Buku panduan surat menyurat pdf

BAB III PENYUSUNAN NASKAH DINAS

BAB III PENYUSUNAN NASKAH DINAS A. Persyaratan Penyusunan Setiap naskah dinas harus merupakan kebulatan pikiran yang jelas, padat, dan meyakinkan dalam susunan yang sistematis. Dalam penyusunannya perlu

Table of Contents Show

BAB III PENYUSUNAN NASKAH DINAS
-5- BAB I PENDAHULUAN
- 1 - FORMAT NASKAH DINAS
BAB II JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BAB I PENDAHULUAN. D. Asas...
Prosedur Penanganan Surat Masuk
PUSKESMAS RAWAT INAF SINDANGBARANG
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA
ADMINISTRASI PERKANTORAN
TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH DINAS
L. SURAT PERINTAH TUGAS
2012, No BAB I PENDAHULUAN
BAB III PENATAAN NASKAH DINAS
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN
2013, No.568 6
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
R E P U B L I K I A I N D O N E S
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
ARSIP UNIVERSITAS AIRLANGGA
BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS
Syarat Penyusunan Tata naskah Dinas adalah?
Pengertian tata naskah dinas menurut para ahli?
Apa itu naskah dinas khusus?
Fungsi dari tata naskah dinas?

Lebih terperinci

-5- BAB I PENDAHULUAN

-5- LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BAB I PENDAHULUAN A. Latar

Lebih terperinci

- 1 - FORMAT NASKAH DINAS

- 1 - LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 07/PRT/M/2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT FORMAT NASKAH DINAS Jenis naskah

Lebih terperinci

BAB II JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

A. Naskah Dinas Arahan BAB II JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan

Lebih terperinci

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1622, 2014 KEMEN KKP. Tata Naskah Dinas. Pedoman. Pencabutan. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52/PERMEN-KP/2014 TENTANG PEDOMAN UMUM

Lebih terperinci

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1360, 2012 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN. Tata Naskah Dinas. Pedoman. PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. D. Asas...

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan yang seragam di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, akan sangat mendukung kelancaran administrasi, komunikasi,

Lebih terperinci

Prosedur Penanganan Surat Masuk

KEARSIPAN Prosedur Penanganan Surat Masuk 1. Penerimaan Surat Semua surat yang masuk diterima dan dikumpulkan pada suatu bagian atau petugas tertentu. Kemudian diteliti alamatnya satu persatu apakah alamatnya

Lebih terperinci

PUSKESMAS RAWAT INAF SINDANGBARANG

PEDOMAN TATA NASKAH DI LINGKUNGAN PUSKESMAS RAWAT INAF SINDANGBARANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIANJUR PUSKESMAS RAWAT INAF SINDANGBARANG Jalan Raya Sindangbarang Cidaun Km.01 Desa Saganten Kecamatan Sindangbarang

Lebih terperinci

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

1 Nomor : 78 BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA (Berita Resmi Kota Yogyakarta) Tahun 2007 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 70 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN SURAT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH

Lebih terperinci

ADMINISTRASI PERKANTORAN

MODUL MATERI UJIAN DINAS TK.I DAN UJIAN PENYESUAIAN KEPANGKATAN (UPK) PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BADAN POM RI ADMINISTRASI PERKANTORAN 2014 Administrasi Perkantoran 1 BAB I PENDAHULUAN A. Deskripsi Singkat

Lebih terperinci

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH DINAS

LAMPIRAN I PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH DINAS BAB I PENDAHULUAN

Lebih terperinci

L. SURAT PERINTAH TUGAS

L. SURAT PERINTAH TUGAS 1. Pengertian Surat Perintah Tugas adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lebih terperinci

2012, No BAB I PENDAHULUAN

2012, No.449 4 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BAB I PENDAHULUAN

Lebih terperinci

2014, No

2014, No.248 4 LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Lebih terperinci

BAB III PENATAAN NASKAH DINAS

BAB III PENATAAN NASKAH DINAS A. Petunjuk Umum 1. Setiap naskah dinas harus disusun atau ditata secara cermat dan mencerminkan suatu kebulatan pikiran yang lengkap dan akurat, terang dan jelas, singkat

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 4.1 Analisis Sistem Analisa dokumen yang menggambarkan bagaimana, dan untuk apa saja dokumendokumen itu digunakan dalamanalisis Sistem Informasi Penyedia Informasi Naskah

Lebih terperinci

2013, No.568 6

2013, No.568 6 LAMPIRAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. BAB I PENDAHULUAN A. Latar

Lebih terperinci

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.253, 2012 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Tata Naskah Dinas. BNN. Administrasi. PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI

Lebih terperinci

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.90, 2014 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENSOS. Tata Naskah Dinas. Pelaksanaan. Petunjuk. Pencabutan. PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

Lebih terperinci

R E P U B L I K I A I N D O N E S

MENTERI NEGARA R E P U B L I K I A I N D O N E S Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... PERATURAN MENTERI NEGARA NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS... i ii LAMPIRAN PERATURAN

Lebih terperinci

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

Lebih terperinci

ARSIP UNIVERSITAS AIRLANGGA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

Lebih terperinci

BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASURUAN,

Lebih terperinci

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Peranan Sekretaris Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo adalah melakukan beberapa kegiatan kesekretariatan yang akan dijelaskan

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 11 PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TANGGAL : 1 AGUSTUS 2011 NOMOR : 11 TAHUN 2011 TENTANG : TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI Sekretariat

Lebih terperinci

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR : 90 TAHUN 2011 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA A. PERATURAN DAERAH 1. Pengertian BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS Peraturan

Lebih terperinci

Syarat Penyusunan Tata naskah Dinas adalah?

Syarat Penyusunan Naskah Dinas harus dengan Ketelitian, Kejelasan, Logis dan Singkat, Pembakuan. Naskah Dinas menggunakan jenis huruf ARIAL dengan ukuran 11 atau 12, dan Naskah Dinas pengaturan Bookman Old Style (sesuai UU no.12 tahun 2011 tentang pembentukan PERPU).

Pengertian tata naskah dinas menurut para ahli?

Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis dan format, teknik penyusunan, kewenangan penandatanganan serta pengamanan Naskah Dinas yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Apa itu naskah dinas khusus?

7. Naskah dinas khusus adalah naskah dinas dengan format dan keabsahan yang diatur secara khusus untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi dari tata naskah dinas?

Selain itu, rahma juga menjelaskan fungsi utama naskah dinas yaitu sebagai alat komunikasi tulis, pedoman dalam bertugas, alat bukti tertulis, sarana pengingat, cermin profesionalisme serta kualitas lembaga dan asas keamanan.