Berikan contoh lima negara yang masuk kawasan Asia Tenggara Maritim beserta ibukotanya

KONTAN.CO.ID - Situasi konflik antara China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan semakin memanas. Konflik tersebut turut membawa dampak yang luar biasa untuk negara-negara di sekitar Laut China Selatan, termasuk ASEAN atau Asia Tenggara. Sebab, negara-negara ASEAN juga punya klaim di perairan itu. Dikutip dari pemberitaan Kontan, bahkan pada Selasa (28/7), Vietnam menandatangani perjanjian pinjaman dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar 36,63 miliar yen (US$ 348,2 juta) untuk membangun enam kapal patroli di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan. Sebenarnya, Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama 10 negara di Asia Tenggara. Mengutip laman resmi Sekretariat Nasional ASEAN, bicara sejarah, organisasi kawasan ini terbentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara pendiri ASEAN. Yakni, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. 10 negara ASEAN, berdasarkan tanggal menjadi anggota, adalah Indonesia (8 Agustus 1967), Malaysia (8 Agustus 1967), Singapura (8 Agustus 1967), Thailand (8 Agustus 1967), Filipina (8 Agustus 1967), Brunei Darussalam (8 Januari 1984), Vietnam (28 Juli 1995), Laos (23 Juli 1997), Myanmar (23 Juli 1997), dan Kamboja (30 April 1999). Baca Juga: Mengenal lima negara pendiri ASEAN, termasuk Indonesia Profil 10 negara anggota ASEAN 1. Brunei Darussalam Negara yang dipimpin oleh Sultan ini merayakan hari kemerdekaannya setiap 23 Februari. Beribu kota di Bandar Seri Begawan, Brunei menggunakan Bahasa Melayu, Inggris, dan Mandarin sebagai bahasa resminya. Negara ini berpenduduk 423.196 jiwa dengan mata uang Dollar Brunei. Sementara jumlah PDB per kapitanya mencapai US$ 27.561 pada 2017 dan memiliki luas wilayah 5.765 km persegi. 2. Kamboja Kepala negara Kamboja adalah Raja sementara kepala pemerintahannya yakni Perdana Menteri. Ibu kota negara dengan luas wilayah 181.035 km persegi ini adalah Phnom Penh. Negara berpenduduk 15,76 juta jiwa ini merayakan hari kemerdekaan pada 9 November. Selain itu, negara ini memiliki PDB sebanyak US$ 20,9 miliar pada 2017 dan menggunakan Riel (KHR) sebagai mata uang resmi. 3. Indonesia Indonesia memiliki kepala negara dan kepala pemerintahan yang sama yakni Presiden. Negara yang beribu kota di Jakarta ini merayakan hari kemerdekaannya setiap 17 Agustus. Bahasa resmi yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dengan Rupiah sebagai mata uangnya. Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dengan luas wilayah 1,9 juta meter persegi dan 261,1 juta penduduk. Total PDB Indonesia mencapai US$ 1.015 pada 2017. Baca Juga: Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan menerapkan kembali hukuman suntik mati

KONTAN.CO.ID - Kata ASEAN belakangan muncul ke permukaan, seiring ketegangan di kawasan Laut China Selatan antara Amerika Serikat (AS) dan China. Sebab, negara-negara ASEAN juga punya klaim di perairan itu. Bicara sejarah, ASEAN terbentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara pendiri ASEAN. Yakni, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Mengutip laman resmi Sekretariat Nasional ASEAN, Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama 10 negara di Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN, berdasarkan tanggal menjadi anggota, adalah Indonesia (8 Agustus 1967), Malaysia (8 Agustus 1967), Singapura (8 Agustus 1967), Thailand (8 Agustus 1967), Filipina (8 Agustus 1967), Brunei Darussalam (8 Januari 1984), Vietnam (28 Juli 1995), Laos (23 Juli 1997), Myanmar (23 Juli 1997), dan Kamboja (30 April 1999). Baca Juga: Akhirnya! China mau berunding soal kode etik Laut China Selatan dengan ASEAN Lantas, apa yang melatarbelakangi pendirian ASEAN? Sejarah berdirinya ASEAN ASEAN berdiri karena keinginan kuat dari para pendirinya untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an berhadapan dengan situasi rawan konflik. Misalnya, perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antarnegara di kawasan. Kalau ini dibiarkan, jelas bisa mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Tujuan pembentukan ASEAN Tujuan pembentukan ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah untuk: Baca Juga: Jokowi ajak negara ASEAN perkuat kerja sama kawasan

Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan. Ini untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini, serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
Saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan admistrasi.
Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internsional. Juga, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka.
Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara.
Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa. Dan, untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri.

Baca Juga: Para pemimpin ASEAN kecam Beijing, 2 kapal induk AS latihan tempur di Laut Filipina Profil 10 negara anggota ASEAN

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) didirikan pada tahun 1967 dan terdiri dari 10 negara anggota, yaitu: Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Tujuan ASEAN tidak sebatas menjaga stabilitas kawasan, melainkan juga lebih dari itu menjalankan integrasi ekonomi serta dalam memperbaiki daya saing regional.

Kepemimpinan ASEAN digilir setiap tahun sekali antara tiap negara anggota. Pada tahun 2023, Indonesia akan kembali menjadi Ketua ASEAN.

ASEAN telah mendirikan sebuah kawasan perdagangan bebas bernama ASEAN Free Trade Area (AFTA) melalui pengurangan tarif bertahap. Perjanjian AFTA telah mulai diberlakukan pada 1 Januari 2003. Kawasan perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN (ASEAN-6) yang menandatangani Deklarasi Singapura pada 1992 secara luas telah berlaku sejak 2010. Empat negara anggota yang bergabung setelahnya – Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997), dan Kamboja (1995) – diberikan masa transisi hingga 2015 untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut. Dengan berlakunya AFTA secara hampir menyeluruh, perdagangan dalam ASEAN telah terbebas dari hambatan tarif. Namun demikian, penghapusan hambatan non-tarif telah berjalan dengan lebih lamban.

Piagam ASEAN:

Piagam ASEAN yang berlaku sejak 15 Desember 2008 memberikan tambahan impuls bagi kerja sama ASEAN, terutama dalam bidang politik dan keamanan, namun juga kebudayaan dan kemasyarakatan. Piagam ini menjadi pondasi bagi pembangunan masyarakat ASEAN lebih lanjut dan memberikannya kedudukan hukum. Selain itu, piagam ini mengandung pengakuan negara-negara ASEAN terhadap supremasi hukum, demokrasi, dan tata pemerintahan yang baik. Penetapan Komite Perwakilan Tetap Negara-Negara ASEAN di Sekretariat ASEAN yang berkedudukan di Jakarta adalah kemajuan berarti dalam menciptakan kerja sama terlembaga yang lebih baik.

Deklarasi HAM ASEAN (AHRD):

Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration – AHRD) yang diadopsi pada November 2012, tepatnya di saat berlangsungnya KTT ASEAN ke-21. Dengan demikian, ASEAN telah memiliki sebuah instrumen regional bagi perlindungan HAM, walau dokumen yang bersifat tidak mengikat ini telah dikritik sebagian pihak yang menganggapnya terlalu lemah.

Saat ini, lebih dari 90 negara telah mengutus Duta Besar untuk ASEAN. Duta Besar Jerman untuk ASEAN, Ina Lepel, juga terakreditasi sebagai Duta Besar untuk Indonesia.

Pemerintahan Jerman memberikan penekanan khusus terhadap hubungan panjang dan era tantara Jerman dan ASEAN, serta mendukung pengembangan dan penguatan hubungan ASEAN dan Uni Eropa (EU) lebih lanjut. Selama Kepresidenan Jerman dalam Dewan Uni Eropa pada 2007, kedua kawasan sepakat untuk memperdalam hubungan secara substantif melalui Deklarasi Nuremberg.

Sejak 2016, Jerman mengemban status sebagai Mitra Pembangunan ASEAN. Portfolio proyek dan program bersama yang panjang dibahas secara rutin setiap tahun dalam pertemuan resmi antara seluruh perwakilan negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, dan Duta Besar Jerman untuk ASEAN dan didesignasi untuk Timor-Leste.

Uni Eropa sendiri merupakan salah satu mitra terpenting bagi ASEAN. EU dan ASEAN telah menjalin sebuah hubungan Kemitraan Dialog bahkan sejak 1977. Pada Juli 2014, Uni Eropa dan ASEAN sepakat untuk meningkatkan hubungannya menjadi sebuah kemitraan strategis, menjadikan Uni Eropa salah satu mitra terpenting ASEAN.

Jerman mendukung proses integrasi kawasan yang berlangsung di Asia Tenggara dan oleh karena itu mendukung penguatan institusi-institusi ASEAN.