Bank sentral berwenang menerbitkan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara

“Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari.”

Otoritas Jasa Keuangan

“Uang kertas, uang logam, komemoratif koin, dan uang kertas komemoratif yang dikeluarkan oleh bank sentral yang menjadi alat pembayaran yang sah di suatu negara (real money).“

Bank Indonesia

Uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan transaksi jual-beli sehari-hari. Ada juga yang mendefinisikan uang kartal sebagai jenis uang yang berbentuk kertas maupun logam yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Sesuai dengan UU Pokok Bank Sentral No. 13 Tahun 1968 pasal 26 ayat 1, Bank Indonesia (BI) merupakan satu-satunya pihak yang memiliki hak (hak oktroi) untuk menerbitkan uang kertas dan uang logam di Indonesia. Dalam Di dalam UU Pokok Bank Indonesia No. 11 Tahun 1953, terdapat dua macam uang kartal dengan karakteristik tertentu, yaitu:

• Uang Negara: uang diterbitkan oleh pemerintah dan terbuat dari bahan plastik.
• Uang Bank: uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral berupa uang kertas dan logam.

1. Uang kertas: uang kertas adalah uang yang terbuat dari bahan kertas khusus di mana di dalamnya tertera gambar dan cap khusus, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.
2. Uang logam: uang yang terbuat dari bahan emas atau perak yang dibentuk sedemikian rupa. Uang logam memiliki dua macam nilai, yaitu; nilai intrinsik (nilai bahan untuk membuat uang logam), dan nilai tukar (besarnya nilai atau kemampuan uang untuk ditukarkan dengan suatu barang).

1. Jenis uang ini hanya dapat diterbitkan oleh Bank Indonesia.
2. Uang yang diterbitkan adalah dalam bentuk uang kertas dan uang logam.
3. Penggunaan jenis uang ini dijamin oleh undang-undang.
4. Uang ini wajib digunakan sebagai alat tukar yang sah untuk kegiatan transaksi jual-beli sehari-hari di masyarakat.

1 Sebutkan dan jelaskan prinsp-prinsip Rochdale yang menjadi prinsip dasar bagi banyak koperasi didunia 2 Terangkan dan jelaskan perkembangan koperasi … pada masa era Reformasi! 3 Jelaskan 4 (empat) definisi koperasi! 4 Jelaskan prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Jawaban sudah ready sesuai dengan BMP minat hubungin langsung ke wa 0856 6482 9692

1. Suatu saham memiliki harga saat ini sebesar Rp500.000,-, diharapkan memberikan dividen Rp200.000,- pada tahun depan, dan tahun depan diperkirakan … harganya Rp550.000,-. Berapakah tingkat keuntungan yang diharapkan akan diperoleh? @JOKISARNAJA.ID

2 Menghitung biaya administrasi kepabeanan impor PT CJDW di Jakarta menerima pemberitahuan kedatangan barang impor dari Vendor di Jepang dengan rici … an seperti berikut: Ketentuan bea masuk sepeda atau barang impor lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Setiap barang impor yang bernilai US$3 atau lebih dikenakan bea masuk sebesar 7,5 persen dari harga jual. Lalu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor sebesar 10 persen. Berdasarkan keterangan di atas, hitunglah biaya yang harus dikeluarkan oleh PT CJDW untuk mengurus administrasi kepabeanan impor! @JOKISARNAJA.ID

1. PT TMG telah menerima pemberitahuan kedatangan barang dari perusahaan pelayaran. PT. TMG adalah perusahaan produsen sepatu olehraga yang berorient … asi ekspor. Untuk memproduksi sepatu tersebut, perusahaan harus menggunakan beberapa bahan baku yang diimpor dari vendor di Hongkong yang telah ditunjuk oleh bayer produk sepatu. Terkait dengan impor barang untuk bahan baku produk berorientasi ekspor, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif yang berupa pembebasan bea masuk impor untuk bahan baku produk-produk berorientasi ekspor tersebut. Berdasarkan kepada latarbelakang di atas cobalah tentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh PT TMG untuk memproses administrasi kepabeanan impor tersebut ! @JOKISARNAJA.ID

3. Palembang - Postingan salah satu pengguna akun media sosial (medsos) Facebook di grup info lowongan kerja (lowker) Palembang, Sumatera Selatan (Su … msel) tentang pengalaman kerjanya, kini menjadi viral. Akun medsos Facebook dengan nama Marasya tersebut, menuliskan kisahnya yang menjadi karyawan magang selama dua hari di salah satu stand cemilan di Mall Palembang, pada hari Selasa, 3 Maret 2020. Namun dia dirumahkan oleh pemilik usaha tersebut, dengan alasan tertentu. Pemilik akun itu mengeluhkan tindakan pemilik usaha itu, yang hanya memberinya upah bekerja 2 hari sebesar Rp10.000. Tak ayal, para warganet langsung meramaikan kolom komentar postingan tersebut. Banyak komentar yang menyalahkan tindakan pemilik usaha tersebut, dengan upah magang yang sangat rendah. Beberapa warganet juga turut mengirimkan pesan ke pemilik akun usaha tersebut, dan menanyakan tentang kebenaran pemberian upah itu. Kepala Seksi (Kasi) Pengupahan dan Jaminan Sosial (Jamsos) Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Palembang Nofiar Marlena pun, menanggapi viralnya postingan ini. Menurutnya, aturan pekerja magang memang ada di Disnaker. Perusahaan dan pemilik usaha juga boleh melatih calon pekerja dalam status magang. Namun, label magang diakuinya belum ada ikatan resmi ke perusahaan maupun pemilik usaha. “Perusahaan harus memberikan ilmu ke calon pekerja yang belum ada hubungan kerja. Dalam permagangan, memang tidak ada upah, tapi tergantung kebijakan perusahaan. Jika mau memberi uang transpor, itu diatur oleh perusahaan atau pemilik usaha sendiri sesuai kemampuan,” ucapnya, kepada 020). Untuk calon pekerja yang masih magang, perusahaan dan pemilik usaha wajib mendaftarkan ke Disnaker Palembang, di bidang pelatihan. Bisa dalam satu bulan atau satu tahun, untuk mengetahui data secara lengkap. Sumber : h Pertanyaan: Sejauh mana anda memahami status magang ? Uraikan jawaban Anda berdasar aturan hukum yang berlaku! @JOKISARNAJA.ID

2. Irma adalah seorang karyawan pada Perusahaan Manufaktur pada PT. Prima. Saat ini Irma sedang dalam keadaan Hamil 3 bulan. Jika anda sebagai seora … ng HRD pada PT. Prima, uraikan apa yang menjadi hak dan kewajiban Irma! @JOKISARNAJA.ID

1. Era orde lama merupakan era kebebasan berserikat. Hal ini sejalan dengan kebebasan berpolitik di bawah Presiden Soekarno. Sementara, instrumentasi … hukum perburuhan di era orde lama cukup memberikan jaminan pemenuhan HAM terhadap kaum buruh. Sifat pemerintah yang otoriter di era orde baru berubah saat memasuki era reformasi. Pertanyaan: Dengan kondisi seperti ini, coba Anda jelaskan perbedaan Hukum Ketenagakerjaan Era Reformasi dengan Era Orde Baru ! @JOKISARNAJA.ID

2 Budi memiliki rumah yang akan disewakan kepada Lina , Lina sudah menyetujui harga yang ditetapkan oleh Budi satu bulannya sebesar 500 ribu rupiah s … ecara lisan, lalu tanpa sepengetahuan Lina, satu bulan kemudian Budi menyewakan rumahnya kepada oranglain tanpa sepengetahuan Lina. a. Menurut saudara apakah perbuatan Budi ini sesuai dengan kebebasan berkontrak. Coba Anda analisis! b. Analisislah kebebasan dalam membuat kontrak dalam kasus diatas? @JOKISARNAJA.ID

1 Rudi merupakan pengguna mobil mewah yang seenaknya memarkirkan mobil mewah di pinggir jalan raya yang mana bukan tempat untuk parker sehingga menga … kibatkan kemacetan dan mengganggu ketertiban lalulintas serta melanggar peraturan di kota Surabaya. a. Dari kasus diatas mana yang merupakan objek hukum. Coba Anda analisis! b. Akibat hukum apa yang akan diterima oleh Rudi dari kasus diatas? @JOKISARNAJA.ID

1. Sebutkan dan jelaskan tiga aliran dalam manjemen yang muncul karena pandangan keseragaman. @JOKISARNAJA.ID