalah sikap atau semangat yang membawa pada tindakan bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan yang mapan dengan menggantinya dengan gagasan atau pemahaman baru. Gerakan perubahan kadang disertai dengan tindak kekerasan (Hafid 2020). Bila dilihat dari pemahaman agama, gerakan radikalisme agama dapat dimaknai sebagai gerakan berpandangan kolot dan jumud serta kaku aturan, menggunakan kekerasan atau memaksakan pendapat tentang pandangan keagamaan, serta menganggap hanya pemahaman agamanya saja yang benar dan paling sesuai Al-Qur’an dan hadis (Hafid 2020).

Permasalahan radikalisme Islam di Indonesia makin mengakar menjadi besar karena pendukungnya makin meningkat (Asrori 2015), akibat konstelasi politik, lambat laun konsep radikalisme di Indonesia berbeda tujuan serta tidak mempunyai pola yang seragam. Paham radikalisme di Indonesia ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syari’at Islam tanpa keharusan mendirikan negara Islam, namun ada pula paham yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia. Selain itu paham ini memperjuangkan berdirinya paham kekhalifahan yang salah arti dengan menggunakan pola organisasi beragam (Turmudi 2005).

Ciri Radikalisme

Kelompok radikal memiliki ciri yang hampir sama dalam berhubungan dengan lingkungannya maupun dengan diri sendiri, disebutkan oleh Masduki (2013) antara lain (1) Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. Klaim kebenaran selalu muncul seakan-akan kelompok ini adalah orang suci yang tak pernah melakukan kesalahan ma’sum padahal hanya manusia biasa, sementara kebenaran oleh manusia bersifat relatif dan hanya Allah yang tahu kebenaran absolut. (2) Radikalisme mempersulit tata cara Islam yang dianut, bahwa sejatinya ajaran islam bersifat samhah atau toleran dengan menganggap perilaku, hukum dan ibadah. Memahami hukum sunnah seakan-akan wajib dan yang makruh seakan-akan haram atau sebaliknya. Radikalisme dicirikan dengan perilaku beragama yang lebih memprioritaskan persoalan-persoalan sekunder dan mengesampingkan yang primer. (3) Kelompok radikal bersikap berlebihan dalam menjalankan ritual agama yang tidak pada tempatnya. Dalam berdakwah mereka mengesampingkan metode “Bi al-hikmah” seperti yang digunakan oleh Nabi SAW, sehingga dakwah yang dilakukan justru membuat umat Islam yang masih awam merasa ketakutan dan keberatan. (4)  Mutlak dalam berinteraksi, keras dalam berbicara terutama terkait apa yang diyakininya dan emosional dalam berdakwah atau menyampaikan pendapat.

Karakteristik seperti ini sangat bertolak belakang dengan kesantunan dan kelembutan bagaimana Nabi ketika menyampaikan suatu wahyu. (5) Kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada orang lain diluar golongannya yang tidak sepaham. Mereka senantiasa memandang orang lain hanya dari aspek negatif dan mengabaikan aspek positifnya walaupun berdampak baik. (6) Paham dari kelompok ini mudah mengkafirkan atau memberi label takfiri orang atau kelompok lain yang berbeda pendapat. Pada masa lampau sikap seperti ini identik dengan golongan Khawarij, kemudian pada masa kontemporer identik dengan istilah “Jamaah Takfir wa Bid’ah” dan kelompok puritan. Kelompok ini mengkafirkan orang lain yang berbuat maksiat, mengkafirkan pemerintah demokratis, mengkafirkan rakyat yang menjalankan penerapan demokrasi, mengkafirkan umat Islam di Indonesia yang menjunjung tradisi lokal, dan mengkafirkan semua orang bahkan kelompok yang berbeda pandangan dengan mereka, sebab mereka yakin bahwa pendapat mereka adalah pendapat yang paling benar yang sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya.

Penyebab Kemunculan Radikalisme

Paham radikalisme berkembang di Indonesia disebabkan tiga faktor utama (Khammami 2002). Faktor pertama adalah perkembangan global bahwa kelompok radikal menjadikan situasi di Timur Tengah sebagai inspirasi untuk mengangkat senjata dan aksi teror atas dasar penderitaan sesama muslim. Kondisi di Afghanistan, pencaplokan Palestina oleh Zionis, Irak, Yaman, Syiria, dan seterusnya dipandang sebagai campur tangan kerjasama Amerika Israel dengan bantuan blok pendukungnya (Khammami 2002). Adapun faktor kedua adalah terkait dengan kian tersebar luasnya paham Wahabisme yang mengagungkan budaya Islam ala Arab yang konservatif (Khammami 2002). Wahabisme dianggap bukan sekadar aliran, pemikiran, atau ideologi, melainkan mentalitas yang membuat batas kelompok yang sempit dari kaum muslimin sendiri, sehingga dengan mudah mereka mengatakan diluar kelompok mereka yang berbeda sikap, pandangan dan pemikiran adalah kafir, musuh, dan wajib diperangi. Faktor ketiga adalah karena kemiskinan atau keadilan sosial. Kondisi ini tidak berpengaruh langsung terhadap merebaknya aksi radikalisme, namun perasaan termarjinalkan adalah hal utama yang kemungkinan membuat keterkaitan kuat antara kemiskinan yang terjadi dan laten radikalisme. Situasi seperti itu menjadi persemaian subur bagi radikalisme dan terorisme (Khammami 2002).

Radikalisme muncul di Indonesia disebabkan perubahan tatanan sosial dan politik (Asrori 2015) yang tidak sepaham dengan kelompok radikalis. Ideologi baru yang dianut lebih keras dan tidak mengenal toleransi, sebab banyak dipengaruhi oleh mazhab pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi yang saat ini menjadi ideologi resmi pemerintah Arab Saudi (Asrori 2015). Menurut Al-Qardawi (1986). Menjelaskan kemunculan radikalisme atau gerakan “al-tatharruf” disebabkan oleh (1) Pengetahuan agama yang parsial bahkan melalui proses belajar yang doktriner pada kalangan pelajar atau mahasiswa dari sekolah atau perguruan tinggi berlatar belakang umum (2) Literal dalam memahami konsep agama sehingga kalangan radikal hanya memahami Islam dari perspektif subjektif saja tetapi dan minim wawasan tentang esensi agama (3) Berlebihan dalam mengharamkan banyak hal yang memberatkan umat (4) Lemah dalam wawasan sejarah dan sosiologi sehingga fatwa paham radikalis sering bertentangan dengan kemaslahatan umat, akal sehat,dan semangat zaman (5) Radikalisme muncul sebagai reaksi terhadap bentuk yang dianggap radikalisme yang lain seperti sikap radikal kaum sekular yang menolak agama. (6) Perlawanan terhadap ketidakadilan perlakuan sosial, ekonomi, hukum dan politik ditengah masyarakat.

Radikalisme muncul dari respon rasa frustasi dan pemberontakan terhadap ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh lemah dan mandulnya kinerja lembaga hukum (Al-Qardqwi 1986). Lembaga hukum di Indonesia yang masih carut marut, tebang pilih dalam penanganan kasus, putusan pengadilan dalam menjatuhkan vonis hukum yang tidak adil, serta keberpihakan hukum dapat menjadi stimulus penyebab paham radikalisme berkembang. Kegagalan pemerintah dalam menegakkan keadilan akhirnya direspon oleh kalangan radikal dengan tuntutan penerapan syari’at Islam Al-Qardqwi (1986). Dengan harapan, bila menerapkan aturan syari’at kelompok yang merasa terzalimi ini akan mampu menegakkan keadilan, namun tuntutan penerapan syariah pasti diabaikan oleh negara terutama Indonesia karena tidak sesuai dengan paham bernegara, sehingga mereka frustasi dan akhirnya memilih cara kekerasan dalam menyampaikan tujuannya (Al-Qardqwi 1986).

Menurut Khammami (2002), kemunculan radikalisme dari sisi agama disebabkan karena dua faktor yaitu faktor internal dari dalam umat Islam karena adanya penyimpangan norma agama dengan pemahaman agama yang totalistik sempit dan formalistik yang bersikap kaku dalam memahami konsep agama. Paham ini memandang agama dari satu arah yaitu tekstual, tanpa melihat dari sumber lain. Faktor kedua berasal dari kondisi eksternal diluar umat Islam yang menjadi pendukung untuk melakukan penerapan syari`at Islam dalam sendi-sendi kehidupan (Kammami 2002).

Usaha Deradikalisasi Radikalisme

Paham radikal akan berkembang ditengah masyarakat ketika ketidakadilan sosial dan hukum, kondisi kemiskinan serta penyimpangan paham islam yang sempit, maka dibutuhkan keterlibatan semua pihak dari pemangku kepentingan masyarakat dan pemerintahan negara Indonesia. Negara diharapkan hadir secara cepat dan tanggap dalam meredam konflik atas nama agama dan SARA sekaligus memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat (Hafid 2020). Negara melalui perangkat aparaturnya wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebenar-benarnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dari sisi perlakuan hukum, pelayanan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan segenap warga negara. Pembinaan mental dan spiritual generasi muda di lembaga pendidikan formal maupun nonformal agar terhindar dari paham radikal (Hafid 2020).

Al-Qardhawi (1986) menjelaskan terdapat solusi untuk mengatasi masalah radikalisme (1) Menghormati aspirasi kalangan Islamis radikalis melalui cara-cara yang dialogis dan demokratis (2) memperlakukan mereka secara manusiawi dan penuh persaudaraan (3) Tidak melawan mereka dengan sikap yang sama ekstrem dan radikal, keduanya harus ditarik ke posisi moderat agar berbagai kepentingan dapat dikompromikan (4) Masyarakat diberikan kebebasan berpikir agar terwujud dialog sehat dan saling mengkritik yang konstruktif sehingga berdampak empatik antar aliran (5) Menjauhi sikap saling mengkafirkan dan tidak membalas pengkafiran dengan pengkafiran (6) Mempelajari agama secara benar sesuai dengan metode yang sudah ditentukan oleh para ulama Islam dan mendalami esensi agama agar menjadi Muslim yang bijaksana tidak hanya literasi tanpa bimbingan. (7) Tidak menjadi seorang Islam secara parsial dan reduktif dengan mempelajari esensi tujuan syariat maq-a.sid syar-iah.

Masduqi (2013) menyarankan agar Pendidikan pengajaran agama Islam yang terinfiltrasi oleh paham radikal perlu dilakukan reorientasi ke arah yang sesuai dengan spirit Islam yang mengajarkan saling menghargai dan persaudaraan. Perencanaan tentang konsep pendidikan Islam yang seimbang dengan penerapan  prisnsip “Hablum minallah-hablum minannas” toleran, inklusif, humanis dan multikulturalis yang mengajarkan kasih saying sesama makhluk ciptaan Tuhan, kesantunan, menghornati orang lain, dan kerukunan harus dimulai sejak pendidikan dasar, sehingga dimasa mendatang pastinya dapat mendorong terwujudnya keharmonisan dalam bernegara.

Daftar Pustaka

Al-Qardhawi, S., Y. (1986). Al-Shahwah al-Islamiyah bayn al-Juhud wa al-attarruf. Bank al-Taqwa. Cairo.

Ariwidodo, E. (2017) Shifting Paradigm of Modern Islam Fundamentalism as Islamized Space Autonomy in Indonesia, Kars Journal of Social and Islamic Culture, 249-283.

Asrori, A. (2015) Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas. Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. (2), 253-268. 5.

Hafid, W. (2020) Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Gerakan Radikal). Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI 1(1). 31-46.

Hanafi, H. (2000). Islam in the Modern World: Tradition, Revolution and Culture. Dar Kebaa Bookshop. Cairo.

Hasani, I. & Naipospos, B. T. (2010). Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat:Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan. Pustaka Masyarakat, Jakarta.

Kartodirdjo, S. (1985). Ratu Adil. Sinar Harapan, Jakarta.

Khammami, Z. (2002). Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia. Teraju. Jakarta.

Masduqi, I. (2013) Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren. Jurnal Pendidikan Islam 2(1). 1-20.

Rubaidi, A. (2007). Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia. Logung Pustaka.

Turmudi, E. (2005). Islam dan Radikalisme di Indonesia, Jakarta:LIPI Press.