Bagaimana ekonomi perang yang diterapkan Jepang di Indonesia?

Setiap negara tentu memiliki kebijakan ekonomi yang direncanakan secara matang, terutama saat negara berada dalam masa perang. Hal ini ditujukan untuk menstabilkan siklus bisnis dan fluktasi guna menghambat resesi ekonomi. Dalam hal ini, kebijakan ekonomi yang dimaksudkan disebut dengan ekonomi perang.

Table of Contents Show

Pengertian Ekonomi Perang
Strategi Penerapan Ekonomi Perang
1. Memaksimalkan Kegiatan Ekonomi di Bidang Pertanian
2. Kebijakan Ekonomi di Bidang Perkebunan
3. Mengekploitasi Tenaga Rakyat
4. Mengesampingkan Kebutuhan Rakyat Negara Jajahan
5. Bertujuan Memenuhi Kepentingan Negara Penjajah
Kebijakan Ekonomi Masa Jepang di Indonesia
Dampak Kebijakan Ekonomi Jepang Terhadap Rakyat Indonesia
Video yang berhubungan

Ekonomi perang sendiri pernah diterapkan oleh sejumlah negara. Salah satunya yaitu Jepang yang menjajah Indonesia sejak tahun 1942 hingga 1945.

Lantas, bagaimana penerapan dari kebijakan ekonomi perang? Sebelum menjawabnya, mari pahami lebih lanjut mengenai pengertian dari ekonomi perang tersebut.

Pengertian Ekonomi Perang

Ekonomi perang merupakan kebijakan suatu negara dalam menata kondisi ekonominya guna memenuhi kebutuhan perang sehingga dapat bersaing dan melumpuhkan lawan. Phillipe Le Billion juga memberikan definisi terkait kebijakan ekonomi tersebut sebagai sistem produksi, mobilisasi, dan alokasi sumber daya untuk bertahan dari segala macam serangan.

Ekonomi perang juga bertujuan untuk melemahkan bahkan menghancurkan perekonomian negara yang menjadi musuhnya dalam perang. Sehingga penerapan kebijakannya bukan sekedar program alokasi sumber daya, melainkan juga peningkatan persenjataan hingga blokade.

Adapun sudut pandang kebijakan ekonomi ini berkaitan dengan konsep keynesianisme iliter, yaitu ketika anggaran militer pemerintah bertujuan menstabilkan siklus bisnis dan fluktuasi untuk menghambat resesi ekonomi.

Baca juga: Tindakan Ekonomi : Pengertian, Jenis, Tujuan Dan Contohnya

Strategi Penerapan Ekonomi Perang

Segala hal dalam kebijakan ekonomi perang dilakukan demi mencapai tujuan, termasuk dengan cara mencari negara yang berpotensi dijadikan sebagai negara penyangga kegiatan.

Hal ini pernah dilakukan Jepang terhadap Indonesia pada masa penjajahan. Dimana Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi alam.

Adapun pada masa itu, penerapan kebijakan yang dilakukan Jepang ditunjukkan melalui hal-hal sebagai berikut.

1. Memaksimalkan Kegiatan Ekonomi di Bidang Pertanian

Bahan pangan merupakan kebutuhan penopang dalam kegiatan perang. Oleh sebab itu, Indonesia menjadi sasaran empuk untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Berbagai lahan baru dijadikan untuk menambah hasil pertanian, seperti padi dan jagung. Sayangnya, pembukaan lahan baru ini mengorbankan lahan perkebunan, dimana hutan-hutan ditebangi secara besar-besaran dan tak jarang menyebabkan erosi serta banjir.

2. Kebijakan Ekonomi di Bidang Perkebunan

Pada masa kolonial Jepang, sektor perkebunan Indonesia mengalami kemunduran karena adnaya kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dengan Eropa yang menjadi pusat perdagangan dunia. Tidak adanya perdagangan hasil perkebunan seperti tebu/gula, tembakau, teh, dan kopi, maka Jepang tidak lagi memajukan tanaman-tanaman tersebut.

Mulai dari situlah tanah perkebunan diubah menjadi tanah pertanian yang sesuai dengan kebutuhan Jepang.

Baca juga: Ekonomi Digital: Pengertian, dan Cara Memanfaatkan Peluang Di Baliknya

3. Mengekploitasi Tenaga Rakyat

Negara penjajah memanfaatkan tenaga rakyat untuk menghasilkan komoditi sesuai dengan yang ditargetkan. Pada masa pendudukan Jepang di Indoensia, pemanfaatan tenaga rakyat ini disebut dengan romusha.

Bisa dikatakan, sistem kerja paksa ini lebih brutal dari pada sistem kolonial. Hal tersebut bisa dilihat dari segi perekonomian rakyat yang menurun drastis dari sebelumnya. Kelaparan pun menjadi hal yang biasa terdengar.

Hal ini diperparah karena terisolasinya rakyat dengan dunia luar yang menjadi ciri dari ekonomi perang.

4. Mengesampingkan Kebutuhan Rakyat Negara Jajahan

Dalam kebijakan ekonomi perang, negara penjajah tidak memperhatikan kebutuhan rakyat negara yang dijajahnya. Bisa dikatakan, bahwa sistem kebijakan ekonomi ini hampir sama dengan sistem kolonial.

Ibarat kata, negara jajahan telah mengorbankan tenaga rakyatnya dan hasil kekayaan alamnya, namun tidak mendapatkan keuntungan yang seimbang.

Semua hasil keuntungan tidaklah kembali pada rakyat. Meski tenaganya telah diperas, rakyat hanya menikmati sisa dari kegiatan dan kepentingan negara penjajah.

5. Bertujuan Memenuhi Kepentingan Negara Penjajah

Rakyat bekerja keras di lahan negaranya sendiri, namun tidak mendapatkan hasil dari jerih payahnya. Alat transportasi pun banyak yang dialih fungsikan sebagai mobilitas untuk kepentingan dan tujuan ekonomi negara penjajah.

Di sini lah letak kepahitan dan kerugian negara jajahan. Dimana segala potensi yang bermanfaat untuk perang dieksploitasi sepenuhnya oleh negara penjajah. Serta semua hasil dan kegiatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perang dan melumpuhkan perekonomian negara yang menjadi lawannya.

Baca juga: Kegiatan Ekonomi: Pengertian, Tujuan, Jenis dan Karakteristiknya

Kesimpulan

Ekonomi perang merupakan segala tindakan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam upaya menata kondisi ekonominya sekaligus untuk memenuhi kebutuhan perangnya. Segala tindakan yang dilakukan dalam kebijakannya juga ditujukan bisa bersaing dan melumpuhkan perekonomian negara yang menjadi lawannya.

Berbagai strategi diterapkan guna mencapai tujuan dari kebijakan ekonomi ini. Salah satunya ialah dengan mencari negara jajahan yang bisa dimanfaatkan sebagai penopang kebutuhan dan kegiatannya. Seperti halnya yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia.

Beberapa kebijakan yang diterapkan dalam kebijakan ekonomi ini terhadap negara jajahannya meliputi hal-hal seperti memaksimalkan berbagai sektor ekonomi yang dianggap potensial, menargetkan segala kegiatan ditujukan untuk memenuhi kepentingan negara penjajah, dan memanfaatkan tenaga rakyat namun mengesampingkan hak dan kebutuhannya.

Sama halnya dengan negara, perencanaan ekonomi juga sebenarnya perlu dilakukan oleh setiap orang. Tujuannya untuk memenuhi segala kebutuhan hidup dan terhindar dari masalah finansial. Perencanaan ekonomi ini tentu harus diikuti dengan pengelolaan keuangan yang tepat. Dalam hal ini, Anda bisa menggunakan software akuntansi dan bisnis seperti Accurate Online yang akan memudahkan Anda dalam mengelola dan membuat laporan keuangan.

Accurate Online merupakan software berbasis cloud yang menyediakan lebih dari 200 jenis laporan keuangan dan bisnis. Berbagai fitur dan keunggulan tersedia secara lengkap dan mudah untuk digunakan bahkan bagi pemula.

Jika Anda tertarik untuk mencoba Accurate Online, Anda bisa langsung klik tautan gambar di bawah ini dan nikmati secara gratis selama 30 hari.

tirto.id - Kehidupan ekonomi rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang mencatatkan sejarah yang cukup kelam. Pemerintahan militer Jepang alias Dai Nippon menduduki wilayah Indonesia selama 2,5 tahun yakni sejak 1942 hingga 1945 dan mengakibatkan dampak yang cukup mendalam.

Tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat, ditandatangani Perjanjian Kalijati yang merupakan tanda menyerahnya Belanda kepada Jepang dalam Perang Asia Timur Raya yang menjadi rangkaian dari Perang Dunia II.

Masa pendudukan Jepang di Indonesia menimbulkan banyak dampak luas terhadap kehidupan rakyat. Mulai dari bidang sosial, politik, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Lantas, bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang, apa saja kebijakan yang diterapkan, dan bagaimana dampaknya?

Kebijakan Ekonomi Masa Jepang di Indonesia

Jepang menerapkan sistem ekonomi perang saat menduduki Indonesia karena kala itu mereka sedang menghadapi Sekutu di Perang Asia Timur Raya. Maka, hampir seluruh kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia ditujukan untuk kepentingan perang.

Berbagai aturan diterapkan Jepang untuk mengeruk sumber daya Indonesia. Sistem ekonomi perang mengakibatkan munculnya penyitaan pabrik, perkebunan, bank, perusahaan, dan lainnya. Hal tersebut berdampak terhadap penurunan produksi pangan, kelaparan, sampai kemiskinan.

Baca juga:

Sejarah Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia dalam Berbagai Bidang
Sejarah PETA di Zaman Pendudukan Jepang: Tugas, Tokoh, & Tujuan
Sejarah Organisasi Militer di Masa Pendudukan Jepang

Pemerintah militer Jepang di Indonesia menerapkan beberapa kebijakan dalam bidang ekonomi, antara lain sebagai berikut:

Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan milik pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat, dan mengendalikan harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu dan sekaligus memonopoli penjualannya.

Penanaman teh, kopi, dan tembakau dibatasi karena tidak langsung berkaitan dengan keperluan militer. Di sisi lain, Jepang menggalakkan penanaman padi, karet, kina, serta jarak untuk memenuhi kebutuhan perang.

Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang dengan otoriter). Konsekuensinya, semua aset negara dan kekayaan rakyat dikorbankan untuk kepentingan perang.

Tahun 1944, Jepang mulai terdesak sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang semakin meningkat. Pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran. Rakyat dibebankan menyerahkan sebagian besar bahan pangan kepada pemerintah dan desa.

Baca juga:

Sejarah DAMRI Bermula dari Masa Pendudukan Jepang di Indonesia
Sejarah Organisasi Semi Militer Masa Pendudukan Jepang
Sejarah Jugun Ianfu pada Masa Penjajahan Jepang di Indonesia

Dampak Kebijakan Ekonomi Jepang Terhadap Rakyat Indonesia

Kebijakan ekonomi perang yang diterapkan pemerintah militer Jepang di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat menyengsarakan rakyat. Banyak lahan pertanian yang terbengkalai akibat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang.

Selain itu, sebagian besar hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintah. Kondisi ini menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis. Kehidupan rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, wabah penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa.

Baca juga:

Sejarah Pemberontakan PETA di Blitar, Penyebab, & Akhir Supriyadi
Sejarah Jepang Masuk ke Indonesia: Kapan, Tujuan, & Kronologi
Biografi KH Zainal Mustafa & Sejarah Peristiwa Singaparna vs Jepang

Peraturan yang diterapkan oleh Jepang mengakibatkan kemiskinan parah. Pakaian rakyat compang-camping, ada yang terbuat dari karung goni yang menyebabkan gatal-gatal, bahkan tidak sedikit yang hanya menggunakan lembaran karet sebagai penutup badan.

Di desa-desa kekurangan tenaga produktif karena para pemuda pribumi dipekerjakan oleh pemerintah Jepang sebagai romusha. Di kota-kota besar, angka kemiskinan semakin tinggi dengan meningkatnya jumlah gelandangan.

Kondisi perekonomian negara mengalami inflasi parah karena uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang tidak ada jaminannya. Barang-barang keperluan hidup beredar dalam jumlah yang sedikit sehingga sulit didapat dan sangat mahal harganya.

Baca juga: