Page 2
1. Dalam segi isi dan penyam Untuk menjaga tingkat pe- fat dan berorientasi kepada kota. paian, bahasa Indonesia yang ngembangan koran masuk desa se- Hal ini ditekankan sekali agar dipergunakan masih belum tiap tahun dilaksanakan pula koran masuk desa tidak mencipmempunyai bahasa sederhana konperensi para redaktur dan takan masyarakat desa yang (sebagaimana dalam bahasa penglola koran masuk desa. Di kemudian resah dan frustrasi dan Inggeris kita mengenal sini mereka melakukan evaluasi kemudian mencari kehidupan "simple English" dengan vo- pelaksanaan koran masuk desa, di kota. Isinya harus benar-benar cabulary 2000 kosa kata). samping juga saling bertukar berorientasi desa dan memba2. Delivery system, karena pengalaman di dalam melaksa ngunkan gairah pembaharuan di umumnya desa-desa di luar nakan koran masuk desa. Biasa- desa. Singkatnya isi koran masuk Jawa masih kurang mempu nya konprensi atau pertemuan ini desa harus dapat menciptakan nyai sarana perhubungan atau berjalan selama tiga hari, di mana masyarakat desa yang dinamis jalan raya yang baik. hari kedua dan ketiga dipakai dan penuh oto aktivitas yang pula untuk meningkatkan ke3. Kesulitan mendapatkan te dapat memperbaiki dan meningtrampilan para redaktur dan peng- katkan taraf hidup di desa. naga koresponden di desa-desa lola dengan mendengarkan Isi dan orientasi desa ini diteyang dapat menyampaikan ceramah-ceramah tentang komuberita-berita yang terjadi di kankan sekali, karena pengnikasi pedesaan dari para ahli desa-desa. alaman dengan televisi masuk yang sengaja didatangkan untuk desa dengan isi yang berorientasi Hambatan di bidang bahasa maksud tersebut. kota, tidak saja menimbulkan dan isi, umumnya mudah diatasi, Pelaksanaan project koran frustrasi, akan tetapi sebaliknya namun dalam hal penyebaran di masuk desa tidak semata-mata menumbuhkan generasi muda di mana perhubungan sulit, biasa hanya merupakan wewenang desa yang enggan hidup di desa. nya terjadi penyampaian koran Departemen Penerangan, akan Akibatnya tingkat urbanisasi masuk desa mengalami keterlam- tetapi ia merupakan kegiatan dari menjadi tinggi, dan banyak penbatan. Sebagai suatu contoh dan tiga komponen pers, yakni Depar- duduk desa yang memadati suatu hasil yang unik, koran ma temen Penerangan, SPS dan Per- kota-kota. suk desa Banjarmasin Post di Ban satuan Wartawan Indonesia. Dari uraian ini jelas bahwa pejarmasin disampaikan melalui Ketiga badan tadi di Pusat meru laksanaan koran masuk desa yang sungai-sungai dengan perahu. pakan instansi tertinggi yang sekarang dijalankan dan telah Umumnya di daerah Kalimantan menentukan arah dan kebijakan, mencapai oplag yang besar, dirinSelatan desa-desanya terletak di termasuk yang menentukan tis oleh pengalaman-pengalaman tepi sungai Barito, sehingga koran harga langganan koran masuk koran masuk desa terdahulu. Di masuk desa Banjarmasin Post desa. Di propinsi cabang-cabang samping koran masuk desa, progmenggunakan perahu menyusuri organisasi tadi merupakan peng ram pemerataan informasi ke sungai Barito sampai ke pedaawas pelaksanaannya. desa juga ditunjang oleh laman untuk menyampaikan koran kepada langganannya. Masalah yang masih kurang program-program lainnya, yak ni : Dalam hubungan dengan kesu- dapat berkembang adalah masalah periklanan pada koran masuk 1. Pendirian Pusat Penerangan litan perhubungan, Unesco dan desa. Umumnya banyak koran Masyarakat (PUSPENMAS) FIEJ pernah memikirkan usaha masuk desa ini yang belum didu- yang dilola oleh Departemen untuk mengembangkan apa yang kung oleh iklan. Iklan-iklan yang Penerangan, dengan tujuan disebut Micropu (Micro publis- ada satu dua dalam koran masuk penyuluhan secara terintegrahing Unit). Satu unit dari mic desa umumnya, masih bersifat si. ropu ini oleh FIEJ diserahkan iklan obat-obatan yang langsung 2. Siaran Pedesaan, yakni Siaran kepada SPS. Unit percetakan ke berhubungan dengan rakyat ke- Radio yang ditujukan untuk cil ditempatkan dalam VW Van, cil, dan barang-barang keperluan yang juga dapat dilengkapi para penyuluhan baik pertanian, sehari-hari yang dibutuhkan rak- kesehatan, keluarga berencana redakturnya untuk dipakai berkeliling guna penerbitan suratkabar masuk desa. Micropu ternyata 3. Televisi Umum di desa, yang Kebijakan dalam isi koran tidak cocok untuk Indonesia yang masuk desa memang agak di. dalam tahun-tahun belanegaranya terdiri dari pulau- arahkan oleh ketiga organisasi kangan ini mulai pula merintis pulau dan perhubungan jalan yang merupakan penglola pun. isi orientasi pedesaan. raya masih belum baik. cak, yakni agar isinya tidak bersi- ( Bersambung ke hal. 29 ) Page 3
e. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan kerja- rat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika Depar sama dengan Negara Asing dan Badan-badan In- temen Penerangan. ternasional dalam bidang penyaluran dan pemera- 2. Dewan Direksi merupakan aparat pelaksana kebi- taan periklanan. jaksanaan Dewan Komisaris/Pengawas, yang da- BAB II lam pelaksanaan tugasnya sehari-hari diselengga rakan oleh Pelaksana Harian. ORGANISASI 3. Dewan Direksi menetapkan kriteria penyaluran Pasal 4 iklan kepada media. 4. Dewan Direksi berkewajiban menyusun program Susunan Kepengurusan BPPP terdiri dari : umum tahunan badan ini, yang disahkan oleh 1. Dewan Komisaris/Pengawas Dewan Komisaris untuk dilaksanakan oleh Pelak2. Dewan Direktur (Board of Director) sana Harian. 3. Pelaksana Harian terdiri atas : 5. Dewan Direksi berkewajiban mengontrol dan · 3.1. Menejer Umum mengawasi jalannya badan ini sehari-hari dan 3.2. Dua Wakil Menejer Umum berhak meminta pertanggung jawab kepada 3.3. Menejer Bidang Pelayanan Langganan Dewan Komisaris/Pengawas. 3.4. Menejer Bidang Keuangan 6. Dewan Direksi mengadakan rapat sekurang3.5. Menejer Bidang Media dan Distribusi kurangnya 3 bulan sekali dan atau atas permin- 3.6. Menejer Bidang Penelitian dan Pengem- taan Eksekutif serta anggotanya. bangan. Pasal 8 Pasal 5 Pelaksana Harian: 1. Dịtunjuk tenaga profesional yang secara penuh kepada Ketua Dewan Pers. (full time) dapat memimpin dan melaksanakan tugas-tugas/program badan ini sehari-hari. * Pasal 6 2. Pelaksana Harian terdiri atas : Dewan Komisaris/Pengawas : a. Menejer Umum 1. Ditunjuk ex officio ketua-ketua organisasi dari b. Wakil-wakil Menejer Umum SPS, PWI, PPPI dan Direktur Jenderal Pembi- c. Menejer-menejer. naan Pers dan Grafika. 3. Pelaksana Harian berkewajiban menerima dan 2. Dewan Komisaris/Pengawas merupakan instansi mentaati petunjuk-petunjuk dan keputusan tertinggi dalam badan ini yang mempertanggung keputusan badan ini yang dihasilkan oleh rapat jawabkan program dan usaha badan ini kepada Dewan Direktur dan Dewan Komisaris. Sidang Dewan Pers. 4. Pelaksana Harian berkewajiban menyampaikan 3. Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberi- laporan keadaan dan hasil-hasil usahanya kepada kan petunjuk dan pengarahan mengenai program Dewan Direktur secara rutin, dan jika dianggap dan perencanaan usaha badan ini, sesuai dengan perlu dapat meminta Dewan Direktur untuk garis-garis kebijaksanaan Dewan Pers dan Peme- mengadakan rapat. rintah dalam rangka mendorong dan melaksana. 5. Pelaksana Harian berhak mengangkat staf yang kan pembangunan dan pengembangan Pers Na- dapat membantunya dalam bidang tehnis atas sional. sepengetahuan dan persetujuan Dewan Direktur. Pasal 9 berhak meminta pertanggungan jawab dari Menejer Umum : Dewan Direktur dan Eksekutif. 5. Dewan Komisaris mengadakan rapat sekurang 1. Memimpin dan mengkoordinasikan usaha dan kegiatan BPPP yang secara tehnis mendelegasikan kurangnya 6 bulan sekali dan atau atas permin- taan Dewan Direktur dan Eksekutif. wewenang kepada Menejer-menejer, sesuai yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Pasal 7 Dewan Direktur. Dewan Direktur : 2. Mempertanggung jawabkan seluruh hasil usaha 1. Ditunjuk ex officio Sekretaris Jenderal organisasi dan kegiatannya kepada Dewan Direktur dan SPS, PWI, PPPI dan Direktur Bina Pers Direkto- Dewan Komisaris/Pengawas. Page 4
KEPUTUSAN DEWAN PERS Tentang PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS BADAN PENYALUR DAN PEMERATAAN PERIKLANAN
Menimbang : 2. Harmoko Ketua Pelaksana Persatuan a. bahwa sebagai realisasi dari pembentukan Badan Wartawan Indonesia Pusat Penyalur dan Pemerataan Periklanan dalam 3. Savrinus Suwardi – Ketuan Umum Persatuan usaha pembinaan Pers Nasional yang sehat yaitu Perusahaan Periklanan pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 4. Sukarno SH Direktur Jenderal PembiRakyat No. IV/MPR/1978 dan Undang-undang naan Pers dan Grafika, No. 11 Tahun 1966 jo Undang-undang No. 4 Ta Departemen Penerangan. hun 1967 dipandang perlu membentuk susunan Pengurus Badan Penyalur dan Pemeraiaan Periklanan; II. Dewan Direktur : b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sub a 1. Zulharmans Sekretaris Jenderal Serikat di atas nama-nama tersebut dalam diktum per Penerbit Suratkabar Pusat tama surat keputusan ini telah dianggap meme- 2. Drs. DH Assegaff Sekretaris Jenderal Persanuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengurus tuan Wartawan Indonesia Badan Penyalur dan Pemerataan Periklanan. Pusat 3. Baty Subakty Wakil Ketua Persatuan Mengingat : Perusahaan Periklanan Indonesia 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978; 4. Soenarto Sindoe Direktur Bina Pers Direkto2. Undang-undang No. 11 Tahun 1966 jo Undang- pranoto. undang No. 4 Tahun 1967; rat Jenderal Pembinaan 3. Keputusan Presiden No. 59/M/1978; Pers dan Grafika, Depar4. Peraturan Pemerintah No. 19/1970; temen Penerangan. ; 5. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No. 55 A jo 55 B Tahun 1975; III. Pelaksana Harian: 6. Keputusan Dewan Pers No. 01/SK/DP/1981. 1. Menejer Umum · M. Napis S 2. Wakil Menejer MEMUTUSKAN: Umum Chatamarrasjid Menetapkan : 3. Wakil Menejer SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS TEN- Umum Drs. J. Handojo Soemarto TANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PENG. 4. Menejer Bidang Pelayanan LangURUS BADAN PENYALUR DAN PEMERA ganan R. Marzocki TAAN PERIKLANAN, sebagai berikut : 5. Menejer Bidang Pertama : Keuangan A. Bagjo Purwantho Membentuk Pengurus Badan Penyalur dan Peme. 6. Menejer Bidang rataan Periklanan, yang selanjutnya disingkat Media/Distribusi Suryana dengan BPPP dengan susunan sebagai berikut : 7. Menejer Bidang 1. Dewan Komisaris/Pengawas : Penclitian dan Pengembangan Jusuf Luckman 1. Sunardi DM - Ketua Umum Serikat Penerbit Surat kabar Pusat ( Bersambung ke hal. 40 Page 5
Surat Edaran PWI Pusat Tentang : Pengiriman & Penunjukan Wartawan Daerah
bagi wartawan-wartawannya untuk melaksa- nakannya. Tentu saja hal ini dilakukan secara sclektif, yaitu mereka yang telah memenuhi persyaratan organisasi. Hal ini untuk meng-hindarkan perbuatan-perbuatan negatif dari oknum-oknum yang menyalah gunakan pro- fesi kewartawanan.
c). Setibanya di kota/daerah yang dituju, warSEHUBUNGAN banyaknya terdapat kasus tawan/reporter yang bersangkutan sebaiknya kasus mengenai wartawan-wartawan gadungan yang menghubungi Cabang/Perwakilan PWI se tempat. Dengan demikian di samping memumumnya beroperasi di kota-kota kecil, maka Peng peroleh manfaat keakraban sesama rekan, urus PMI Pusat meminta bantuan kerjasama Sau juga dapat tertanggulangi bila terhadap diri dara untuk ikut menanggulanginya bersama-sama. wartawan/reporter ybs. terjadi sesuatu yang Adapun usaha-usaha di tingkat organisasi/instansi tidak diharapkan. Dan untuk menghindarkan pemerintah telah dilakukan, dengan dikeluarkannya penyalahgunaan profesi wartawan demi keseruan dan pernyataan bersama antara Departemen pentingan wartawan itu sendiri. Mengenai Penerangan, Dewan Pers dan PWI Pusat tanggal 27 alamat Cabang/Perwakilan PWI yang dituju Mei 1980 tentang perlu dilengkapinya setiap war dapat ditanyakan kepada Pengurus Catawan mass media penerbitan pers dengan surat tu bang/Perwakilan di tempat penerbitan gas penerbitan masing-masing serta kartu pers/ang masing-masing gota PWI bila ingin mendapatkan informasi dan pe: layanan dari instansi-instansi/lembaga-lembaga 2. Pengangkatan wartawan/koresponden di daepemerintah maupun swasta. Sedang bagi calon-calon rah anggota PWI, dilengkapi dengan kartu tanda calon anggota PWI yang dikeluarkan oleh Cabang/Perwa a). Untuk mengangkat seorang wartawan/kores. ; kilan PWI setempat, di samping surat tugas dari ponden yang berdomisili di suatu daerah, dipenerbitannya masing-masing. Hal ini terutama pen harapkan pimpinan redaksi/penanggung jating bagi wartawan yang ditugaskan meliput suatu wab penerbitan ybs, hendaknya memintakan berita di luar kota/daerah. pertimbangan terlebih dahulu dari Pengurus Namun demikian, demi kesempurnaan dan kelan Cabang/Perwakilan PWI di tempat warta wan/koresponden ybs. berdomisili tentang secaran tugas jurnalistik para wartawan dimaksud, baik yang dikirim bertugas ke luar kota/daerah, mau gala sesuatu mengenai diri wartawan/kores ponden ybs. pun bagi penunjukan seseorang yang berdomisili di luar kota/daerah untuk diangkat menjadi wata- b). Surat tembusan penunjukan/pengangkatan wan/koresponden. maka perlu kami memberikan wartawan/koresponden di maksud hendaknya petunjuk-petunjuk sebagai berikut : bisa disampaikan kepada Pengurus Ca bang/Perwakilan PWI setempat. 1. Untuk wartawan/reporter yang bertugas ke daerah c). Mengusahakan/mendorong wartawan/kores ponden ybs. yaitu bagi yang telah memenuhi a) Wartawan/reporter yang bersangkutan agar persyaratan sesuai ketentuan organisasi, dilengkapi dengan surat tugas dari Pem mengajukan permohonan keanggotaan PWI. red./Penjab., yang menjelaskan maksud dan nya atau calon anggota kepada Pengurus Catujuan tugas wartawan/reporter tersebut dan bang/Perwakilan setempat. masa berlakunya surat tugas dimaksud. d). Setiap melakukan perpanjangan/memperbab). Wartawan yang bersangkutan agar meleng- harui masa tugas wartawan/koresponden tsb., kapi dirinya dengan kartu pers/anggota PWI seyogyanya berkonsultasi/miminta pertimataupun kartu tanda calon anggota PWI. Bagi bangan mengenai konduitenya kepada Peng- urus Cabang/Perwakilan PWI setempat. persyaratan sesuai ketentuan organisasi dan belum pernah mengajukan permohonan men- Hal-hal tersebut di atas kami kemukakan demi jadi anggota PWI atau calon anggota, seyog kemudahan dan kelancaran tugas wartawan/koresyanya hal ini mendapatkan perhatian Pem- ponden ybs. sehingga dapat menimbulkan hasil kar. red./Penjab. untuk memberikan dorongan yanya yang sebaik-baiknya, yang pada gilirannya Page 6
pemerintah yang terarah serta Desa; Memadukan program terpadu, terhadap program pem- memasyarakatkan olahraga SARAN-SARAN DAN HA. bangunan di sckior-sektor lain. RAPAN dengan tugas-tugas sosial lainnya Non Formal : yang menjadi missi AMD; Mem- Agar aparat Pemerintah dari Pembinaan Non Formal adalah petugas Butsi di bidang keolahra- Tingkat Pusat sampai ke Desa suatu usaha pengembangan keogaan; Meningkatkan porsi di bi melaksanakan himbauan Presilahragaan yang ditangani oleh dang keolahragaan terhadap den untuk mengolahragakan lembaga atau badan di luar peusaha-usaha Dinas Sosial di da masyarakat dan memasyarakatmerintah dengan menggunakan lam pembinaan karang taruna; kan olahraga. Usaha/kegiatan fasilitas yang mereka miliki. Menetapkan peningkatan aktifi untuk melaksanakan mengolahtas keolahragaan sebagai salah ragakan masyarakat dan memaOrganisasi sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat syarakatkan olahraga agar dibesatu pokok penilaian di dalam rikan dasar hukum yang dituangseperti LKMD, Karang Tarupencntuan Lomba Desa; Adanya kan dalam Keputusan Instruksi na, AMPI dan lain sebagai- pekan Olahraga antar Departemen secara tidak langsung meru Presiden (INPRES). Untuk nya. pakan prospek yang cerah bagi mengolahragakan masyarakat - Badan-badan usaha yang cu- cabang-cabang olahraga prestasi; dan memasyarakatkan olahraga kup memiliki fasilitas melalui Usaha Pemerintah yang bertahap perlu segera ditingkatkannya himbauan pemerintah, mem- dan berkesinambungan terhadap Organisasi/Aparat Pengelolaanbina cabang-cabang olahraga pembangunan sarana-sarana nya. Dalam usaha menyebar prestasi sebagai salah satu olahraga; Bertambahnya luaskan mengolahragakan mausaha promosi dari badan cabang-cabang olahraga yang syarakat dan memasyarakatkan badan usaha tersebut. dipertandingkan secara Nasional. olahraga, diperlukan adanya Contoh : Jaka Utama, Parde wadah kerjasama antara Kesemuanya ini akan dapat SIWO-PWI dan Pemerintah detex, Jarum Kudus dan lain berdaya guna dan berhasil sebagainya. dan Masyarakat. Perlu segera guna, apabila Pemerintah seba melipat gandakan tenaga Pembi– Top-top organisasi keolahra. gai faktor dominan di dalam na, Pelatih, Wasit bagi sarana gaan dan badan keolahragaan pengembangan keolahragaan Cabang Olahraga. Untuk menfungsional seperti PASI, PSSI, dapat meletakkan dasar hukum dukung usaha mengolahragakan PERTINA, BAPOR. yang konkrit sebagai pedoman masyarakat dan memasyarakatKORPRI, PERWOSI, pelaksanaan tugas-tugas di atas. kan olahraga perlu mendorong BKOMI. ditingkatkannya produksi alat alat olahraga hasil industri dalam Kesemua usaha ini akan memPERANAN SIWO/PWI negeri. Agar penggalian dan pepunyai arti apabila pemerintah Pers Nasional sebagai salah numbuhan Olahraga Asli/Tradimampu meletakkan landasan satu komponen pelaksanaan per sional dalam usaha mengolahrahukum yang dapat merupakan juangan bangsa, yang berkem gakan masyarakat dan memasyatuntutan di dalam pembinaan bang seirama dan sejalan dengan rakatkan olahraga dimaksud, dimemasyarakatkan olahraga. perjuangan nasional untuk men- jadikan program utama oleh capai cita-cita kemerdekaan, Pemerintah. Pelajaran Olahraga FAKTOR PENDUKUNG maka secara pasti pers nasional di SD/SLP/SLA lebih ditingkatmendukung sepenuhnya usaha kan dengan pengangkatan Usaha-usaha untuk mensuk- dan tujuan yang luhur, yakni Guru-guru/Pelatih Olahraga seskan program memasyarakat mengolahragakan masyarakat (khususnya di SD). Penanganan kan olahraga dan mengolahraga dan memasyarakatkan olahra- Olahraga Pedesaan agar dipriorikan masyarakat ini tentu saja ga. taskan dengan mengangkatnya perlu diinvestasikan dan diman menjadi satu kegiatan khusus Usaha-usaha mana, SIWOtapkan terhadap faktor-faktor yang diproyekkan oleh PemerinPWI bersama Pemerintah me tah. pendukung yang telah ada seper nyebar luaskan semua kegiatan olahraga dari pemrakarsa pem- Dengan memanjatkan puji ke Memfungsikan organisasi bangunan dan seluruh lapisan hadirat Tuhan Yang Maha Esa LKMD pada setiap Desa sebagai masyarakat sebagai suatu kebu- atas berkat dan rakhmat serta pusai pengembangan Olahraga tuhan hidup sehari-hari. hidayah-Nya, hingga Diskusi Page 7
Dimulai sejak di SD. Sejak masih duduk di SD ia diarahkan oleh alm. Prof. Buya HAMKA untuk menulis. Ketika duduk di kelas 4 SD mendapat tugas dari alm. Buya HAMKA, pamannya Fauzie, untuk mengoreksi karangankarangan almarhum. Pengarahan yang diterima itu mempengaruhi warna tulisannya yang banyak berbau Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan. Pendidikan khusus yang membelokkan corak hidupnya diterimanya dari Sjamsudin Lubis. Dinilai nya ia lebih tepat jadi wartawan dari pada pengHadir pada penyerahan hadiah "Adinegoro" antara lain Gu- arang. Dia dididik oleh Pemimpin Umum "Selecta bemur Tjokropranolo, Dirjen PPG Sukarno SH, Ketua DPRD. DKI Jaya Bandono dan alm. Buya HAMKA. (foto : istimewa). Group” jadi orang staf sekaligus orang lapangan. Fauzie bekerja di "Selecta Group” sejak 21 tahun salah ia mempelajarinya sampai kedetail-detailnya. Muncullah analisanya yang kadangkala bisa "menge- Salah satu hobbynya adalah membaca. Setiap hari jutkan” seorang ahli pertanian atau kehutanan. Ia ia meluangkan waktu sedikitnya 2 jam untuk membamasih memerlukan waktu kl. 3 minggu untuk menyu- ca. Setelah tammat SMA Bulungan - Jakarta, kemusun hasil karyanya di tempat yang "terasing". dian dilanjutkan ke Akademi Grafika. Di bidang ini ia Venurut Fauzie, sebetulnya setiap wartawan bisa dididik pula secara khusus oleh almarhum Harun memperoleh kesempatan untuk meraih Trophy Lubis Sutan Namora. Demikian sepintas kilas karier ***.Adinegoro”, asalkan menguasai sepenuhnya per. jurnalistik Fauzie Amrullah yang seringkali menggumasalahan yang akan dikemukakan. Dan ini bisa nakan nama samaran Latifah untuk berbagai karadilaksanakan asalkan mendapat dukungan sepenuh ngannya. (Bisanto). nya dari penerbit masing-masing baik moril maupun materiil.
Beberapa kali Fauzie memenangkan predikat penulis terbaik. Trophy "Adinegoro" untuk pertama kali diraihnya pada tahun 1976 dengan karyanya "Penyelundupan berikut backing-backingnya” yang dimuat di majalah "Detektip dan Romantika”. Untuk kedua kalinya ia meraih Trophy pada tahun 1977 dengan tulisan "Petani kita yang menangis untuk mendapatkan beras” melalui majalah "Selecta”. Untuk ketiga kalinya ia muncul sebagai juara I pada - tahun 1980-1981 dengan hasil karyanya ”Hutanhutan penggede di Kalimantan Barat” melalui maja. Ketua PWI Pusat Harmoko memberi ucapan selamat (Foto: lah "Selecta". Ist.) Page 8
Sebaliknya masyarakat juga diharapkan dapat Meningkatkan pengecekan pelaksanaan Keppres membantu mendorong pelaksanaan pengawasan se 52/1971 tentang pelaporan maupun materi untuk jalan dengan prinsip keterbukaan yang ditempuh keperluan preventif. pemerintah. Membantu Ketua Badan Koordinasi Penanaman Emil Salim menilai pertemuan seperti itu sangat Modal dalam penyederhanaan dan kelancaran penting karena dapat saling membantu kedua pihak pelaksanaan perizinan. dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya masing- - Secara bertahap memperluas sasaran koordinasi masing. pengawasan pembangunan dari pendekatan Bahkan jika ada hal yang perlu penanganan cepat, proyek ke arah pendekatan program. pemimpin redaksi bisa menelpon langsung para Irjen Meningkatkan komunikasi antara penanggungDepartemen-departemen yang bersangkutan. jawab pengawasan dengan masyarakat umumnya Menteri PPLH juga merasa, perlunya ada forum dan kelompok pelaksanaan pembangunan khukomunikasi khusus antara pers dan aparat pengawas, susnya. Dalam hubungan ini direncanakan penasedang seminar seperti itu akan dilanjutkan secara taran kepada wartawan tentang sistem dan meka nisme kerja pengawasan. periodik. Pihak PPLH juga bersedia membantu usaha me - secara bertahap bobot materi pengawasan ditingningkatkan pengetahuan para wartawan yang khusus katkan dari "financial Audit” (pemeriksaan meliput (mengcover) bidang pengawasan pemba keuangan) ke ”Management Audit” (pemerikngunan. saan pengelolaan). Seminar juga menyimpulkan adanya keinginan, Meningkatkan hubungan tindak-kerja "Operasi agar para Irjen mengumumkan hasil-hasil Tertib" dengan pemanfaatannya bagi perbaikan pengawasannya sesuai dengan prinsip keterbukaan. sistem kerja dan pembinaan sistem pengawasan. - Berusaha meningkatkan mutu tenaga pengawas Dalam hubungan ini Menteri PPLH menekankan tak ada niat pihak pengawasan untuk mengada-ada, melalui latihan pendidikan tukar-menukar pengkarena hal ini merupakan komitmen politik pemerin alaman antara sesama tenaga pengawas. tah yang ingin dilaksanakan sebagai program, seba- - Di mana mungkin berusaha menyerasikan pegaimana tertuang dalam krida ke-4 dari Sapta Krida doman kerja dan prosedur serta pola pelaporan Kabinet Pembangunan III, yaitu "terciptanya apa pengawasan. ratur negara yang makin bersih dan berwibawa." Sementara itu menjelang berakhirnya Pelita III akan ditingkatkan kerjasama dengan tim "Operasi Sepuluh rencana Tertib” dan mengusahakan pencegahan kelainan Untuk itu dibinalah sistem pengawasan dengan dan menjajagi serta mengusahakan peningkatan kemekanismenya yang pada tahap sekarang akan lebih giatan pengawasan di bidang-bidang yang sering digalakkan melalui 10 rencana tindak lanjut. menjadi sorotan masyarakat. (PI/Ant) EN - Penyempurnaan Keppres 14 A/1980. Membentuk Tim Koordinasi pengawasan pembangunan di daerah untuk lebih meningkatkan pelaksanaan koordinasi pengawasan di lapangan (berdasarkan Keppres 20/198). Page 9
anak-anak; membuat disain pakaian; pengetahuan mesin; manajemen dan kewiraswastaan serta peragaan dan keluwesan. (SP)
SEBARKAN ENAM SUKSES Dirjen PPG Deppen Soekarno SH, mengharapkan agar pelaksana-pelaksana Koran Masuk Desa (KMD) berusaha menyebarkan kepada masyarakat desa informasi enam sukses, yakni : transmigrasi, koperasi, keluarga berencana, pangan, Pemilu dan kesempatan kerja serta berita-berita olahraga yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Himbauan Dirjen itu disampaikan Kamaluddin mewakili Dirjen PPG selesai menyaksikan kontrak perpanjangan KMD tahun 1981/1982 kepada tiga koran pelaksana KMD di Sulsel masing-masing HaPENYEMATAN : Wakil Gubernur Lemhannas Ilen Suriane- rian Pedoman Rakyat, Harian Gema dan Mingguan gara atas nama Menhankam/Pangab menyematkan Setya Lencana Dwidya Sistha di dada Menteri Penerangan Ali Mur Mimbar Karya. lopo atas jasa-jasanya sebagai Dosen Kursus Reguler Lemhannas di Departemen Penerangan, 21 Juli. (Antara). 第三 august LEBIH SUKA PERS ASING "Terus terang saja, para pejabat kita lebih suka memberi wawancara kepada pers asing. Karena apa ? Karena scope-nya dunia" kata August Marpaung SH, anggota delegasi Indonesia ke sidang Dewan koordinasi antar Pemerintah Negara-negara Non-blok kepada pers di Jakarta, 17 Mei. Menurut Ketua LKBN ”Antara" ini, sebaliknya dianggap biasa kalau para pejabat sulit memberi keierangan kepada wartawannya. Daya jangkau pers kita memang belum luas. Ia juga menyebutkan mutu pers kita memang be HUT IKHT: Peringatan Hari Ulang Tahun kedua Ikatan Kelum sebanding dengan kantor-kantor berita asing. luarga Wartawan Indonesia (IKWI) Pusat berlangsung sederSebabnya, antara lain karena kita kekurangan manu- hana tapi khidmat di Press Club Indonesia, 14 Juli. Upacara sia yang mampu, kekurangan ongkos untuk mengim ditandai dengan pemotongan tumpeng ulang-tahun oleh Ke tua IKWI Pusat Ny. Harmoko, dilanjutkan dengan berbuka bangi arus pemberitaan asing. Mereka menganggap puasa bersama. Peringatan HUT IKWI Pusat, mendapat kun. berita-berita kita hanya sebagai "talking-news” yang jungan meriah anggota-anggota IKWI Jaya di samping Pengtidak sesuai selera. "Karena itu kita harus mening urus IKWI Pusat dan Jaya disertai para sang suami. Tampak katkan mutu”, katanya. (Kps) saat acara potong tumpeng oleh Ny. Harmoko disaksikan Ketua SGP H.G. Rorimpandey (kiri), sekum PWI Pusat Drs. Dja'far H. Assegaff (tengah) dan Ketua SPS Pusat Sunardi DM. (kanan). KURSUS PAKAIAN JADI KEDUA TUTUP USIA Yayasan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia, bekerjasama dengan BIPIK (Badan Pembinaan USMAN LAHIR, Sekretaris PWI Kalimantan Industri Kecil) Direktorat Industri Kecil Dep. Perin- Barat/koresponden Harian Kompas Jakarta, medustrian membuka lagi penataran kursus keteram- ninggal dunia di RS Sungai Jawi Pontianak tgl. 23 pilan pengusaha pakaian jadi angkatan kedua. Juni 1981 pukul 10.50 WITA. Bagi anggota IKWI maupun keluarga Usman meninggal dunia dalam usia 44 tahun, setePWI/SPS/SGP yang mengikuti kursus tsb. (dibukalah mengalami serangan jantung sejak sehari sebeawal Juni) dipungut bayaran Rp 100 ribu dapat dici- lumnya. cil selama empat bulan. Sedang yang bukan anggota Dalam keadaan tidak sadar dia di bawa ke RS Rp. 150 ribu dicicil tiga bulan. Sungai Jawi dan dijaga oleh rekan-rekannya. Atas Kursus berlangsung 4 bulan, dengan mata pelajar- nasehat dokter yang merawatnya semula Usman an : membuat pola dasar pakaian wanita; pria dan akan diterbangkan ke Jakarta guna memperoleh per Page 10
S. TASRIF S.H. - Lahir di Cimahi, 3 Juni 1922. Tokoh wartawan yang memulai karirnya sejak Pendidikan terakhir Fakultas Hukum UI (1965). tahun 1943 pada harian Asia Raya. Ia juga terkenal Karirnya di bidang pers dimulai tahun 1945 hingga sebagai kolomnis. Banyak menulis buku dan meng1960, terakhir sebagai Pemred. hr "Abadi”. Sejak asuh Karya Latihan Wartawan (KLW) PWI Pusat 1960-1965 menjadi wartawan free lance sambil me- sebagai Direktur Programnya. Di PWI ia termasuk nyelesaikan studi hukum. Sejak 1965 menjadi Advo- salah seorang Ketua Pembina. Tanda Kehormatan kat dan Pengacara. Pernah menjabat sebagai Ketua yang dimilikinya, oleh pemerintah dianugerahi BinUmum DPP Peradin dan di bidang pers sebagai Ke- tang Mahaputera Utama (III) tahun 1973, selain tua Dewan Kehormatan PWI. Bintang Kerajaan Tunisia (1955) dan Bintang Rizal Buku-buku yang ditulisnya (1) Kebarat dari ru- dari Pemerintah Filipina (1977). mah (bersama Mochtar Lubis dan H. Rosihan An- S. SJAMSUDDIN - Lahir di Palembang, 20 Septemwar), (2) Merina (kisah perantauan orang Indonesia ber 1932. Karirnya dimulai tahun 1964 sebagai warke Madagaskar), (3) Pengakuan Internasional dalam tawan suratkabar "Karyawan” di Jakarta. Selanjutteori dan praktek (4) Menegakkan rule of law Orde nya Wakil Pemred. sk. "Ampera” (1965-1970), PemBaru dan (5) Jalan kembali (kumpulan cerpen dan red. skm. ”Karyawan” (1968-1970), redaksi mj. sajak). spers Indonesia" (1974-1980). Jabatannya kini KeHARMOKO - Lahir tahun 1939. Disamping lulusan pala Subdit Redaksi Direktorat Publikasi Deppen. KRA (Kursus Reguler Angkatan)-VIII LEMHAN- Pendidikan terakhir Akademi Penerangan jurusan NAS tahun 1975, pendidikan umumnya SMA dan pers (1963) di Jakarta. pendidikan jurnalistik. Terjun ke dunia kewarta- DJA'FAR H. ASSEGAFF - Sarjana Publisistik Uniwanan sejak 1959 dan pernah menjabat Penjab. Re- versitas Indonesia (1963). Lahir di Tanjungkarang daksi sk. ”Merdeka”. Sebagai tokoh wartawan, ba: Lampung 12 Desember 1932. Selama 7 tahun mennyak melakukan perjalanan ke luar negeri , mengikuti jadi Ketua Jurusan Publisistik UI dan kini masih konperensi-konperensi dan seminar-seminar interna- bekerja sebagai tenaga pengajar tetap untuk Komusional. Jabatannya di PWI Pusat sebagai Ketua Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur Konfederasi lam dunia kewartawanan sejak tahun 1953. Jabatan nikasi dan Pembangunan pada FIS-UI. Terjun daWartawan ASEAN selain Anggota Dewan Pers. Kini nya kini Pemred. sk. "Suara Karya”. Di PWI sebagai Pemred. sk. "Pos Kota” dan Pemimpin Umum sk. Sekretaris Umum PWI Pusat dan pada Konfederasi "Terbit”. Wartawan ASEAN sebagai Sekretaris Tetap. SOENDORO - Nama lengkapnya Soendoro Tirto- SJARIF SULAIMAN - Lahir di Singaparna Tasiksiwojo, kelahiran Wlingi, Blitar tahun 1915. Pendidi- malaya (Jawa Barat) tahun 1916. Pendidikannya kan umumnya Taman Dewasa di Kediri dilanjutkan hanya sampai Schakelschool 5 tahun (1932). Tetapi ke AMS - Perguruan Rakyat di Jakarta dan Taman berkat ketekunan dan keuletannya ditambah lagi Madya (AMS-TS). Karirnya di dunia kewartawanan dengan semangat belajarnya yang tak kunjung padimulai sebagai wartawan suratkabar "Pemandang- dam, akhirnya berhasil menduduki tempat terpanan” Jakarta pimpinan M. Tabrani yang berkantor di dang di kalangan jagad kewartawanan Indonesia. Senen Raya; waktu itu merupakan salah satu koran Pengalamannya yang paling mengesankan senasional yang besar. waktu sebagai wartawan Kantor Berita Domei CaIa termasuk "pendidik kader wartawan” sejajar bang Semarang, ia berhasil menyiarkan berita prokdengan Douwes Dekker Setia Budhi dan Parada Ha- lamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 rahap. Sebab dalam kenyataannya, setelah ”tidak Agustus 1945. aktif lagi dalam bidang kewartawanan, masih terus Dalam organisasi kewartawanan, pernah menjadi memberi kuliah tentang Publisistik di Universitas Ketua PWI Cabang Bandung bahkan kemudian GAMA Yogyakarta, disamping tugasnya sebagai menjadi Anggota Presidium PWI Pusat (1952-1955). Kepala Kantor Lembaga Pers dan Pendapat Umum la pun termasuk Anggota Panitia Penyusunan Kode di Yogya hingga pensiunnya. (disarikan dari ”Jagad Etik Jurnalistik bersama Suwardi Tasrif dan Supeno Wartawan Indonesia" oleh Soebagijo I.N.). (yang kini bermukim di Beijing). H. ROSIHAN ANWAR - Kelahiran Kubang Nan la kini bermukim di Bandung, menghabiskan Dua, Sumatera Barat, tanggal 10 Mei 1922. Pendidi sisa-sisa hidupnya menulis kenang-kenangannya kannya HIS Padang, MULO Padang, AMS-A ju- (disarikan dari "Jagad Wartawan Indonesia” oleh rusan Klasik Barai, Yogyakarta (1942). Socbagijo I. X.). Page 11
Bicara Sendiri Fungsi media-massa yang paling utama adalah menyajikan fakta dan data, dari sumber berita kepada masyarakat penonton untuk televisi, pendengar untuk radio dan pembaca untuk pers. Dalam fungsi ini saja sebenarnya tugas media-massa meliput PON sudah merupakan sumbangan bagi pemupukan persatuan atau integrasi bangsa. Sebab PON memang sudah berbicara sendiri cukup banyak lewat fakta dan datanya yang begitu kaya, bahkan berikut warnanya sekaligus. Media-massa seperti tinggal memilih untuk menyajikannya kepada konsumen - dan maksud untuk ikut menggalang integrasi bangsa pun tersalur. Ini bisa dimulai dari upacara pembukaan. Seperti dalam Olimpiade, upacara pembukaan PON setiap kali juga diusahakan agar berlangsung megah dan semarak. Pertunjukan kesenian, kembang api, kehadiran Kepala Negara di antara ribuan penonton di stadion yang telah dihias warna-warni, menjadi sebuah pesta tersendiri. Pada giliran kontingenkontingen melakukan defile, media-massa tak hanya bisa menyajikan aneka ragam dan warna-warni kostum tapi juga berbagai buah kebudayaan yang khas dari daerah-daerah dari mana kontingen-kontingen itu berasal. Dalam upacara pembukaan PON X yang masih hangat itu misalnya, begitu menarik topi pandan dengan bulu putih yang dijadikan tutup kepala para atlit Nusa Tenggara Timur seperti juga topi lebar yang dikenakan atlit-atlit Kalimantan Timur. Atlit-atlit Irian Jaya, meski mengenakan stelan jas mutakhir tapi diwarnai dengan motif "asmat" yang terkenal itu. Demikian pula Timor Timur yang tampil
dengan pakaian bermotif kesenian tradisionalnya. Kebhinnekaan begitu terasa. Di gelanggang pertandingan, kesadaran bahwa kita hidup dalam negara yang mempertemukan unsur-unsur "Sara" secara harmonis lebih terasa lagi. Dari arena balap sepeda misalnya, kita menemukan kwartet S (Sutiyono, Subandi, Saman, Suwirman) yang mewakili kontingen Sumatera Utara, dan bukannya salah satu kontingen dari pulau Jawa. Jangan kaget, H.J. Soetomo, Mohamad Thang dan S. Purba, mencucurkan keringatnya sebagai pelatih dalam kontingen Irian Jaya. Ngurah Rai, bekas pemain sayap kesebelasan Persebaya Surabaya yang kini menjadi perwira polisi, juga ambil bagian begitu aktif tidak untuk mewakili Bali. Ia menjadi pembina dan pelatih kesebelasan Timor Timur yang para pemainnya sudah mulai lancar berbahasa Indonesia, lengkap dengan canda dan tawanya. Meliput pertandingan bolabasket harus lebih jeli mengeja nama-nama pemain, sebab Jawa Barat misalnya diperkuat oleh Yo Kee Bien, Tan Siauw Gie, Lie Cen Tung, Tjoe Tji In, Lauw Yen-Yen, dan Sumatera Utara menampilkan William Cheng, , Liong Kian Ho, Shirley Leo, Joe Mei Ik.
sepakbola di stadion Kuningan ketika Timor Timur bertanding melawan Jawa Tengah, pemajangan foto peloncat indah Siantiningsih yang dulu bernama Sian Tik dengan wajah cerah dan senyum ria campur bangga pujian terhadap pemain muda Suzanna Anggar Kusuma yang menumbangkan dominasi ”Ratu Tenis” Ny. Yolanda Sumarno, pelukan seorang Bapak ketika atlit cilik NTT Melmintje Sonbay dan Katharina Nasinmasin di "wawancarai” Presiden Soeharto semuanya tidak hanya sekedar warna bagi sebuah pesta olahraga, tapi juga kekayaan dari kehidupan di negara Bhinneka Tunggal Ika. Media-massa bukan hanya berfungsi menyajikan fakta dan data, dengan warna ataupun polos saja. Fungsi kontrolnya juga dijalankan. Julukan ”musuh bebuyutan" yang dulu sering digunakan di gelanggang sepakbola, polo air atau tinju, sudah ditinggalkan karena lebih berakibat negatif seperti dibuktikan dalam PON VII/1969 dan PON VIII/1973. Kecurigaan adanya permainan suap dan mutu rendah dalam salah satu cabang juga tidak ditiupkan, meski secara pribadi wartawannya menyampaikan hal itu kepada pembina atlit-atlit bersangkutan. Kericuhan yang muncul di arena sepak bola, polo air, bola basket, pencak silat, hockey, juga tidak ditonjolkan. Bahkan sikap tidak disiplin sejumlah atlit ketika PON X dibuka maupun ditutup hanya dilukiskan sekedarnya, meski bukan tanpa kritik. Upacara penutupan itu sendiri diungkapkan sebagai sisi lain dari manfaat PON karena para atlit tidak lagi berbaris menurut kontingen daerahnya, melainkan berbaur dengan atlit-atlit kontingen lain dalam cabang yang mereka ikuti. (Bersambung ke hal 23)
Oplah Tidakkah fakta dan data yang daftarnya masih bisa ditarik panjang itu telah berbicara sendiri mengenai hakekat Bhinneka Tunggal Ika yang kita banggakan itu ? Masuk ke dalam reportase, hakekat itu semakin terasa. Kegigihan Kwartet S dari Sumut memenangkan nomor 4000 meter Team Pursuit, pertarungan final bola-basket putri antara Jabar dan Jakarta, dukungan penonton Page 12
mengumumkan hasil-hasil pertandingan, sekaligus mengatur jalannya pertandingan itu sendiri. Begitu semangatnya dia melakukan tugas, sampai suaranya menjadi serak karenanya. Seingat saya selama zaman Jepang hanya diadakan pertandingan atletik satu kali itu saja. Jepang sendiri kemudian juga menyelenggarakan pertemuan olahraga diikuti oleh para pemuda Seinendan dan Keibodan seluruh Jawa. Barang tentu olahraga yang dipertandingkan yang berbau kemiliteran belaka. Pernah juga diadakan olahraga gerak jalan Sukabumi - Jakarta dengan singgah bermalam di Sukabumi. Tetapi itu pun hanya terjadi satu kali saja selama pendudukan Jepang; dan seterusnya tidak pernah diadakan lagi.
Zaman Kemerdekaan Pada zaman kemerdekaan di awal revolusi orang sama sekali tidak sempat memikirkan olahraga. Bagaimana mungkin, karena sebagian besar waktu disita oleh adanya pertempuran di segenap penjuru tanah air. Bukan di Jawa saja, tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan juga di Bali. Sementara itu perundingan dan pertempuran silih berganti; disela pula dengan sengketa antar kita sendiri. Tiap detik berisi peristiwa sejarah; mana yang kabinet bubar, mana yang PM diculik, adanya kup 3 Juli, Persatuan Perjuangan, tekanan Belanda yang bertambah menghimpit, rebutan kursi antara partai-partai, inflasi yang terus membubung dan masih segudang kasus lainnya lagi menyebabkan orang terlena untuk mengurusi olahraga ini. Baru kemudian, setelah tiga tahun merdeka, entah siapa yang mempunyai prakarsa, tiba-tiba Pemerintah cq Kementerian
Pembangunan dan Pemuda pimpinan Menteri Soepeno, mengumumkan akan diadakannya Pekan Olah Raga Nasional di Surakarta bulan September 1948. Bagaimana persiapan yang diadakan pada waktu itu, sudah tidak pernah terekam lagi dalam ingatan. Tahu-tahu di halaman Gedung Agung, tempat kediaman Presiden Soekarno di Yogya diadakan pertunjukan yang mungkin sekarang dinamakan konfigurasi. Oleh sejumlah pemuda pelajar diadakan baris-berbaris yang akhirnya dapat berupa aksara serta berbunyi P.O.N. sungguh sangat sederhana sekali; itu pun jauh dari pada sempurna. Kemudian diberangkatkan bendera Merah Putih dan berdera PON katanya akan dibawa lari beranting dari Yogya ke Sala tempat diselenggarakannya PON Ke-I itu. Di antara rekan wartawan seingat saya yang meliput dengan jalan menyertai lajunya bendera PON tadi ialah Pramono dari harian Nasional, Yogya. Kini Pramono sudah pensiun dari Antara, tetapi tidak pensiun dari profesinya sebagai wartawan. Di sepanjang jalan sambutan rakyat cukup-cukup saja; karena keadaan dalam negeri waktu itu memang tidak begitu menggembirakan. Delanggu salah satu daerah yang akan dijalani, baru saja kaum buruhnya selesai melakukan pemogokan. Pemogokan tadi cukup gawat sampai menjadi pembahasan dalam parlemen, BP KNIP dan karena itu memang merupakan ulah kaum komunis untuk mengukur kekuatan Pemerintah, maka Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara pun dalam keterangannya menegaskan bahwa "het gaat niet om de knikkers, maar om het spel”. Bukan lagi mengenai kelerengnya, tetapi mengenai
permainannya. Dan akhirnya Panglima Sudirman sendiri juga harus turun tangan. Dari catatan-catatan yang masih dapat dihimpun, PON pertama itu diikuti oleh 13 daerah di Jawa; termasuk pula dari daerah pendudukan seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya. Sedangkan di Jawa sendiri wilayah Republik hanya tinggal Karanganyar di sebelah Barat dan Blitar di bagian Timur. Daerah Banten juga masih belum diduduki Belanda, tetapi waktu itu apakah daerah tersebut mengirimkan wakil/pemainnya pula, kurang dapat ditelusuri. Bahkan mereka yang mangatas namakan datang dari daerah pendudukan itu sebagian ada yang merupakan pengungsi, dengan berdomisil di Yogya atau Solo atau Magelang. Jumlah atlit yang ikut serta ada 204 puteri dan 893 putera; suatu jumlah yang cukup ”dibanggakan”, mengingat keadaan waktu itu. Pertandingan diadakan di stadion Sriwedari yang sudah terkenal; dibuka oleh Presiden Soe karno pada 9 September 1948 pagi hari. Dalam pidatonya Bung Karno menegaskan, bahwa diselenggarakannya PON ini bukan hanya sekedar untuk berolahraga saja, tetapi juga untuk "menunjukkan bahwa kita ini adalah satu bangsa dan mempunyai semangat kemerdekaan yang menyala bagi perbaikan derajat dan rohani bangsa”. Presiden dan Wakil Presiden memasuki stadion pada jam 08.05; sedangkan pada jam 08.25 barisan beranting pembawa Sang Saka Merah-Putih dengan bendera PON hadiah dari Presiden yang pada Rabu sore-nya sudah diterima Pangeran Surjohamidjojo, seorang bangsawan nasionalis, kelihatan memasuki stadion. (Bersambunga ke hal 10)
mangat atlit, membuat si wartawan berada dalam pilihan yang sulit. Dia harus dapat menyajikan berita atau ulasan yang berdasarkan fakta untuk pembacanya, tetapi juga tidak merusak citra pembinaan.
*fungsi ganda Kedudukan seorang wartawan dalam kegiatan olahraga sangat erat kaitannya dengan bidang tugasnya. Seperti yang umum ditegaskan, wartawan Indonesia merupakan partner pemerintah dalam pembangunan, maka wartawan olahraga tidak dapat tidak menjadi partner dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gejolak hidup dunia olahraga Indonesia itu sendiri. Bukti kuat untuk menunjukkan wartawan itu sebagai partner pembinaan olahraga, terlihat dalam tubuh organisasi olahraga KONI Pusat (dan daerah) di mana wartawan olahraga (lewat SIWO-nya) diwakili keanggotaannya di situ bersama-sama induk organisasi olahraga lainnya. Kedudukan wartawan olahraga Indonesia memiliki fungsi ganda. Di satu pihak ia menjadi penyalur aktifitas keolahragaan melalui liputan yang dilakukannya, di lain pihak dia harus dapat pula menjadi penyumbang pikiran dan gagasan membantu induk organisasi olahraga dalam rangka pembinaannya. Dengan fungsi gandanya ini pula, terlihat betapa seorang wartawan olahraga harus benarbenar seseorang yang memang menyenangi profesinya, seorang yang mendalami bidang liputannya. Sekarang ini, dalam liputan olahraga itu sendiri, wartawan olahraga itu sudah tidak mungkin dapat meliputinya secara umum. Spesialisasi atau pengkhususan pilihan atas beberapa cabang olahraga sudah pula harus dilakukan. Selain karena jumlah cabang olahraga yang membengkak dengan segala liku peraturan dan disiplinnya, yang mau tidak mau si wartawan harus mendalaminya pula. Juga dikarenakan "kesulitan” yang harus dihadapi bila
pada waktu yang bersamaan atau hampir berdekatan, terjadi beberapa kegiatan dari sejumlah cabang olahraga. Wartawan olahraga, dapat dikatakan sebagai wartawan yang harus benar-benar siap kondisi physiknya ! Apalagi bila harus meliput suatu event besar seperti PON, Sea Games, Asian Games dan Olympic Games ! Seakan wartawan olahraga memang tidak kenal lelah dan tidak kenal waktu. Pada saat seorang rekannya dari bidang ekonomi atau kotapraja sudah dapat bersenda gurau dengan keluarga di rumah pada malam hari, seorang wartawan olahraga bisa saja sedang penuh keringat kepanasan di hall pertandingan atau lapangan sepakbola, atau masih harus menantikan masuknya berita telex dari luar negeri mengenai suatu pertarungan besar dari tennis, atau tinju misalnya. * pilihan sulit Berita atau ulasan seorang wartawan olahraga, bisa mengakibatkan dorongan positif bagi seseorang atlit tapi juga dapat berakibat negatif. Ada atlit yang justru menerima kritikan atas penampilannya untuk memperbaiki dirinya, tapi tidak jarang seorang atlit yang sebenarnya berbakat, tapi kemudian "merasa patah hati” mendapat sorotan tajam dari pers. Tugasnya yang dituntut tidak saja sebagai ”pemburu dan pembuat berita”, tapi juga membantu pembinaan, membuat seorang wartawan olahraga benar-benar dituntut untuk bertanggung jawab. Dari segi berita yang ingin dihidangkannya pada pembaca, suatu peristiwa (kejadian) akan menarik sekali, tetapi akibat dari pemberitaan tersebut dapat membuat perpecahan sesama pembina atau melunturkan se
Pertumbuhan cabang-cabang olahraga di tanah air memang bak jamur di musim hujan. Tercatat resmi di KONI Pusat misalnya, tidak kurang dari empat puluh empat cabang olahraga. Dari sekian banyak cabang olahraga, dapat disebut hanya tiga atau empat cabang olahraga yang paling populer. Sepakbola tidak dapat disangkal menempati urutan teratas, menyusul bola volley, tinju dan bulutangkis. Di antara sekian banyak cabang olahraga, tercatat baru Bulutangkis dan Bridge yang berprestasi internasional/dunia. Pertumbuhan yang ”timpang”, antara perkembangan organisasi dan peningkatan prestasi, merupakan permasalahan yang menjadi pemikiran para pembina olahraga nasional. Pengalihan orientasi "tanggung jawab” pembinaan olahraga dari tangan Pemerintah ke tangan "swasta" sesudah masa Orde Baru, terasa ikut mempengaruhi"semangat" para pembina. Kemampuan dana yang terbatas, setelah masa bermanjamanja di tangan Pemerintah, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dunia pembinaan olahraga nasional. Terutama untuk cabang-cabang olahraga yang "tidak populer” sebagai tontonan di negeri ini, sementara prestasinya tetap menjadi ukuran bagi sukses atau gagalnya pembinaan prestasi nasional. Terbentur dengan dana yang terbatas, sarana yang tidak memadai dan alat-alat olahraga yang mengikuti harga pasaran bebas, pembinaan olahraga di Page 13
Page 14Page 15
dapat dibilang dengan jari tangan sebelah.
ini belum menjadi kenyataan. Koran-koran yang dicetak di Palembang makin menyusut. Kehidupan wartawanpun belum ada tanda akan membaik, karena ternyata peredaran yang diharapkan meningkat juga belum berhasil. Percetakan juga masih banyak waktu istirahat dari mencetak surat kabar. Menurut pengamatan penulis, kekurangan memang masih banyak yang dituntut untuk dipenuhi, demi kemajuan suatu perusahaan penerbitan surat kabar. Dari para penerbit, modalnya belum dapat mengejar lajunya modernisasi percetakan dan penerbitan. Dari para wartawan dituntut juga kelincahan mengisi korannya, supaya dapat mengikat hati pembacanya secara luas. Sebab betapapun hidupnya suatu surat kabar adalah karena dibaca oleh masyarakat. Kedua hal itu sampai sejauh ini belum dapat dipenuhi oleh para penerbit dan wartawannya. Padahal justru kedua hal inilah nyawa suatu penerbitan koran. Untuk memenuhi tuntutan kemajuan suatu perusahaan, tentu saja modal dan tata manajemen yang baik sangatlah diperlukan. Kedua hal itu juga belum banyak dimiliki oleh para pengusaha penerbitan koran di Palembang. Yang mereka miliki barulah modal idealisme semata. Tentu saja kurang dapat mencukupi, selama pihak percetakan masih memerlukan ongkos untuk menggaji operator dan membeli bahan-bahan baku percetakan. Apalagi dewasa ini, perkembangan industri informasi makin pesat melaju, tentu saja lalu memerlukan modal yang memadai, dan perlu pula diatur oleh manajemen yang baik. Untuk menggambarkan betapa sulitnya permodalan ini, dapat ditilik dari penerbitan yang tidak teratur hari terbitnya. Sebab se
tiap kali akan mencetak, harus dulu mencari dana, untuk ongkos percetakan. Maka kadangkadang sampai sepuluh hari atau dua minggu penerbitan berikutnya baru muncul. Tetapi kadang-kadang juga dapat secara teratur seminggu sekali. Pada waktu apa yang dikenal dengan "musim iklan ucapan selamat”. Karena ketidak teraturan periode penerbitan itu, tentu berakibat ”hilangnya” pembaca dan juga hilangnya pemasang iklan. Sayangnya, yang kelihatan didukung oleh modal cukup kuat (mulanya) ada gangguan lain, yakni organisasi dan administrasi ke dalam. Satu-satunya koran Palembang yang mulanya terbit setiap hari dan dicetak di Jakarta, terpaksa merubah diri menjadi penerbitan mingguan, karena kesulitan ke dalam organisasi penerbitan itu sendiri. Satu lagi penerbitan koran Palembang yang sudah kelihatan rendable terbit tiga kali seminggu, namun manajemen juga belum baik betul. Masih campur aduk antara petugas redaksional dan administrasi. Wartawan masih bekerja sambilan untuk mendapatkan komisi iklan dan bahkan mencari langganan. Tentu hal demikian menghambat kemajuan penyajian berita yang tersusun baik dan menarik, sehingga disenangi oleh pembaca. Ada yang elok untuk diceritakan. Di Palembang sampai sekarang ini belum ada satupun wartawan yang mendapatkan pembayaran gaji secara tetap dari pihak penerbit. Jadi semuanya masih berupa sukarelawan, yang setiap kali menyiapkan penerbitan, menulis untuk mengisi korannya. Kalau ada yang benar-benar hidup dari gajinya sebagai wartawan, itu adalah mereka yang beruntung menjadi koresponden daerah dari surat kabar-surat kabar besar di Jakarta. Itupun
Perlu sekali bantuan yang mendorong Dari gambaran di atas, dapat diketahui bahwa tersendatnya perkembangan pers di kota Palembang bukanlah lantaran ketiadaan percetakan yang baik saja, seperti yang dulu pernah diduga. Tetapi terlebih-lebih sebenarnya adalah masalah mutu dan masalah modal. Karena kekurangan modal maka penerbit belum dapat menjamin hidupnya wartawan. Hal itu mengakibatkan kerja wartawannya kurang serius. Seperti hanya amatiran saja. Akibatnya, produksi menjadi tidak baik, sehingga kurang disenangi oleh para pembacanya, walaupun bentuk opmaak memang sudah tidak kalah dengan koran-koran di Jakarta. Dari kelima koran yang saat ini terbit di Kota Palembang, andaikata pada suatu ketika dapat terbit dalam hari yang bersamaan, peredarannya masih belum dapat menandingi semacam saja dari koran Jakarta yang besar. Kompas, mempunyai peredaran sampai 20.000 di kota Palembang dan sekitarnya setiap hari. Sementara kelima koran itu seluruhnya baru mampu mencetak masing-masing 2000 lembar atau jumlah seluruhnya 10.000 eksemplar. Jumlah itupun belum tentu habis dibeli oleh pembaca. Memang masih menyedihkan. Bantuan yang sangat diharapkan oleh para penerbit di kota Palembang sebenarnya ialah agar pemerintah daerah sudi membantu dalam berlangganan. Ada bantuan dari pemerintah propinsi Sumatera Selatan untuk perkembangan pers daerah, bahkan dimasukkan dalam APBD, tetapi bantuan bantuan itu lebih dititik beratkan kepada peningkatan mutu para wartawannya. Bukan kepada penerbitan itu sendiri. Page 16
juan Pembangunan Nasional. sarana penerangan yang bertuMemberi penjelasan dan penger- juan membina sikap mental dan tian maksud dan tujuan Pemba- sikap hidup manusia Indonesia ngunan Nasional tersebut jelas yang berasaskan Pancasila dan merupakan tugas pokok Depar- bergairah membangun serta bertemen Penerangan. Hal ini dite- fungsi mengamankan gaskan dalam keputusan Presiden kebijaksanaan-kebijaksanaan No. 45 tahun 1974 Lampiran 4 Pemerintah dalam rangka komusebagai berikut : ”Departemen nikasi sosial untuk melaksanakan Penerangan sebagai bagian dari pembangunan. Ke luar negeri Pemerintahan Negara mempu- penerbitan Pemerintah berfungsi nyai tugas pokok untuk menye- membina hubungan dan memulenggarakan sebagian tugas puk saling pengertian serta menumum pemerintahan disamping jalin persahabatan antar bangsa. menyelenggarakan tugas pembangunan di bidang Penerangan”. Mengingat fungsinya, Pener bitan Pemerintah telah dibagi Untuk mengemban tugas pokok tersebut di atas, Departemen atau dikelompokkan menurut si fat dan isinya menjadi tiga goPenerangan mengelola dan longan : menggunakan sarana komunikasi berupa Media Siaran Radio, a. Yang bersifat dan berisi peneMedia Siaran Televisi, Media rangan umum, memuat kebiFilm Penerangan, Media Pener- jaksanaan umum Pemerintah bitan, Penerangan Tatap Muka, dan ditujukan kepada masyaPameran, Penerangan Tradisio rakat umum. nal dan sebagainya. Jadi, Media b. Yang bersifat dan berisi pePenerbitan, dalam hal ini Pener nyuluhan, memuat ketentuan bitan Pemerintah, adalah salah atau petunjuk tehnis dari satu media komunikasi massa Pemerintah dan ditujukan yang memikul tugas pokok De kepada masyarakat khupartemen Penerangan. sus/tertentu (kelompok b/pePenerbitan Pemerintah nyuluhan bukan tugas Dep pen). Hasil Lokakarya Penerbitan Pemerintah yang diselenggara c. Yang bersifat dan berisi pemkan pada tanggal 8 sampai binaan, memuat kebijaksadengan 12 Maret 1976 di Jakarta naan dari Pemerintah berdamenyatakan : "Penerbitan Peme- sarkan ruang lingkup wewerintah adalah segala macam ba- nang tugasnya masing-masing rang cetakan yang diterbitkan (cakupan tugas), dan ditujuoleh Pemerintah dalam rangka kan kepada aparat-aparat tugas pokoknya yang ditujukan Pemerintah dalam lingkukepada masyarakat”. Penerbitan ngannya masing-masing (inPemerintah yang dimaksud ialah ternal public) dengan tujuan semua jenis penerbitan berkala meningkatkan pengetahuan dan insidental yang bersifat dan ketrampilan pegawai. umum atau khusus yang dise Menteri Penerangan Republik lenggarakan oleh Pemerintah dan Indonesia, Ali Moertopo, dalam dibiayai oleh anggaran belanja pidato pengarahannya, mengNegara, dan digunakan sebagai emukakan bahwa Publikasi mesarana penerangan baik di dalam rupakan usaha yang mungkin maupun di luar negeri. membawa konsekuensi komerDi dalam negeri, sebagaimana sial, mungkin pula membawa telah diuraikan, penerbitan Pe- konsekuensi informatif sosial kulmerintah merupakan salah satu tural. Publikasi Penerangan ter
golong dalam katagori kedua, yakni informatif sosial kultural. Selanjutnya, Menpen Ali Moertopo mengemukakan tolok ukur Penerbitan Pemerintah yang baik sebagai berikut : pertama adalah menarik (penampilannya), kedua adalah jelas (isinya), ketiga adalah (terdapatnya) standar. Jadi, kalau orang melihatnya, langsung berkata : "Oh, itu dari Penerangan”, orang mengenalnya karena melihat standarnya yang khas. Kalau Publikasi/Penerbitan Pemerintah sudah punya standar, masyarakat akan cepat mengenal dan ingin memiliki. Karena ada daya tariknya, kejelasannya dan standarnya. Oleh sebab itu, dalam orientasi ini perlu dipegang teguh adanya produksi Penerbitan Pemerintah yang penampilannya menarik, uraiannya jelas dan standarnya khas. Untuk menciptakan suatu produk yang menarik, jelas dan mempunyai standar, memang diperlukan waktu dan pembahasan karena Penerbitan Pemerintah itu banyak macamnya. Jadi, apa yang distandari ? Apa ini produk penyuluhan, produk instruksi, produk penjelasan, atau produk apa ? Lalu, dasarnya apa ? Kalau produk penyuluhan standarnya bagaimana, kalau produk intern Departemen standarnya apa, produk yang untuk orang asing standarnya apa ? Standar Khas Akhir-akhir ini terasa adanya peningkatan Penerbitan Pemerintah, baik mutu maupun daya jangkaunya. Hal ini terutama disebabkan semakin bergairahnya para pengelola dan pelaksana Penerbitan Pemerintah menjalankan tugas yang dipercayakan padanya. Tetapi, bagaimanapun juga, mengingat meluasnya ruang lingkup Pembangunan yang dilancarkan Pemerintah Orde Baru Page 17
RADIO SWASTA PERLU TINGKATKAN TUGASNYA
Menteri Penerangan Ali Moertopo menghimbau seluruh radio swasta di Indonesia yang berjumlah 384 untuk meningkatkan tugas siaran mereka, demi berhasilnya tugas-tugas penerangan bagi seluruh rakyat. Hal ini disampaikan Menpen ketika memberi pengarahan kepada tokoh-tokoh radio swasta yang terdapat di DKI Jakarta baru-baru ini di Studio II RRI Stasiun Pusat Jakarta. Menurut Menpen, para petugas atau penyiar radio swasta di Indonesia baik yang statusnya sebagai radio swasta komersial maupun yang non-komersial, harus menjaga sopan santun dengan menyajikan bahasa Indonesia atau daerah yang baik, menarik dan digemari masyarakat. Dalam kesempatan itu Menpen menyatakan, dialah yang bertanggungjawab terhadap segala tindak tanduk sarana penerangan termasuk radio seperti RRI, radio swasta baik komersial maupun non-komersial di negeri ini. Diharapkan pula, agar para petugas radio itu berhati-hati apabila menyiarkan suatu persoalan yang peka bagi masyarakat seperti agama, sebab bidang agama di Indonesia sangat rawan. Hadir dalam pertemuan tersebut, 28 pengurus radio swasta komersial, empat radio non-komersial, Direktur RRI Drs. M. Sani dan Pembina PRSSNI DKI Kol. Syachrul Nasution. (Ant).
Menteri Penerangan Ali Moertopo Page 18
SUMATERA UTARA Bulan berdarah bagi 4 wartawan PWI Cabang Sumut, benar-benar repot selama bulan September 1981. Betapa tidak, satu wartawan tewas, satu luka-luka berat kena tikam, seorang tewas ditabrak bis dan seorang lagi mengalami musibah ditabrak sedan. Dan belum pernah dalam sejarah terjadinya musibah yang menimpa wartawan mendapat perhatian begitu besar. Tidak hanya PWI Pusat ikut turun tangan, juga solidaritas yang diperlihatkan oleh kalangan pimpinan redaksi se-Indonesia maupun organisasi Cabang PWI di luar Sumut. Namun kasus yang paling menarik perhatian tersebut adalah kasus pembunuhan/rencana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap dua wartawan dua hari berturut-turut yaitu Irham Nasution, wartawan Harian 'Sinar Pembangunan' Medan, yang tewas kena siraman cuka api dan wartawan ’KNI' Azmi Thalib yang mendapat tikaman bertubi-tubi sebanyak 23 liang, masing-masing pada tanggal 2 dan 3 September. Irham dalam perjalanan menuju ke kota Rantau Prapat dengan sepeda motor, dicegat oleh tiga orang, dua di antaranya oknum ABRI, lalu menyiramkan cuka murni ke seluruh tubuhnya, menyebabkan Irham tewas tidak lama setelah tiba di rumah sakit. Sedang Azmi Thalib ditikam bertubi-tubi di Stasiun Bis Pasar Sambu Medan, ketika hendak pulang ke rumahnya di Perumnas Helvetia, Medan. Dalam keadaan terhuyung-huyung karena tikaman sebanyak 23 liang itu, Azmi tiba di RS. Dr. Pirngadi, Medan. Para pelaku penikamnya telah ditahan oleh Polisi. Begitu mendengar peristiwa penyiraman dengan cuka api terhadap wartawan Irham Nasution yang menyebabkan kematiannya itu, Pengurus Pusat PWI segera mengeluarkan siaran pers, menyatakan akan mengusut hingga tuntas kasus kematian tersebut. Siaran pers yang dikeluarkan tanggal 5 September 1981, ditandatangani oleh Ketua Harmoko dan Sekjen DH Assegaff ini menghimbau kepada instansiinstansi Kepolisian dan Kejaksaan untuk menyelidiki kasus tersebut. Sedang kepada masyarakat diserukan
untuk membantu pengusutan tersebut. PWI Pusat juga meminta kepada jajaran pers nasional di seluruh Indonesia untuk meningkatkan solidaritas profesi terhadap kasus-kasus yang bersifat penganiayaan terhadap wartawan yang tengah menjalankan fungsinya. Kepada masyarakat dan pemerintah diserukan agar memberikan perlindungan fisik dan idiil kepada wartawan yang sedang menjalankan tugasnya. Seruan peningkatan solidaritas oleh PWI Pusat, mendapat respons berbagai kalangan. Para pemimpin redaksi se-Indonesia yang sedang mengadakan pertemuan di Jakarta, tergugah untuk mengumpulkan sumbangan, wartawan-wartawan Jakarta unit DPR idem ikut tergugah, PWI Medan maupun dari Group Sinar Pembangunan tempat almarhum bekerja, juga memberikan sumbangan. Sementara itu Laksusda Sumut maupun Gubernur Sumut, EWP Tambunan menyampaikan pula tanggapan-tanggapan atau hasil penyelidikannya. Sumbangan dari PWI Pusat dan para pemimpin redaksi se-Indonesia sebesar Rp. 1,3 juta itu, diserahkan sendiri oleh Wkl. Ketua PWI Pusat/Bidang Kesejahteraan N. Supangat tanggal 15 September di Balai Wartawan, Medan. Kepada Ny. Irham dan Ny: Azmi masing-masing diterimakan Rp. 652.700, Kasus penyiraman dengan cuka api terhadap wartawan ini merupakan kedua kalinya dialami oleh wartawan-wartawan Medan. Sebelumnya, pernah dialami oleh Husni Hasibuan, wartawan mingguan Dobrak, Medan. Sementara itu, musibah lainnya menimpa wartawan ”Sinar Indonesia Baru” Medan, Mangapul Aritonang (49 tahun) yang ditabrak bis di Pematang Siantar tanggal 3 September. Mangapul tewas karena luka-luka di kepalanya. Saat itu Mangapul sedang dalam perjalanan pulang ke kantornya dengan sepeda motor. Ia meninggalkan seorang istri dan 7 anak. Dalam pada itu, wartawan "Sinar Indonesia Baru” lainnya, Sulben Siagian, tanggal 17 September, tepat di depan kantor harian "Waspada” Medan, telah pula ditabrak oleh sedan Toyota Crown. Untungnya Sulben selamat hanya cidera luka enteng, Page 19
Wk. Ketua PWI Pusat Bidang Kesejahteraan N. Supangat ketika menyerahkan sumbangan uang kepada Ny. Irham dan Ny. Azmi di Balai Wartawan Medan, 15 September. Ikut menyaksikan Wk. Ketua PWI Cabang Sumut, M. Yazid. (Dok. PWI Sumut)
sedang vespanya mengalami kerusakan. Sialnya, nomor polisi sedan yang menabraknya, setelah dilaporkan Sulben ternyata nomor palsu (Ant/KNI/S. Pemb.)
PWI Pusat & GM KOSGORO Ketua PWI Pusat Harmoko, didamping Sekum Drs. DH. Assegaff 13 Agustus, menerima delegasi DPP GM (Generasi Muda) KOSGORO di kantor PWI Pusat, Jakarta. Kedatangan mereka untuk meminta kesediaan Ketua PWI Pusat untuk menghadiri dan memberi prasaran dalam panel diskusi yang akan mereka selenggarakan dengan tema ”Peranan pers dan pemuda untuk meningkatkan aspirasi berpolitik dari rakyat dalam rangka mengembangkan demokrasi Pancasila”.
Pers-nya tersendat-sendat, perumahan pun macet Kendati Menmud Urusan Perumahan Rakyat Drs. Cosmas Batubara ketika berkunjung ke Banda Aceh belum lama ini telah menjanjikan akan memberikan fasilitas kepada wartawan dan karyawan pers di daerah tersebut, namun dalam pelaksanaannya tidaklah demikian. Pihak Panitia yang mengurus rumah Perumnas dan pihak Perumnas sendiri menilai, wartawan dan karyawan pers di kota Banda Aceh ini belum wajar untuk memperoleh rumah, karena tidak memenuhi syarat. Dari sebagian besar wartawan yang sudah memperoleh formulir kantor Perumnas, hanya sebagian kecil saja yang bisa mendapatnya. Rupanya pihak Panitia melihat dari segi perkembangan pers yang tersendat-sendat di daerah ini, sehingga diperhitungkan tidak ada kemampuan untuk mengangsur rumah tersebut. Apalagi sejumlah besar wartawan/koresponden di daerah ini berstatus honorer pula. Di Banda Aceh kini hanya dua suratkabar yang terbit seminggu sekali, masing-masing Atjeh Post dan Peristiwa, itupun dicetak di Medan, Sumut. Sedang sejumlah harian lainnya terhenti penerbitannya karena ketiadaan fasilitas.
Harmoko menyatakan kesediaannya untuk hadir dengan prasarannya. Di samping itu ia menilai tema yang dipilih untuk diskusi panel tersebut sangat relevan pada saat ini. Delegasi DPP GM. KOSGORO tersebut dipimpin oleh Ketua Umumnya Dr. Merphin Panjaitan, serta Djonharro, Azhar Achmad SH, Drs. A. Muin Angkat, Syafran Manthovani, Ropi Nanung SE, Thomas Manurung dan R.F. Banendro.
Kegiatan IKWI Sumbar
nangkan Orde Baru dalam Pemilu 1982 demi tegaknya Pancasila dan UUD'45 dan kelanjutan Pembangunan Nasional.
tua - Kamardi Rais Datuk P. Simulie dari harian Semangat Padang, Wkl. Ketua I - Chairul Harun (Singgalang), Wkl. Ketua II -A. Pasni Sata (Haluan), Wkl. Ketua III - Ain Sainuddin (RRI Padang), Sekretaris - Effendy Kusnar (Semangat), Wkl. Sekretaris - Wall Paragoan (Sinar Harapan), Bendahara Rusli Marzuki Saria (Haluan) dan Wkl. Bendahara Ridwan Isa (Semangat). Rapat dihadiri oleh 51 anggota (dari 67 orang anggota seluruh PWI Cab. Sumbar) terdiri dari 32 orang Biasa dan 19 anggota Muda.
Disebutkan juga, dalam upaya mensukseskan Pemilu 1982 pers dan wartawan harus menjadi penjaga garis yang baik dan bertanggungjawab serta sportif di tengah-tengah para kontestan pemilu dan masyarakat luas. Diakuinya, memang kadangkala pers di daerahnya menyajikan tulisan yang bersifat sorotan tajam, tapi itu semata-mata untuk meluruskan permasalahan yang dianggap perlu, tujuannya membangun. Dilaporkan juga, 30% wartawan di sini pegawai negeri.
KALIMANTAN TIMUR Laporan Perkembangan Pers Ketua PWI Cabang Kaltim bersama anggota Pengurus lainnya tanggal 4 Agustus melaporkan per
masing-masing Bakrin Hussain (Pahlawan), Achmad Kamah BA (Wibawa), Fredy Togas (Buletin Sulut), S.N. Sangkay (Suluh Merdeka), Ch. A. Rondonuwu (Obor Pancasila), Anwar Asrar (Warta Utara) dan Spego Goni SP (Lensa Utara).
Kebulatan tekad Pengurus PWI Cabang Sulawesi Utara bersama tujuh orang pemimpin Redaksi suratkabar di Manado menyatakan tekad untuk mensukseskan Pemilu 1982 sekaligus mengusulkan kepada MPR hasil Pemilu nanti memilih dan menetapkan kembali Jend. (Purn.) Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam kebulatan tekad yang mereka tandatangani bersama itu, mereka juga menghimbau MPR hasil Pemilu 1982 untuk mengangkat dan menetapkan Jend. (Purn.) Soeharto sebagai "Bapak Pembangunan Nasional”. Para penandatangan kebulatan tekad yang dicetuskan tanggal 1 September 1981, hasil pertemuan PWI Sulut dengan para pemimpin redaksi suratkabar dan mingguan di Manado itu, adalah Max Maramis (Ketua PWI Cabang Sulut), Bakrin Hussain (Sekretaris PWI), sedang ketujuh pemimpin redaksi
Pengurus baru periode 1981 - 1983 tersebut ialah : Lukman Hakim (Merdeka), sebagai Ketua Koordinator; Eddy Humaedy (Bandung Pos), Sekretaris; Djadjuli, Bendahara; Pembantu/penghubung : untuk Tangerang, Yusmar Naib (Mjl. Detik); Jan S Kalit (Pikiran Rakyat) daerah Serang; Endin (Bandung Pos) untuk Pandeglang dan Lebak.
Dilantik Pengurus PWI Koordinator Wilayah I Banten, 10 Oktober, dilantik Wakil Ketua PWI Cabang Jawa Barat, Harisuddin, dengan disaksikan oleh pejabatpejabat setempat beserta Muspida Tingkat II seKeresidenan Banten.
Soepardjo Anggota Kehormatan PWI Gubernur Jateng Soepardjo Rustam diangkat menjadi Anggota Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam suatu upacara di Balai Wartawan Semarang, 24 Oktober. Penyerahan Surat Keputusan, Piagam dan Kartu Anggota PWI serta pemakaian jaket dilakukan oleh Ketua PWI Pusat Harmoko ketika menyematkan lencana PWI pada Gubernur Jateng Soepardjo Rustam (Foto: Antara).
"SIWO PWI CUP II” Di Jakarta.
"SIWO PWI CUP II” untuk cabang olahraga Bridge, 29 - 30 September 1981 untuk kedua kalinya diperebutkan kembali di Aula Bridge Centre Bulungan, Jakarta. Sebanyak 28 regu dari club-club Bridge di Jakarta dan Daerah ikut bertanding. Para pesertanya merupakan regu-regu yang telah memiliki reputasi nasional dan internasional, di antaranya pemain-pemain yang ikut memperkuat team nasional Bridge ke BERMUDA BOWL di New York, 12 Oktober 1981. Trophy bergilir SIWO PWI diperebutkan pertama kalinya di Manado, tahun 1977. Pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan peringatan HUT Propinsi Sulawesi Utara, 23 September. Sesuai keputusan Departemen Wartawan Olahraga PWI Pusat, pelaksanaan pertandingan oleh SIWO/PWI Cabang Sulut, bekerjasama dengan Gabungan Bridge Manado (GABMO). Dalam acara pembukaan kejuaraan terbuka tersebut, Ketua SIWO/PWI Cabang Sulut, S.E. Panggey, melaporkan idee diselenggarakannya kejuaraan ini. Sedangkan Ketua Pelaksana Pertandingan/Ketua Umum GABMO, Ir. David Tombeg, dalam sambutannya mengharapkan agar kerjasama untuk meningkatkan olahraga Bridge ini terus dikembangkan. Sementara itu Ketua Departemen Wartawan Olahraga PWI Pusat, Sondang Meliala, mewakili Ketua PWI Pusat Harmoko, dalam sambutannya menyatakan, kegiatan semacam ini merupakan program PWI Pusat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Sedangkan Ketua Umum GABSI, Marsekal Wisnu Djajengdiningrat menyatakan, kerjasama dalam penyelenggaraan pertandingan olahraga Bridge ini sangat penting bagi pembinaan dan pe
Penyerahan Piala Bergilir SIWO PWI kepada Ketua Departemen Wartawan Olahraga PWI Pusat, Sondang Meliala, untuk diperebutkan kembali dalam turnamen tersebut (NM). ningkatan olahraga Bridge, sehingga nantinya pemain-pemain Bridge Nasional tersebut mampu berbicara di forum internasional. "SIWO PWI CUP II” tahun ini penyelenggaraannya selain dirangkaikan dengan HUT-XVII Propinsi Sulut, juga dimanfaatkan sebagai salah satu kegiatan dalam memberikan bantuan moril kepada Team Nasional Bridge yang mengikuti Kejuaraan Dunia Bridge di New York, Oktober 1981. Panitia Pelaksana pertandingan, melalui Ketua Departemen Olahraga PWI Pusat, menyampaikan bingkisan sejumlah uang kepada PB. GABSI, dimak Bersambung ke hal. 49
KEPUTUSAN KONPERENSI KERJA NASIONAL SERIKAT PENERBIT SURATKABAR (SPS) DI SOLO
KEPUTUSAN KONPERENSI KERJA NASIONAL SERIKAT PENERBIT SURATKABAR (SPS) DI SOLO Konperensi Kerja Nasional Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) yang berlangsung di Monumen Pers Nasional Solo dan berlangsung pada tanggal 24 - 27 Agustus 1981 dengan thema : MEMANTAPKAN MOTIVASI PENGEMBANGAN DI DAERAH SEBAGAI PENUNJANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN PERS NASIONAL, yang dihadiri oleh : 1. Pengurus Harian SPS Pusat 2. Dewan Pertimbangan SPS Pusat 3. Dewan Kehormatan SPS Pusat 4. Badan Pengawas dan Pemeriksa Kekayaan dan Keuangan SPS 5. Anggota Seksi-Seksi 6. Anggota Pengurus Pleno SPS Pusat di Daerah 7. Utusan Cabang SPS dari seluruh Indonesia, setelah mendengar dan membahas : a. Sambutan Dirjen PPG Departemen Penerangan b. Sambutan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Pro pinsi Jateng c. Sambutan Ketua Pelaksana PWI Pusat d. Sambutan Ketua Umum SGP e. Ceramah Pengurus P3I f. Kata Pengantar dan Laporan Ketua Umum SPS Pusat g. Laporan, tanggapan dan pemandangan umum para peserta, mengambil keputusan sebagai berikut :
Konperensi Kerja Nasional Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) berlangsung di Solo (Monumen Pers Nasional) tanggal 24 - 27 Agustus 1981 dengan thema : "MEMANTAPKAN MOTIVASI PENGEMBANGAN DI DAERAH SEBAGAI PENUNJANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN PERS NASIONAL”, dihadiri oleh : 1. Pengurus Harian SPS Pusat 2. Dewan Pertimbangan SPS Pusat 3. Dewan Kehormatan SPS Pusat 4. Badan Pengawas dan Pemeriksa Kekayaan dan Keuangan (BPPK) SPS 5. Anggota Seksi-seksi 6. Anggota Pengurus Pleno SPS Pusat di daerah 7. Utusan Cabang SPS dari seluruh Indonesia. Setelah mendengar dan membahas : a. Sambutan Dirjen PPG Departemen Penerangan b. Sambutan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah c. Sambutan Ketua Pelaksana PWI Pusat d. Sambutan Ketua Umum SGP e. Ceramah Pengurus P.3.1. f. Kata pengantar dan laporan Ketua Umum SPS Pusat g. Laporan, tanggapan dan pemandangan umum para peserta, mengambil keputusan sbb. :
Konperensi Kerja SPS di Solo menugaskan kepada Pengurus Harian SPS Pusat agar bersama-sama dengan PWI dan SGP mengeluarkan pernyataan : 1. Bahwa Pers Nasional Indonesia bertekad mensuk seskan Pemilu 1982. 2. Mengusulkan kepada MPR agar menetapkan Pre siden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia, dan memilih beliau kembali sebagai Presiden R.I.
A. BIDANG ORGANISASI : I. Masalah keanggotaan : 1. Cabang agar mengadakan penerbitan keanggo taan sesuai ketentuan-ketentuan di dalam Per aturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga. 2. Menugaskan Pengurus Harian agar mendesak Departemen Penerangan menyelesaikan secara tuntas penertiban SIT. 3. Cabang agar segera menyusun daftar keanggo taannya berdasarkan hasil IPPN. 4. Cabang agar menggiatkan pengumpulan dana, uang pangkal, iuran bulanan dan pemungutan uang SPJ, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Page 20
III. Kode Etik Periklanan dan Kode Etik Perusahaan Pers : 1. Agar Pengurus Harian SPS Pusat bersama-sama dengan Dewan Kehormatan segera membentuk Panitia Ad Hoc untuk menyusun penyempurnaan Kode Etik Perusahaan Pers dan Kode Etik Perik lanan Pers. 2. Memperkuat Keputusan Dewan Pertimbangan SPS tentang Kode Etik Periklanan Pers di dalam sidangnya tanggal 16 - 17 Januari 1981 di Sura baya. 3. Sesuai wewenang yang diberikan oleh Kongres ke XVI kepada Konkernas, mengesahkan Tata Kerja Dewan Kehormatan sebagaimana terlampir.
IV. Program terpadu antar komponen Pers : 1. Cabang agar melaksanakan Keputusan Sidang Pengurus Lengkap SPS Pusat di Linggarjati mengenai program terpadu antar komponen Pers. 2. Menugaskan Pengurus Pusat SPS untuk mengajak Pengurus Pusat PWI dan Pengurus SGP agar mengeluarkan instruksi bersama tentang pelaksanaan program terpadu di daerah-daerah. V. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah Daerah pada RAPBD : 1. Cabang agar meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan mengusahakan agar dana yang disediakan untuk pembinaan Pers diutama kan pemanfaatannya bagi Pers daerah. 2. Agar cabang memanfaatkan Dana Pembinaan Pers di daerahnya masing-masing berdasarkan program terpadu antar komponen Pers. 3. Pengurus Pusat agar secara berkala mengadakan kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk lebih memantapkan kerjasama antara Pers, Pemerintah dan masyarakat.
I. Perbekalan Pers : 1. Konkernas menugaskan kepada Pengurus SPS Pusat untuk segera mengusahakan kemungkinan terbentuknya Cabang P.T. INPERS di Cabangcabang SPS yang telah memenuhi persyaratanpersyaratan yang diperlukan untuk pengadaan kertas bagi kebutuhan anggota SPS. 2. Konkernas menghimbau Pengurus SPS Pusat agar melakukan pendekatan kepada P.T. Pantja Niaga Pusat, agar Cabang-cabang Pantja Niaga memberikan kelonggaran cara pembayaran harga tebusan kertas jatah yang lebih meringankan ke pada penerbit-penerbit anggota SPS. 3. Di dalam mendukung usaha SPS menjamin peng adaan kertas koran kebutuhan anggotanya di daerah-daerah, Konkernas menugaskan kepada Pengurus Cabang SPS untuk memproyeksikan bantuan Pemerintah Daerah sebagai modal dasar dalam rangka memelihara stock kebutuhan kertas koran tersebut, agar terjaminnya harga dan pengadaan kertas koran di daerah.
II. Periklanan Pers : 1. Konkernas mendukung terbentuknya BP3 sebagai sarana yang akan menyalurkan periklanan secara merata kepada penerbit-penerbit anggota SPS di seluruh Indonesia, terutama yang masih lemah periklanannya; sebagai pelaksana dari anjuran Presiden untuk menunjang pemerataan pemba ngunan Pers Nasional di seluruh Nusantara. 2. Konkernas menugaskan kepada semua Pengurus Cabang SPS untuk melakukan : a. Inventarisasi keadaan penerbitan anggota SPS di wilayah cabangnya. b. Meminta kepada semua penerbit anggota SPS di cabang untuk melaporkan tarif iklannya
VI. Peningkatan ketrampilan dan kemampuan/skill Penerbit Pers : Agar Pengurus Pusat menyusun program peningkatan ketrampilan dan kemampuan/skill Penerbit Pers di samping melaksanakan Keputusan Sidang
yang layak sebagai pedoman dalam menetapkan standar harga iiklan dalam rangka pemera taan penyaluran periklanan oleh BP3. c. Memberikan saran kepada BP3, mengenai cara penyaluran yang merata dan adil kepada pe nerbit anggota SPS di wilayah cabangnya. 3. Di daerah-daerah yang dianggap potensiil perik lanannya dirasa perlu segera didirikan Cabang BP3, untuk menangani pengadaan penyaluran secara tepat dan merata. 4. Dalam rangka memberikan pelayanan yang me rata di dalam menyalurkan iklan-iklan Konkernas memberikan petunjuk agar BP3 mempedomani hal-hal sbb. : a. Yang dimaksud Pers lemah iklan, ialah Pers yang dikelola secara bersungguh-sungguh di mana periode terbit teratur typografinya baik, namun iklan yang diperoleh tidak lebih 20 % dari ketentuan volume iklan dan berita sesuai dengan Keputusan Dewan Pers. b. Pers yang sedang berkembang periklanannya adalah Pers yang memperoleh iklan antara 20 sampai 30 % dari ketentuan volume iklan dan berita, sesuai dengan Keputusan Dewan Pers.
pengganti ruangan ”Pers Centre" yang seharus nya disediakan di gedung Wisma Antara. 2. Dalam menumbuhkan pengembangan Pers Na sional yang sehat, Konkernas menugaskan kepada Pengurus SPS Pusat untuk mencegah timbulnya persaingan harga yang tidak sehat di antara para penerbit anggota SPS. Ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh SPS supaya dipatuhi. Bila ternyata tidak mematuhi harga penerbitan yang telah ditentukan SPS agar dilakukan penindakan tegas, setelah diadakan peringatan-peringatan. 3. Konkernas menugaskan kepada SPS Pusat untuk secara aktif mendesak Pemerintah agar pembangunan pabrik kertas segera diwujudkan.
LAMPIRAN KEPUTUSAN BIDANG ORGA NISASI PENYEMPURNAAN PD/PRT SPS SESUAI KEPUTUSAN KONGRES SPS KE XVI 11 JUNI 1979 DI JAKARTA DISAHKAN OLEH KON. KERNAS SPS - AGUSTUS DI SOLO (Lihat PD/PRT)
III. Masalah pengadaan percetakan Pers di daerah : 1. Konkernas menugaskan Pengurus SPS Pusat un tuk mendesak Deppen cq Dirjen PPG agar secepatnya melaksanakan pembangunan percetakan Pers di Aceh dan Ambon sesuai dengan dana yang telah tersedia melalui APBN. 2. Konkernas menghimbau Pengurus SPS Pusat dan Deppen agar dalam penyusunan program terpadu, pengelolaan percetakan Pers di daerah mengikutsertakan secara aktif unsur SPS Cabang yang bersangkutan.
I. Peraturan Dasar : 1. Pada Pasal 8 dimasukkan angka 5 baru. Angka 5 lama jadi angka 6 baru dst. Bunyi angka 5 baru adalah : "Apabila karena sesuatu hal, salah seorang anggota Dewan Kehormatan SPS tidak dapat menjalankan tugasnya, maka lowongan itu diisi oleh Dewan Kehormatan dengan mempertanggung jawabkannya kepada kongres berikutnya”. 2. Dimasukkannya sebuah pasal baru yang mem beri kekuatan hukum pada Kode Etik Perusahaan Pers dan Kode Etik Periklanan Pers. Sehingga Pasal 10 lama jadi Pasal 11 baru dst. Bunyi Pasal 10 baru adalah :
IV. Kesejahteraan karyawan Pers : 1. Konkernas menyambut baik usaha-usaha yang telah dilakukan oleh SPS Pusat antara lain dalam rangka pembangunan perumahan untuk kesejahteraan karyawan Pers dan menyarankan agar pengadaan tersebut dapat diteruskan untuk me nampung karyawan yang masih membutuhkan. 2. Konkernas menghimbau Pengurus SPS Pusat untuk membantu cabang-cabang dalam rangka pengadaan perumahan karyawan Pers di daerahdaerah atau sarana-sarana lain yang diperlukan bagi lancarnya Penerbitan Pers di daerah.
Pasal 10. 1. Organisasi mempunyai satu Kode Etik Per usahaan Pers dan Kode Etik Periklanan Pers yang disahkan oleh kongres. 2. Setiap anggota SPS berkewajiban untuk
V. Lain-lain : 1, Konkernas mendukung diserahkannya hak pakai gedung Antara lama kepada PWI dan SPS sebagai
II. Peraturan Rumah Tangga : 3. Pasal 7 ayat a tetap, sedang ayat b semuanya hilang, karena sudah cukup dicantumkan dalam Peraturan Dasar. Sebagai pengganti ayat b lama ada ayat b baru yang berbunyi : Syarat-syarat untuk anggota Dewan Kehormatan SPS : 1. Warganegara Indonesia. 2. Berdomisili di Indonesia. 3. Mempunyai keahlian, berminat dan telah menunjukkan dedikasi yang tinggi kepada kehidupan Pers Nasional serta menghormati Kode Etik Perusahaan Pers dan Kode Etik Periklanan Pers. 4. Angka 2 a dan b lama hapus dan diganti dengan angka 3 lama. 5. Sedangkan angka 3 baru berbunyi : 3. Dewan Kehormatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat bertindak : a. Atas prakarsa sendiri. b. Atas pengaduan pihak lain, dalam pengaduan mana terdapat keterangan-keterangan atau bukti- bukti telah terjadinya pelanggaran atas Kode Etik Perusahaan Pers dan Kode Etik Periklanan Pers oleh suatu Pener- bitan Pers. 4. Setelah menerima keterangan atas bukti tersebut di atas selambat-lambatnya 2 kali 7 hari Dewan harus menyidangkan pengaduan tersebut. 5. Apabila dianggap perlu Dewan Kehormatan dapat meminta keterangan-keterangan yang diperlukan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Semua biaya akibat pemanggilan ini ditanggung oleh organisasi.
6. Yang bersangkutan dapat membela diri di muka Dewan. 7. Dewan Kehormatan selambat-lambatnya 3 hari sesudah hari disidangkan sudah harus mengeluarkan keputusannya atas kasus yang diperik sanya. 8. Keputusan Dewan Kehormatan dapat berben tuk : a. Menolak dan menerima pengaduan. b. Mengeluarkan pernyataan terbuka dalam Media Pers anggota SPS bahwa suatu pelang- garan Kode Etik Perusahaan Pers dan Kode Etik Periklanan Pers telah terjadi. c. Meminta anggota SPS Pusat untuk mengam bil tindakan-tindakan organisasi terhadap pelanggaran yang bersangkutan. d. Mengusulkan agar untuk penyelesaian suatu kasus ditempuh jalan hukum. e. Memutuskan untuk mengumumkan atau ti dak mengumumkan putusan kepada umum. 9. Semua Keputusan-keputusan Dewan Kehor matan disampaikan kepada Pengurus Lengkap Pusat untuk selanjutnya melaksanakan kepu tusan tersebut. 10. Biaya-biaya yang bersangkut-paut dengan pe laksanaan tugas Dewan Kehormatan, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Pengurus Harian Pusat dan dibebankan kepada organisasi.
Jakarta, 13 Agustus 1981. DEWAN KEHORMATAN SPS PUSAT.
SIWO (Sambungan dari bal. 45)
sudkan sebagai bantuan moril bagi team nasional tersebut.
Urutan kejuaraan tersebut sebagai berikut : Juara I Gajah Mada 119 VP terdiri dari Drs. Amran Zamzami SE, Drs. J. Rimbuan, Yasin Wijaya, W.D. Karamoy, D. Tuerah dan Juniarto. Sang juara menerima Piala Bergilir SIWO/PWI Pusat plus Piala Tetap dan Tabanas 1/2 juta rupiah.
Setelah bertanding selama 2 hari, "SIWO PWI CUP II” tersebut berhasil direbut oleh regu GAJAH MADA Jakarta. Juara III GABMO 98 VP terdiri dari Ir. Muklich, H. Lasut, F.E. Manoppo, M.F. Manoppo, Ir. M. Tampodung dan F. Rotinsulu. Menerima hadiah Tabanas 200 ribu rupiah. Sebagai team wanita terbaik terpilih Team Jaya dari Jakarta yang terdiri dari pemain-pemain DKI Jaya yang dalam PON - X (19 - 30 September 1981) berhasil meraih 2 medali emas untuk beregu dan berpasangan. Dalam turnamen ini Team Jaya mengumpulkan 82 VP unggul 2 VP atas Team Pinkan dari Sulut (80 VP). Team Jaya terdiri dari Ny. Mubagio/Ny. Rani Djadudjak, Ny. Laya, Ny. Suryosumarno, Lili Sigar dan Ny. Tarmudji. Menerima hadiah Tabanas 100 ribu rupiah. (Srh).
Juara II Dep. Hub 98 VP terdiri dari Syarifuddin, Rudiansyah, Micky, M. Siregar dan Morets. Menerima hadiah Tabanas 300 ribu rupiah.
Ketua Sekretaris Permanen Anggota
: Muhammad Napis : Anak Agung Gde Agung (Aspindo) H.M. Ahadin (GPBSI) Indra Abidin (PPPI) Wahyu Adhitama (PRSSNI).
Ditandai dengan pemukulan gong, Menpen Ali Moertopo membuka resmi Konvensi Kode Etik Periklanan Nasional di Hotel Wisata Internasional, Jakarta (Dok. P31) Pada tanggal 17 September 1981 di Hotel Wisata Internasional dilangsungkan Konvensi Kode Etik Periklanan Nasional oleh Masyarakat Periklanan Indonesia. Konvensi ini disponsori oleh Asosiasi Pemrakarsa dan Penyantun Iklan Indonesia (Aspindo), Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia (PRSSNI) dan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS). Konvensi melahirkan ikrar bersama tentang diberlakukannya Tata Krama (Code of Ethics) dan Tata Cara (Code of Conduct) Periklanan Indonesia tingkat Nasional. Bersamaan dengan itu, diresmikannya pula Komisi Pengawas Tata Krama
Kedudukan Ketua dijabat secara bergantian tiap tahun sekali. Ketua pertama dipilih secara aklamasi dari SPS Pusat, Sunardi D.M. Konsep Tata Kerja Komisi akan dibahas dalam rapat berikutnya pada tanggal 26 Oktober 1981 di kantor P.T. S.C. Johnson & Son, Jalan Pulolentut No. 16, Kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, guna memberikan kesempatan kepada masing-masing wakil asosiasi untuk mempelajarinya.
- 10 tahun usia harian 'Berita Yudha' diperingati dalam suatu resepsi di Hotel Hilton Jakarta 21 Agustus, dihadiri oleh Dirjen PPG Deppen Sukarno SH mewakili Menteri Penerangan; Gubernur DKI Tjokropranolo selaku Pembina Suratkabar tersebut, Ketua PWI Pusat Harmoko, Sekjen Deppen Sutikno Lukitodisastro, para Atase Pers, para Pemimpin Redaksi dll. Pemimpin Umumnya, Sunardi DM, menguraikan tentang kemajuan korannya yang dimulai 10 tahun yang lalu dengan oplah 10.000, kini mencapai 80.000 eks. Kendati koran ini kurang memiliki iklan, namun menurut Sunardi DM, setiap iklan yang masuk merupakan "tabungan”, karena tidak lagi mempengaruhi perputaran modal kerja.
Harmoko, Ketua Umum SPS Pusat Sunardi DM yang masing-masing ikut memberikan sambutannya. Dirjen Sumadi mengingatkan Pemimpin Umum Subrata untuk tidak berpuas diri dengan oplah 25.000 itu, mengingat jumlah pemilik pesawat televisi di Indonesia dewasa ini sekitar 2,5 juta dan pemilik pesawat radio lk. 15 juta. "Jika 10/ saja dari pemilik pesawat televisi berlangganan 'Monitor, maka oplah 'Monitor sudah mencapai 250.000 eksemplar .....”, ujarnya. 36 tahun berdirinya harian 'Merdeka' dan 26 tahun harian berbahasa Inggris 'Indonesian Observer' tanggal 1 Oktober diperingati dalam suatu upacara sederhana di kantornya Jalan M. Sangaji Jakarta, dihadiri segenap pimpinan dan para karyawan PT. Masa Merdeka. BM. Diah selaku Pemimpin Umum harian 'Merdeka', pada kesempatan tersebut menegaskan, harian 'Merdeka adalah koran perjuangan yang terbit bukan semata-mata bertujuan komersial. Akan tetapi juga demi nasib jutaan rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Sumbangan Budi Pandowo, Dirut. Airland Spring Bed Jakarta begitu mengetahui ada kegiatan Pertemuan Besar Pimpinan Redaksi & PWI se Indonesia, spontan mengulurkan tangan menyumbangkan tas mungil sebanyak 300 buah bagi para peserta pertemuan tersebut. Demikian juga Majalah TEAM dan FAMILI ikut menyumbang dengan mencetakkan Buku Acara serta PRESS CLUB menyediakan Buku Notesnya.
Majalah radio & televisi 'Monitor' tanggal 5 Agustus, menginjak usia 1 tahun dan diperingati dengan selamatan sederhana di kantornya Jalan Renang Senayan, Jakarta. Dengan oplah 25.000 saat ini, ucap Pemimpin Umumnya Drs. H. Subrata, yang juga Direktur Televisi R.I. & Ketua Departemen Wartawan Radio/Televisi PWI Pusat, bisnis permajalahannya itu untung tidak, rugi-pun tidak. Hadir pada upacara ultah tersebut antara lain Dirjen RTF Deppen Drs. Sumadi, Ketua PWI Pusat
Masih mampu cetak Satu-satunya percetakan terbesar di wilayah Maluku, Percetakan Negara RI Ambon, masih mampu dan tetap melayani mencetak suratkabar-suratkabar di daerah itu. Dirut Percetakan Negara tersebut Drs. Susdam Djamhari mengungkapkan, saat ini lima suratkabar dicetak di situ, yaitu "Pos Maluku”, Page 21
binaan pers dengan sistem partisipasi peme- Bekas Ketua Lembaga Pembela Wartawan rintah pusat, pemerintah daerah dan pers sen- Jakarta (LPWJ), Azhar Achmad, mengatakan diri. (Ant). hal ini, 22 September, sebelum berangkat ke Jenewa untuk menghadiri Kongres Serikat Tanpa sensasi pun laku, kok ! Buruh Grafika se Dunia-II yang diselenggaraDewasa ini ada kecenderungan beberapa kan ILO (Serikat Buruh Sedunia), 22 Septemmedia cetak menyiarkan berita-berita sensasi ber - 22 Oktober 1981. dan pornografi dengan dalih menarik minat "Karena konsensus itu sudah ada dan sudah pembaca, ujar Direktur Bina Pers Deppen Drs. berjalan, hanya perlu dimantapkan kembali Sunarto Sindhupranoto di Palu baru-baru ini. saja. Caranya dengan melimpahkan wewe"Itu tidak benar", katanya, sambil menunjuk nang Ka Polri kepada Jaksa Agung, khususpers yang kuat di beberapa negara maupun di nya penyidikan terhadap wartawan dalam Indonesia yang tidak menonjolkan berita- delik pers”, kata Azhar. berita seperti itu dan tetap menarik minat Dengan dimantapkannya konsensus itu, pembacanya. Sunarto menganjurkan agar diharapkan adanya kepastian hukum semass media lebih banyak menurunkan hingga wartawan tidak ragu-ragu lagi dalam berita-berita penemuan baru yang sangat menjalankan tugasnya. bermanfaat bagi masyarakat, misalnya pen- Perlunya konsensus itu dimantapkan medapat seorang ahli tentang bibit padi unggul nurut Azhar, kenyataan pihak Kejaksaan jenis baru dengan disertai penjelasan keun yang paling banyak berurusan dengan tungan menggunakannya. "Berita seperti ini masalah-masalah yang bersangkutan dengan sangat didambakan masyarakat petani ujarnya. . Sedangkan pihak Kepolisian, umumnya Kesempatan kehadiran Direktur Bina Pers berurusan dengan kejahatan-kejahatan yang Deppen ini digunakan oleh Sekretaris PWI mengganggu ketertiban dan keamanan maCabang Sulteng, Nungci H. Ali serta Ka Humas syarakat. Adapun delik pers, umumnya meruPemda Sulteng Usman Sondeng BSc. untuk pakan delik aduan. (KNI). melaporkan perkembangan dan hambatan pertumbuhan pers di Sulteng yang memiliki 5 Pertemuan PWI dengan Rabithah di Mekah harian yaitu "Suluh Nasional", Mercu Suar”, Suatu pertemuan lanjutan, pelaksanaan "Pelopor Karya”, ”Nusa Putera” dan mingguan Keputusan Muktamar Media Massa Islam "Alchaerat”. (Ant). Sedunia-I, berlangsung di Mekah bulan Okto ber antara Pengurus PWI Pusat diwakili oleh "ANTARA” berkantor baru Ketuanya H. Harmoko dan Direktur Program Kantor LKBN Antara yang terletak di ting- Karya Latihan Wartawan (KLW) PWI H. Rokat 19 dan 20 gedung”Wisma Antara” di Jalan sihan Anwar, dengan pihak Rabithah alam Al Merdeka Selatan 17 Jakarta, 16 Sept. diresmi- Islami. kan oleh Menpen Ali Murtopo. Peresmiannya Harmoko menjelaskan, dalam pertemuan di dilakukan secara intern, dihadiri oleh Ketua Mina Mekah baru-baru ini, diungkapkan oleh Dewan Pembimbing "Antara”/Sekretaris Ka Syeikh Ali Harakan Sekjen Rabithah Al-Islam binet R.I. Murdiono, serta Jaksa Agung Ismail Alami, negara-negara Islam dewasa ini optiSaleh SH selaku Sesepuh LKBN Antara dan mis terhadap Pemerintahan Suharto dan perundangan dari Departemen Penerangan. kembangan Islam di Indonesia. ”Antara” sendiri sudah sejak 29 Juli me Sekjen Rabithah menjelaskan kesan yang nempati gedung baru tsb. (Ant). mendalam negara-negara Islam tersebut di ungkapkan setelah melihat hasil-hasil MukKONSENSUS PWI-KEJAKSAAN AGUNG tamar Media Massa Islam Sedunia di Jakarta Disetujuinya Rancangan Undang-undang serta setelah melihat perkembangan pembaHukum Acara Pidana (RUU HAP) untuk di- ngunan yang nyata di Indonesia. Syeik Ali sahkan sebagai Undang-undang HAP oleh Harakan mengatakan hasil-hasil positif MukSidang Pleno DPR-RI, 23 September, hendak- tamar tersebut telah disebar luaskan oleh Seknya Konsensus antara PWI dan Kejaksaan retariat Rabithah di negeri-negeri Islam dan yang sudah berjalan selama ini lebih diman- telah disampaikan serta dibahas pula dalam tapkan. Konperensi Menlu Menlu Negara Islam. Page 22
SEPULUH PEDOMAN PENULISAN TENTANG HUKUM
1. Pemberitaan mengenai seseorang yang disang- 6. Untuk menghindarkan ”trial by the press” pers ka/dituduh tersangkut dalam suatu perkara hen- hendaknya memperhatikan sikap terhadap hudaknya ditulis dan disajikan dengan tetap men- kum dan sikap, terhadap tertuduh. Jadi hukum junjung tinggi asas "praduga tidak bersalah atau proses pengadilan harus berjalan dengan (Presumption of innocence) serta Kode Etik Jur- wajar, dan tertuduh jangan sampai dirugikan nalistik, khususnya ketentuan pasal 3 ayat (4) posisinya berhadapan dengan penuntut umum, yang berbunyi sebagai berikut : juga perlu diperhatikan supaya tertuduh kelak ”Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan bisa kembali dengan wajar ke dalam masyarakat. Pengadilan bersifat information dan yang berke- 7. Untuk menghindarkan ”trial by the press” nada naan dengan seseorang yang tersangkut dalam dan gaya dari tulisan atau berita jangan sampai suatu perkara tetapi belum dinyatakan bersalah ikut menuduh, membayangkan bahwa tertuduh oleh Pengadilan, dilakukan dengan penuh kebi- adalah orang jahat dan jangan menggunakan jaksanaan terutama mengenai nama dan identi- kata-kata sifat yang mengandung opini, misalnya tas yang bersangkutan”. memberitakan bahwa "saksi-saksi memberatkan 2. Dalam rangka kebijaksanaan yang dikehendaki terdakwa" atau "tertuduh memberikan keteroleh Kode Etik Jurnalistik tadi, pers dapat saja angan yang berbelit-belit”. menyebut lengkap nama tersangka/tertuduh, 8. Pers hendaknya tidak berorientasi ”posisi/jaksa jika hal itu demi kepentingan umum. centred” tetapi memberikan kesempatan yang Tetapi dalam hal ini tetaplah harus diperhatikan seimbang kepada Polisi, Jaksa, Hakim, Pembela prinsip adil dan ”fair-ness”, memberitakan ke- dan tersangka/tertuduh. dua belah pihak atau "cover both sides”. 9. Pemberitaan mengenai sesuatu perkara hendak3. Nama, identitas dan potret gadis/wanita yang nya proporsionil, menunjukkan garis konsisten menjadi korban perkosaan, begitu juga para dan ada kelanjutan tentang penyelesaiannya. remaja yang tersangkut dalam perkara pidana, 10. Berita hendaknya memberikan gambaran yang terutama yang menyangkut susila dan yang jadi jelas mengenai duduknya perkara (kasus posisi) korban narkotika, tidak dimuat lengkap/jelas. dan pihak-pihak dalam persidangan dalam hu4. Anggota keluarga yang tidak ada sangkut paut- bungan dengan hukum yang berlaku. nya dengan perbuatan yang dituduhkan dari sa- Di mana perlu hendaknya dikemukakan pasal seorang tersangka/terhukum hendaknya ti- pasal Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang dak ikut disebut-sebut dalam pemberitaan. relevant dengan hak-hak dan kewajiban tertuduh, 5. Dalam rangka mengungkapkan kebenaran dan para saksi, maupun negara sebagai penuntut. tegaknya prinsip-prinsip proses hukum yang Argumentasi hukum dan kedua belah pihak serta wajar (due process of law) pers seyogyanya men- ”legal fight” yang tampil dalam pemeriksaan pengcari dan menyiarkan pula keterangan yang dipe- adilan hendaknya diusahakan dikemukakan selengroleh di luar persidangan, apabila terdapat kap mungkin dalam pemberitaan. petunjuk-petunjuk tentang adanya sesuatu yang (KLW - PWI XII, 1977) tidak beres dalam keseluruhan proses jalannya Page 23
ANN-JARINGAN PERTUKARAN BERITA ASIA-PASIFIK
Pere erdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir bin Mohamad, dalam suatu muktamar internasional di Kuala Lumpur baru-baru ini bercerita : ”Tuan-tuan yang baru tiba di negeri ini barangkali melihat bahwa Malaysia sama sekali bukan negara sangat modern. Di ibukota Kuala Lumpur dan di daerah-daerah masih ada orang yang tinggal dalam gubuk-gubuk reyot. Namun demikian, saya yakin Tuan-tuan pun menyaksikan bahwa kami tidak tinggal di atas pohon-pohon kayu. Dapatkah Tuan-tuan bayangkan betapa heran hati kami, ketika menjumpai sebuah buku yang disebar-luaskan di seluruh dunia di antara anak-anak dan orang tua yang menceritakan dan dijelaskan dengan gambar-gambar bagaimana orang Malaysia tinggal di atas pohon kayu untuk menghindari binatang buas. Satu-satunya orang yang ingin dihindari oleh orang Malaysia ialah penerbit-penerbit semacam itu”. Ceritera ini disampaikan oleh 50 peninjau dari Perdana Menteri Malaysia itu organisasi-organisasi internasiopada muktamar. V organisasi nal, diputuskan untuk melancarkantor berita Asia-Pasifik, OA- kan pertukaran berita di antara NA, awal Nopember 1982, seba- 23 kantor berita nasional dari 19 gai salah satu contoh pengalaman negara Asia-Pasifik. Malaysia yang menjadi korban Mulai 1 Januari 1982, pertupemberitaan pers Barat yang ti karan berita ini dengan resmi didak bertanggung jawab. Ada pula lancarkan dengan mempergunabeberapa pengalaman lain yang kan sarana nasional masingdikemukakannya, bagaimana masing tanpa melalui kantor berpers Barat baik sengaja atau ti ita internasional. dak, melukiskan gambaran tim- Peristiwa ini oleh banyak negapang tentang wajah negara dan rawan dan pemuka pers di negara bangsanya. berkembang, dianggap penting ”Tuan-tuan pun mungkin per- dan bersejarah dalam usaha menah mengalami nasib yang sa- luruskan ketimpangan arus berita ma", kata Dr. Mahathir. Dalam internasional. muktamar OANA -V itu, yang Dunia Ketiga menurut P.M. dihadiri oleh 49 orang utusan Malaysia itu sudah terlalu lama
menderita karena perlakuan buruk kantor berita Barat yang kuat-kuat, dan karena itu ia menyambut usaha OANA untuk menyelenggarakan pertukaran berita sendiri sebagai langkah pertama ke arah pembentukan Tata Informasi dan Komunikasi Dunia Baru.
Latar belakang Semenjak zaman kolonial penyebaran berita internasional berpusat di segelintir negara industri maju yang dimonopoli oleh 4 kantor berita transnasional : Associated Press, Agence France Presse, Reuter dan United Press International. Pada tahun 60-an sudah mulai terdengar keluhan bahwa monopoli ini banyak merugikan kepentingan Dunia Ketiga, karena pemberitaannya berat Page 24
sebelah, bertolak dari sudut ke cul. Kebebasan arus berita hanya pentingan mereka sendiri ketenpentingan negara maju tanpa dapat dinikmati oleh negara- tuan itu mereka patuhi, namun atau kurang sekali memperhati negara kaya dan yang teknologi- dalam hubungan internasional kan kepentingan negara berkem nya maju. Karena terbatasnya banyak sekali ditemukan bang. kemampuan, baik ekonomi mau- contoh-contoh yang bertentangan Keluhan-keluhan itu tidak pun ketrampilan teknis dan tek dengan prinsip-prinsip baik itu. mendapat tanggapan dan lama- nologi, negara berkembang Rosemary Righter yang telah lama berkembang menjadi kritik, akhirnya hanya menjadi penam mengadakan penyelidikan di biyang akhirnya meletus menjadi pung arus yang makin lama ma dang ini, mengemukakan bahwa konfrontasi dalam sidang umum kin keras dan meluap bagaikan terdapat alasan kuat bagi keluhan UNESCO ke-19 di Nairobi bulan air bah yang tak dapat diben terhadap kantor berita internaOktober/Nopember 1976. dung. Waktu ini kantor pusat sional dan terhadap "accuracy” Reuter di London dari Inggeris koresponden mereka itu. Seorang UNESCO yang berusaha men saja setiap harinya menyiarkan jembatani konfrontasi antara wakil kantor berita Barat sendiri 1,5 juta kata dalam enam bahasa negara maju dan negara berkem mengakui bahwa berita mereka ke seluruh dunia. UPI menyebarbang dalam masalah ketim terutama diperuntukkan pasaran kan 11 (sebelas) juta kata berita berita Barat. Kriteria memilih pangan arus berita ini menjadi bulan-bulanan. Pers Barat giat melalui komputernya di New berita dan "sudut” berita ditenYork dan AP 17 juta kata. Direkmelancarkan kampanye secara tukan sesuai dengan kepentingan besar-besaran menentang gatur AP, Stanley Swinton menaksir khalayak negara industri dan gasan UNESCO yang disokong keempat kantor berita Barat itu bukan untuk memenuhi kebuoleh Dunia Ketiga untuk melumenyajikan 90% dari berita in tuhan Informasi Dunia Ketiga. ternasional di seluruh dunia. Dari ruskan ketimpangan itu. Sejalan dengan perkembangan sekian banyak berita hanya 10% Pers Barat menuduh gagasan persnya sebagai industri yang sampai 30% mengenai Dunia UNESCO itu akan membunuh bersaing menurut hukum dagang, Ketiga, suatu ketimpangan kwandemokrasi, karena akan menem menurut konsep Barat, berita titatif yang menyolok. Bekas adalah "merchandise", barang patkan pers di bawah kekuasaan Wakil Presiden UPI, Roger Tarpemerintah dan dengan demikian dagangan yang dipilih untuk tarian, dalam suatu konperensi impakct-nya, exoticism-nya dan membatasi "kemerdekaan pers” internasional di New York tahun dan "kebebasan arus informasi" nilainya untuk menghibur, dan 1977, menjelaskan bahwa "dari bukan sebagai service kepada yang merupakan sendi-sendi berjuta-juta kata yang disebarkan demokrasi. Gagasan UNESCO masyarakat. Bertolak dari konsep setiap hari oleh kantor-kantor itu akan membatasi hak rakyat ini, sesuatu berita dapat diolah berita internasional, sebahagian sedemikian, sehingga 'menimbuluntuk memperoleh informasi terbesar adalah mengenai peris kan kesan berlainan bahkan beryang merupakan hak azasi manu tiwa yang terutama menyangkut lawanan apabila wartawannya sia. "Free flow of information" kepentingan kawasan-kawasan yang mulai muncul setengah memanipulasi ”sudut” berita dan maju”. Kemajuan teknologi teleabad yang lalu, setelah perang memilih aspek tertentu dalam komunikasi dengan 2500 satelit di dunia kedua diterima sebagai penonjolan unsur berita. Dalam angkasa luar yang dikuasai nekonsepsi untuk memupuk penger teori jurnalistik dikenal bahwa gara maju, menjadikan negara tian dan menghindarkan perten ”bias is sympathy given or symberkembang lebih tidak berdaya pathy withdrawn”, dan seseorang tangan antar bangsa. Dengan apabila tetap tinggal diam. konsep ”free flow of information wartawan dapat membuat berita and ideas” itu para negarawan yang menyenangkan atau meruKetimpangan kwalitatif Barat sungguh-sungguh percaya gikan sesuai dengan seleranya. Pers Barat mengemukakan, bahwa pertukaran informasi yang Apalagi setelah disadari bahwa bahwa mereka berpegang teguh bebas akan mengembangkan pada prinsip : fakta yang obyektif, pers merupakan sarana penting saling-pengertian dan saling untuk mempengaruhi pendapat akurat dan cepat : syarat-syarat penghargaan, sehingga dengan umum, dalam percaturan politik yang harus dipenuhi dalam pemjalan ini pertentangan yang dapat internasional pers telah dimanberitaan yang baik. faatkan untuk kepentingan yang menjurus ke arah peperangan Negara berkembang memperdapat dihindarkan. menguasainya. tanyakan, apakah dalam prak Sir Rederick Jones, Ketua ReuNamun dalam prakteknya, lain teknya benar demikian? Mung ters, dalam tahun 1930 pernah yang diharapkan lain yang mun- kin bagi negara mereka dan ke mengatakan : ”Di Timur Jauh Page 25
kin meningkat. Yaitu kebutuhan untuk mengetahui lebih daripada sekedar berita-berita faktual. Publik sekarang terus ingin memperluas ruang lingkup pengetahuan dan pandangannya mengenai berbagai peristiswa dan masalah yang menyangkut kehidupan. Dan seperti sudah dikatakan, tidak hanya yang bersifat nasional tetapi juga internasional. Penyajian komentar atau ulasan luarnegeri jelaslah merupakan salah satu bentuk pelayanan pers kepada kepentingan dan kebutuhan publik. Hal ini juga berarti dari pihak pers, khususnya para wartawan dan pengulas, dituntut tanggungjawab yang lebih besar daripada di masa silam.
mutakhir yang belum pernah di- Orang sekarang tidak puas kenal di negeri ini beberapa tahun dengan hanya membaca atau berselang mendengarkan laporan beritaApa yang pernah dilakukan berita faktual. Mereka ingin dan dialami generasi tua war- mengetahui lebih daripada itu. tawan Indonesia tidak ada ban- Bukan hanya mengenai keadaan dingannya dengan apa yang seka- kota atau negara sendiri, melainrang sedang berlangsung dan kan juga keadaan di negara lain di akan berlangsung lagi di masa seluruh dunia. Orang ingin mendatang. mengetahui latarbelakang Kendati masih banyak kekura kejadian-kejadian itu : apa yang ngannya, jurnalistik ternyata menyebabkan; bagaimana pengmakin memperluas pengaruhnya aruhnya terhadap perkembangan di dalam masyarakat Indonesia. masyarakat dan dunia; bagaiDampaknya atas pemikiran pub mana kira-kira arah perkembalik terkadang bersifat begitu kri- ngannya; bagaimana penyeletis, sehingga menjadi faktor yang saiannya nanti. Dan masih bamenentukan di dalam perumusan nyak lagi. kebijaksanaan umum (pemerin Komentar luarnegeri tah). Jurnalistik bahkan menjadi suatu barometer pengukur Maka dapatlah kita melihat sikap-sikap publik, suatu faktor betapa perlu dan pentingnya komentar atau ulasan mengenai penting yang patut dipertimbangkan dalam usaha mencapai berbagai peristiwa yang terjadi di luar negeri. perubahan sosial. Kita ambil saja beberapa conKebutuhan baru toh. Peristiwa Revolusi Iran; perDahulu orang berpendapat ang di antara Iran dan Irak; siperanan wartawan ialah ber- tuasi Timur Tengah; penyerbuan usaha menjadi pencatat fakta pasukan Uni Soviet terhadap yang obyektif. Dia dihargai seba- Afghanistan; pembunuhan Presigai pencatat fakta belaka. den Anwar Sadat; demonstrasi Berita-berita yang diliputnya anti senjata nuklir di Eropa dan sangat terbatas. Biasanya, atau Amerika; situasi Kamboja; perkebanyakan menyangkut ebutan kekuasaan di Amerika kepentingan-kepentingan Latin dan Afrika; pergolakan di kelompok-kelompok masyarakat Polandia. tertentu saja. Publik yang dicapai Daftar ini tentu saja lisa kita juga terbatas. teruskan lebih panjang lagi. Kita Keadaan sudah berubah. Bila menyaksikan kenyataan yang dahulu orang sudah merasa puas belum pernah dialami orang di kalau bisa mencatat secara dang negeri ini 40 sampai 50 tahun lalu. kal peristiwa-peristiwa yang tim- Bahwa begitu banyak informasi bul dan mengejar sesuatu yang mengenai begitu banyak hal di baru setiap hari, wartawan seka berbagai tempat yang bisa diperorang melangkah lebih jauh lagi. leh begitu banyak orang melalui Ia berusaha mencari lebih dalam, begitu banyak sumber dan samenggali apa yang tersembunyi luran dalam kurun waktu yang di bawah permukaan kejadian begitu singkat. Padahal revolusi kejadian dan memberitakan di bidang pemberitaan ini baru peristiwa-peristiwa yang terjadi menginjak tahap awal. secara mendalam. Komentar atau ulasan luarneMengapa demikian? geri yang disajikan pers memang Kebutuhan masyarakat dalam masyarakat dalam perlu dan penting, guna memehal ini sudah berubah juga. nuhi kebutuhan publik yang ma
Yang hendak dicapai Adapun komentar atau ulasan luarnegeri secara umum sudah dikatakan dimaksudkan untuk memenuhi salah satu kebutuhan publik akan informasi yang lebih lengkap dan lebih mendalam. Oleh karena itu tulisan-tulisan itu harus disusun dan disajikan sedemikian, sehingga publik dibantu memperoleh atau mencapai sekurang-kurangnya tiga hal berikut ini : bahan pelajaran tentang apa saja dari pengalaman dan kegiatan orang atau bangsa lain; cermin diri untuk dapat menata hidup sendiri berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang sudah diuji atau dicoba orang lain; memperluas cakrawala hidup sendiri, sehingga mampu melihat setiap peristiwa dengan perspektif baru sesuai dengan perkembangan masa.
Syarat-syarat Tinjauan yang sangat tidak lengkap ini patut ditambah dengan sedikit catatan mengenai (Bersambung ke hal. 18) Page 26
berita berupa keterangan resmi di Iraknya sendiri hanya 5 hari. lap, pak sopir tak berani memapemerintah Irak mengenai per- Itukan tidak lucu ? sang lampu. Untung rembulan , kembangan perang. Tiba-tiba seseorang duduk di cukup terang dikala itu. Di dalam lift ada lampu. Nasamping saya. Orang ini meminta Keletihan dan ketegangan mun begitu keluar seluruh gang maaf karena pakaiannya sudah yang meliputi hampir seluruh gelap. Tidak ada cahaya sedikitlusuh, bau. perjalanan selama 7 jam rupanya pun. Begitu juga dalam kamar ”Maaf saya berkeringat. Saya masih juga membutuhkan kesatidur. Tidak ada aliran listrik. baru saja melakukan perjalanan baran ketika saya sampai di Bashebat dua belas jam. Tapi saya "Wah, benar-benar suasana ingin mengikuti jalannya perun Semua kamar hotel Hamdan, perang”, pikir saya. dingan ini”, katanya pada saya. sebuah hotel terbaik di kota ini, Kebiasaan saya membawa ”Perjalanan hebat kemana ?”, sudah penuh. Hampir 2 jam dilampu baterai kecil ternyata sa perlukan untuk akhirnya saya · tanya saya bisi-bisik. ngat menolong di saat-saat demi boleh menyewa kamar di hotel Sambil berbisik ia berkata : kian ini, meski setiap menjelang "Uhr" di sebelah Hamdan. Dan "Khorramshahr!" malam petugas hotel membagi ketika itu tidak ada makanan "Khorramshahr? Daerah persebuah lilin untuk setiap penghu sama sekali, sehingga terpaksa ni. menggedor restoran yang telah Ia mengangguk. tutup untuk membeli makanan Hotel Al Mansour Melia me "Anda tembus sendiri ke sana ? apa saja yang masih tersisa. mang menarik lokasinya tetapi Atau diantar orang-orang Deparpraktis setelah magrib tidak ada temen Penerangan ? Apakah per Di Khorramshahr kegiatan apa-apa lagi. Kecuali angnya masih berkecamuk hebat Jalan menuju kancah pepermendengarkan berita dari radio di sana ?” bertubi pertanyaan angan Khorramshahr makin deluar negeri. Kegiatan lain hanyasaya. kat setelah berada di Basra. Menlah menanyakan kepada petugas cari kesempatan untuk menemui Departemen Penerangan tentang Masih dengan bisik-bisik rekan atau menelpon orang Irak yang rencana perjalanan keesokan ha- wartawan ini menjelaskan berba bisa membawa ke Khorramshahr rinya serta berusaha supaya bisa gai hal untuk bisa menyelundup ke Khorramshahr dan menammasuk dalam rombongan. agaknya tidak mungkin. Kami selalu dibayang-bayangi orang. bahkan pertempuran seru masih Karena itu hari-hari pertama di Tujuh jam berlangsung di sana. Basra saya gunakan untuk meli"Anda sekalian berada di Ne Untuk masuk kota Basra ter- hat seputar kota. Khorramshahr geri kami, jadi kami harap menu nyata sangat ketat. Harus ada pas sebuah kota Iran yang sedang ruti kebijakan yang kami ambil”, dalam proses dikuasai Irak ketika kata Direktur Jenderal Pers Irak jalan lengkap dengan nama sopir dalam suatu pertemuan dengan yang membawa saya, serta ber- itu. Pertempuran hebat terjadi di bagai data diri yang diperlukan. sini. para wartawan. Isi kebijakan ter Oleh karena itu tidak mudah bagi sebut ternyata semua wartawan, Hati saya tersentuh ketika mepara wartawan untuk asal berjuru potret, perwakilan kantor lihat korban perang di Rumah angkat saja ke Basra. berita, televisi dan radio yang Sakit Basra. Banyak penduduk sudah lebih lima hari berada di Matahari sudah condong ke sipil korban perang yang dirawat sini supaya keesokan harinya Barat. Setelah melalui berbagai di sini. Sungguh menyedihkan. meninggalkan Baghdad melalui persiapan dan pas jalan dalam Rumah sakit ini sering dibom Amman. Jika masih menghentulisan Arab. musuh. Jendela-jendela berlodaki kembali, dapat mengajukan Sejarah Irak menyebutkan kota bang, pintu hancur serta bekas permohonan visa di Amman. Ada Basra merupakan kota yang ba peluru masih jelas terlihat. Sudah pengecualian untuk beberapa nyak menentukan. Baik dalam suatu keberuntungan besar, saya media. peperangan antara negeri yang diijinkan masuk rumah sakit ini. Protes berdatangan dari beberbertetangga sejak dahulu, mau- Di kamar hotel saya tergolek sendirian. Pikiran menerawang. apa media. Masing-masing pun ketika diduduki bangsa ba rat. dengan alasan sendiri. Pada da Tidak mudah untuk dapat sarnya mereka menolak kebijak- Kota demi kota dilewati; ten- mencapai medan perang. Harus sanaan ini. Menunggu visa saja tara Irak nampak disebar di dicari jalan yang berliku-liku memerlukan waktu dua minggu, mana-mana. Di malam yang ge- untuk mencapainya. |
Bagian surat undangan resmi yang berisi salam perpisahan
Pos Terkait
Copyright © 2024 adaberapa Inc.
